Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tiga Kali Hujan Meteor hingga Muncul Buck Moon

    Tiga Kali Hujan Meteor hingga Muncul Buck Moon

    Bisnis.com, JAKARTA – Ragam fenomena alam akan terjadi di bulan Juli 2025 ini. Beberapa kejadian akan menghiasi langit bumi.

    Salah satu fenomena alam yang akan terjadi pada bulan ini yakni hujan meteor pada malam hari. Hujan ini dinamakan Delta Aquariids.

    Kemudian ada fenomena lain yang tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat dunia. Berikut daftar fenomena alam yang akan terjadi di bulan Juli 2025.

    Ragam Fenomena Alam pada Juli 2025

    1. Hujan Meteor Delta Aquariids

    Akhir bulan nanti tepatnya pada 30 Juli, langit bumi akan menampilkan hujan meteo Delta Aquariids.

    Pada 30 Juli, hujan meteor Delta-Aquariid akan mencapai puncaknya. Hujan meteor ini bakal menyajikan 25 meteor per jam selama fase puncaknya.

    Hujan meteor ini akan terlihat jelas atau ideal dilihat saat kondisi langit gelap dan tanpa bulan.

    2. Hujan Meteor Piscis Austrinid

    Hujan meteor akan kembali terjadi di langit bumi, di mana Piscis Austrinid atau Piscis Austrinus bakal aktif mulai 15 Juli hingga 10 Agustus.

    Puncak hujan meteor ini diprediksi bakal terjadi pada 28 Juli.

    3. Hujan Meteor Alpha Capriconid

    Namun sebelum terjadi hujan meteor Delta Aquariids dan Piscis Austrinid, langit bumi akan lebih dulu memiliki fenomena alam lain.

    Fenomena ini adalah hujan meteor Alpha Capricornid yang terjadi setiap pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus.

    Pada 2025, hujan meteor Alpha Capriconid akan aktif dari 3 Juli hingga 15 Agustus 2025. Hujan meteor ini pun disinyalir bisa mencapai puncaknya bersamaan dengan hujan meteor Delta-Aquariid.

    4. Buck Moon

    Terakhir, fenomena alam Buck Moon atau Bulan Purnama Rusa akan terjadi pada 11 Juli 2025. Bulan purnama ini bisa dilihat saat langit cerah di malam hari.

    Penamaan Bulan Purnama Rusa ini muncul dari suku asli Amerika yang tanduk baru dari dahi rusa muncul bersamaan dengan fenomena purnama tersebut.

  • 6 Tips Terhindar dari Quishing, Penipuan Lewat Metode Kode QR

    6 Tips Terhindar dari Quishing, Penipuan Lewat Metode Kode QR

    Bisnis.com, JAKARTA — Penipuan lewat kode QR marak terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Siapa pun bisa menjadi korban penipuan ini.

    Metode penipuan lewat kode QR dapat juga disebut Quishing, yang diambil dari kata dasar QR dan Phising.

    Apabila metode phising tradisional mencoba membujuk pengguna perangkat untuk mengunduh lampiran file atau mengklik teks dengan hyperlink, maka quishing dilakukan dengan menyembunyikan link berbahaya dalam bentuk kode QR yang disebar melalui email, atau juga offline, misalnya ketika stiker kode QR untuk phising ditempel di area masjid dengan menyamarkannya sebagai QR untuk infaq.

    Serangan quishing dapat membahayakan kredensial pengguna, dan memberi akses untuk peretas mengeksploitasi data pribadi pengguna. Dengan kata lain, quishing mampu menyebabkan berbagai pelanggaran data, serangan ransomware, dan insiden keamanan.

    Untuk mencegah agar penipuan tersebut terjadi kepada kita, berikut ini adalah cara mencegah quishing, dilansir dari techtarget:

    1. Jangan pernah memindai kode QR dari sumber tidak dikenal

    2. Jika kode QR berasal dari sumber terpercaya lewat email, konfirmasikan menggunakan media terpisah (misalnya pesan teks atau panggilan suara) bahwa email tersebut asli

    3. Waspada terhadap ciri-ciri phising, seperti ajakan untuk membangkitkan emosi pengguna (misanya simpati atau ketakutan), kesalahan ejaan dan tata bahasa juga patut menimbulkan kecurigaan

    4. Hanya gunakan kamera bawaan perangkat seluler atau aplikasi pindai kode QR terpercaya. Pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi pemindai kode QR dengan fitur keamanan bawaan

    5. Bila kode QR mengarah ke situs yang meminta data pribadi, kredensial login, dan informasi keuangan, lanjutkan dengan teliti dan sangat hati-hati

    6. Jaga kebersihan kata sandi dengan mengubah kata sandi secara berkala, dan jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama pada lebih dari satu akun

    Kode QR atau Quick Response adalah kode batang persegi atau gambar yang terdiri dari kotak-kotak hitam pada latar belakang putih, yang berisikan data. 

    Ketika pengguna mengarahkan kamera atau aplikasi khusus pemindai kode QR, kode tersebut akan memindai data dan memulai tindakan, misalnya membuka laman web. Kode QR pun dapat juga memicu tindakan seperti panggilan telepon, pesan teks, atau pembayaran digital.

    Dengan kemudahan dalam pembuatannya, serta murah dari segi biaya, kode QR sering digunakan juga oleh para pelaku bisnis untuk memfasilitasi interaksi dan transaksi pelanggan. 

    Di Indonesia kita mengenal Quick Response code Indonesian Standard (QRIS), yang mengawali popularitasnya pada era pandemi COVID-19 ketika aktivitas fisik sangat dibatasi, dan terus berkembang dan digunakan hingga kini. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Harga Sepatu Nike Bakal Makin Mahal Imbas Tarif Trump

    Harga Sepatu Nike Bakal Makin Mahal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan merek sepatu dan pakaian olahraga, Nike Inc. diperkirakan akan menaikkan harga lebih tinggi setelah Amerika Serikat (AS) dan Vietnam dilaporkan mencapai kesepakatan dagang baru yang meningkatkan tarif bea masuk.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/7/2025), analis Raymond James Rick Patel mengungkap bahwa Nike berencana mengerek harga produk secara selektif. Bahkan, Patel menyebut kenaikan harga Nike diperkirakan lebih tinggi dari rencana sebelumnya.

    “Nike sudah merencanakan kenaikan harga secara selektif, dan kami memperkirakan rencana ini akan tetap dijalankan, dengan kemungkinan kenaikan yang lebih tinggi dari rencana sebelumnya,” kata Patel.

    Untuk diketahui, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan, AS memberlakukan tarif sebesar 20% terhadap barang-barang yang berasal dari Vietnam. Angka ini dua kali lipat dari tarif 10% yang diberlakukan AS pada April.

    Adapun, sebelum masa jabatan kedua Trump, AS menerapkan tarif sekitar 8% untuk produk non-pertanian dari Vietnam.

    Menurut Patel, peningkatan tarif ini juga akan menurunkan margin laba kotor lebih dari yang diperkirakan.

    Namun, Patel memperkirakan penurunan laba kotor ini tidak hanya terjadi pada Nike, melainkan juga perusahaan lain yang mengandalkan pasokan dari Vietnam, seperti Under Armour Inc., Skechers USA Inc., On Holding AG, Lululemon Athletica Inc., dan Deckers Outdoor Corp.

    Sementara itu, saham Nike tidak banyak berubah pada Kamis, setelah naik sekitar 4% pada Rabu ketika Trump membahas kesepakatan tersebut di media sosial.

    Para investor tampaknya lega karena tarif terhadap produk dari Vietnam hanya sebesar 20%. Menurut Patel, pasar sebelumnya memperkirakan tarif berada di kisaran 25%–30%.

  • Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

    Pengusaha Tambang Tolak Wacana Penerbitan RKAB Setahun Sekali, Hambat Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak wacana pemerintah mengubah mekanisme persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi tiap 1 tahun.

    Asal tahu saja, saat ini penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menuturkan, wacana kembalinya RKAB 3 tahun menjadi 1 tahun berpotensi menghambat investasi dan efisiensi industri nikel. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang wacana tersebut.

    “Pertahankan RKAB 3 Tahun: Sistem ini tidak perlu diubah kembali menjadi 1 tahun. Kepastian jangka menengah sangat vital bagi perencanaan investasi dan operasional perusahaan,” kata Meidy melalui keterangan resmi dikutip Jumat (4/7/2025).

    Dia menuturkan, saat ini terdapat lebih dari 4.100 izin perusahaan pertambangan aktif di seluruh Indonesia. Ini terdiri dari 3.996 IUP, 15 IUPK, 31 KK, dan 58 PKP2B.

    Meidy menyebut, jika masa RKAB kembali menjadi 1 tahun, maka ribuan perusahaan harus mengajukan persetujuan setiap tahun. 

    “Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana mengevaluasi ribuan dokumen secara tepat waktu tanpa menghambat investasi, produksi, dan kontribusi industri tambang bagi perekonomian nasional?” imbuhnya.

    Dia menegaskan bahwa RKAB 3 tahun telah terbukti memberikan kepastian usaha dan efisiensi bagi pemerintah maupun perusahaan. Oleh karena itu, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan berbasis realisasi alih-alih mengubah penerbitan RKAB menjadi 1 tahun.

    Menurutnya, pemerintah dapat memperkuat evaluasi output realisasi produksi tahunan untuk memastikan kesesuaian antara target RKAB dengan permintaan riil pasar domestik dan global. Meidy menilai ini lebih efektif daripada mengubah periode RKAB.

    Dia juga merekomendasikan pemerintah untuk menghapus revisi volume semester akhir. Menurutnya, sistem penyesuaian RKAB di akhir tahun berjalan sebaiknya dihentikan. 

    “Gantikan dengan mekanisme penyesuaian berbasis realisasi output tahunan untuk mencegah proyeksi berlebihan [over-optimistic] dan memungkinkan pemantauan yang lebih terukur,” katanya.

    Meidy juga meminta pemerintah mengevaluasi Kepmen ESDM No. 84 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dia menuturkan, ketentuan produksi tidak boleh melebihi kapasitas tertinggi dalam Studi Kelayakan (Feasibility Study) perlu ditinjau ulang. Meidy berpendapat, aturan ini berpotensi mendorong perusahaan mengajukan kenaikan produksi secara agresif.

    Selain itu, aturan tersebut juga berisiko menyebabkan overproduction bijih nikel. Ini terutama saat permintaan smelter domestik stagnan atau menurun akibat pelemahan harga global dan kenaikan biaya produksi.

    “APNI meyakini bahwa kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan melibatkan stakeholders industri akan menjaga kepastian usaha, mendorong efisiensi, serta memastikan kontribusi optimal sektor tambang nikel bagi devisa dan hilirisasi nasional,” tutur Meidy.

    Asal tahu saja, Wacana mengembalikan penerbitan RKAB minerba menjadi 1 tahun sekali sejatinya merupakan usulan Komisi XII DPR RI. Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja pada Rabu (2/7/2025).

    Gayung bersambut, Bahli pun merasa sependapat dengan anggota dewan, lantaran kondisi pasar minerba khususnya batu bara global yang buruk belakangan ini.

    “Jadi menyangkut RKAB, memang kalau kita membuat 1 tahun, nanti dikirain kita ada main-main lagi. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, makanya kita lakukan. Tapi mulai hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kita buat RKAB per tahun,” ucap Bahlil

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan, saat ini jumlah batu bara yang diperjualbelikan di pasar global mencapai 1,2 miliar hingga 1,3 miliar ton per tahun, sementara Indonesia memproduksi 600 juta hingga 700 juta ton per tahun.

    Artinya, lebih dari 50% penjualan batu bara global dikuasai Indonesia. Namun, menurut Bahlil, produksi batu bara RI itu terlalu jor-joran. Hal itu tak lepas dari penerbitan RKAB yang dilakukan tiga tahun sekali. Akibatnya, produksi menjadi tak terkendali.

    “Saya mengatakan ini jor-joran, akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengatakan, anjloknya harga batu bara tentunya berimbas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba.

    “PNBP kita pun itu turun. Akibat dari apa? Kebijakan kita bersama yang membuat [RKAB] 3 tahun ini. Itu dari sisi batu bara. Nikel pun demikian. Bauksit pun demikian,” tutur Bahlil.

  • PLN Sebut Tarif Listrik Data Center Indonesia Lebih Kompetitif Dibandingkan Malaysia

    PLN Sebut Tarif Listrik Data Center Indonesia Lebih Kompetitif Dibandingkan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan biaya tarif yang dikenakan negara ke perusahaan data center lebih kompetitif dibandingkan Singapura dan Malaysia.

    Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan perusahaan terus berupaya mendukung pertumbuhan data center di Indonesia. 

    Greg menuturkan tarif rata-rata yang diberlakukan di Indonesia untuk pelanggan data center, dengan perhitungan penggunaan REC, saat ini jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif listrik di golongan yang sama (tarif eksisting+REC) dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

    Tarif listrik Renewable Energy Certificate (REC) adalah harga yang ditetapkan oleh PLN untuk setiap unit REC, yang setara dengan 1 MWh listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

    Harga REC ini bervariasi tergantung pada penyedia dan bisa berbeda-beda di setiap negara, namun PLN menawarkan REC dengan harga yang relatif terjangkau.  

    “Penetapan tarif ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pelanggan bisnis strategis, salah satunya sektor data center yang memegang peranan penting dalam transformasi digital dan penguatan infrastruktur teknologi nasional,” kata Greg kepada Bisnis, Jumat (4/7/2025).

    Greg menambahkan pihaknya akan menyiapkan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak hanya andal, stabil, namun juga murah dan ramah lingkungan. 

    Dia menambahkan untuk mendukung pertumbuhan tersebut, infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) akan terus diperkuat. 

    “Hal ini tertuang dalam RUPTL 2025–2034, di mana khusus di wilayah Jamali, telah direncanakan pembangunan pembangkit sebesar 33,6 GW dengan 58% berbasis energi baru terbarukan, transmisi sepanjang 13.889 kms, serta gardu induk dengan total kapasitas sebesar 59.730 MVA,” kata Greg saat dihubungi Bisnis pada Jumat (4/7/2025). 

    Greg memastikan pihaknya siap mendukung pengembangan bisnis data center di Indonesia. 

    Menurutnya upaya ini dalam rangka menjalankan arahan Pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sesuai Peta Jalan (Road Map), lanjut Greg, kawasan-kawasan yang akan dikembangkan sebagai hub Data Center mayoritas berada di sistem kelistrikan Jamali seperti Jakarta dan Jawa Barat yang saat ini telah ditopang dengan suplai listrik andal, stabil, dan cukup.

    Selain listrik yang andal dan cukup, Greg mengataka PLN juga siap menghadirkan listrik bersih bagi pelanggan data center melalui layanan green energy as a service berupa Renewable Energy Certificate (REC) dengan harga yang sangat kompetitif. 

    “REC adalah inovasi produk hijau PLN yang menjamin penggunaan EBT [energi baru terbarukan] secara transparan dan diakui internasional,” imbuhnya. 

    Greg menjelaskan setiap sertifikat REC membuktikan listrik yang digunakan pelanggan berasal dari 8 pembangkit hijau PLN yang telah terdaftar pada sistem pelacakan APX Tradable Instrument for Global Renewables (TIGRs) dari Amerika Serikat. 

    Dia menambahkan  layanan tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan data center akan energi bersih yang semakin meningkat.

    “Bukan hanya itu, PLN juga terus berupaya menghadirkan tarif listrik yang terjangkau untuk pelanggan, sesuai arahan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” katanya. 

  • Microsoft Hengkang dari Pakistan Imbas Gejolak Politik dan Defisit Ekonomi

    Microsoft Hengkang dari Pakistan Imbas Gejolak Politik dan Defisit Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA —Microsoft resmi hengkang dari Pakistan per Kamis (03/7/25), setelah 25 tahun menjalankan operasinya di negeri tersebut.

    Kabar ini dirilis oleh seorang karyawan Microsoft yang bekerja dari tahun 2000 hingga 2007, Jawwad Rehman. dalam unggahan LinkedIn-nya, selain mengumumkan mundurnya Microsoft dari Pakistan, ia juga berjanji tidak akan merugikan pelanggan.

    “Itu bukan sekadar pekerjaan, itu adalah panggilan. Tahun-tahun itu adalah tentang mengangkat derajat orang, membentuk kemitraan, mendapatkan kepercayaan, dan menciptakan kesempatan bagi generasi muda Pakistan.” Ungkap Jawwad mendefinisikan keluarnya Microsoft sebagai akhir dari sebuah era, dikutip dari Propakistani, Jumat (4/7/2025).

    Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi diperkirakan menjadi alasan di balik keluarnya perusahaan teknologi tersebut. Mata uang yang tidak stabil, pajak yang tinggi, masalah politik, serta metode perdagangan yang rumit memang menjadi akumulasi masalah Pakistan sehingga banyak perusahaan besar berhenti beroperasi di sana.

    Dilansir Techi, Microsoft menghadapi kesulitan yang semakin tinggi untuk mereka terus beroperasi di Pakistan disebabkan juga oleh defisit perdagangan sebesar US$24,4 miliar atau sekitar Rp395,9 triliun (Kurs: Rp16.000).

    Klaim perusahaan Microsoft terkait keputusannya meninggalkan negara tersebut dan berjanji tidak akan merugikan pelanggan dirasa masuk akal.

    Itu karena Pakistan adalah rumah bagi lebih dari 250 juta penduduk, yang menjadikannya negara terpadat kelima di dunia. Jumlah penduduk yang besar sebetulnya menunjukkan bahwa Pakistan dapat menjadi target potensial bagi perusahaan industri teknologi.

    Namun, situasi politik dan pemerintahan negara itu penuh gejolak, dibuktikan dengan tidak adanya perdana menteri yang menjabat penuh dalam 75 tahun negara tersebut berdiri.

    Akibatnya, investor industri teknologi jarang mempertimbangkan Pakistan. Berbanding terbalik dengan negara tetangganya, India, yang tidak hanya mampu menumbuhkan perusahaan raksasa seperti Infosys dan HCL, tetapi juga telah menyediakan banyak SDM mumpuni bagi industri teknologi global.

    Bahkan jika berkaca dari negeri sendiri, Indonesia, Pakistan memang sudah tidak lagi diperhitungkan. Indonesia, yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia, mampu menarik investasi pusat data dari perusahaan besar seperti AWS, Alibaba Cloud, termasuk Microsoft.

    Dilansir The Register, pemerintah Pakistan dikabarkan telah berupaya mengembangkan industri teknologinya, awal pekan ini,mereka mengumumkan rencana untuk mengatur sertifikasi dalam teknologi Microsoft dan Google bagi setengah juta pemuda. 

    Sebelumnya, mereka juga berencana untuk mempromosikan freelancer IT yang melayani klien luar negeri menggunakan platform kerja serabutan, tetapi lagi-lagi upaya tersebut menemui kendala, seperti pemutusan internet dan pemblokiran konten, serta infrastruktur pita lebar yang buruk.(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Nasib Kenaikan Tarif Ojol 15% Usai Ramai Ditolak Driver Gojek-Grab Cs

    Nasib Kenaikan Tarif Ojol 15% Usai Ramai Ditolak Driver Gojek-Grab Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menaikkan tarif ojol (ojek online) sebesar 8% hingga 15% menuai penolakan dari beberapa pihak, termasuk dari kalangan pengemudi atau driver. Lantas, bagaimana nasib wacana kebijakan tersebut?

    Penolakan terhadap rencana kenaikan tarif ojol diutarakan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Mereka meminta pemerintah kembali mengkaji rencana kenaikan tarif dasar ojol.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati bahkan mengatakan apabila memungkinkan kebijakan itu untuk dibatalkan saja. Alasannya, dikhawatirkan bakal mengganggu ekosistem transportasi online.

    “Menurut kami lebih baik dibatalkan saja,” kata Lily kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Alih-alih menaikkan tarif dasar ojek online, Lily menyebut pemerintah justru perlu menggodok kejelasan status mitra ojol menjadi pekerja. Dengan demikian, mitra ojol dapat tergolong sebagai pekerja formal yang pembayaran gajinya dibayarkan mengacu pada ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

    “Sehingga tidak lagi tergantung pada tarif dan potongan platform yang regulasinya sepotong-potong dan diserahkan pada harga pasar,” ujarnya.

    Terlebih, apabila rencana kenaikan tarif 8%-15% itu tidak dibarengi dengan ketegasan memutuskan batas potongan platform. Maka, dia memastikan keputusan penyesuaian tarif tidak akan berdampak pada kesejahteraan driver.

    Senada, penolakan terhadap wacana kenaikan tarif juga diutarakan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia.

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya menolak kenaikan tarif sebesar 8–15% karena tidak pernah dilibatkan dalam kajian tersebut dan menilai pemerintah belum menyentuh persoalan utama yang dikeluhkan para pengemudi.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dikonfirmasi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Dia menegaskan fokus utama asosiasi bukan pada besaran tarif, melainkan pada potongan biaya aplikasi yang selama ini dirasa sangat merugikan pengemudi. 

    Selama bertahun-tahun, kata Igun, aplikator telah melanggar batas maksimal potongan yang diatur pemerintah dan belum pernah mendapat sanksi tegas dari regulator. Dia pun meminta potongan biaya aplikasi menjadi 10%. 

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja dan hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan, karena aplikator sudah tidak adil namun didiamkan begitu saja,” ujarnya.

    Belum Final

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan bahwa rencana mengerek tarif dasar ojol memang belum final karena saat ini masih dilakukan kajian secara mendalam.

    Adapun, salah satu hal yang masih menjadi pertimbangan yakni besaran dampaknya terhadap aspek ekonomi nasional. 

    “Itu kan dari sisi ekonomi kami perhitungkan, bagaimana nanti kalau ini diterapkan berakibat pada inflasi atau tidak? Jadi semua perspektif kami pertimbangkan,” kata Aan saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (2/7/2025).

    Aan menjelaskan, Kemenhub masih akan melakukan diskusi dengan beberapa pihak mulai dari akademisi hingga ekonom untuk memproyeksi dampak dari kenaikan tarif itu. 

    Selain itu, dia juga menyebut terus berkomunikasi dengan intens, baik dengan aplikator maupun driver ojol selaku mitra. 

    “Nanti hasil kajiannya apa, sebelum memutuskan nanti ada semacam harmonisasi, ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini [regulasi terkait kenaikan tarif] belum final, seperti itu,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, kenaikan tarif ojol terakhir kali terjadi pada 10 September 2022. Kala itu, Kemenhub menaikkan tarif ojol dengan pertimbangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), upah pegawai, dan jasa lainnya.

    Adapun, komponen penentuan biaya jasa untuk ojol ini terdiri atas biaya langsung dan tak langsung, di antaranya yakni penaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya minimal order 4 km pertama, dan penaikan harga BBM.

    Kala itu, tarif ojol untuk Zona I dan Zona III terjadi kenaikan sebesar 6%-10% untuk biaya jasa batas bawah dan batas atas biaya jasa ojol. Adapun, untuk zona II terjadi penaikan biaya batas bawah sebesar 13,33% dan batas atas sebesar 6% dari KP No.548/2020.

    Saat ini, penetapan tarif ojol masih diatur dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No.KP 564 Tahun 2022 yang menggantikan KM No. KP348 Tahun 2019.

    Mengacu pada tarif yang masih berlaku saat ini, jika terjadi kenaikan sebesar 8%-15% maka tarif ojol yang dikenakan bakal berkisar dari Rp9.990 hingga yang tertinggi Rp15.525.

    Berikut simulasi kenaikan tarif ojol 8% – 15% per zona:

    Zona I

    Rentang biaya jasa minimal: Rp9.250 – Rp11.500
    Asumsi naik tarif 8%: Rp9.990 – Rp12.420
    Asumsi naik tarif 15%: Rp10.637 – Rp13.225

    Zona II

    Rentang biaya jasa minimal: Rp13.000 – Rp13.500
    Asumsi naik tarif 8%: Rp14.040 – Rp14.580
    Asumsi naik tarif 15%: Rp14.950 – Rp15.525 

    Zona III Rentang biaya jasa minimal: Rp10.500 – 13.000

    Asumsi naik tarif 8%: Rp11.340 – Rp14.040 
    Asumsi naik tarif 15%: Rp12.075 – Rp14.950

    Respons Aplikator

    Perusahaan aplikator layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim Indonesia merespons rencana kenaikan tarif ojol sekitar 8%-15%.

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyebut saat ini pihaknya masih melakukan kajian mendalam bersama Kemenhub mengenai rencana pemberlakuan penyesuaian tarif ojol.

    Director of Public Affairs and Communications GOTO, Ade Mulya menjelaskan bahwa hingga saat ini pengenaan tarif masih mengikuti regulasi yang berlaku dan belum ada kenaikan tarif.

    “Gojek memastikan bahwa seluruh penerapan tarif mengikuti regulasi yang berlaku dari pemerintah,” kata Ade kepada Bisnis, Selasa (2/7/2025).

    Pada saat yang sama, Ade memastikan bahwa tarif baru yang saat ini tengah digodok tidak akan memberatkan konsumen. Dia juga berkomitmen untuk menghadirkan tarif yang kompetitif. 

    Hal tersebut diklaim penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan peluang order atau permintaan tetap tinggi, sehingga mendukung penghasilan Mitra secara jangka panjang.

    “Gojek berkomitmen untuk terus memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini,” tegasnya.

    Grab Indonesia turut menanggapi rencana kenaikan tarif ojol. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan bahwa pihaknya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah termasuk penyesuaian tarif. 

    “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” kata Tirza kepada Bisnis pada Rabu (2/7/2025).

    Tirza mengatakan, pihaknya menyadari kebijakan tarif yang baru dapat memengaruhi banyak aspek mulai dari penghasilan mitra hingga sensitivitas harga di kalangan konsumen. 

    Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor ini, menurutnya, penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan dalam penyesuaian tarif ini.

    Sementara itu, Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf menuturkan bahwa rencana mengerek tarif itu dinilai masih perlu melalui pengkajian ulang.

    “Kami melihat bahwa rencana kenaikan tarif pada layanan transportasi daring harus dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pada perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi dan masyarakat selaku konsumen,” kata Rafi dalam keterangan resmi, Kamis (3/7/2025).

    Bukan tanpa alasan, Maxim berpandangan bahwa rencana untuk menaikkan tarif layanan transportasi online memiliki risiko kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekosistem digital.

    Di samping itu, tambah Rafi, kenaikan tarif transportasi online juga akan memberikan dampak destruktif yang dapat dirasakan masyarakat, mitra pengemudi, dan juga industri e-hailing di Indonesia.

    Meski demikian, Rafi mengaku selama proses penggodokan kenaikan tarif Kemenhub memang telah melibatkan aplikator. Hingga saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan diskusi insentif dengan Kemenhub.

  • DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi di Kasus Selebgram WNI di Myanmar

    DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi di Kasus Selebgram WNI di Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk segera melakukan tindakan penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Myanmar.

    Ketua DPR RI, Puan Maharani berujar bahwa seluruh WNI yang ada di luar negeri perlu mendapat perlindungan, terutama bila keselamatannya sedang terancam.

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan cara apapun yang bisa dilaksanakan untuk menyelematkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” katanya dikutip, Jumat (4/7/2025).

    Sependapat, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan DPR mendorong pemerintah agar terus berdiplomasi untuk menjaga WNI yang ada di luar negeri.

    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah terus melakukan diplomasi untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Mengutip dari Antara pada Kamis (3/7/2025), sebelumnya seorang warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu, telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

    Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein di Yangon, Myanmar.

  • Eks Mendag Tom Lembong Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

    Eks Mendag Tom Lembong Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong bakal menjalani sidang tuntutan perkara korupsi importasi gula hari ini, Jumat (4/7/2025).

    Agenda tuntutan itu tercantum berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

    “Agenda tuntutan dari JPU [jaksa penuntut umum],” dalam SIPP PN Jakarta Pusat, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Dalam situs yang sama, agenda tuntutan ini rencananya bakal dibacakan mulai 10.00 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja.

    Sekadar informasi, jaksa telah mendakwa Tom telah memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah, termasuk swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta senilai Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar

  • Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT Cair Juli 2025

    Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT Cair Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan sosial (bansos) jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cair pada bulan Juli 2025.

    Namun penerimanya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebagai salah satu langkah pencairan.

    Pengecekan penerima bansos PKH dan BPNT dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos, di http://cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara cek nama penerima bansos PKH 2025 bisa dilakukan melalui 2 metode yakni lewat website dan aplikasi.

    Bansos PKH adalah bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    Untuk memastikan transparansi, Kemensos menyediakan layanan digital untuk mengecek status penerima bansos, termasuk PKH.

    Dengan kemudahan akses digital melalui website dan aplikasi “Cek Bansos”, masyarakat kini dapat secara mandiri dan transparan mengetahui status bantuan sosial yang diterima.

    Pastikan data kependudukan Anda selalu diperbarui agar tetap terintegrasi dalam sistem bansos nasional.

    Bansos PKH 2025 merupakan hak bagi warga yang memenuhi kriteria, dan kemudahan dalam pengecekan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik.

    Pastikan data NIK dan KK aktif dan valid di Dukcapil agar bisa terdeteksi di sistem Kemensos.

    Cek secara berkala karena data penerima bisa berubah setiap triwulan. Hubungi pendamping PKH atau Dinas Sosial setempat untuk informasi lanjutan jika mengalami kendala.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT Periode Juli 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi