Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Arah Gerak Wall Street Pekan Ini, Investor Waspadai Tenggat Tarif Trump

    Arah Gerak Wall Street Pekan Ini, Investor Waspadai Tenggat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan kebijakan tarif dari Washington akan menjadi perhatian utama bagi pasar saham Amerika Serikat (AS) pekan ini, seiring berakhirnya masa penangguhan sementara atas pungutan impor. 

    Melansir Reuters, Senin (7/7/2025), indeks S&P 500 naik 2,09% sepanjang perdagangan pekan lalu, 30 Juni – 4 Juli 2025, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 3,04% dan Nasdaq naik 1,7% dalam sepekan. 

    Indeks S&P 500 telah naik sekitar 26% sejak posisi terendah pada 8 April lalu, setelah pengumuman tarif agresif dari Trump pada 2 April.

    Setelah melewati semester pertama yang penuh gejolak, indeks S&P 500 kini memasuki periode historis yang cenderung kuat. Dalam dua dekade terakhir, bulan Juli menjadi bulan terbaik untuk indeks tersebut, dengan rerata kenaikan 2,5%, berdasarkan analisis Reuters terhadap data LSEG.

    Pergerakan Wall Street pekan ini akan dipengaruhi oleh tenggat tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Negosiator dari lebih dari selusin negara mitra dagang utama AS tengah berpacu untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump sebelum batas waktu tersebut, guna menghindari pemberlakuan tarif yang lebih tinggi. 

    Di sisi lain, Trump dan timnya terus meningkatkan tekanan dalam beberapa hari terakhir.

    Pada Rabu pekan lalu, Trump mengumumkan kesepakatan dengan Vietnam yang disebutnya akan memberlakukan tarif sebesar 20% terhadap banyak produk ekspor Vietnam — lebih rendah dari level yang sempat dijanjikan sebelumnya. 

    Sementara itu, kesepakatan dengan India masih dalam proses, sedangkan pembicaraan dengan Jepang — mitra dagang terbesar keenam AS sekaligus sekutu utama di Asia — dilaporkan mengalami hambatan.

    Kekhawatiran investor terhadap tarif sempat memudar dan berganti menjadi aksi beli yang mendorong pasar saham AS kembali mencetak rekor tertinggi. Kinerja keuangan korporasi dan ketahanan ekonomi AS sejauh ini melebihi ekspektasi banyak pihak, meskipun terjadi perubahan kebijakan yang signifikan.

    Meski indeks mencetak rekor baru, posisi kepemilikan saham masih jauh di bawah level Februari, menurut estimasi Deutsche Bank. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian investor dalam menambah eksposur terhadap ekuitas.

    Lisa Shalett, Chief Investment Officer di Morgan Stanley Wealth Management menyebut, reli pekan lalu cenderung bersifat spekulatif. Dalam satu pekan terakhir, reli lebih banyak digerakkan oleh investor ritel ketimbang institusi. Posisi institusi saat ini masih tergolong rata-rata.

    Analis menyebut meski masih banyak faktor yang membuat investor bersikap waspada — seperti kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi AS dan valuasi saham yang tinggi — tercapainya tenggat tarif tanpa eskalasi besar akan mengurangi satu risiko dalam jangka pendek.

    “Saya rasa mungkin akan tetap ada ancaman dan gertakan, tetapi itu belum tentu menjadi ancaman besar bagi pasar saat ini,” kata Irene Tunkel, Kepala Strategi Ekuitas AS di BCA Research.

    Kendati demikian, para investor tidak menganggap tenggat tarif ini akan sepenuhnya mengakhiri ketegangan perdagangan.

    Julian McManus, manajer portofolio di Janus Henderson Investors menilai, tenggat tarif tersebut bukan merupakan tenggat mutlak. Penundaan 90 hari sebelumnya dilakukan karena pasar sempat anjlok, dan pembuat kebijakan butuh waktu untuk bernapas dan merundingkan kesepakatan atau mencari jalan keluar.

    Sikap hati-hati investor dalam meningkatkan eksposur ekuitas saat ini dinilai mirip dengan perilaku mereka setelah kejatuhan pasar akibat pandemi pada Maret 2020, ketika alokasi terhadap saham tertinggal dari pemulihan indeks pasar, ujar Parag Thatte, ahli strategi Deutsche Bank.

    “Artinya, masih ada ruang bagi eksposur ekuitas untuk terus meningkat, yang merupakan sinyal positif bagi pasar saham secara keseluruhan,” kata Thatte.

    Dalam waktu dekat, investor juga akan memantau data ekonomi, khususnya inflasi dan laporan keuangan kuartal II/2025, sebagai indikator kesehatan ekonomi AS dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

    “Kita berada di titik di mana investor institusi harus mengambil keputusan, apakah mereka percaya dengan reli pasar ini atau tidak,” ujar Shalett dari Morgan Stanley.

  • Prabowo Bakal Bertemu Pemerintah Brasil, Kasus Juliana Marins Ikut Dibahas?

    Prabowo Bakal Bertemu Pemerintah Brasil, Kasus Juliana Marins Ikut Dibahas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Brasil. Dia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, serta pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil. 

    Berdasarkan keterangan resmi Tim Media Prabowo, Kepala Negara mendarat di Pangkalan Udara Galeao, Rio de Janeiro, sekitar pukul 06.30 waktu Brasília (BRT), Sabtu (5/7/2025). Dia tiba dengan pesawat kepresidenan yang membawanya dari kunjungan ke Arab Saudi. 

    Delegasi Indonesia yang akan menemani Prabowo pada kehadiran formal pertamanya di KTT blok tersebut adalah di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Presiden ke-8 RI itu nantinya juga akan melanjutkan pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil di ibu kota, Brasilia, pada Selasa (8/7/2025) dan Rabu (9/7/2025).

    “Di ibu kota Brasil, Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil. Fokus utamanya, memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor mulai dari perdagangan, energi, pertahanan, hingga ketahanan pangan,” demikian dikutip dari keterangan resmi Tim Media Prabowo, Sabtu (5/7/2025). 

    Untuk diketahui, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025. Pada KTT 2024, saat itu Indonesia masih diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan China, BRICS telah memposisikan diri sebagai penyeimbang terhadap blok kerja sama yang dipimpin oleh negara-negara Barat. 

    BRICS baru-baru ini memperluas keanggotaannya dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, total anggotanya kini mencapai 10 negara.

    Bahas Kasus Juliana?

    Ini menjadi kunjungan kedua Prabowo di Brasil sebagai presiden. Pada 2024 lalu, dia telah menghadiri KTT G20 juga diselenggarakan di Rio de Janeiro.

    Bedanya, kunjungan kedua Prabowo ke Brasil dan perdana di BRICS ini turut dibayangi oleh kasus kematian turis asal negara tersebut di Gunung Rinjani, Juliana Marins. Kendati proses evakuasi jenazah berhasil dilakukan, muncul wacana untuk menuntut Indonesia ke ranah hukum internasional.

    Meski demikian, rencana itu bukan secara resmi oleh pemerintah Brasil ke Indonesia. Hal itu disampaikan oleh keluarga almarhum, serta lembaga independen Federal Public Defender’s Office (FPDO).

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan bahwa FPDO adalah lembaga independen, sehingga tidak mewakili pemerintah Brasil.

    Yusril mengaku tidak tahu apabila Prabowo dalam kunjungannya ke Brasilia nanti akan membahas soal kasus Juliana, ketika bertemu dengan pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Apalagi, pemerintah Indonesia juga disebut belum menerima nota diplomatik dari Brasil yang intinya mempertanyakan soal kematian Juliana di Rinjani. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, jenazah Juliana juga telah dibawa ke Brasilia dan diotopsi saat di Indonesia maupun di Brasil. Namun, pihak keluarga dikabarkan ingin dilakukannya otopsi kembali.

    Yusril menyatakan Indonesia prihatin dan berduka atas wafatnya Juliana Marins dan insiden yang menimpanya. Dia menyatakan pemerintah menghormati berbagai respons yang diberikan baik dari FPDO, keluarga maupun masyarakat Brasil. 

    Dia tidak memungkiri adanya kemungkinan Prabowo bakal membicarakan kasus tersebut saat bertemu dengan pemerintah Brasil di Brasilia usai KTT BRICS. 

    “Kita dengar nanti mungkin ada pembicaraan di sela-sela pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Brasil, mungkin akan dikemukakan tapi saya yakin bahwa Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan banyak masukan kepada kedutaan kita di Brasil untuk mengikuti pekembangan tahap-tahap atas kasus ini,” jelasnya di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jumat (4/7/2025).

    Menurut Yusril, hal terpenting adalah bagaimana agar kasus Juliana tidak mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Brasil. 

    Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, RSUD Bali Mandara telah melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana. Hasilnya, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit mengungkap bahwa Juliana meninggal akibat benturan dengan benda tumpul saat jatuh di Gunung Rinjani. 

    Benturan tersebut menyebabkan luka lecet geser, patah tulang hingga pendarahan.  

    “Kami melakukan pemeriksaan luar dan otopsi, jadi hasilnya kita memang menemukan luka-luka pada seluruh tubuh korban [Juliana], terutama yang ada adalah luka lecet geser, yang menandakan bahwa korban itu memang geser dengan benda tumpul. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada bagian belakang, tulang punggung dan paha,” jelas Putu Alit kepada media, Jumat (27/6/2025). 

    Berdasarkan kronologinya, Juliana jatuh ke lereng Gunung Rinjani dari yang awalnya 200 meter, kemudian semakin terperosok hingga kedalaman 600 meter.

    Setelah lima hari berselang pada 25 Juni 2025 pukul 13:51 WITA, tim SAR gabungan baru bisa mengangkat jenazah korban dari dasar jurang menggunakan peralatan manual dengan tali yang ditarik pakai teknik lifting.

  • Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi Revitalisasi Pasar Cinde Palembang

    Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi Revitalisasi Pasar Cinde Palembang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan akhirnya menetapkan empat tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang, termasuk mantan Gubernur Alex Noerdin, yang telah menjalani proses penyidikan sejak 2023.

    “Tim penyidik telah memeriksa 74 saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Aspidsus Umaryadi didampingi Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari dalam konferensi pers di Gedung Kajati Sumsel, Palembang, Rabu malam.

    Mantan Gubernur Sumsel H Alex Noerdien ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini tercatat masih menjalani hukuman untuk kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan kasus pembelian gas bumi melalui PT PDPDE.

    Kemudian, tiga tersangka lainnya yakni Edi hermanto yang sedang menjalani penahanan pada kasus sebelumnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah, Direktur PT. Magna Beatum Eldrin Tando dan Kepala Cabang PT. Magna Beatum Rainmar.

    Keempat tersangka oleh penyidik kejaksaan dikenakan pasal Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

    Dugaan Subsidaer Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

    Atau kedua Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Aspidsus Umaryadi menjelaskan adapun modus operandinya yakni bermula adanya rencana pemanfaatan aset milik Pemprov Sumsel untuk pembangunan fasilitas pendukung Asian Games 2018, kemudian disetujui Pasar Cinde berpotensi dilakukan pengembangan dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS).

    Dalam pelaksanaan proses pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Mitra Bangun Guna Serah (BGS) tidak memenuhi kualifikasi panitia pengadaan. Kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang mana kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Akibat kontrak tersebut mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde, serta terdapat juga aliran dana dari mitra kerjasama ke pejabat terkait pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    Ditemukan fakta dari bukti elektronik (chatting handphone) yaitu adanya usaha untuk menghalang-halangi proses penyidikan yaitu ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih Rp17 miliar serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka.

    “Tidak menutup kemungkinan para tersangka dikenakan Pasal Penghalangan Penyidikan Obstruction Of Justice,” kata Aspidsus Umaryadi.

    Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.

    Sebagai informasi, perkara dugaan korupsi Pasar Cinde ini sudah bergulir sejak 2023 silam, sempat mangkrak di 2024 dan baru dilanjutkan kembali pada 2025 ini. Beberapa saksi sudah di periksa termasuk, Harnojoyo (mantan Wali Kota Palembang), Basyarudin (mantan Kadis Perkim Sumsel), dan Edison (mantan Kepala BPN Kota Palembang yang saat ini menjabat Bupati Muaraenim).

    Selain saksi, penyidik Kejati Sumsel juga sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan dimulai dari kantor Dinas Perkim Sumsel, kantor Pemkot, kantor Pemprov, kantor Bapenda, BPKAD hingga gedung Arsip dan kantor pemborong guna menetapkan tersangka.

  • KPK Soroti Hukuman Bui Setya Novanto Disunat, Penasihat Hukum: Harusnya Bebas

    KPK Soroti Hukuman Bui Setya Novanto Disunat, Penasihat Hukum: Harusnya Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dikabulkannya peninjauan kembali (PK) terpidana kasus proyek KTP elektronik atau e-KTP, Setya Novanto. Pada putusan PK tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengurangi masa pidana penjara Setya Novanto menjadi 12,5 tahun. 

    Pria yang akrab disapa Setnov itu sebelumnya dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Mantan Ketua DPR itu telah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, sejak 2018 lalu. Artinya, MA menyunat masa hukuman Setnov selama 2,5 tahun. 

    KPK pun menghormati putusan PK yang dikeluarkan oleh MA, meski pada akhirnya masa pidana badan Setnov dikurangi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan MA tersebut. 

    “Karena memang tidak ada upaya hukum PK yang diberikan kepada KPK sebagai bentuk keberatan atas putusan PK dimaksud,” ujar Fitroh kepada wartawan, dikutip Minggu (6/7/2025). 

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun menyampaikan bahwa tidak seorang pun bisa mengintervensi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Meski demikian, dia menilai perlunya menggugah perasaan hakim bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. 

    Menurut Johanis, yang berlatar belakang sebagai jaksa sebagaimana Fitroh, sudah selayaknya koruptor diganjar dengan hukuman setinggi-tingginya atau seberat-beratnya. 

    Dia mencontohkan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang dulunya kerap memperberat hukuman bagi para koruptor yang mengajukan kasasi maupun PK. 

    “Hal seperti itu yg perlu dilakukan agar orang takut melakukan tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan rakyat selaku pemilik uang yang dipungut oleh negara,” ujarnya kepada wartawan.

    Kuasa Hukum: Seharusnya Bebas

    Meski demikian, penasihat hukum Setnov, Maqdir Ismail menilai putusan PK dari MA yang menyunat hukuman penjara kliennya 2,5 tahun tidaklah cukup. Advokat senior itu menilai Setnov seharusnya diputus bebas. 

    “Menurut hemat saya itu tidak cukup seharusnya bebas,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

    Maqdir menilai Setnov seharusnya tidak bisa dihukum dengan pasal kerugian negara atau pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Hal itu lantaran Setnov saat itu merupakan anggota Komisi 3 DPR, bukan Komisi 2 yang menjadi mitra pemerintah dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP. 

    Maqdir mengakui bahwa kliennya itu terbukti menerima uang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, itu berarti dia harusnya dijerat dengan pasal gratifikasi atau suap, bukan kerugian keuangan negara. 

    “Dia dianggap terbukti menerima uang, tapi karena tidak ada jabatan terkait pengadaan, maka seharusnya dia terima uang sebagai gratifikasi atau suap,” lanjutnya. 

    Adapun sebelumnya MA dalam putusannya mengabulkan PK Setnov dan memangkas hukuman pidana penjarannya menjadi 12,5 tahun, dari awalnya 15 tahun. Berdasarkan perhitungan Bisnis, Setnov sudah menjalani masa kurungan sekitar 7 tahun lamanya. 

    Merujuk pada salinan putusan perkara No.32 PK/Pid. Sus/2020, PK itu diputus oleh Majelis Hakim sejak 4 Juni 2025. Pada amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Setnov terbukti melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim juga memangkas hukuman kepada Setnov menjadi 12,5 tahun. 

    “Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan,” demikian bunyi amar putusan hakim. 

    Kemudian, Setnov dijatuhi pidana denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan serta uang pengganti US$7,3 juta yang telah dikompensasi sebesar Rp5 miliar. Kompensasi uang pengganti itu telah dititipkan Setnov ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk setoran pengganti kerugian keuangan negara. 

    Dengan demikian, uang pengganti kerugian keuangan negara yang masih harus dibayarkan yakni Rp49 miliar subsidair 2 tahun penjara. 

    Pria yang juga pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun terhitung sejak selesainya pemidanaan. 

    Proses PK Setnov memakan waktu 1.984 hari, sedangkan diputus dalam 1.956 hari. Perkara itu diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Surya Jaya, serta dua Hakim Anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Setnov sebelumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp500 juta. Dia diketahui telah mendapatkan remisi pada Idulfitri 2023 dan 2024.

  • Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memasang proyeksi nilai tukar rupiah 2026 di rentang Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS. Angka tersebut lebih optimistis dari asumsi rupiah pemerintah di level Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS pada tahun depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan pada 2026, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan terbantu oleh kinerja inflasi yang juga relatif rendah.

    Selain itu, faktor imbal hasil dari instrumen investasi portfolio di Indonesia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    “[Faktor terakhir] Komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik intervensi di pasar offshore Non-Deliverable Forward dan Domestic Non-Deliverable Forward. Kami memperkirakan rata-rata [kurs] rupiah 2026 di kisaran Rp16.000 sampai 16.500 per dolar AS,” ujarnya di DPR beberapa waktu lalu.

    Dalam dokumen paparan Perry yang Bisnis terima, proyeksi nilai tukar BI lebih apresiatif ketimbang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2026 karena prospek aliran modal ke emerging market lebih baik.

    Hal tersebut sejalan dengan prospek ekonomi global yang mulai membaik dan ketidakpastian pasar keuangan yang menurun pascaketidakpastian tarif Trump.

    Persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia pun tetap baik, termasuk current account deficit (CAD) yang tetap dalam level sehat.

    Sementara tabungan bank sentral untuk melakukan intervensi yang terkumpul dalam cadangan devisa pun cukup banyak. Di mana posisi cadangan devisa saat ini senilai US$152,5 miliar.

    Melihat kinerja rupiah pun mulai menguat. Di mana sejak April saat diumumkan kebijakan tarif, rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS. Pada pekan pertama Juli, rupiah sudah berada di level Rp16.185 per dolar AS.

    Pandangan Pemerintah soal Prospek Rupiah

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proyeksi Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS dari pemerintah karena dipengaruhi arus modal asing yang cenderung keluar akibat kenaikan yield US Treasury. 

    Belum lagi ditambah dengan potensi tingkat suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) tidak menurun sebagaimana perkiraan sebelumnya. 

    Sri Mulyani pun turut melihat masih terjadinya risiko peningkatan CAD di 2026 dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) cenderung stabil/flat. 

    Meski demikian terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kinerja rupiah dan menahan pelemahan rupiah lebih dalam.  

    “Inflasi yang terkendali dan perbaikan kinerja ekspor dapat mencegah depresiasi lebih lanjut,” ujarnya. 

    Di samping itu, Sri Mulyani mewaspadai faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah, seperti dampak perkiraan penurunan FFR terhadap yield, perkembangan negosiasi kebijakan tarif Trump, perkembangan risiko geopolitik, serta windfall atas trade diversion yang akan menguntungkan Indonesia, terutama dari ekspor logam dan alas kaki. 

    Di tengah kondisi terkini, Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada rentang Rp16.140-Rp16.190 pada perdagangan besok, Senin (7/7/2025).

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS pada perdagangan Jumat (4/7/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

  • Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Prancis menginvestasikan dana jumbo di Malaysia melalui sejumlah kesepakatan. Begini perbandingannya dengan investasi Prancis di Indonesia.

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (6/7/2025), sejumlah perusahaan Prancis akan menginvestasikan dananya sebesar 4 miliar ringgit atau US$947 juta di Malaysia setelah delegasi perdagangan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan 40 perwakilan pelaku industri di Prancis.

    Kementerian Investasi Malaysia dalam keterangannya menyebutkan perusahaan-perusahaan asal Prancis ini berniat berinvestasi pada beberapa sektor industri, termasuk manufaktur berteknologi tinggi, ruang angkasa, energi terbarukan, pariwisata, ekonomi digital dan infrastruktur berkelanjutan. Malaysia melihat potensi ekspor senilai 675 juta ringgit pada sektor ruang angkasa, otomotif, energi terbarukan, farmasi, ekonomi digital, gaya hidup, dan industri halal.

    Setelah mengunjungi Prancis, Anwar menuju Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri pertemuan BRICS. Dia pun akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela pertemuan pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Sebelumnya, kesepakatan investasi turut dilakukan Prancis di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025. Di sela kunjungan tersebut, terdapat pertemuan dengan lebih dari 200 pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan kedua negara untuk melakukan kerja sama di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di berbagai bidang.

    Kedua negara pun menyepakati 27 perjanjian dan komitmen kerja sama strategis senilai US$11 miliar. Kesepakatan ini menyentuh beberapa sektor, yakni energi baru dan terbarukan (EBT), manufaktur, pertanian, transportasi dan logistik, keuangan, hingga ketahanan pangan. 

    Mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I/2025, Prancis tak masuk dalam asal investor dengan realisasi penanaman modal paling tebal. Lima negara terbesar penyumbang investasi, yakni Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan Jepang. Secara terperinci, investasi dari investor asal Singapura mencapai US$4,6 miliar, diikuti oleh investor asal Hong Kong sebesar US$2,2 miliar. Lalu, China dengan US$1,8 miliar, Malaysia dan Jepang masing-masing dengan US$1 miliar.

  • PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap segera memulai pembangunan sekolah rakyat tahap 2 pada tahun ini. Dalam laporannya, sebanyak 100 sekolah rakyat ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah menjelaskan sebanyak 100 sekolah rakyat yang akan dibangun itu bakal menampung murid untuk tahun ajaran 2026/2027.

    “Tahap 2 pun kita Insya Allah akan mulai di tahun ini dengan nanti multiyears. Selesainya sebelum tahun ajaran 2026, mudah-mudahan sebelum 2026, di Juni sudah selesai,” kata Essy saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian, Essy belum dapat merinci di mana saja lokasi 100 Sekolah Rakyat yang bakal dibangun pada tahap 2 tersebut. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi kebutuhan lahan yang dinilai cukup besar.

    Berdasarkan perhitungannya, satu Sekolah Rakyat setidaknya membutuhkan luas lahan mencapai 6 hektare. Lantaran, nantinya sekolah itu bakal dilengkapi asrama untuk menampung siswa yang masuk kategori miskin ekstrem. 

    “Karena untuk tahap 2 ini kita perlu luas lahan itu cukup besar, sehingga memang lagi menyiapkan sekitar 6 hektare ke atas,” jelasnya. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica. 

    “Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025). 

    Maulidya memerinci, tak hanya membangun Sekolah Rakyat, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, hingga sosial budaya.

    Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya dia membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun.  

    “Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, kemudian madrasah Rp3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” pungkasnya. 

  • RI Negosiasi Tarif Trump, Pakar Usul Kebijakan DHE Dikaji Ulang

    RI Negosiasi Tarif Trump, Pakar Usul Kebijakan DHE Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, pemerintah harus pintar bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk bisa menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke Negeri Paman Sam itu. Salah satunya, dengan mengkaji kebijakan yang dinilai dapat menghambat produk AS masuk ke Indonesia.

    Direktur Celios Nailul Huda menyampaikan, salah satu kebijakan yang patut dikaji ulang adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini disebut merugikan pihak AS lantaran dolar AS akan lebih lama tersimpan di Indonesia.

    Namun, tidak hanya AS, Nailul menyebut bahwa kebijakan ini juga merugikan pengusaha dalam negeri lantaran ketersediaan dolar akan terbatas.

    “Saya rasa kebijakan DHE ini memang patut dikaji ulang karena bagi pelaku usaha dalam negeri pun tidak menguntungkan,” kata Nailul kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Nailul menuturkan, kenaikan atau pemberian tarif impor barang luar negeri dari AS tentu akan berdampak terhadap Indonesia. Dia mengatakan, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS.

    Akibatnya, permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi. Menurut publikasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 2024, kenaikan tarif impor 1% akan mengurangi impor barang sebesar 0,8%. 

    “Artinya, ekspor Indonesia ke AS bisa turun hingga 25%,” ungkap Nailul.

    Dampaknya, kata dia, surplus perdagangan luar negeri Indonesia bisa terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia yakni sebesar US$16 miliar.

    Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Dia menjelaskan, ketika produksi dalam negeri menurun, maka perusahaan di Indonesia akan “menyesuaikan” dengan cara, salah satunya, memberhentikan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Angka PHK di dalam negeri berisiko meningkat seiring dengan penurunan permintaan AS. Menurut perkiraannya, industri tekstil dan produk tekstil akan mengalami PHK massal sebanyak 191.000 tenaga kerja.

    Untuk itu, Nailul menyebut bahwa Indonesia harus berkoalisi dengan negara lain untuk menghadapi situasi ini. Misalnya, menjadikan BRICS sebagai salah satu pintu masuk, atau bilateral dengan negara yang memiliki komoditas yang sama, seperti Malaysia untuk kasus minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Selain itu, menurutnya pemerintah dapat pula menguatkan permintaan domestik dengan memperbaiki daya beli masyarakat. Salah satunya, melalui insentif-insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kebutuhan listrik dan energi.

    “Insentif ini bisa memberikan kekuatan bagi ekonomi domestik di saat ekonomi global terkena resesi,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif baru terhadap seluruh negara mitra dagangnya mulai 9 Juli 2025. Sejumlah negara akan dikenakan tarif dengan besaran yang berbeda-beda.

    Adapun, Trump sebelumnya menyatakan bakal menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%, lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), TKDN, sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Namun, Trump menunda pemberlakuan kebijakan tersebut selama 90 hari sambil dilakukan proses negosiasi antar kedua negara. Hingga saat ini, belum diketahui, hasil kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan AS.

  • Daftar 24 Calon Dubes Baru yang Telah Fit and Proper Test di Komisi I DPR

    Daftar 24 Calon Dubes Baru yang Telah Fit and Proper Test di Komisi I DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR telah merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test 24 calon duta besar RI untuk negara sahabat. Proses tersebut berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (5/7/2025) dan Minggu (6/7/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Budisatrio Djiwandono seusai rapat internal Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dia menjelaskan bahwa seluruh calon duta besar (dubes) telah selesai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu,” katanya, Minggu (6/7/2025).

    Adapun, legislator Gerindra ini menjelaskan bahwa rapat internal Komisi I DPR berisikan tanggapan dan jawaban tentang kelayakan calon dubes RI, yang nantinya diserahkan ke pimpinan DPR untuk segera diproses lebih lanjut.

    Meski begitu, Budi mengaku pihaknya tak bisa mengungkap hasil seluruh fit and proper test calon dubes ke publik. Pasalnya, sesuai mekanisme rapat ini bersifat tertutup dan rahasia.

    “Saya rasa hasil rapat internal tersebut, kalau ya tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI untuk selanjutnya pimpinan DPR RI, bu ketua DPR RI menentukan langkah-langkah selanjutnya,” bebernya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi i DPR RI Utut Adianto membeberkan bahwa 24 calon dubes RI kebanyakan berlatar belakang diplomat.

    “Mostly diplomat, Ada satu Pak Hotmangaraja, beliau itu dulu Letnan Jenderal TNI. Jadi kalau dari petinju ini kelas berat semua, heavyweight, bukan kelas yang 48 kilo,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Berikut 24 Calon Dubes yang Sudah Fit and Proper Test di Komisi I DPR:

    Sabtu, 5 Juli 2025

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    Minggu, 6 Juli 2025

    Dubes RI untuk Algeria (Alger), Yusron Bahauddin Ambary
    Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku), Berlian Helmy
    Dubes RI untuk Thailand (Bangkok), Hari Prabowo
    Dubes RI untuk Belgia (Brussel), Andi Rachmianto
    Dubes RI untuk Suriah (Damascus), Lukman Hakim Siregar
    Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Listyowati
    Dubes RI untuk Mesir (Kairo), Kuncoro Giri Waseso
    Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo
    Dubes RI untuk Oman (Muscat), Andi Rahardian
    Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby), Okto Dorinus Manik
    Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang), Mayjen (Purn) Gina Yoginda
    Dubes RI untuk Ekuador (Quito), Imam As’ari

  • Maruarar Pastikan Aturan KUR Perumahan Segera Terbit, Ini Bocorannya

    Maruarar Pastikan Aturan KUR Perumahan Segera Terbit, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

    Adapun, implementasi pemberian KUR Perumahan ini menyusul instruksi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diminta untuk menyalurkan kredit guna mendorong realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara memastikan pihaknya saat ini tengah melakukan percepatan perumusan draf Peraturan Menteri (Permen). 

    “Hari ini saya melakukan rapat pembahasan tentang draf Peraturan Menteri untuk KUR Perumahan. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kemarin bersama Menko Perekonomian dan Menkeu,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian dirinya belum dapat merinci apa saja poin yang bakal diatur dalam beleid tersebut. Pasalnya, draf Permen KUR masih dalam tahap pembahasan dan melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Meski demikian, dia membocorkan beleid itu salah satunya akan mengatur siapa saja pihak yang berhak mendapatkan alokasi pendanaan KUR Perumahan.

    “Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal-hal lainnya, tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto resmi menyebut bahwa pemerintah bakal menyalurkan program KUR untuk sektor perumahan. 

    KUR tersebut bakal dikucurkan baik untuk pengembang guna mendukung ketersediaan suplai 3 juta rumah maupun untuk masyarakat perorangan yang hendak melakukan renovasi hunian.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.  

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya. 

    Sementara itu, pemerintah juga menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi. 

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, nantinya kreditur KUR hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%. 

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.