Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • BIG Conference 2025: Mengungkap Arah Prabowo Ungkit UMKM pada 2026

    BIG Conference 2025: Mengungkap Arah Prabowo Ungkit UMKM pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA —  BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan, akan mengungkap rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mengungkit UMKM pada 2026. UMKM yang merupakan bagian penting dalam roda ekonomi Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dijadwalkan hadir dalam acara BIG Conference 2025 pada Senin (8/12/2025), akan menyampaikan serangkaian rencana dalam meningkatkan daya saing UMKM.

    BRI Research Institute dalam survei terbarunya menyebut pelaku UMKM memandang prospek usaha pada kuartal IV/2025 lebih cerah dibandingkan kuartal sebelumnya.

    Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia mencatat peningkatan Indeks Ekspektasi Bisnis menjadi 120,7 dari 116,5 pada kuartal III/2025 menunjukkan semakin kuatnya keyakinan para pelaku usaha terhadap peluang pertumbuhan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Pelaku UMKM memandang prospek usaha pada kuartal IV/2025 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya,” tulis laporan itu.

    Keyakinan itu didukung oleh beragam faktor. Di antaranya, aktivitas bisnis UMKM masih berada pada fase ekspansi dengan nilai indeks 101,9. Pada saat yang sama, optimisme pelaku UMKM meningkat, tercermin dari Indeks Ekspektasi Bisnis yang naik menjadi 120,7 pada kuartal III/2025 dari 116,5 pada periode sebelumnya.

    Normalisasi aktivitas masyarakat setelah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur sekolah pun kian memperbaiki kinerja UMKM yang beroperasi di sekitar lingkungan kerja dan sekolah.

    Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri UMKM saat ini juga tengah waswas di tengah rencana pembatasan thrifting.

    Menyikapi hal itu, kementerian UMKM akan menggodok aturan shifting pedagang baju thrifting ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

    Kementerian UMKM juga berencana menggelar pertemuan dengan pedagang baju thrifting pada Kamis mendatang untuk membahas langkah transisi ke produk lokal.

    BIG Conference 2025

    Sekilas tentang BIG Conference

    Gelaran Big Conference yang mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’ ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi ialah ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum diskusi juga turut membahas rencana kerja pada 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintah.

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

  • Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025

    Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

    “Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

    Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali. 

    BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari – Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

    Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

    Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

  • IWIP Bantah Serbuk Mineral yang Disita di Bandara Weda Bay Adalah Nikel Ilegal

    IWIP Bantah Serbuk Mineral yang Disita di Bandara Weda Bay Adalah Nikel Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) buka suara soal penyelundupan mineral di Bandara Khusus IWIP, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

    Adapun dalam kasus penyelundupan ini, Satuan Tugas (Satgas) Terpadu menangkap WNA China berinisial MY. Dia kedapatan membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni.

    Pihak IWIP pun menegaskan senantiasa mematuhi seluruh ketentuan operasional serta prosedur keamanan yang berlaku. Ini termasuk aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

    Namun, perusahaan membantah bahwa material yang diselundupkan adalah nikel. Menurut perusahaan, benda yang diselundupkan bukan barang ilegal.

    “IWIP menyampaikan bahwa informasi yang beredar di publik tidak akurat. Material yang dimaksud bukan merupakan nikel, bukan barang ilegal, dan bukan bagian dari aktivitas yang tidak sah,” tulis IWIP melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Menurut IWIP, material tersebut merupakan sampel mineral berupa alumina dari industri aluminium milik salah satu tenant dalam Kawasan IWIP. Keberadaan sampel itu untuk keperluan internal, telah memiliki izin administratif, dan dijadwalkan dikirim ke Jakarta untuk pengujian laboratorium. 

    Pada saat pemeriksaan, dokumen pendukung untuk pengangkutan belum sepenuhnya lengkap, sehingga proses pengiriman dihentikan sementara.

    IWIP menyebut, sesuai prosedur keamanan dan operasional Bandar Udara Khusus Weda Bay, setiap material yang membutuhkan penanganan khusus dan tidak dilengkapi dokumen valid wajib diamankan sementara untuk proses verifikasi. 

    Dalam hal ini, penahanan material dilakukan oleh petugas Aviation Security (AvSec) setelah terdeteksi melalui pemeriksaan X-Ray sebelum proses boarding, dan bukan oleh institusi eksternal.

    “Tidak terdapat penyitaan, pemeriksaan hukum, penahanan individu, maupun investigasi oleh pihak di luar otoritas bandara. Saat ini sampel tersebut berada dalam pengawasan AvSec dan akan diproses lebih lanjut setelah kelengkapan dokumen selesai diverifikasi,” tulis IWIP.

    IWIP mengaku berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan peraturan penerbangan, standar keamanan kawasan, serta pedoman otoritas terkait. IWIP pun mengimbau seluruh pihak untuk menunggu informasi resmi lebih lanjut dan tidak menyebarkan spekulasi ataupun informasi yang belum terverifikasi.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan, WNA China berinisal MY ditangkap lantaran membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni. 

    Adapun, praktik penyelundupan ini bermula terdeteksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar. Satgas ini bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan. 

    “Seorang Warga Negara Asing berkebangsaan China berinisial MY, diamankan setelah kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Anang menambahkan, MY bakal menyelundupkan bahan mineral itu melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).  

    Sementara itu, terhadap MY kini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh aparat terkait. Kemudian, untuk bahan mineral nikel yang akan diselundupkan juga bakal diteliti.

    “Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait,” imbuh Anang.

  • Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi. 

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

    Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam: 

    1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

    Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

    “Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

    2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

    Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

    3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

    Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

    4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

    Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

    5. Tetapkan Status Bencana Nasional

    Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

    6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

    Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

    7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

    Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

    8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

    Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

    9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

    Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

    “Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

    Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

  • Desain Galaxy S26 Terungkap Usai Dokumen One UI 8.5 Bocor ke Publik

    Desain Galaxy S26 Terungkap Usai Dokumen One UI 8.5 Bocor ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Bocoran desain Samsung Galaxy S26 akhirnya muncul dari sumber resmi, setelah perangkat lunak One UI 8.5 yang tanpa sengaja memuat gambar seluruh model Galaxy S26 Series.

    Selama ini, desain Galaxy S26 hanya beredar melalui bocoran tidak resmi. Namun kali ini, gambarnya berasal langsung dari perangkat lunak internal Samsung.

    Melansir Phone Arena, Sabtu (6/12/2025), Android Authority menemukan sejumlah gambar di dalam One UI 8.5 yang menampilkan perangkat berkode M1, M2, dan M3. Kode ini sesuai dengan bocoran sebelumnya: M1 untuk Galaxy S26, M2 untuk Galaxy S26 Plus, dan M3 untuk Galaxy S26 Ultra.

    Desain yang terlihat dalam render tersebut konsisten dengan rumor yang telah beredar. Galaxy S26 dan S26 Plus tampak menggunakan modul kamera vertikal dengan tiga lensa di bagian belakang. Sementara itu, Galaxy S26 Ultra juga memakai modul kamera vertikal, tetapi dilengkapi dua sensor tambahan di sisi sampingnya.

    Karena gambar-gambar ini berasal dari perangkat lunak internal Samsung, besar kemungkinan desain tersebut sudah mendekati atau bahkan merupakan rancangan final Galaxy S26 Series.

    Samsung tampaknya melanjutkan pendekatan unified camera island yang sebelumnya digunakan pada Galaxy Z Fold 7, Galaxy S25 Edge, dan beberapa model Galaxy A. Perubahan desain yang minimal ini diduga menjadi strategi untuk menyelaraskan tampilan seluruh lini produknya.

    Pendekatan tersebut berbeda dengan strategi Apple dan Google yang membedakan desain antara model premium dan non-premium.

    Misalnya, iPhone 17 reguler memiliki tonjolan kamera kecil, sementara iPhone 17 Pro, Pro Max, dan iPhone Air menggunakan modul kamera yang lebih besar. Di sisi lain, Pixel 10 Series tetap mempertahankan bar kamera khasnya, sedangkan Pixel 9a hadir dengan modul kamera yang nyaris rata.

    Sejumlah pengamat menilai keputusan Samsung ini kurang tepat, terutama untuk Galaxy S26 Ultra. Sebagai perangkat kelas premium, desain S26 Ultra yang terlalu mirip dengan ponsel kelas menengah Samsung dianggap tidak cukup merepresentasikan posisinya di segmen atas.

  • Puncak Bogor Bakal Diserbu 2,83 Juta Orang saat Nataru, Awas Macet Horor

    Puncak Bogor Bakal Diserbu 2,83 Juta Orang saat Nataru, Awas Macet Horor

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada sekitar 2,83 juta warga yang memadati kawasan Puncak, Bogor, selama musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Kepala BKT Hermanta menyampaikan, kawasan Puncak masih akan menjadi tujuan favorit para warga Jakarta dan sekitarnya sebagai destinasi liburan akhir tahun. 

    “Karena ternyata, Puncak ini masih menjadi tempat yang diminati para wisatawan yang berkisar 2,83 juta orang, sedangkan untuk 1,84 juta itu berasal dari Jabodetabek,” ujarnya kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (6/12/2025). 

    Sementara sisanya atau sekitar 988.000 yang akan menghabiskan masa Nataru di Puncak, berasal dari luar Jabodetabek, khususnya Karawang.

    Untuk itu, perlu strategi khusus yang cukup solutif untuk menangani dan mengantisipasi kepadata di wilayah tersebut. 

    Secara umum, sebnyaka 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, baik luar maupun dalam provinsi, pada masa libur akhir tahun ini. 

    Kementerian Perhubungan pun memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan jumlah perkiraan pergerakan sebanyak 17,18 juta orang.

    Dari survei yang telah dilakukan, Kabupaten Bogor—termasuk Puncak di dalamnya—masuk dalam lima besar kab/kota destinasi favorit di Indonesia selama libur Nataru. 

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah mengantisipasi kepadatan di titik krusial, seperti ruas Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) di Parungkuda, Kab. Sukabumi yang berpotensi mengalami kemacetan parah jika tidak dikelola dengan tepat. 

    Pemerintah pun telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Nataru 2025/2026. 

    Tercantum perihal pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. 

    Pembatasan tersebut termasuk di jalan tol Jakarta—Bogor—Ciawi, Ciawi—Cigombong—Cibadak, dan Bogor Ring Road (BORR). 

    Sementara untuk jalur non-tol, pembatasan juga dilakukan pada jalur Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung. 

  • Netflix Akuisisi Warner Bros Rp1.200 Triliun, Harry Potter hingga Game of Throne Siap Tayang?

    Netflix Akuisisi Warner Bros Rp1.200 Triliun, Harry Potter hingga Game of Throne Siap Tayang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Netflix dilaporkan menyepakati akuisisi Warner Bros Discovery senilai US$72 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun. 

    Kesepakatan besar ini diperkirakan akan mengubah lanskap bisnis hiburan global dan memperluas dominasi Netflix di pasar konten film dan televisi.

    Dikutip dari laman Reuters pada Sabtu (6/12/2025) menurut sejumlah sumber yang mengetahui langsung proses tersebut, akuisisi ini bermula dari upaya Netflix untuk mempelajari lebih dalam kondisi bisnis Warner Bros. 

    Namun, ketertarikan itu berkembang cepat ketika Warner Bros Discovery membuka proses lelang pada 21 Oktober, setelah menolak tiga tawaran awal dari Paramount Skydance.

    Netflix yang sebelumnya menepis rumor soal pembelian studio besar akhirnya ikut serta dalam persaingan, bersaing ketat dengan Paramount dan Comcast sebagai pemilik NBCUniversal.

    Sumber-sumber tersebut mengungkapkan Netflix melihat peluang strategis yang jauh lebih besar ketimbang sekadar mengakuisisi katalog film dan serial Warner Bros yang sudah terbukti menjadi tulang punggung tontonan di layanan streaming. Unit bisnis Warner Bros dinilai sangat melengkapi operasional Netflix, termasuk divisi distribusi film, promosi, dan studio yang kuat.

    Selain itu, layanan streaming HBO Max disebut akan memperoleh manfaat dari pengalaman panjang Netflix dalam membangun dan menumbuhkan platform streaming global.

    Ketertarikan Netflix mulai semakin serius sejak Warner Bros Discovery pada Juni lalu mengumumkan rencana memisahkan dirinya menjadi dua perusahaan publik, memisahkan jaringan televisi kabel dari bisnis studio dan streaming.

    Langkah itu menimbulkan spekulasi bahwa aset studio dan konten akan menjadi target yang menarik bagi pembeli besar.

    Persaingan memanas pada musim gugur ketika lelang dibuka secara resmi. Paramount sendiri mengajukan tiga penawaran bertahap sejak September untuk mencoba mengamankan posisi sebelum pemisahan perusahaan dilakukan. Namun, strategi tersebut tidak berhasil, karena Warner Bros pada akhirnya memilih Netflix sebagai pembeli.

    Di sisi lain, penasihat keuangan dari JPMorgan disebut menyarankan Warner Bros agar mempertimbangkan opsi menjual unit studio dan streaming untuk memberikan ruang fleksibilitas strategis yang lebih besar.

    Baik Netflix maupun Warner Bros Discovery tidak memberikan komentar resmi terkait detail proses akuisisi ini.

  • Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Khusus PT IWIP

    Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Khusus PT IWIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral pada Jumat (5/12/2025).

    Dansatgas PKH Mayjen TNI Febriel Sikumbang mengatakan, seorang warga negara asing berkebangsaan China berinisial MY diamankan. MY kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).

    “Saat ini Pelaku dalam proses lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yang coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait,” ucap Febriel melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan. 

    Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.

    Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.

    “Kehadiran Satgas Terpadu adalah upaya strategis dalam memperkuat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di bandara khusus yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi, termasuk akses oleh tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri,” imbuh Febriel.

    Dia mengatakan, keberhasilan atas pencegahan penyelundupan memperjelas pentingnya perangkat negara dalam pengelolaan bandara khusus. 

    Menurutnya, hal ini membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ilegal lainnya.

    “Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

  • Pertumbuhan Pengguna ChatGPT Melambat, Gemini Melesat

    Pertumbuhan Pengguna ChatGPT Melambat, Gemini Melesat

    Bisnis.com, JAKARTA— Sensor Tower melaporkan pertumbuhan pengguna ChatGPT mulai melambat pada periode Agustus hingga November 2025. 

    Dalam laporan terbarunya, firma riset pasar tersebut menemukan meskipun ChatGPT masih menjadi chatbot AI terpopuler di dunia, laju pertumbuhan penggunanya tidak lagi secepat sebelumnya.

    Melansir laman TechCrunch pada Sabtu (6/12/2025)  Sensor Tower mencatat ChatGPT masih memimpin pasar dengan 50% dari total unduhan global di perangkat mobile dan 55% pengguna aktif bulanan. 

    Namun, Google Gemini kini mulai melampaui ChatGPT dalam beberapa indikator penting, seperti pertumbuhan unduhan, kenaikan pengguna aktif bulanan (MAU), dan peningkatan waktu penggunaan aplikasi.

    Selama Agustus–November 2025, pengguna aktif bulanan ChatGPT hanya naik sekitar 6% menjadi sekitar 810 juta pengguna. Sensor Tower menilai perlambatan ini bisa menjadi tanda pasar mulai jenuh. 

    Di sisi lain, Gemini justru tumbuh sekitar 30% di periode yang sama, didorong oleh peluncuran model pembuat gambar baru bernama Nano Banana. Sensor Tower juga menemukan makin banyak pengguna Android di Amerika Serikat (AS) mengakses Gemini langsung melalui sistem operasi, bukan lewat aplikasi mandiri. 

    Kondisi ini memberi Google keuntungan karena Android mendominasi pasar global. Dalam tujuh bulan terakhir, Gemini juga meningkatkan pangsa pasarnya dibandingkan chatbot lain seperti Copilot, Claude, Perplexity, dan Grok. Sementara itu, pangsa pengguna ChatGPT justru turun dalam empat bulan terakhir.

    Rival lain seperti Perplexity dan Claude turut menambah persaingan. Keduanya mencatat pertumbuhan pengguna yang sangat tinggi sepanjang 2025, Perplexity naik 370% dan Claude 190%.

    Dari sisi unduhan, ChatGPT tumbuh 85% secara tahunan, tetapi masih di bawah rata-rata pertumbuhan kategori chatbot yang mencapai 110%. Perplexity dan Gemini menjadi yang tertinggi.

    Waktu penggunaan aplikasi juga menunjukkan ketertinggalan. Pada November, pengguna Gemini menghabiskan rata-rata 11 menit per hari di mana naik 120% sejak Maret didukung popularitas Nano Banana. Sebaliknya, waktu penggunaan harian ChatGPT hanya naik 6% dalam periode yang sama dan bahkan turun 10% dibandingkan Juli.

    Meski begitu, analis menilai keunggulan Gemini saat ini terutama dipicu oleh kesuksesan Nano Banana. ChatGPT diperkirakan bisa kembali mempercepat pertumbuhan jika OpenAI merilis produk baru dengan dampak yang sama besarnya.

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa.