Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Hasto Pegal-pegal Tulis Pledoi, Lawan Surat Tuntutan Jaksa 1.300 Halaman

    Hasto Pegal-pegal Tulis Pledoi, Lawan Surat Tuntutan Jaksa 1.300 Halaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan pidana penjara selama tujuh tahun terkait dengan perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. 

    Pledoi itu dibacakan langsung oleh Hasto di hadapan Majelis Hakim di ruangan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). 

    Nota pembelaan yang dibacakan Hasto atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu terdiri dari 108 halaman, termasuk daftar pustaka. Dia menyebut pledoi itu disusun olehnya sendiri. 

    “Ini adalah pleidoi yang saya tulis tangan sendiri, sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran,” ujarnya kepada wartawan sebelum jalannya sidang. 

    Hasto menyinggung tudingan bahwa dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan jaksa merupakan rekayasa hukum. Hal itu turut ditulisnya di dalam pledoi yang dia susun di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Jakarta. 

    Adapun, JPU dari KPK menuntut Hasto dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun. Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Selain pidana badan berupa kurungan penjara, Hasto dituntut hukuman denda sebesar Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan. 

    Hasto sebelumnya didakwa mencegah dan merintangi penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, bersama-sama dengan Harun, Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah. 

  • Respons Pengamat Soal Wacana Sanksi Bagi Operator Tak Taat Aturan 1 NIK 3 Nomor

    Respons Pengamat Soal Wacana Sanksi Bagi Operator Tak Taat Aturan 1 NIK 3 Nomor

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan sanksi kepada operator seluler yang tidak mematuhi aturan maksimal tiga nomor prabayar per satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai dapat mendorong pemutakhiran data pelanggan. 

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan aturan ini mendorong operator untuk meningkatkan sistem verifikasi dan memperbarui data pelanggan, yang akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan keamanan layanan. 

    “Sanksi tersebut dapat mendorong pemutakhiran data pelanggan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

    Heru juga melihat langkah ini memiliki potensi jangka panjang untuk dapat memperkuat keamanan siber, mengurangi penyalahgunaan identitas, dan mendorong inovasi seperti e-SIM, yang berpotensi menciptakan peluang bisnis baru bagi operator yang adaptif. 

    Namun demikian, Heru mengatakan penerapan sanksi bagi operator seluler yang melanggar aturan pembatasan registrasi SIM dapat memengaruhi bisnis dan dampak ke pelanggan. Dari sisi bisnis, lanjut Heru, operator mungkin menghadapi biaya tambahan untuk memperbarui sistem verifikasi dan memastikan kepatuhan.

    “Selain itu juga bisa berisiko memicu penurunan jumlah pelanggan aktif jika proses registrasi dianggap rumit,” tambahnya.

    Heru mengingatkan kepuasan pelanggan bisa terganggu, terutama bagi pengguna multi-SIM yang terbiasa dengan fleksibilitas penggunaan lebih dari tiga nomor. 

    Lebih lanjut, dia juga mengkritisi kebijakan pembatasan tiga nomor per NIK yang dinilainya kurang sesuai dengan kondisi pasar Indonesia yang mayoritas masih menggunakan layanan prabayar dan memiliki kebiasaan menggunakan beberapa kartu untuk kebutuhan berbeda.

    Menurutnya banyak pengguna, seperti pedagang atau pekerja mobile, menggunakan lebih dari tiga nomor untuk kebutuhan berbeda misalnya, data, suara, atau promosi. Pembatasan tersebut  menurutnya bisa menyulitkan mereka, mendorong penggunaan identitas pinjaman, atau memicu pasar gelap kartu SIM. 

    “Fleksibilitas aturan, seperti pengecualian untuk kebutuhan bisnis tertentu atau peningkatan batas nomor dengan verifikasi ketat, mungkin lebih sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia yang unik,” kata Heru.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk memberikan sanksi kepada operator yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. 

    Dia menyebut aturan mengenai pembatasan registrasi sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Pasal 11 ayat (1) beleid tersebut menyatakan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap penyelenggara jasa telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi, menggunakan sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. Namun, menurut Meutya, aturan tersebut belum mengatur soal sanksi. 

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise. Mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dia menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan sebagai bagian dari transformasi digital nasional dan upaya memperkuat keamanan siber. Meutya juga mengajak DPR untuk turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator seluler, mengingat jumlah nomor seluler yang beredar telah mencapai sekitar 350 juta.

    Dia turut menyoroti pola penggunaan SIM yang khas di Indonesia, di mana pelanggan prabayar mendominasi hingga 96,3% dari total pelanggan, sementara pascabayar hanya sekitar 3,7%. Dalam waktu bersamaan, Komdigi juga mendorong percepatan migrasi ke teknologi e-SIM yang lebih aman dan mendukung integrasi layanan digital seperti Internet of Things (IoT). 

    Dari sekitar 25 juta perangkat yang sudah mendukung e-SIM, baru satu juta yang bermigrasi. Pemerintah akan terus mendorong percepatan ini karena dinilai penting tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga peningkatan keamanan data dan layanan.

  • Kenalan dengan Alutsista Buatan Brazil yang Dipakai Indonesia

    Kenalan dengan Alutsista Buatan Brazil yang Dipakai Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia ternyata menggunakan beberapa alutsista buatan Brazil untuk menjaga kedaulatan.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, dirinya dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sepakat dua negara akan berkolaborasi mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan rudal dan sistem kapal selam.

    Dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brazil yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Presiden Lula, dua negara sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor.

    Beberapa sektor yang dimaksud termasuk ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, pertahanan dan industri pertahanan.

    Prabowo mengatakan bahwa beberapa alutsista Indonesia adalah buatan Brazil.

    “Angkatan bersenjata kami telah cukup banyak memakai peralatan dan produk-produk pertahanan buatan negara Anda, dan kami ingin melanjutkan kerja sama ini melalui produksi bersama, dan transfer teknologi. Kami juga ingin meningkatkan latihan gabungan bersama antar-prajurit, dan kolaborasi teknologi untuk rudal dan sistem kapal selam,” kata Presiden Prabowo seperti dilansir dari Antaranews.

    Ya, Indonesia memang menggunakan beberapa alutsista buatan Brazil.

    Beberapa produk alutsista buatan Brazil yang digunakan Indonesia saat ini di antaranya pesawat tempur taktis EMB-314 Super Tucano dan kendaraan peluncur roket Astros II MK6.

    Kenalan dengan EMB-314 Super Tucano dan roket Astros II MK6…

  • Kejagung Ekstradisi Buronan Asal Rusia, Terlibat Kasus Korupsi dan Suap

    Kejagung Ekstradisi Buronan Asal Rusia, Terlibat Kasus Korupsi dan Suap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan ekstradisi terhadap warga negara asing (WNA) Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev ke negara asalnya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan proses ekstradisi diajukan langsung oleh otoritas Rusia terhadap Kejaksaan.

    “Pada hari ini Kamis 10 Juli 2025 kita akan menyampaikan proses akhir dari pelaksanaan ekstradisi yang diajukan oleh negara federasi Rusia atas nama terekstradisi Alexander Zverev alias Alexander Vladimirovich Zverev,” ujar Harli di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Dia menambahkan, permintaan federasi Rusia itu kemudian dikabulkan Presiden Prabowo Subianto dengan menerbitkan surat keputusan nomor 12 tahun 2025. 

    Adapun, Alexander juga dinyatakan tidak melakukan tindak pidana di Indonesia, melainkan Rusia. Di samping itu, korban dari tindak pidana Alexander merupakan warga negara Rusia. 

    Namun demikian, Alexander ditangkap Polda Metro Jaya pada 2022 usai federasi Rusia mengeluarkan red notice.

    “Tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah hukum negara federasi Rusia. Pelakunya juga adalah warga negara Rusia sehingga dalam hal ini Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Harli mengungkap ada empat pasal yang dipersangkakan kepada Alexander. Di antaranya, suap, tindak pidana korupsi, hingga undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE).

    “Jadi ada, kalau saya baca ini ada pasal 200 lainnya tidak baca ya ada creation of criminal community, criminal organization ya, pasal 210 KUHP Rusia bukan KUHP kita, KUHP Rusia ada juga bribe taking by group of persons by previous consent dan seterusnya,” pungkas Harli.

  • KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,34 Triliun untuk 2026, untuk Program Pencegahan Korupsi

    KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,34 Triliun untuk 2026, untuk Program Pencegahan Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk 2026 guna mendukung dua program yakni dukungan manajemen dan pencegahan serta penindakan perkara korupsi.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut untuk program dukungan manajemen, lembaga anti rasuah itu memiliki kekurangan anggaran sebesar Rp491,3 miliar. Sementara, pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi, KPK kekurangan anggaran sebesar Rp856,6 miliar.

    “Sehingga total kebutuhan anggaran KPK untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp2,226 triliun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Lebih lanjut, purnawirawan Polri ini menjelaskan Rp1,34 triliun ini bila dikelompokkan dalam kegiatan maka akan digunakan untuk kegiatan prioritas nasional (Rp35,25 miliar), pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK (Rp649,13 miliar), dan inisiatif baru (Rp663,58 miliar).

    Adapun, Setyo membeberkan inisiatif baru tersebut sangat penting untuk dipenuhi. Kalau tidak, lanjutnya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin menurun, agenda prioritas nasional Astacita ketujuh berpotensi terhambat, dan akan menghambat agenda politik serta ekonomi di tingkat internasional seperti OECD dan BRICS.

    “Ini sangat penting. Yang pertama adalah pembangunan gedung pendidikan dan latihan anti korupsi sebesar Rp163,5 miliar. Yang kedua, pemutakhiran alat IT sebesar lebih kurang Rp500 miliar,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pagu infikatif KPK untuk Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp359,4 miliar atau turun 29% dibandingkan DIPA Tahun Anggaran 2025.

    “Alokasi pagu indikatif sebesar Rp878,04 miliar oleh Kementerian Keuangan seluruhnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup sebagian kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan, serta operasional kantor,” ujarnya.

    Sementara itu, ujarnya, anggaran untuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan KPK yang ada pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi masih belum mendapatkan alokasi anggaran alias 0 rupiah.

  • BSSN Sebut Sudah Rampungkan Uji Kelaikan Keamanan PDN Cikarang

    BSSN Sebut Sudah Rampungkan Uji Kelaikan Keamanan PDN Cikarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan telah menyelesaikan proses uji kelaikan keamanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. 

    Hasil dari uji tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk ditindaklanjuti sebelum PDN mulai dioperasikan.

    Juru Bicara BSSN, Arif Rahman Hakim mengatakan lembaganya telah menjalankan tugas sesuai kewenangan untuk melakukan pengujian aspek keamanan PDN. 

    “Sesuai dengan tugas dan fungsi, BSSN telah melaksanakan proses uji kelaikan keamanan PDN-1, serta menyampaikan hasilnya yang mencakup rekomendasi aspek keamanan PDN-1 kepada Komdigi,” kata Arif kepada Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

    Berdasarkan hasil tersebut, sambungnya, Komdigi sedang menindaklanjuti untuk melaksanakan pemenuhan rekomendasi hasil uji kelaikan keamanan. Selain itu, dia menekankan proses operasionalisasi PDN sepenuhnya menjadi kewenangan Komdigi.

    “Adapun perihal kapan PDN akan dioperasikan sepenuhnya ditentukan oleh Komdigi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan proses serah terima proyek PDN secara profesional telah selesai. Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN Cikarang masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025).

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Komdigi telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

    Pada awal Juni, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan penundaan operasional PDN Cikarang terjadi karena adanya sejumlah temuan dalam proses assessment keamanan oleh BSSN yang masih perlu ditindaklanjuti. 

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng bersama media di Kantor Komdigi, pada Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan aspek keamanan menjadi perhatian utama Komdigi, mengingat fungsi PDN sebagai tulang punggung sistem digital nasional. Karena itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari mulai pengadaan, pengujian mesin, hingga pengecekan sistem secara fisik dan administratif.

    Arief memastikan peluncuran akan dilakukan dalam kondisi matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Komdigi juga memastikan mesin-mesin yang akan digunakan di PDN Cikarang telah sesuai spesifikasi teknis sebelum diimpor ke Indonesia.

    “Bagaimana SOP-SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai bangun pertama kita SOP,” pungkas Arief.

  • Kronologi Dugaan Korupsi Mesin EDC yang Jerat Eks Wadirut BRI dan Bos Allo Bank

    Kronologi Dugaan Korupsi Mesin EDC yang Jerat Eks Wadirut BRI dan Bos Allo Bank

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI pada 2020-2024. 

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp744,5 miliar dari nilai anggaran pengadaan Rp2,1 triliun. Dari lima orang tersangka, beberapa di antarannya diduga turut menerima keuntungan atau hadiah maupun janji atas pengadaan mesin digitalisasi perbankan itu. 

    Dari lima orang tersangka, tiga di antaranya berasal dari bank BUMN itu yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI) serta Dedi Sunardi (mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). 

    Dalam catatan Bisnis, Catur sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil direktur utama BRI, sedangkan Indra kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allobank. 

    Kemudian, dua tersangka lain adalah dari pihak swasta atau vendor pengadaan EDC yakni Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi) dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi). 

    Elvizar juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus KPK lain terkait dengan BUMN, yakni digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero). 

    “Yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dihitung dengan metode real cost, sekurang-kurangnya sebesar Rp744,54 miliar,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada konferensi pers, Rabu (9/7/2025). 

    Asep menjelaskan, hitungan kerugian keuangan negara oleh accounting forensic KPK tersebut menggunakan metode real cost atau biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh BRI, dibandingkan dengan harga yang perseroan secara riil bayarkan kepada vendor. 

    Kerugian itu diduga timbul dari total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp2,1 triliun untuk pengadaan EDC selama 2020-2024, baik dengan metode beli putus maupun sewa. 

    Hasilnya, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara lebih dari 30% nilai pengadaan yakni Rp744,5 miliar.

    “Atau kita bandingkan dengan nilai anggarannya tadi Rp2,1 triliun kira-kira tadi sekitar 33%-nya, sepertiga nya [anggaran], hilang dari situ. Kehilangan sekitar 33%, Rp744 miliar dari pengadaan Rp2,1 triliun. Ini yang sudah terjadi,” terang Asep.

    Atas kasus tersebut, lima orang tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    KRONOLOGI AWAL PENGADAAN

    Lembaga antirasuah menjelaskan, pengadaan EDC selama 2020-2024 yang diperkarakan ini menggunakan dua skema yakni beli putus dan sewa. Total nilai anggaran pengadaan yang digelontorkan untuk dua skema itu adalah Rp2,1 triliun. 

    Untuk skema beli putus, pengadaan unit EDC Android setiap tahunnya berjumlah 25.000 unit (2020), 16.838 unit (2021), 55.000 unit (2022), 50.000 unit (2023) dan 200.000 unit (2023 tahap II yang dilaksanakan pada 2024). Mesin EDC ini untuk digunakan di seluruh Indonesia.

    Anggaran untuk pengadaan EDC Android BRIlink itu menggunakan anggaran investasi TI milik Direktorat Digital, IT dan Operation BRI. Total nilai pengadaan EDC android keseluruhan senilai Rp942,7 miliar, dengan jumlah EDC keseluruhan 346.838 unit. 

    Selain skema beli putus, perseroan turut melakukan pengadaan Full Managed Services atau FMS EDC Single Acquirer (skema sewa) untuk kebutuhan merchant BRI. Total realisasi pembayaran pengadaan skema sewa itu selama 2021-2024 adalah Rp1,2 triliun untuk 200.067 unit.

    Tersangka Catur, Indra dan Dedi diduga menandatangani sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan tersebut. Pengadaan EDC dilakukan oleh sejumlah penyedia mesin tersebut yakni PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) yang dipimpin oleh tersangka Elvizar, dan PT Bringin Inti Teknologi (BRI IT) yang dipimpin tersangka Rudy.

    PT PCS adalah perusahaan penyedia mesin EDC merek Sunmi, sedangkan PT BRI IT membawa merek Verifone. KPK menduga hanya merek Sunmi dan Verifone yang melalui uji kelayakan teknis atau pengujian kompatibilitas (proof of concept/POC) pada 2019, lantaran sudah ada arahan dari Indra selaku Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI saat itu. 

    Padahal, vendor rekanan lain sudah membawa merek EDC Android di antaranya Nira, Ingenico dan Pax.

    Sementara itu, harga perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan untuk pengadaan mesin EDC dari PT PCS dan PT BRI IT bersumber dari informasi harga vendor yang sudah di-plotting untuk memenangkan PT PCS, PT BRI IT dan PT Prima Vista Solusi.

    KPK menduga terdapat tiga dari lima orang tersangka yang diduga menerima hadiah atau janji maupun keuntungan dari pada vendor EDC. Tersangka Catur diduga menerima Rp525 juta dari Elvizar (PT PCS) dalam bentuk sepeda dan kuda sebanyak dua ekor.

    Kemudian, tersangka Dedi diduga menerima sepeda Cannondale dari Elvizar Rp60 juta.

    Selanjutnya, tersangka Rudy diduga menerima sejumlah uang dari Country Manager Verifone Indonesia, Irni Palar serta Account Manager Verifone Indonesia, Teddy Riyanto sebesar Rp19,72 miliar atas pekerjaan EDC BRIlink dan FMS. 

    Adapun mengenai nilai kerugian keuangan negara, KPK menyebut akan bekerja sama dengan BPK atau BPKP untuk menghitung besaran final atas kerugian negara dari pengadaan tersebut. 

  • Prabowo Undang Presiden Brasil Hadiri Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Prabowo Undang Presiden Brasil Hadiri Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan undangan khusus kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva seusai pertemuan bilateral di Istana Planalto, Brasilia, Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

    “Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Presiden Lula atas sambutan dan upacara yang mengucapkan selamat datang dalam kunjungan saya ke Brazil, kunjungan pertama saya dapat hadir ke Brasilia. Ini juga kedatangan kedua saya ke Brazil,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu pun mengungkapkan bahwa dia dan Presiden Lula memiliki kedekatan personal, bahkan lahir di bulan yang sama. Yakni Presiden Brasil Lula da Silva yang akan menginjak usia 80 tahun pada 27 Oktober mendatang dan Prabowo yang akan berada di usia 74 pada 17 Oktober mendatang.

    Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun berharap Presiden Lula dapat berkunjung ke tanah Khatulistiwa pada Oktober mendatang, bertepatan dengan momen ulang tahun kedua kepala negara itu.

    “Saya menanti-nantikan Presiden Lula mengunjungi Indonesia tahun ini pada Oktober karena kami memiliki hari lahir yang hampir sama pada Oktober. Dan saya ingin menyelamatkan hari lahir Presiden Lula di Indonesia. Apalagi, Presiden Lula akan berusia 80 tahun. Saya adalah adiknya, saya akan berusia 74 tahun,” ucap Prabowo sambil tersenyum.

    Prabowo juga memuji semangat dan vitalitas Presiden Lula yang dinilainya tetap prima meski akan menginjak usia 80 tahun.

    “Tapi mereka mengatakan bahwa 80 tahun hari ini adalah seperti 60 tahun beberapa tahun lalu. Jadi saya berharap, saya yakin kita akan melihat Presiden Lula aktif di panggung dunia selama ini,” pungkas Prabowo.

    Selain berbagi momen pribadi, kedua pemimpin juga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kerja sama energi bersih, pertanian, hingga pertahanan. Namun, undangan Prabowo untuk merayakan ulang tahun Presiden Lula menjadi salah satu sorotan unik yang memperlihatkan keakraban hubungan kedua kepala negara.

    Jika terwujud, perayaan ulang tahun Presiden Lula di Indonesia akan menjadi simbol kedekatan diplomatik sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara.

  • CEO X Linda Yaccarino Mendadak Mundur, Buntut Kontroversi Elon Musk?

    CEO X Linda Yaccarino Mendadak Mundur, Buntut Kontroversi Elon Musk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Linda Yaccarino, salah satu tangan kanan Elon Musk yang menjabat sebagai CEO X atau dulu dikenal sebagai Twitter mengumumkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

    Laporan Reuters menyebutkan pengunduran diri ini terjadi hanya beberapa bulan setelah platform tersebut diambil alih oleh perusahaan kecerdasan buatan (AI) milik Musk, xAI.

    Dalam unggahan di platform X pada Rabu (9/7/2025), Yaccarino yang berusia 61 tahun mengumumkan pengunduran dirinya dan mengisyaratkan bahwa keputusan itu datang dari dirinya sendiri.

    “Setelah dua tahun yang luar biasa, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai CEO X,” tulisnya.

    Yaccarino bergabung dengan X dua tahun lalu. Dia dikenal sebagai tokoh senior di dunia periklanan dan sempat menjabat sebagai ketua divisi periklanan global di NBCUniversal.

    Dia dibawa masuk untuk memulihkan kepercayaan para pengiklan, yang sempat meninggalkan X karena meningkatnya konten ujaran kebencian dan postingan bermuatan negatif.

    Namun hingga pengunduran dirinya, tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan kepergiannya, dan belum ada keterangan siapa yang akan menggantikannya.

    “Saya sangat berterima kasih kepadanya [Elon Musk] karena telah mempercayakan saya dengan tanggung jawab untuk melindungi kebebasan berbicara, membalikkan perusahaan, dan mengubah X menjadi Aplikasi Everything,” tuturnya.

    Pengunduran diri Yaccarino terjadi hanya sehari setelah Grok, chatbot AI buatan xAI, memicu kemarahan publik karena mengunggah konten bernada antisemit dan pujian terhadap Adolf Hitler.

    Konten tersebut langsung dihapus. Yaccarino sempat mengatakan bahwa ia tengah berupaya mengembalikan kepercayaan pengiklan dan menjadikan keamanan platform sebagai prioritas utama.

    Para analis menilai tugas Yaccarino memang tidak mudah. Ia harus menghadapi reputasi Musk yang kontroversial serta maraknya konten ekstrem di platform.

    “Dia harus menjalankan bisnis sambil terus memadamkan api,” kata Jasmine Enberg, Wakil Presiden di Emarketer.

    Namun, Enberg juga menambahkan bahwa bisnis iklan X diprediksi akan tumbuh di 2025, dan Yaccarino sebenarnya telah menjalankan tugasnya dengan baik.

    Analis dari DA Davidson, Gil Luria, menyebut perbedaan gaya antara Yaccarino dan Musk mungkin menjadi pemicu utama kepergian Yaccarino.

    “Masalah ini memuncak ketika chatbot AI Grok mulai merespons unggahan dengan komentar yang semakin ofensif,” katanya.

    Keputusan Yaccarino menambah daftar masalah di kerajaan bisnis Musk. Tesla, perusahaan mobil listrik milik Musk, mengalami penurunan penjualan. Di sisi lain, Musk juga tengah diterpa kontroversi seputar AI dan konflik terbuka dengan Presiden AS, Donald Trump.

    Di sisi lain, Tesla juga tengah dilanda gejolak. Dua orang kepercayaan Musk di Tesla, Omead Afshar dan direktur HRD Amerika Utara Jenna Ferrua, dikabarkan telah hengkang bulan lalu.

    Saham Tesla dilaporkan turun sekitar 1% setelah kabar mundurnya Yaccarino mencuat.

  • Sambut RI jadi Anggota BRICS, Presiden Brasil: Seperti Buka Pintu untuk Kawan Lama

    Sambut RI jadi Anggota BRICS, Presiden Brasil: Seperti Buka Pintu untuk Kawan Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menyambut dengan hangat bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan tetap BRICS.

    Lula menyebut Indonesia sebagai sahabat lama yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

    Hal ini disampaikannya dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Planalto, Brasilia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

    “Kami menyambut Indonesia sebagai anggota BRICS seperti membuka pintu rumah saya untuk seorang teman lama,” ujar Lula.

    Menurut Lula, Indonesia memiliki peran bersejarah dalam mengibarkan semangat perjuangan global south sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.

    “70 tahun yang lalu, pada Konferensi Bandung, Indonesia telah mengibarkan panji perjuangan untuk tatanan internasional yang lebih adil,” katanya.

    Lula turut mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang mengkritik penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dan menekankan pentingnya penegakan hukum internasional. Menurutnya, Indonesia dan Brasil memiliki suara yang penting untuk mendukung perdamaian dunia.

    “Seperti Brasil, Indonesia selalu menyatakan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan keluar dari perang di Ukraina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas partisipasi Indonesia dalam kelompok Sahabat Perdamaian yang diusulkan oleh China dan Brasil,” lanjutnya.

    Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

    “The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.

    Secara lebih luas, Presiden Lula menyampaikan pentingnya penguatan hubungan antara Amerika Selatan dan Asia Tenggara.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Indonesia atas dukungan berkelanjutan mereka dalam memperkuat hubungan antara Brasil dan Asean,” tandas Lula.