Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp475 triliun sepanjang semester I/2025 atau 40,6% dari pagu. Namun, terdapat lima K/L yang tercatat masih minim belanja seperti OIKN dan BGN. 

    Padahal, kedua K/L tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas dalam belanja pemerintah pusat tahun ini. 

    Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025, tercatat setidaknya terdapat lima K/L yang realisasinya masih minim, bahkan di bawah 10% dari total alokasi tahun ini. 

    K/L dengan porsi realisasi belanja terendah sepanjang tahun ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang baru mencapai Rp0,4 triliun dari total alokasi senilai Rp6,4 triliun atau baru terealisasi 6,9% sepanjang semester I/2025.  

    Sama halnya dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana realisasinya baru mencapai Rp5 triliun dari alokasi Rp71 triliun atau 7%. Di tengah realisasi yang minim, namun pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp100 triliun untuk tahun ini. 

    Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi enam juta orang penerima manfaat dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)/dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 1.994 unit. 

    Selain kedua lembaga tersebut, Kementerian Pertanian baru merealisasikan belanja senilai Rp4,9 triliun dari total Rp29,4 triliun atau mencakup 16,5%. Persentase tersebut lebih rendah dari realisasi belanja Kementan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, bahkan terendah dalam lima tahun terakhir. 

    Realisasi yang masih minim tersebut pada tahun ini sudah dimanfaatkan untuk optimalisasi lahan seluas 44.400 hektare (ha), cetak sawah seluas 6.900 ha. 

    Anggaran tersebut juga digunakan untuk bantuan alat dan emsin pertanian prapanen sebanyak 34.700 unit, sarana produksi pertanian untuk mendukugnpeningkatan produksi pertanian sebanyak 118.000 unit, dan irigasi perpompaan sebanyak 530 unit. 

    Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum turut mencatatkan realisasi yang rendah secara persentase sebsear 16,8% atau baru Rp18,7 triliun yang dibelanjakan dari alokasi Rp111 triliun. 

    Anggaran tersebut tercatat digunakan untuk pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya dengan progress fisik 31,7% dari target 15 unit. Kemudian digunakan untuk pengembangan jaringan irigasi, revitalisasi madrasah sebanyak empat sekolah, dan renovasi balai diklat untuk sekolah rakyat sejumlah 42 unit. 

    Serupa dengan Kemeterian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru membelanjakan anggaran tahun ini senilai Rp0,9 triliun dari pagu Rp5,3 triliun atau mencakup 16,7%.  Adapun, pemerintah memprediksikan belanja K/L pada akhir tahun nanti akan mencapai Rp1.275,6 triliun dari pagu Rp1.160,1 triliun atau 109,9%.

    Di mana belanja K/L pada semester II/2025 mendukung program prioritas pembangunan, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, desa dan UMKM, pertahanan Semesta, dan investasi. 

     

    5 Kementerian/Lembaga Realisasi Anggaran Paling Minim Semester I/2025:

    K/L
    Pagu
    Realisasi
    % terhadap APBN

    OIKN
    6,4 
    0,4 
    6,9%

    BGN
    71
    5
    7%

    Kementerian Pertanian
    29,4
    4,9
    16,5%

    Kementerian PKP
    5,3
    0,9
    16,7%

    Kementerian PU
    111
    18,7
    16,8%

    Sumber: Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025

  • Kejagung Tetapkan Riza Chalid jadi Tersangka Kasus Pertamina!

    Kejagung Tetapkan Riza Chalid jadi Tersangka Kasus Pertamina!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.

    Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.

    Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.

    “Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.

  • Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan berupaya bernegosiasi ulang dengan Amerika Serikat agar pemberlakukan tarif 32% dapat ditekan. Komunikasi yang dibangun dalam konsep kerja sama yang terbentuk memberikan manfaat yang nyata bagi kedua negara.

    Airlangga menyampaikan niat Indonesia itu kepada Howard Lutnick, U.S. Secretary of Commerce dan United States Trade Representative Jamieson Greer, Rabu (9/7/2025) waktu setempat. Selain perdagangan bermanfaat, Airlangga juga merundingkan agar Indonesia terhidar dari kebijakan hambatan non-tarif. Selain itu juga dibahas mengenai ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi. Selain itu, Airlangga turut menuturkan bahwa kedua negara melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis.  

    “AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,”  ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2025). 

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. 

    “Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga. 

    Menko Airlangga juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan AS selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat. 

    Bahkan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan AS dan meningkatkan investasi. 

    Adapun, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melakukan pembahasan lanjutan terkait kebijakan tarif pemerintahan Presiden Trump, pascaterbitnya Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 7 Juli 2025, yang menyampaikan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32% dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada tanggal 1 Agustus 2025.

    Merespon penyampaian besaran tarif melalui Surat Presiden Trump tersebut, Airlangga segera menuju Washington DC—usai menemani Prabowo di Brasil—untuk menemui dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah AS. 

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.  

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara. Menurutnya, tarif 32% tersebut jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan AS dengan RI, sementara Indonesia menikmati surplus. 

  • China Perpanjang BMAD Baja RI 20%, Produksi Smelter Nikel Terancam

    China Perpanjang BMAD Baja RI 20%, Produksi Smelter Nikel Terancam

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) billet baja nirkarat dan HRC nirkarat, yang merupakan salah satu bentuk stainless steel, oleh China dapat mengancam produksi nickel pig iron (NPI) dari smelter di Indonesia.

    Untuk diketahui, China menerapkan perpanjangan BMAD atas dua produk tersebut yang berasal dari Indonesia dengan tarif 20,2% dan mulai berlaku pada 1 Juli 2025. 

    Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap daya saing industri pengolahan nikel dalam negeri.

    “Pengenaan bea masuk produk stainless steel ini, berpotensi akan mengurangi daya saing produk Indonesia dikarenakan margin keuntungan yang berkurang,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (10/7/2025).

    Menurut Sudirman, bea masuk ini merupakan tantangan serius bagi industri stainless steel nasional. Sebab, hal ini terjadi di tengah kenaikan biaya produksi dan penurunan harga nikel global akibat lemahnya permintaan serta kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu.

    Sementara itu, stainless steel merupakan produk turunan dari NPI yang merupakan produk hasil pabrik rotary kiln electric furnace (RKEF). Saat ini, smelter tersebut banyak beroperasi di Kawasan Industri IMIP, IWIP, serta beberapa kawasan industri lainnya.

    “Efek lanjutan, jika pabrik SS [stainless steel] dan RKEF mengalami tekanan biaya dan beban produksi yang tinggi, bisa jadi akan menyebabkan penurunan produksi yang berpotensi menekan volume ekspor, serta perolehan devisa dari ekspor,” terangnya. 

    Dia juga menyoroti tudingan China yang menilai Indonesia melakukan praktik dumping. Hal ini menyusul posisi Indonesia sebagai produsen stainless steel berbiaya terendah di dunia.

    Namun, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia yang menawarkan berbagai fasilitas finansial dan insentif lain kepada perusahaan pengolahan nikel di dalam negeri.

    Alhasil, biaya produksi stainless steel di Indonesia dinilai lebih murah dibanding negara lain karena beberapa faktor strategis. Hal ini juga menjadi bagian dari program hilirisasi nikel. 

    “Larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 membuat pasokan bahan baku wajib diolah di dalam negeri. Dari proses ini, dihasilkan produk turunan seperti NPI dan selanjutnya SS. Industri ini umumnya terpusat di kawasan industri seperti IMIP dan IWIP yang terintegrasi secara logistik, energi, dan infrastruktur sehingga efisien secara biaya,” jelasnya. 

    Dia memahami bahwa China selama ini merupakan pasar utama ekspor stainless steel Indonesia. Namun, perlambatan ekonomi di negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir turut memukul permintaan dan kondisi serupa terjadi di pasar lain.

    Kendati demikian, kelebihan pasokan akibat turunnya permintaan ini menyebabkan harga produk berbasis nikel menurun tajam sepanjang 2025, termasuk harga nikel dunia. 

    “Kondisi tersebut makin diperparah dengan pengenaan BMAD, yang membuat margin keuntungan produsen semakin tergerus,” terangnya.

    Apalagi, untuk mencari pasar ekspor baru selain China masih sulit dilakukan karena kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tidak kondusif.

    Meski begitu, Sudirman melihat ada peluang untuk memperdalam hilirisasi nikel hingga ke produk akhir (end product). Dia menilai selama ini industri nikel Indonesia baru sampai pada tahap intermediate product seperti NPI dan SS.

    Padahal, potensi besar masih terbuka untuk pengembangan produk akhir yang aplikatif berbasis nikel. Sayangnya, industri ini masih belum berkembang secara signifikan di Indonesia. 

    “Faktanya, industri down stream berbasis nikel di Indonesia, masih belum berkembang sehingga hampir seluruh produk NPI dan stainless steel masih diekspor ke luar negeri,” pungkasnya. 

  • Profil & Harta Wamenlu Arif Havas Oegroseno, Komisaris Pertamina Shipping

    Profil & Harta Wamenlu Arif Havas Oegroseno, Komisaris Pertamina Shipping

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). Arif memiliki total harta kekayaan mencapai Rp8,48 miliar per 2024.

    PIS merupakan subholding integrated marine logistics PT Pertamina (Persero). Adapun, perombakan susunan komisaris itu terpantau dari situs resmi PIS per Kamis (10/7/2025).

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta senilai Rp8,48 miliar terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp3,66 miliar.

    Perinciannya, Arif memiliki tanah dan bangunan seluas 6 m2/76 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp586,93 juta. Lalu, tanah dan bangunan seluas 189 m2/350 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp1,8 miliar.

    Kemudian, tanah seluas 58 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp500 juta. Selanjutnya, bangunan seluas 43 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp800 juta.

    Selain itu, Arif juga memiliki alat transportasi dan mesin total senilai Rp76 juta. Ini terdiri atas motor Vespa Scooter tahun 1966 seharga Rp3 juta dan mobil Mercedes SL500 Sedan tahun 1999 seharga Rp73 juta.

    Arif juga memiliki harta bergerak senilai Rp96,5 juta, kas dan setara kas Rp3,83 miliar, dan harta lainnya Rp800 juta. Dia juga memiliki utang sebesar Rp9,2 juta.

    Dilansir dari berbagai sumber, Arif merupakan diplomat karir di Kementerian Luar Negeri. Pria kelahiran 12 Maret 1963 itu sebelumnya pernah mengemban berbagai jabatan penting, termasuk sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman dari 2018 hingga 2024. 

    Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

    Arif menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, dan lulus pada 1986. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Harvard Institute for International Development pada 1990 serta di Harvard Law School pada periode 1991–1992.

    Arif memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri pada 1986 sebagai bagian dari Angkatan 13. Dia direkrut ketika tim dari Departemen Luar Negeri datang ke Universitas Diponegoro untuk mencari calon diplomat.

    Sejak saat itu, Arif meniti karir di berbagai posisi strategis dalam diplomasi Indonesia. Pada 2010, dia terpilih sebagai Presiden Konferensi Negara Pihak Konvensi Hukum Laut Internasional PBB. 

    Tak hanya itu, dia menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Submisi Ekstensi Landas Kontinen ke PBB pada 2007–2010. 

    Arif juga terlibat sebagai chief negotiator dalam berbagai perjanjian internasional penting, seperti perjanjian perbatasan, perjanjian ekstradisi, perjanjian keamanan dengan Australia, serta Resolusi World Ocean Conference di Manado. 

  • Kronologi Perempuan Lompat dari Lantai 19 Apartemen Kalibata Gara-gara ODGJ Afganistan

    Kronologi Perempuan Lompat dari Lantai 19 Apartemen Kalibata Gara-gara ODGJ Afganistan

    Bisnis.com, Jakarta — Polsek Pancoran Jakarta Selatan membeberkan peristiwa jatuhnya perempuan bernama Anita dari Apartemen Kalibata karena ada organg dengan gangguan jiwa (ODGJ) WNA Afganistan yang mendadak ada di dalam apartemen korban

    Kapolsek Metro Pancoran, Kompol Mansur menyebut bahwa Anita (23) ketika kejadian sedang ada di bawah apartemen Kalibata. Kemudian, Anita naik ke unit apartemennya dan kaget mendapati unit apartemennya mati listrik.

    “Lalu dia turun lagi minta bantuan ke pihak pengelola, tapi dia lupa menutup pintunya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/7).

    Setelah listrik di unitnya hidup kembali, menurut Mansur, Anita langsung kembali naik ke unitnya. Namun, ketika masuk ke dalam unitnya, Anita kaget karena tiba-tiba ada orang asing di dalam unitnya.

    “Kaget dia. Kamarnya dikunci, ibu ini larinya ke arah balkon, panik, akhirnya dia lompat,” katanya.

    Menurut Mansur, orang asing itu merupakan WNA asal Afganistan yang kesehatannya terganggu atau mengalami gangguan jiwa. 

    Mensur menyebut bahwa WNA Afganistan tersebut naik ke lantai 19 Tower Jasmine Apartemen Kalibata dan membuka semua pintu, sayangnya semua pintu dikunci oleh para pemilik unitnya.

    “Ya pokoknya semua pintu dibukain sama dia, namanya gila. Kemudian ada pintu yang tidak terkunci, akhirnya dia masuk,” ujarnya.

    Mansur menjelaskan bahwa Anita saat ini masih berada di rumah sakit akibat kakinya patah karena lompat dari lantai 19 Tower Jasmine Apartemen Kalibata.

    “Sudah dibawa ke rumah sakit semalam, dalam kondisi sudah sadar, sudah bisa diajak ngobrol,” tuturnya

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP Siap Meluncur Juli, Bisa Lewat Kopdes Merah Putih

    1,3 Juta Ton Beras SPHP Siap Meluncur Juli, Bisa Lewat Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan sebanyak 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bakal disalurkan mulai Juli 2025. Adapun, penyaluran beras SPHP ini melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Untuk diketahui, penyaluran program beras SPHP ini seiring dengan tren harga beras medium yang cenderung terus merangkak naik di tingkat konsumen.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan penyaluran beras SPHP ini telah ditugaskan kepada Perum Bulog melalui surat penugasan dari Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per 8 Juli 2025.

    Dalam hal ini, Bapanas menugaskan Bulog agar dapat melaksanakan penyaluran SPHP beras dalam 6 bulan ke depan, yakni Juli sampai Desember 2025. Sementara itu, target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah 1,31 juta ton.

    “Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Arief menjelaskan, Bulog bisa mulai menyalurkan beras SPHP melalui jaringan Kopdes/Kel Merah Putih di tahun ini.

    “Dengan ini diharapkan penyaluran SPHP beras semakin dapat dirasakan masyarakat karena kalau Koperasi Merah Putih kan outletnya jelas,” imbuhnya.

    Berdasarkan lampiran surat penugasan SPHP beras, terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah Bapanas sesuaikan untuk keakuratan penyaluran SPHP beras ke depannya. Salah satunya dengan ditambahkannya KopDes/Kel Merah Putih sebagai mitra penyalur Bulog.

    Selain itu, juknis tersebut juga mengatur larangan kepada semua mitra penyalur SPHP beras untuk melakukan pencampuran beras SPHP dengan beras jenis lainnya.

    Di sana, juga terdapat pengaturan terkait jumlah pembelian oleh konsumen dengan limitasi maksimal 2 pak atau 10 kilogram dan tidak boleh diperjualbelikan kembali.

    Namun, beras SPHP dengan kemasan 50 kilogram dapat disalurkan khusus terhadap daerah tertentu, seperti wilayah Maluku dan Papua serta daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), serta wilayah lain sesuai keputusan dalam rapat koordinasi. 

    Adapun dalam pelaksanaan beras SPHP, Bapanas membutuhkan bantuan pengawasan dari banyak pihak, mulai dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

    “Kami sangat berharap beras SPHP ini tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak wajar sesaat setelah disalurkan,” sambungnya.

    Lebih lanjut, harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog oleh mitra penyalur ditetapkan antara lain Rp11.000 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Sementara itu, untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan ditetapkan sebesar Rp11.300 per kilogram. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP dibanderol Rp11.600 per kilogram.

    Selanjutnya, beras SPHP dapat dibeli oleh masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    “Terhadap penjualan beras SPHP yang melebihi HET yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui Satgas Pangan Polri,” pungkasnya.

  • Dana Pensiun PNS Rp976 Triliun jadi Sorotan, Capai 26,8% dari Belanja Negara

    Dana Pensiun PNS Rp976 Triliun jadi Sorotan, Capai 26,8% dari Belanja Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti dana pensiun PNS saat ini mencapai Rp976 triliun dan seluruhnya dipikul oleh pemerintah pusat. 

    Angka temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut mencakup 26,8% dari total rencana awal belanja negara tahun ini yang senilai Rp3.621,3 triliun. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban tersebut merupakan kewajiban jangka panjang—bukan kebutuhan tahun ini saja—patut menjadi perhatian. Bendahara Negara berharap tanggungan tersebut dapat dipikul bersama dengan daerah. 

    “Mengenai [temuan] BPK Rp976 triliun, yang sebagai kewajiban jangka panjang. Ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali,” ujarnya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/7/2025). 

    Ke depannya, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan ikut menanggung beban ‘berat’ tersebut perlu dibahas lebih lanjut karena menjadi salah satu tantangan fiskal daerah dan pusat. 

    “Ini merupakan sesuatu yang nanti kan menjadi PR [Pekerjaan Rumah] selanjutnya yang harus kita kelola dan menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan fiskal,” lanjutnya.

    Adapun hingga semester I/2025 pemerintah telah menyalurkan penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN/TNI/Polri dengan realisasi mencapai Rp106,4 triliun.

    Dengan dana reguler senilai Rp83,1 triliun, serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pensiun 13 (seperti gaji ke-13 bagi PNS aktif) mencapai Rp23,3 triliun.

    Melihat secara tren, belanja pegawai termasuk untuk pensiun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ini, anggaran belanja pegawai K/L dialokasikan senilai Rp163,3 triliun, meningkat dari tahun lalu senilai Rp154,8 triliun.

    Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester II/2024, terdapat 4.734.041 PNS dan PPPK. Terdiri dari 3.707.714 (78%)  di instansi daerah, dan 1.026.327 (22%) instansi pusat.

    Sebelumnya pada awal rapat kerja DPD bersama Kementerian Keuangan, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengantisipasi potensi daerah menanggung beban tersebut.

    “Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, maka perlu diberikan gambaran terkait.. Pemda telah mengantisipasi dan merencanakan pendanaan untuk kewajiban pensiun ini,” tuturnya.

    Nawardi menuturkan bahwa kewajiban pensiun adalah beban yang akan jatuh tempo di masa depan dan perlu dikelola dengan baik.

    “Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang meledak dan membebani APBD secara signifikan, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah,” jelasnya.

  • Revisi KUHAP: Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Hak Impunitas Advokat

    Revisi KUHAP: Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Hak Impunitas Advokat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI dan pemerintah setuju untuk menambahkan ayat berkenaan impunitas bagi advokat dalam menjalani tugasnya, dalam Pasal 140 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Mulanya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan usulan rumusan ini muncul setelah pihaknya menggelar RDPU dengan organisasi advokat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

    Legislator Gerindra ini berpendapat bahwa impunitas advokat perlu ditegaskan di dalam UU KUHAP, sehingga impunitas ini bukan hanya ada di UU Advokat saja. 

    “Kemarin seluruh poksi yang hadir kebetulan pada RDPU tersebut seluruh poksi hadir sehingga dan seluruh mayoritas anggota hadir memenuhi kuorum, bersepakatlah kami anggota Komisi III secara bulat untuk memasukan pasal tersebut dalam pasal 140 ayat 2,” tuturnya dalam rapat panja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Adapun, dia menyebut bunyi pasal 140 ayat 2 ini adalah sebagai berikut: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan”.

    “Ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi, yang menambahkan frasa di luar pengadilan itu,” ucap dia.

    Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej berpandangan selama usulan itu mengacu pada UU Advokat yang ada maka tidak ada masalah. Dia sepakat untuk menambahkan DIM ke-812 itu dalam pasal 140. 

    “Pasal 140 kan ayat 1 berbunyi ‘Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan’. Kemudian ayat 2 yang tadi pak ketua sebutkan, … setuju,” ucapnya.

    Setelah mendengar itu, Habiburokhman langsung mengetuk palu sembari mengucapkan Alhamdulillah.

  • Wamendiktisaintek Stella Christie Jadi Komisaris PHE, Segini Kekayaannya

    Wamendiktisaintek Stella Christie Jadi Komisaris PHE, Segini Kekayaannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Stella tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp4,79 miliar per 2024.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4,43 miliar.

    Perinciannya, Stella memiliki bangunan seluas 81 m2 di Jakarta Barat, hasil sendiri senilai Rp1,71 miliar. Dia juga memiliki tanah seluas 1.813 m2 di Bandung, hibah dengan akta senilai Rp2,71 miliar. Selain itu, Stella juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp350,72 juta.

    Stella merupakan akademisi, dia juga tercatat sebagai profesor guru besar dan researcher di Tsinghua University Beijing. Stella telah menempuh pendidikan S1 di Harvard University, kemudian S2 dan S3 dari North Western University.

    Adapun, dia juga merupakan ilmuwan bidang kognitif science, yang mempelajari bagaimana cara berpikir.

    Perempuan kelahiran Medan 11 Januari 1979 itu pernah menjadi Asisten profesor dan profesor tetap di Swarthmore College, Pennsylvania pada 2012 hingga 2018.

    Dia kemudian menjadi profesor di Tsinghua University, Beijing sejak 2018. Di kampus tersebut, Stella juga menjadi Research Chair di Tsinghua Laboratory of Brain & Intelligence dan Direktur Child Cognition Center.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Perombakan dewan komisaris itu diketahui dari laman resmi PHE. Para pemegang sama juga menunjuk Denny Januar Ali sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Lalu, Iggi Haruman Achsien sebagai komisaris independen.

    Kemudian, Nanang Untung sebagai komisaris. Selanjutnya, tiga orang lainnya juga ditunjuk sebagai komisaris. Tiga orang itu yakni Wahyu Setyawan, Muhammad Qodari, dan Andika Pandu Puragabaya.

    Sebelumnya, PHE juga merombak susunan direksi. Tercatat, Awang Lazuardi resmi dikukuhkan sebagai direktur utama. Awang kini resmi menggantikan Chalid Said Salim.

    Adapun, Awang sebelumnya menjabat sebagai direktur pengembangan dan produksi PHE. Perombakan direksi pada subholding PT Pertamina (Persero) itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    Sekretaris Perusahaan PHE Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, penetapan ini tentunya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

    “Diharapkan dengan susunan baru ini dapat terus berkontribusi positif dan meningkatkan dukungan Pertamina group untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ucap Hermansyah kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Para pemegang saham juga menunjuk Dannif Danusaputro sebagai direktur investasi dan pengembangan bisnis. Selanjutnya, Mery Luciawaty ditunjuk sebagai direktur pengembangan dan produksi.

    Lalu, Whisnu Bahriansyah ditunjuk sebagai direktur manajemen risiko. Berikutnya, Edy Karyanto sebagai direktur perencanaan strategis, portofolio, dan commercial.

    Pemegang saham juga menunjuk Ery Sulistyo Sutikno sebagai direktur SDM dan penunjang bisnis. Lalu, Bayu Kusuma Dewanto sebagai direktur keuangan dan Muharram J Panguriseng sebagai direktur eksplorasi.