Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan

    Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memuat soal penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/7/2025).

    “Lalu soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata dia.

    Legislator Gerindra ini melanjutkan, soal penyadapan ini nantinya akan dibahas di Undang-Undang khusus terkait pernyadapan. Prosesnya pun menurut dia akan panjang lagi.

    “Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHAP ini,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, draf revisi KUHAP yang pernah dilihat Bisnis, wewenang penyadapan oleh penegak hukum diatur dalam pasal 124 hingga 129. 

    Pada pasal 124 ayat (1), KUHAP mengatur bahwa penyidik, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau penyidik tertentu dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.  

    Kemudian, pada ayat (2), penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). 

    Sebelumnya pula, Komisi Yudisial mengusulkan adanya sinkronisasi dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) berkenaan aturan penyadapan di luar penegakan hukum pidana. 

    Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan hingga kini materi penyadapan masih belum diatur dalam KUHAP tetapi tersebar di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

    Merujuk ketentuan dua beleid tersebut, Amzulian berujar upaya penyadapan dimungkinkan dalam rangka penyelidikan ataupun penyidikan dalam penegakan hukum pidana. 

    “Selain untuk kepentingan penegakan hukum, rupanya penyadapan juga mendapatkan peluang penggunaannya untuk kepentingan penegakan disiplin dan pelanggaran etik,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

  • Urgensi RI Perkuat Transfer Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    Urgensi RI Perkuat Transfer Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia perlu memperkuat transfer teknologi pembangkit listrik berbasis pengelolaan sampah (PLTSa) ramah lingkungan, demi mempercepat upaya transisi energi sekaligus mengatasi benang kusut tata kelola sampah kota di berbagai wilayah.

    Komitmen Tanah Air sebenarnya telah tergambar dari rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 yang mendongkrak target investasi PLTSa nasional dari sebelumnya hanya di 12 wilayah menjadi 33 wilayah.

    Selain itu, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru periode 2025–2034, pembangkit berbasis bioenergi, baik dari biomassa, biogas, dan sampah, dipatok menyumbang 0,9 GW secara nasional.

    Sejalan dengan hal tersebut, SUS ENVIRONMENT—penyedia teknologi insinerasi limbah terbesar di dunia dan salah satu dari tiga investor global terbesar dalam proyek waste-to-energy (WTE) yang juga berinvestasi di Indonesia—berkomitmen untuk mendukung para pemangku kepentingan di Indonesia dalam memperkuat upaya transfer teknologi.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memfasilitasi kunjungan perwakilan pemerintah Indonesia ke Xi’an, Tiongkok, untuk menghadiri the 11th Waste-to-Energy Technology and Equipment Conference serta the 1st ISWA Beacon Conference on Waste to Energy pada awal bulan ini.

    Chairman dan CEO SUS ENVIRONMENT Long Jisheng yang berbicara dalam forum tersebut pada sesi bertajuk “Energized Development of Solid Waste & Exploration of Best Practice”, menekankan bahwa transfer teknologi sangat penting untuk membantu Indonesia mewujudkan komitmennya dalam pengembangan WTE.

    Sebagai informasi, SUS ENVIRONMENT saat ini sedang menginvestasikan US$200 juta dalam proyek PLTSa di Makassar, Sulawesi Selatan. Fasilitas ini akan mengelola 1.300 ton sampah per hari melalui dua jalur insinerasi, masing-masing berkapasitas 650 ton/hari, dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2026.

    “Kami dengan senang hati menyambut para pemangku kepentingan dari berbagai negara, termasuk delegasi khusus dari Indonesia, untuk menghadiri konferensi dan mengikuti kunjungan lapangan ke fasilitas WTE operasional kami di Xi’an,” kata Long dalam pernyataannya kepada Bisnis, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Sebagai bagian dari agenda transfer teknologi, delegasi Indonesia turut melakukan kunjungan ke Proyek SUS Gaoling yang terletak di Distrik Gaoling, Xi’an, dan dikelola oleh SUS ENVIRONMENT. Proyek ini merupakan yang pertama di Provinsi Shaanxi yang menerapkan sistem pengolahan limbah padat perkotaan terpadu dengan pembangkit listrik dan pemanas (cogeneration).

    Proyek ini, yang telah beroperasi sejak Januari 2020, dianggap sebagai proyek percontohan. Fasilitas ini menggunakan sistem insinerator modern dengan kontrol emisi yang ketat, pemantauan digital, dan teknologi konversi energi yang efisien.

    Secara khusus, fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi digital canggih untuk membuat proses waste-to-energy menjadi lebih aman, ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

    Dengan luas area 101.667 m², Proyek SUS Gaoling memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.250 ton sampah per hari, melayani lima distrik di Xi’an dengan total populasi lebih dari 2,6 juta jiwa. Fasilitas ini mengoperasikan tiga tungku pembakaran tipe mekanik dan dua unit turbin generator.

    “Hingga Desember 2024, Proyek Xi’an Gaoling telah mengolah 4,14 juta ton sampah padat perkotaan dan menghasilkan lebih dari 2 miliar kWh listrik. Proyek ini juga telah menyuplai 0,9 juta GJ panas untuk setiap musim dingin,” tambahnya.

    Proyek ini juga menerapkan teknologi emisi ultra rendah, dengan teknologi pengolahan sinergis limbah padat multi-sumber yang memungkinkan pengurangan kumulatif emisi gas rumah kaca setara dengan 1,49 juta ton CO₂.

    “Sebagai hasilnya, proyek ini juga telah menjadi pusat edukasi lingkungan bersertifikasi nasional, yang menerima lebih dari 7.400 pengunjung setiap tahunnya, termasuk pelajar, anggota komunitas, dan mitra industri,” ujarnya.

    Mewakili delegasi Indonesia, Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ridha Yasser sepakat bahwa transfer teknologi merupakan keniscayaan.

    “Dari berbagai teknologi yang dibahas dalam konferensi tersebut, Indonesia berharap bisa mendapatkan dukungan berbagai teknologi pemusnahan dan pemanfaatan sampah, serta pendekatan sosial engineering untuk pengelolaan sampah dari sumbernya,” jelas Ridha.

    Terlebih, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak inspirasi untuk membangun proyek-proyek perintis yang dapat diterapkan secara luas guna mendukung inisiatif energi hijau dan pembangunan berwawasan lingkungan.

    “Semua ini penting untuk mengoptimalkan berbagai opsi untuk memaksimalkan usaha penyelesaian sampah kota sekaligus menekan biaya operasionalnya,” tambahnya.

    Senada, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Keuangan Agunan Samosir menilai Indonesia butuh transfer teknologi untuk mengatasi masalah persampahan, terutama wilayah perkotaan. “Pengolahan sampah dengan teknologi yang canggih terbukti bisa mengurangi sampah secara masif,” ujarnya. 

  • Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan melonjak tahun ini untuk memenuhi permintaan dari smelter-smelter nikel China di Indonesia yang terdampak pembatasan produksi oleh pemerintah.

    Melansir dari Bloomberg, Jumat (11/7/2025), Presiden DMCI Mining, perusahaan tambang Filipina, Tulsi Das Reyes memproyeksikan ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton.

    Sebagian besar produksi bijih nikel Filipina yang mencapai lebih dari 30 juta ton tetap diekspor ke pasar utama, yaitu China. Namun, pengiriman ke negara tetangga, Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pengetatan regulasi tambang pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

    Reyes mengatakan, sebagian dari target ekspor bijih nikel DMCI sebanyak 2 juta ton pada tahun ini diperkirakan akan dikirim ke Indonesia. Menurutnya, tren peningkatan ekspor bijih nikel ke Indonesia tidak akan berlangsung lama, tetapi akan tetap stabil.

    “Kalau saya jadi Indonesia, saya akan memaksimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Reyes dalam sebuah wawancara pada Kamis.

    “Saya rasa mereka [Indonesia] tidak ingin terlalu banyak impor dari Filipina,” imbuhnya, sembari menyebut bahwa para pemilik smelter China juga kemungkinan akan lebih mengutamakan pasokan dari tambang mitra mereka di Indonesia.

    Filipina merupakan produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia. Namun, masih tertinggal dari Indonesia dalam mengembangkan industri hilir karena tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan smelter. Upaya terbaru pemerintah Filipina untuk melarang ekspor mineral mentah guna mendorong investasi di sektor pengolahan gagal karena ditolak oleh parlemen pada bulan lalu, menyusul penolakan dari pelaku industri.

    Namun, beberapa perusahaan tambang Filipina belum sepenuhnya meninggalkan rencana pengembangan smelter nikelnya. DMCI bekerja sama dengan perusahaan tambang besar lainnya, Nickel Asia Corp., untuk mengkaji kelayakan pembangunan pabrik pemurnian. Keduanya tengah mempertimbangkan pembangunan smelter nikel dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL) senilai sekitar US$1,5 miliar dan telah berdiskusi dengan perusahaan asing terkait keahlian teknis dan potensi investasi.

    Reyes menuturkan, keputusan untuk melanjutkan proyek tersebut akan bergantung pada kecepatan eksplorasi tambang karena dibutuhkan cadangan bijih nikel sekitar 300 juta ton dengan kadar tertentu untuk operasional selama 30 tahun. Saat ini, DMCI memiliki dua tambang nikel dan tengah menjajaki pengembangan lokasi baru.

    DMCI Mining, yang kembali mencetak laba pada kuartal pertama setelah sebelumnya merugi, memperkirakan akan mengeskpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton bijih nikel pada tahun depan, dengan China tetap menjadi pasar utamanya. Namun, kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China dapat menjadi risiko bagi sektor tambang ke depannya.

    “Pertumbuhan bisnis kami sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi di China,” ujar Reyes.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses Bisnis pada Jumat (11/7/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Januari-Mei 2025 mencapai 2,77 juta ton dengan nilai US$122,71 juta. Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 995.200 ton dengan nilai US$37,06 juta.

    Mayoritas impor nikel mengalir ke Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan volume tertinggi tercatat pada Mei 2025 yang mencapai 1,20 juta ton. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 57.450 ton pada Januari 2025, 53.500 ton pada Februari 2025, 279.450 ton pada Maret 2025, dan 630.773 ton pada April 2025.

    Sebagian impor nikel juga mengalir ke Morowali, Sulawesi Tengah, sebesar 52.200 ton pada Maret 2025 dan melonjak menjadi 442.895 ton pada Mei 2025.

  • Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencegah dan menangkal tersangka sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Mohammad Riza Chalid.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan alasan pihaknya mencekal tersangka atas nama Mohammad Riza Chalid tersebut agar semakin cepat ditemukan dan diperiksa di Kejagung dalam kasus korupsi di PT Pertamina (Persero).

    Harli mengatakan bahwa penyidik Kejagung juga telah berkoordinasi dengan Imigrasi dan semua atase Kejaksaan di luar negeri agar mencari keberadaan Mohammad Riza Chalid.

    “Tentu kita juga berkoordinasi dengan pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita, untuk melakukan monitoring. Termasuk juga pihak-pihak lain, kita terus upayakan,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7).

    Harli juga mengimbau agar pihak tersangka Mohammad Riza Chalid kooperatif dan bisa hadir ke Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejagung.

    “Kami minta tersangka ini kooperatif dan hadir memenuhi undangan kami,” katanya

    Selain itu, Harli menegaskan jika tersangka Mohammad Riza Chalid tetap tidak mau kooperatif, maka tim penyidik Kejagung memastikan bakal terus memburu pihak tersangka hingga ke luar negeri.

    “Kami akan terus kejar hingga kemana pun,” ujarnya.

    Riza Chalid Tersangka 

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.

    Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.

    Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.

    “Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.

  • Komdigi Masih Cari Pendekatan Terbaik untuk Penyusunan Peta Jalan AI

    Komdigi Masih Cari Pendekatan Terbaik untuk Penyusunan Peta Jalan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memutuskan pendekatan spesifik yang akan diadopsi dalam penyusunan peta jalan (road map) kecerdasan buatan (AI). 

    Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) R. Wijaya Kusumawardhana mengatakan, pihaknya masih mencari pendekatan yang terbaik. 

    “Kami belum memilih, masih dalam proses. Nanti akan masuk dalam road map AI. Saya tidak ingin mendahului, tapi kami akan cari pilihan terbaik,” kata Wijaya dalam acara Ngopi Bareng Media di Jakarta pada Jumat (11/7/2025). 

    Dia menyebut, salah satu acuan yang dipertimbangkan adalah Undang-Undang Kecerdasan Artifisial yang dirumuskan Uni Eropa atau yang dikenal sebagai EU AI Act. Meski mengakui regulasi tersebut cukup komprehensif, Wijaya menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final.

    Dalam penyusunan peta jalan ini, lanjut Wijaya, Komdigi tidak hanya mengandalkan pandangan internal semata, melainkan juga mendengarkan masukan dari kementerian dan sektor lainnya.

    “Karena pemerintah itu bukan hanya Komdigi, pemerintah itu ada kementerian lain. Makanya kami akan mendengarkan. Tapi yang paling penting adalah,kami harus integratif. Sistemnya harus bisa interoperabilitas satu sama lain. Bisa kita terkoneksi ke lain. Nah, itu yang paling penting,” katanya. 

    Dia menilai pentingnya membangun sistem yang terintegrasi dan terbuka sehingga dapat terkoneksi antarsektor dan mampu bersinergi secara nasional. Dalam konteks ini, Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih maju, seperti Singapura.

    Wijaya juga membandingkan ekosistem digital Indonesia dengan Singapura yang dinilai sudah sangat mapan. Dia menyoroti bagaimana ekspor teknologi informasi dan komunikasi Indonesia menurun dibandingkan dengan Singapura dalam kurun waktu 2010 hingga 2021.

    “Kita dari kalau enggak salah 11%, ternyata makin lama makin turun menjadi sekitar 4% atau 5%. Nah, sementara yang Singapura, itu yang tadi cuma 6%, kok ini makin meningkat. Singapura ini sudah sangat bagus karena apa? Ekosistem yang dibangun itu sudah sangat maju, sudah sangat mapan,” katanya. 

    Menurutnya, keberhasilan Singapura tak lepas dari skala negara yang kecil, integrasi sistem yang baik, serta kolaborasi yang luas dengan lembaga-lembaga riset internasional.

    “Singapura ini bisa memanfaatkan research-research dari luar, berkolaborasi. Nah, ini salah satu juga tantangan kita harus berani membuka diri dan mengakui bahwa kita harus juga open-minded untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak yang memang bisa membantu kita untuk lebih maju,” tandasnya.

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

  • Dukcapil Laporkan Jumlah Penduduk RI 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Laki-Laki Lebih Banyak

    Dukcapil Laporkan Jumlah Penduduk RI 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Laki-Laki Lebih Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan saat ini total penduduk Indonesia telah mencapai 286.693.693 jiwa per akhir Juni 2025.

    Teguh menyampaikan bahwa jumlah penduduk Tanah Air tersebut naik sekitar 1,7 juta bila dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Di samping itu, terjadi perubahan pula terhadap jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu enam bulan ini. 

    “Tentu saja banyak data yang menarik. Misal, ternyata penduduk laki-laki pada semester I/2025 jauh lebih banyak, sekitar lebih 2,6 juta dari perempuan,” tuturnya dalam acara Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045, Jumat (11/7/2025).

    Melihat data tersebut, nyatanya berbeda dengan data yang Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan. Di mana jumlah penduduk pada periode yang sama tercatat sejumlah 284.438.800 jiwa. Jumlah tersebut naik sebanyak 2.835.000 jiwa dalam kurun waktu satu tahun atau semenjak Juni 2024. 

    Teguh menegaskan bahwa data kependudukan menjadi salah satu data penting untuk merencanakan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah, termasuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar pengembilan kebijakan di daerah. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan data kependudukan yang tepat, pemerintah dapat merencakanan kebutuhan pelayanan dasar. 

    “Berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan,” ujarnya. 

    Bahkan termasuk berapa banyak kebutuhan buku-buku yang harus dicetak, jumlah dokter yang harus disiapkan, serta kebutuhan guru yang perlu dikembangkan. 

    Maka dari itu, lanjut Rachmat, pemerintah meluncurkan penyusunan DBPK 2025-2045 sebagai rencana induk pembangunan kependudukan yang merumuskan kebijakan, strategi, serta indikator pencapaian pembangunan kependudukan hingga 2045. 

    Maklum, struktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan setiap tahunnya dan menuju aging population sebelum 2045 kelak. Rachmat menjelaskan pasalnya jumlah penduduk usia 0–14 tahun dan kategori usia 15–65 tahun diprediksi mengalami penurunan dalam 20 tahun mendatang atau pada 2045, yang masing-masing turun dari 23,46% menjadi 19,61% dan dari 68,95% menjadi 65,79%. 

    Sementara penduduk usia di atas 65 tahun akan bertambah, dari 7,59% pada 2025 menjadi 14,61% pada 2045 mendatang. 

    Adapun nantinya DBPK ini berperan sebagai arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas penduduk, mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan wilayah, serta memperkuat tata kelola yang inklusif dan terintegrasi. 

  • China Lirik Industri Aluminium RI, Asosiasi Bauksit: Perlu Gandeng Pengusaha Lokal

    China Lirik Industri Aluminium RI, Asosiasi Bauksit: Perlu Gandeng Pengusaha Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengingatkan perusahaan China harus menggandeng pengusaha lokal dalam mengembangkan industri aluminium nasional.

    Sejumlah perusahaan China disebut mulai melirik industri aluminium di Indonesia. Ini diyakini bakal menggairahkan hilirisasi bauksit yang sebelumnya stagnan. Bauksit merupakan bahan dasar penghasil alumina, sebagai bahan baku aluminium.

    Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto menjelaskan, pengembangan usaha bagi pengusaha asing di Indonesia dimungkinkan dalam undang-undang. Namun, perusahaan asing itu perlu melibatkan pengusaha lokal.

    “Siapapun yang mau menanamkan investasi di Indonesia boleh. Tapi dengan catatan, tidak boleh dia sendirian. Kan dia harus menggandeng perusahaan Indonesia,” ucap Ronald kepada Bisnis, Kamis (10/7/2025).

    Dia menekankan bahwa tidak mungkin perusahaan asing bekerja sendiri di Indonesia. Sebab, ada kewajiban untuk ikut memberdayakan pengusaha lokal.

    Menurut Ronald, hal ini penting untuk transfer of knowledge. Dia mencontohkan, dalam pembangunan smelter alumina kelas smelter (SGA) pertama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, perusahaan China itu bekerja sama dengan Harita Group. Alhasil, Harita Group kini mampu membangun smelter sendiri.

    “Harita Group sekarang sudah bisa membangun sendiri dan akan membangun sendiri. Artinya apa? Transfer of knowledge-nya ada, pembelajarannya ada, kan begitu,” tutur Ronald.

    Oleh karena itu, dia pun mengingatkan para pengusaha lokal pun harus bijak. Menurutnya, pengusaha lokal juga jangan merasa besar kepala dan ingin memimpin proyek tatkala bekerja sama dengan perusahaan asing.

    Apalagi, jika perusahaan lokal itu belum memiliki modal yang mumpuni. Ronald menyebut, kerja sama dengan perusahaan asing setidaknya memberikan ilmu baru bagi pengusaha lokal.

    “Kira-kira kita masih bisa menikmati dalam konteks menikmati teknologinya, metodologi bagaimana cara mengembangkan smelter itu sendiri, saya kira sudah bagus lah,” ucap Ronald.

  • Kejagung Geledah Kantor GoTo, Ratusan Dokumen Disita!

    Kejagung Geledah Kantor GoTo, Ratusan Dokumen Disita!

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor GoTo yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari alat bukti lain terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Memang benar ada penggeledahan dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.

    Kendati demikian, Harli mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan sejauh mana posisi GoTo di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook ini. 

    “Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya,” ujar Harli.

  • Telkomsel Ungkap Tantangan Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat

    Telkomsel Ungkap Tantangan Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut baik inisiatif pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadirkan konektivitas internet berbasis fiber optik berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps di seluruh sekolah rakyat (SR). 

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan pihaknya melihat ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan semangat Telkomsel dalam mendukung pemerataan akses digital dan kemajuan pendidikan nasional. Namun demikian pihaknya menyadari upaya ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.

    “Termasuk diantaranya ketersediaan jalan akses untuk mobilisasi, catu daya listrik yang stabil, dan lainnya,” kata Saki saat dihubungi Bisnis pada Jumat (11/7/2025).

    Namun demikian, lanjut Saki, tantangan tersebut juga menjadi peluang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Telkomsel, untuk berkontribusi nyata dalam mendorong transformasi digital yang inklusif di Indonesia.

    Saki menambahkan Telkomsel memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk mendukung penyediaan konektivitas internet yang andal, termasuk melalui perluasan jaringan fiber optik, integrasi layanan berbasis teknologi, serta pemeliharaan dan dukungan teknis yang berkelanjutan.

    Apabila terdapat mandat atau ruang kolaborasi tambahan, lanjut dia, Telkomsel akan mendukung bersama pelibatan stakeholder lainnya melalui solusi terpadu, meliputi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah yang belum terjangkau, penyediaan perangkat konektivitas di SR, serta penyediaan platform pembelajaran digital untuk mendukung pembelajaran daring dan interaktif. 

    Lebih lanjut, Saki mengatakan supaya kolaborasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan, Telkomsel memandang pentingnya kepastian regulasi, sinergi lintas sektor dan stakeholder terkait, serta skema insentif yang mendukung keberlanjutan investasi, terutama dalam penggelaran jaringan di wilayah non-komersial. 

    “Dukungan pemerintah, baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal, dibutuhkan demi kelangsungan layanan ini,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi wacana pemerintah mengenai pemberian insentif baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk keringanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan skema cost-sharing yang diorientasikan untuk pengembangan akses internet di sektor pendidikan. 

    “Kami berharap implementasi kebijakan tersebut dapat memperkuat kontribusi operator dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk penyediaan layanan internet di SR, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung misi Asta Cita Presiden RI dan visi Indonesia Emas 2045,” tandas Saki.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah.Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. 

    Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa. Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun, peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.