Category: Bisnis.com

  • Pengguna Nvidia Diimbau Terapkan Mitigasi Terhadap Serangan Rowhammer

    Pengguna Nvidia Diimbau Terapkan Mitigasi Terhadap Serangan Rowhammer

    Bisnis.com, JAKARTA – Nvidia mengimbau para pelanggannya untuk menerapkan langkah mitigasi terhadap serangan Rowhammer setelah salah satu GPU kelas workstation perusahaan ditemukan dalam kondisi rentan.

    Sebagai informasi, Rowhammer adalah metode untuk merusak memori dengan cara menghantam baris-baris sel memori secara berulang melalui operasi baca atau tulis intensif. 

    Hal ini dapat menciptakan interferensi listrik antarbaris sel memori yang berpotensi mengganggu kinerja sistem.

    Mengutip The Register, Selasa (15/7/2025), Nvidia menyebut peneliti dari Universitas Toronto berhasil mendemonstrasikan eksploitasi Rowhammer pada GPU NVIDIA A6000 dengan memori GDDR6, di mana Error Correcting Code (ECC) tingkat sistem tidak diaktifkan.

    Terkait dengan hal itu, perusahaan merekomendasikan pelanggan agar memastikan ECC tingkat sistem (System-Level ECC) diaktifkan di berbagai model produk, termasuk seri Blackwell, Ada, Hopper, Ampere, Jetson, Turing, serta Volta.

    Sebelumnya, serangan berantai Rowhammer yang memanfaatkan empat celah eksploitasi bluetooth membuat kendaraan-kendaraan roda empat dari perusahaan seperti Mercedes-Benz, Volkswagen, dan Skoda rentan terhadap serangan melalui sistem hiburan (infotainment) mereka.

    Selain itu, ide salah satu pendiri Twitter Jack Dorsey untuk menciptakan jaringan komunikasi aman yang tidak bergantung pada jaringan ponsel tradisional atau Wi-Fi — yang disebut Bitchat — juga menghadapi sejumlah masalah terkait bluetooth.

    Tak berhenti di situ, Bitcoin Depot yang mengklaim mengoperasikan jaringan ATM bitcoin terbesar di dunia mengajukan pemberitahuan pelanggaran data serta memberi tahu sekitar 27.000 pengguna bahwa peretas telah mengakses nama, nomor telepon, dan nomor SIM mereka.

    Termasuk, kemungkinan juga alamat, tanggal lahir, serta alamat email para pengguna.

  • Kejagung Bakal Cecar Nadiem soal Barang Bukti yang Disita di Kantor GoTo

    Kejagung Bakal Cecar Nadiem soal Barang Bukti yang Disita di Kantor GoTo

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung akan mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita dari kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk alias GoTo kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Nadiem Makarim untuk kedua kalinya karena ada sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Kantor PT GoTo beberapa waktu lalu dan akan dikonfirmasi ke mantan Bos GoJek tersebut.

    “Jadi semua dokumen yang ditemukan dari hasil penggeledahan itu akan dikonfirmasi ya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Harli menegaskan bahwa barang bukti itu tidak hanya akan dikonfirmasi ke Nadiem Makarim saja, tetapi juga ke beberapa pihak lain yang diduga kuat mengetahui perkara korupsi pengadaan chromebook tersebut.

    “Semua pihak yang berkaitan nanti akan diperiksa. Penyidik tentunya sudah kaji dan menilai barang bukti itu,” katanya.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, korps Adhyaksa juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook tersebut.

  • Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadir untuk Diperiksa Kejagung Hari Ini (15/7)

    Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadir untuk Diperiksa Kejagung Hari Ini (15/7)

    Bisnis.com, Jakarta — Penasihat Hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea memastikan kliennya bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Kejagung terkait perkara korupsi pengadaan Chromebook yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp9,9 triliun. 

    Hotman menegaskan Nadiem Makarim bakal hadir pagi ini, Selasa (15/7/2025) pukul 08.00 WIB di gedung Kejagung. Selain Hotman, Nadiem bakal didampingi sejumlah penasihat hukumnya.

    “[Nadiem Makarim] Hadir jam 08.00 WIB,” tutur Hotman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Pengacara kondang tersebut mengaku bahwa dirinya juga akan ikut hadir mendampingi Nadiem Makarim selama proses pemeriksaan yang berlangsung hari ini di Gedung Bundar, Kejagung

    “Ya, saya dampingi [Nadiem] nanti,” katanya

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut alasan penyidik kembali memanggil Nadiem Makariem untuk kedua kalinya karena ada sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Kantor PT GoTo beberapa waktu lalu dan akan dikonfirmasi kepada mantan Bos GoJek tersebut.

    “Jadi semua dokumen yang ditemukan dari hasil penggeledahan itu akan dikonfirmasi ya,” ujar Harli.

    Dia menegaskan bahwa barang bukti itu tidak hanya akan dikonfirmasi ke Nadiem Makariem saja, tetapi juga ke beberapa pihak lain yang diduga kuat mengetahui perkara korupsi pengadaan chromebook tersebut.

    “Semua pihak yang berkaitan nanti akan diperiksa. Penyidik tentunya sudah kaji dan menilai barang bukti itu,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, korps Adhyaksa juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook tersebut.

  • PDIP Dorong Kodifikasi dibanding Buat Omnibus Law UU Politik

    PDIP Dorong Kodifikasi dibanding Buat Omnibus Law UU Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima berpendapat bahwa pendekatan kodifikasi lebih tepat dibandingkan dengan omnibus law dalam merevisi Undang-Undang Pemilu.

    Aria menuturkan bahwa lodifikasi cara pandang merevisi UU Pemilu dapat menjadi holistik atau menyeluruh. Ini juga karena setiap UU kepemiluan memiliki keterkaitannya masinga-masing.

    “Saling keterkaitannya ada gitu antara UU partai politiknya, UU pemilunya, UU mungkin sampai pada kedudukan lembaga-lembaga seperti DPR nya, UU KPU nya, Bawaslunya. Semua harus terintegrasi dalam suatu alur yang sama satu persepsi dan satu perspektif,” katanya dikutip, Selasa (15/7/2025).

    Adapun, satu persepsi sama yang dimaksud Aria adalah berkenaan tentang pemilu yang demokratis, baik penyelenggaraannya, pelaksana, pengawasnya partai politik, hingga pemilihnya.

    “Saya sepakat kalau UU nanti lebih kodifikasi, daripada omnibus law atau sendiri sendiri ya,” tuturnya.

    Meski demikian, Aria belum bisa memastikan bagaimana teknis pengelompokan dalam kodifikasi nantinya, karena masih butuh pendalaman lebih lanjut. Namun yang jelas, kodifikasi itu nanti harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita harus evaluasi, termasuk kenapa terjadi PSU atau pemilu ulang. Itu jadi bahan kajian dalam merumuskan UU. Siapa bertugas apa, untuk kepentingan siapa, oleh siapa. Transparansi dan partisipasi publik, terutama dari kalangan intelektual kampus dan non-kampus, juga penting untuk dilibatkan dalam pembahasan ini,” urainya.

    Sebelumnya, DPR telah menyetujui kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan partai Politik menjadi bagian dari aturan rencana strategis (Renstra) DPR periode 2025-2029. 

    Hal tersebut disetujui dalam Sidang Paripurna ke-23 laporan dari Badan Legislasi (Baleg) di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/7/2025). 

    “Laporan Baleg terhadap hasil pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Renstra DPR RI 2025-2029, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan DPR RI?” kata Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir di ruang paripurna. 

    Kemudian, pernyataan itu disetujui oleh 316 peserta rapat paripurna yang hadir. Dalam hal ini, Adies mengatakan bahwa kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan partai Politik bakal ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.

  • Usai Eks Petinggi GoTo, Kejagung Periksa Nadiem Makarim Hari Ini

    Usai Eks Petinggi GoTo, Kejagung Periksa Nadiem Makarim Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

    Penasihat Hukum Nadiem Makariem, Hotman Paris Hutapea menjelaskan kliennya akan hadir lebih pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Sementara itu jadwal pemeriksaan Nadiem Makariem sekitar pukul 09.00 WIB.

    Nadiem Makariem sendiri akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

    “Hadir jam 08.00 WIB nanti,” tuturnya di Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut alasan penyidik kembali memanggil Nadiem Makariem untuk kedua kalinya karena ada sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Kantor PT GoTo beberapa waktu lalu dan akan dikonfirmasi kepada mantan Bos GoJek tersebut.

    Harli menegaskan bahwa barang bukti itu tidak hanya akan dikonfirmasi ke Nadiem Makariem saja, tetapi juga ke beberapa pihak lain yang diduga kuat mengetahui perkara korupsi pengadaan chromebook tersebut.

    “Semua pihak yang berkaitan nanti akan diperiksa. Penyidik tentunya sudah kaji dan menilai barang bukti itu,” ujarnya

    Sebelumnya, Pihak mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) itu meminta penundaan pemeriksaan di Kejagung dalam kasus pengadaan Chromebook.

    Hal tersebut disampaikan oleh kuasa Hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, pemeriksaan kliennya itu ditunda hingga Selasa (15/7/2025).

    “Tunda satu Minggu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).

    Petinggi GoTo

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) periksa mantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Andre Soelistyo terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan Andre Soelistyo itu diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp9,9 triliun.

    “Yang bersangkutan sudah hadir dan kini sedang diperiksa penyidik ya,” tutur Harli di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, tim penyidik Kejagung juga telah melakukan upaya cegah terhadap mantan Menbudristekdikti Nadiem Makariem agar tidak melarikan diri ke luar negeri. 

    Harli menjelaskan bahwa pencegahan itu dilakukan agar Nadiem Makariem tidak melarikan diri ke luar negeri selama proses penyidikan kasus pengadaan chromebook berjalan di Kejagung.

    “Kami sudah upayakan cegah per tanggal 19 Juni 2025 dan berlaku selama 6 bulan ke depan,” katanya.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, korps Adhyaksa juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook tersebut.

  • Skandal Korupsi Laptop Merembet ke Nadiem dan GOTO, Kejahatan Korporasi atau Oknum?

    Skandal Korupsi Laptop Merembet ke Nadiem dan GOTO, Kejahatan Korporasi atau Oknum?

    Bisnis.com, JAKARTA – Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi di era Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ternyata merembet ke korporasi, yaitu PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). 

    Pada Jumat (11/7/2025), penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah kantor GoTo yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Memang benar ada penggeledahan [di kantor GoTo] dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.

    Kendati demikian, Harli mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan sejauh mana posisi GoTo di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut.

    Eks Bos GOTO Diperiksa 

    Selain itu, Kejagung ternyata telah memeriksa mantan CEO GoTo Andre Soelistyo terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan Andre Soelistyo itu diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp9,9 triliun.

    “Yang bersangkutan sudah hadir dan kini sedang diperiksa penyidik ya,” tutur Harli di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, tim penyidik Kejagung telah memeriksa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dan beberapa anak buahnya untuk meminta keterangan atas kasus tersebut. 

    Bukan itu saja, Kejagung juga telah melakukan upaya cegah terhadap Nadiem Makariem. Harli menjelaskan bahwa pencegahan itu dilakukan agar Nadiem Makariem tidak melarikan diri ke luar negeri selama proses penyidikan kasus pengadaan chromebook berjalan di Kejagung.

    “Kami sudah upayakan cegah per tanggal 19 Juni 2025 dan berlaku selama 6 bulan ke depan,” katanya.

    Kejagung juga telah menerbitkan pencekalan tiga staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, korps Adhyaksa juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook yang diduga merugikan negara hingga Rp9,9 triliun.

    Nadiem Makarim sendiri baru buka suara tentang dugaan korupsi ini pada Selasa, 10 Juni 2025.

    Pada kesempatan tersebut, Nadiem mengaku siap mendukung penyidik Kejaksaaan Agung atau Kejagung dalam pengusutan perkara perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun. 

    Ia juga mengatakan dukungan itu merupakan sikap kooperatif dirinya agar kasus perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 bisa terungkap secara terang benderang.

    “Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun,” ujarnya di The Darmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Bukan itu saja, Nadiem juga mengaku siap diklarifikasi apabila memang keterangannya diperlukan oleh penyidik Kejagung.

    “Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” pungkasnya.

    Respons GOTO 

    PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk memastikan akan kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook.

    Direktur Public Affair dan Communication GoTo Ade Mulya mengatakan, bahwa pihaknya selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan,” katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Ade menegaskan GoTo bakal mendukung penuh proses penegakan hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang kini ditangani oleh Kejagung.

    “GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum,” ucapnya. 

    Ade memastikan pihaknya juga bakal kooperatif terhadap Kejagung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook tersebut. “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujarnya.

  • Uni Eropa Desak Perusahaan AI Bayar Pemilik Karya

    Uni Eropa Desak Perusahaan AI Bayar Pemilik Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Makalah riset terbaru usungan Parlemen Uni Eropa mendorong pemberlakuan undang-undang yang mewajibkan pembayaran kepada penulis, musisi, dan seniman yang karyanya telah digunakan untuk melatih model AI generatif.

    Mengutip The Register, studi tersebut menyebut pengecualian untuk penambangan teks dan data dalam hukum di kawasan tidak dirancang untuk mengakomodasi sifat ekspresif dan sintetis dari pelatihan AI generative.

    Selain itu, penerapannya pada sistem seperti ini dinilai berisiko mendistorsi tujuan serta batas dari pengecualian hak cipta di Uni Eropa.

    Makalah itu – yang dibuat atas penugasan Departemen Kebijakan Parlemen Eropa untuk Urusan Kehakiman, Kebebasan Sipil, dan Urusan Kelembagaan atas permintaan Komite Urusan Hukum – membantah argumen perusahaan pendukung GenAI tentang prinsip fair use.

    “Meski sering dikatakan sistem AI ‘belajar’ dengan cara yang mirip dengan manusia — seperti membaca buku atau mempelajari lukisan — analogi ini menyesatkan dari perspektif hukum,” bunyi makalah tersebut, dikutip Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Dalam hukum hak cipta Uni Eropa, studi ini menemukan perbandingan tersebut tidak berlaku. Pembuatan salinan dan prosesi ekspresi aktual dalam karya yang dipelajari AI dinilai melampaui batas yang diizinkan oleh pengecualian hukum.

    Selain itu, AI disebut tidak ‘memahami’ apa yang diproses sebagaimana manusia. Adapun, makalah tersebut mengusulkan pengecualian baru dalam hukum hak cipta di tingkat Uni Eropa untuk tujuan spesifik pelatihan sistem AI generative.

    Namun, juga merekomendasikan pengenalan hak tak dapat dicabut atas remunerasi yang adil bagi para penulis dan pemegang hak yang karyanya digunakan dalam pelatihan tersebut.

    Lebih jauh, makalah itu berpendapat meskipun hasil yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin sebaiknya tetap tidak dilindungi hak cipta, karya yang dibantu oleh AI tetap memerlukan kriteria perlindungan yang diselaraskan.

    Sekadar informasi, Kepala Kantor Hak Cipta Amerika Serikat, Shira Perlmutter, dicopot dari jabatan setelah lembaganya menyimpulkan penggunaan materi berhak cipta oleh pengembang AI telah melampaui batas-batas doktrin fair use (penggunaan wajar) yang ada, pada Mei 2025.

    Studio-studio besar seperti Disney dan Universal juga menggugat penyedia AI generatif Midjourney atas tuduhan terkait dengan plagiarisme. Gugatan tersebut menuduh bahwa Midjourney menyalin beberapa karakter paling terkenal dari portofolio film mereka yang luas.

  • YouTube Tegaskan Konten AI Tidak Dapat Dimonetisasi, Berlaku Mulai Hari Ini

    YouTube Tegaskan Konten AI Tidak Dapat Dimonetisasi, Berlaku Mulai Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — YouTube, platform berbagai video, memperbarui kebijakannya bagi kreator untuk memonetisasi konten “tidak autentik”. 

    Konten yang dimaksud tersebut termasuk video yang diproduksi massal, serta jenis konten berulang lainnya, yang kini lebih mudah dihasilkan berkat AI. Konten tersebut mulai hari ini tidak dapat dimonetisisasi. 

    Perusahaan tersebut akan memperbarui kebijakan Monetisasi Program Mitra YouTube (YPP) dengan pedoman yang lebih terperinci terkait jenis konten apa yang dapat menghasilkan uang untuk kreator dan yang tidak.

    Dilansir dari laman Youtube, Selasa (15/07/25), disebutkan bahwa kreator selalu diwajibkan untuk mengunggah konten yang asli dan autentik. Nantinya, pembaruan kebijakan tersebut akan membantu kreator lebih memahami seperti apa konten “tidak autentik” yang dimaksudkan.

    Ini menjadi kekhawatiran bagi sejumlah konten kreator YouTube. 

    Mereka takut apabila pembaruan tersebut nantinya malah membatasi kemampuan mereka untuk memonetisasi jenis video tertentu, misalnya video ‘reaction’ atau video yang menampilkan klip.

    Menanggapi kekhawatiran itu, Kepala Editorial & Penghubung Kreator YouTube, Rene Ritchie mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.

    “Ini adalah pembaruan kecil pada kebijakan YPP Youtube yang telah lama berlaku untuk membantu mengidentifikasi dengan lebih baik konten yang diproduksi massal dan repetitif,” kata Ritchie, mengklarifikasi kebingungan yang terjadi dalam sebuah unggahan video, dilansir Techcrunch.

    Kepala Editorial YouTube tersebut juga menyampaikan betapa mudahnya membuat video repetitif dengan memanfaatkan AI. Misalnya, suara AI yang digunakan untuk membuat voiceover pada sejumlah konten, yang dihasilkan dengan fitur AI text-to-video. 

    Sejumlah channel di YouTube yang dipenuhi musik AI memiliki jutaan subscriber, ada pula video palsu yang dihasilkan AI tentang suatu berita seperti persidangan P Diddy, yang telah ditonton jutaan kali.

    Konten-konten tersebut membanjiri YouTube dengan kualitas mereka yang tidak bermutu, seringkali penonton menganggap konten semacam itu sebagai spam.

    Di sisi lain, ini juga menandakan bahwa channel-channel yang memuat konten bertema reaction atau kompilasi harus menambahkan nilai bermakna mereka sendiri pada konten yang sudah ada. 

    Dikutip dari Times of India, selain pembaruan, terdapat pula kebijakan YouTube yang tetap dipertahankan, seperti ambang batas kelayakan bagi suatu konten.

    Sebuah kanal perlu memiliki 1.000 subscribers, dan 4.000 jam tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir atau 10 juta tayangan shorts yang valid dalam 90 hari terakhir.

    Langkah yang dilakukan YouTube ini dilakukan dengan harapan agar mereka bisa membawa kembali era kreator yang autentik, terpercaya, dan penuh semangat. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • 8 Fitur Ini Dinonaktifkan, Umur Baterai Smartphone Samsung Anda Makin Panjang!

    8 Fitur Ini Dinonaktifkan, Umur Baterai Smartphone Samsung Anda Makin Panjang!

    Bisnis.com, JAKARTA — Samsung menawarkan berbagai varian smartphone yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Ada seri flagship-nya dengan harga tinggi, dan ada juga seri dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

    Fitur-fitur fisik smartphone yang mereka tawarkan juga dapat dikatakan lengkap, dengan kamera yang resolusinya baik, Slot untuk dual-SIM card, sampai dengan ketahanan baterainya. 

    Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dengan semakin seringnya juga pembeli menggunakan smartphone-nya, ketahanan baterai perangkat biasanya juga ikut menurun. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh beberapa pengaturan, yang membuat perangkat bekerja jauh lebih keras dibanding saat awal pemakaian.

    Menonaktifkan beberapa pengaturan berikut ini dapat memperkuat ketahanan baterai harian smartphone Samsung, dilansir makeuseof.com: 

    1.Always-On Display (AOD)

    Always-On Display hadir berupa jam redup dengan latar belakang hitam pada layar smartphone mati. Mungkin sebagian pengguna berpikir, ini tidak akan menghabiskan banyak daya, yang ternyata sebaliknya.

    AOD membuat sebagian layar tetap menyala dan prosesor sedikit bekerja untuk menampilkan jam, notifikasi, dan status baterai. 

    Fitur itu sebenarnya berguna jika pengguna terus-menerus membuka handphone saat diletakkan di meja atau di tempat lain. 

    Cara menonaktifkannya adalah seperti berikut:

    -Buka Pengaturan

    -Ketuk Layar Kunci dan AOD,

    -Pilih Always On Display, lalu nonaktifkan

    Terdapat pula opsi untuk mengatur konsumsi baterai tanpa harus menonaktifkannya, seperti:

    -Ketuk untuk menampilkan: AOD hanya aktif saat mengetuk layar

    -Otomatis: Tetap menyala kecuali ponsel mendeteksi pengguna sedang tidur, menghadap ke bawah, atau di tempat gelap dan tidak bergerak selama lima menit

    -Selalu: Biarkan menyala 24/7, ini yang paling banyak menghabiskan daya

    -Sesuai jadwal: Hanya muncul pada jam-jam yang ditetapkan, misalnya saat bekerja 

    -Untuk pemberitahuan baru: Lampu ini hanya menyala saat pengguna menerima pemberitahuan baru.

    Pengguna swafoto dengan menggunakan smartphone Samsung

    RAM Plus

    Menurut Samsung, fitur ini berfungsi sebagai peningkat performa perangkat. RAM Plus bekerja dengan cara menggunakan sebagian besar penyimpanan ponsel sebagai RAM virtual.

    Nyatanya, fitur ini malah membuat handphone tidak bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. RAM Plus malah hanya menghabiskan ruang penyimpanan, dan menciptakan proses latar belakang tambahan, yang membuat daya baterai mudah terkuras.

    Cara menonaktifkannya adalah seperti berikut:

    -Buka Pengaturan

    -Gulir layar ke bawah untuk Perawatan Perangkat,

    -Ketuk Memori, RAM Plus ada di bagian bawah menu

    -Ketuk RAM Plus untuk menonaktifkan, atau mengurangi ukurannya

    Pemindaian Perangkat Terdekat

    Fitur ini menjaga pemindaian Bluetooth dan Wi-Fi tetap aktif untuk menemukan perangkat terdekat, dirancang untuk mempercepat proses pemasangan headphone, atau juga perangkat SmartThings.

    Menonaktifkan pemindaian perangkat terdekat pun tidak akan mempengaruhi koneksi Bluetooth yang sudah ada.

    Cara menonaktifkannya adalah seperti berikut:

    -Buka Pengaturan

    -Ketuk Koneksi

    -Pilih Setelan Koneksi Lainnya, di sana pengguna akan menemukan opsi Pemindaian Perangkat di Sekitar

    -Nonaktifkan opsi tersebut

    Bixby ….

  • Starlink Stop Layani Pelanggan Baru di RI, Kontrol Pemerintah jadi Sorotan

    Starlink Stop Layani Pelanggan Baru di RI, Kontrol Pemerintah jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah SpaceX, perusahaan dirgantara milik Elon Musk, menghentikan layanan internet Starlink dinilai sebagai tanda Indonesia belum memiliki kontrol kuat atas satelit orbit rendah tersebut. 

    Melalui laman resminya, perusahaan menyebut kapasitas Starlink sudah habis terjual di seluruh wilayah Indonesia. Starlink melayani wilayah rural dan perkotaan, termasuk kota-kota yang telah terjangkau serat optik. 

    Kondisi ini kembali memicu sorotan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu longgar dalam mengatur kehadiran Starlink

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho mengatakan pelaku usaha mendorong agar pemerintah bersikap lebih tegas kepada Starlink.

    Mereka berharap pemerintah dapat memastikan kapasitas yang tersedia dari penyedia layanan satelit global, seperti Starlink, diprioritaskan untuk mendukung konektivitas di wilayah-wilayah yang belum terlayani, khususnya di daerah 3T.

    Dengan hadir di daerah tertinggal, misi pemerataan digital akan lebih maksimal. Adapun yang terjadi saat ini, Starlink 

    “Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Daus kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Assi juga mendorong perlindungan dan pemberdayaan industri satelit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan, demi menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

    Kedaulatan Data

    Sementara itu, Syauqillah dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG UI) memberi peringatan keras atas dampak dari operasional layanan luar angkasa Starlink tanpa kontrol ketat dari dalam negeri. 

    Dalam kajian yang disusun SKSG UI pada 2023, disebutkan Starlink bisa beroperasi di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua tanpa melewati jaringan nasional. 

    Hal ini dinilai berpotensi mengganggu kontrol informasi dan keamanan negara.

    “Ini bukan sekadar soal koneksi, ini soal siapa yang mengendalikan informasi di wilayah rawan separatisme,” tulis Syauqillah.

    Syauqillah juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lalu lintas data Starlink yang tidak melewati gateway nasional, serta tidak tunduk pada aturan hukum lokal. 

    “Apakah data intelijen, data kesehatan, dan komunikasi strategis kita boleh begitu saja terbang ke luar angkasa dan kembali tanpa melewati kontrol nasional? Ini preseden yang sangat berbahaya,” tegas Syauqillah. 

    Komdigi

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons langkah Starlink yang menghentikan layanan untuk pelanggan baru di Indonesia

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menilai keputusan ini merupakan inisiatif dari penyedia layanan internet berbasis satelit tersebut karena keterbatasan kapasitas jaringan yang mereka miliki saat ini. 

    “Karena memang inisiatif mereka karena kapasitas jaringan mereka sudah habis untuk pelanggan eksisting,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis.

    Wayan juga menekankan pasar layanan satelit Indonesia tidak hanya bergantung pada Starlink. Kehadiran Starlink sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Masih banyak layanan satelit lainnya misalnya seperti milik Telkomsat, PSN, OneWeb, dan lain-lain,” kata Wayan.