Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • KPK Ungkap Sejumlah Aturan Kontradiktif di RUU KUHAP, Ada Soal Penyadapan

    KPK Ungkap Sejumlah Aturan Kontradiktif di RUU KUHAP, Ada Soal Penyadapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah aturan kontradiktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

    Sebagaimana diketahui, pembahasan revisi KUHAP tengah bergulir di Komisi III di tingkat Panja. Tahapan itu berlangsung setelah tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) selesai melakukan sinkronisasi daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHAP. 

    Sejalan dengan hal tersebut, KPK melalui kegiatan focus group discussion (FGD) bersama dengan pakar mengidentifikasi beberapa poin di amandemen tersebut yang dinilai kontradiktif dengan tugas dan fungsi lembaga antirasuah selama ini.

    Salah satu dari beberapa poin yang dibeberkan KPK adalah terkait dengan pasal penyadapan. Pada RUU KUHAP, penyadapan dimulai pada saat tahap penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat. 

    “Namun penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini telah dimulai sejak tahap [penyelidikan] dan tanpa izin pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di daerah setempat, di wilayah setempat,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025). 

    Selain itu, Budi menyampaikan bahwa selama ini penegak hukum di KPK selalu melaporkan kegiatan penyadapan ke Dewan Pengawas (Dewas) dan selalu diaudit. “Jadi penyadapan ini dipastikan memang betul-betul untuk mendukung penanganan perkara di KPK,” terang Budi. 

    Selain pasal penyadapan, KPK turut mempermasalahkan pasal terkait dengan kewenangan penyelidik yang ada di RUU KUHAP. Pada rancangan yang tengah dibahas di DPR, penyelidik disebut bertugas hanya untuk mencari peristiwa pidana.

    Sementara itu, selama ini penyelidik KPK memiliki kewenangan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana, serta sampai menemukan dua alat bukti untuk penetapan seseorang sebagai tersangka. 

    Maka itu, penetapan tersangka umumnya dilakukan bersamaan dengan naiknya status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan. 

    Lembaga antirasuah pun, lanjut Budi, punya kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan penyelidiknya sendiri. Budi mengisyaratkan bahwa masih ada beberapa poin lagi dalam RUU KUHAP yang menjadi sorotan lembaganya. Namun, dia masih enggan memerinci lebih lanjut. 

    “Nanti kami sampaikan tentunya seperti apa. Karena memang masih dalam pembahasan di internal juga,” tuturnya. 

    Adapun Komisi III DPR telah memulai pembahasan RUU KUHAP di tingkat Panja, yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. 

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya masih menerima berbagai masukan terhadap RUU KUHAP. “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama janur kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). 

  • Hasil Lawatan Prabowo dari Tanah Haram, BRICS, Pusat Eropa, hingga Bastille Day

    Hasil Lawatan Prabowo dari Tanah Haram, BRICS, Pusat Eropa, hingga Bastille Day

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri selama 2 pekan terakhir. Dia mengunjungi tanah haram, hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di Brasil, bertemu Presiden Uni Eropa, hingga berjumpa Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam peringatan Hari Bastille.

    Hari Bastille adalah momen spesial dalam sejarah Prancis. Momen penyerbuan penjara Bastile pada abad ke 18 lalu yang menandai era munculnya negara modern Prancis dan berakhirnya era monarki absolute. 

    Prabowo menjadi tamu spesial dalam peringatan tersebut. Dia duduk di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prabowo juga disambut cukup antusias. Dia dijamu Macron, dalam sebuah jamuan makan malam.

    Namun demikian, rangkaian tour Prabowo ke negara-negara Arab Saudi, Brasil hingga Eropa bukannya tanpa hasil. Sebelum ke Prancis, Prabowo telah bertemu dengan Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen. Dia membawa sejumlah kesepakatan dalam pertemuan di Brussel, Belgia, Minggu (13/7/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Salah satu yang dihasilkan adalah kesepakatan mengenai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. 

    Perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh antara kedua negara itu memakan waktu selama 10 tahun dalam rangka negosiasi, dan akhirnya baru disepakati melalui perundingan panjang. 

    Pada keterangan pers bersama di Brussel, Prabowo berterima kasih kepada Presiden von der Leyen yang telah menerimanya pada Minggu siang ini. Dia menyampaikan bahwa pertemuan itu menunjukkan kedua negara memiliki hubungan baik. 

    Prabowo lalu mengumumkan bahwa pada hari ini kedua negara juga telah mencapai kesepakatan pada IEU-CEPA, yang dinilainya merupakan suatu terobosan. 

    “Setelah 10 tahun negosiasi, kami telah menyelesaikan kesepakatan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” ujarnya kepada awak media, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Menurut Prabowo, Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai banyak kesepakatan dalam pertemuan bilateral ini. Kedua negara juga disebut akan mengakomodasi kepentingan ekonomi satu sama lain yang mencerminkan hubungan saling menguntungkan.

    Timbal Balik Indonesia-Eropa 

    Presiden ke-8 RI itu memaparkan, Uni Eropa adalah negara yang memimpin dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi serta keuangan. Sementara itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kritis. 

    Dia menilai kemitraan antara kedua negara, termasuk dengan Asean, akan memberikan kontribusi yang penting terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. 

    “Kami menilai Eropa penting bagi kami, oleh karena itu kami ingin melihat lebih kehadiran dan partisipasi Eropa pada perekonomian kami,” ucap Prabowo. 

    Pada pertemuan antara pemimpin kedua negara dan jajarannya, terang Prabowo, tidak ada ketidaksepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa. 

    “Itu kesimpulan yang kami punya hari ini. Saya pikir dalam era ketidakstabilan dan kebingungan ini, saya kira kita membuat contoh yang tepat,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Prabowo juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kekagumannya terhadap Eropa. Di secara blakblakan menyampaikan ingin agar Uni Eropa tumbuh lebih kuat. 

    “Mungkin tidak banyak dari kita yang ingin mengakuinya secara terbuka, tapi saya di sini mengakui terbuka bahwa kami ingin melihat Eropa yang lebih kuat,” ucapnya. 

    Dilansir dari situs Kemenko Perekonomian, perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu akan perlu diratifikasi oleh parlemen masing-masing di kedua negara. 

    Terdapat beberapa komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Eropa yakni minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, fatty acids (oleokimia), produk alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, serta produk berbasis karet dan mesin.

    Fasilitas Visa Bagi WNI

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan fasilitas baru terkait dengan visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Pada pernyataan pers bersama di Brussel, Belgia, Presiden von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan baru terkait dengan visa cascade. 

    Dia menuturkan, para WNI yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya dapat mengajukan Visa Schengen yang bersifat multi-entry. 

    “Artinya dari sekarang hingga seterusnya, warga negara Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan bisa mengajukan Visa Schengen multi-entry,” terangnya pada pernyataan pers bersama dengan Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Untuk diketahui, Visa Schengen berlaku untuk mengunjungi negara-negara di Eropa dengan alasan pariwisata, bisnis, pameran dagang, atau tujuan lainnya di luar mendapat pekerjaan selama maksimal 90 hari. 

    Dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar Jerman, yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa, negara-negara yang dapat dikunjungi dengan visa tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Kroasia dan Latvia. 

    Kemudian, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol, Yunani.

    “Ini akan memudahkan kunjungan dan juga untuk berinvestasi, belajar dan menjalin hubungan. Intinya, kita membangun jembatan antara masyarakat kita, Pak Presiden,” ujar von der Leyen. 

  • Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Bisnis.com, JAKARTA – Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Republik. Tan Malaka juga penulis karya monumental “Madilog”. Lahir di Sumatera Barat pada awal abad ke-20, Tan Malaka memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dari dalam dan luar negeri.

    Tan Malaka begitu penting dalam membentuk arah republik yang merdeka karena pemikiran, perjuangan, dan karya-karyanya. Artikel ini mengupas siapa Tan Malaka, dari latar belakang hingga warisan ideologisnya.

    Biografi Tan Malaka

    Tan Malaka, bernama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga aristokrat Minangkabau dan sejak muda dikenal cerdas serta memiliki semangat belajar tinggi.

    Setelah menempuh pendidikan di Kweekschool Fort de Kock dan Belanda, pemikirannya mulai berkembang ke arah sosialisme dan perlawanan terhadap kolonialisme.

    Kiprahnya tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di panggung internasional, khususnya saat bergabung dengan Komunis Internasional (Comintern) dan aktif di Asia serta Eropa.

    Ia dikenal sebagai penulis karya penting “Madilog” dan otobiografi revolusionernya “Dari Penjara ke Penjara”. Meski wafat secara tragis pada 21 Februari 1949, Tan Malaka baru diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1963.

    Profil Singkat Tan Malaka

    Nama Lengkap: Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka
    Tanggal Lahir: 2 Juni 1897
    Tempat Lahir: Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat
    Tanggal Wafat: 21 Februari 1949
    Julukan: Bapak Republik Indonesia
    Pendidikan: Rijkskweekschool, Haarlem, Belanda
    Status: Pahlawan Nasional (ditetapkan 1963)

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Tan Malaka lahir dari keluarga aristokrat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan Islam. Ia menempuh pendidikan awal di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi) sebelum menerima beasiswa ke Belanda. Di sana, ia belajar di Sekolah Guru Rijkskweekschool di Haarlem.

    Pendidikan di Belanda membuka wawasan Tan Malaka terhadap dunia barat, termasuk ide-ide sosialisme dan perjuangan kelas. Interaksi dengan gerakan buruh dan intelektual kiri di Eropa membentuk dasar pemikiran politiknya. Ia mulai terlibat dalam pergerakan sosial dan menulis gagasan-gagasan pembebasan rakyat Indonesia.

    Transformasi Ideologis dan Aktivisme

    Setelah mengenal sosialisme, Tan Malaka mulai mengkritik sistem kolonial dan feodalisme di tanah air. Ia menjadi aktivis internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jaringan komunis internasional.

    Kesadarannya tumbuh bahwa revolusi bukan hanya persoalan kemerdekaan dari kolonial, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi. Keterlibatannya dalam pergerakan buruh internasional memperkuat posisinya sebagai aktivis ideologis.

    Ia aktif dalam organisasi-organisasi buruh di Belanda dan kemudian di Asia Tenggara. Pemikiran Tan Malaka mengalami evolusi, dari Marxisme ortodoks ke pendekatan kritis yang kemudian dituangkan dalam “Madilog”.

    Peran Tan Malaka di Comintern dan Pendiri Partai

    Tan Malaka adalah seorang komunis dan pernah menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia alias PKI. Pada tahun 1923, Tan Malaka hadir dalam Kongres Komunis Internasional (Comintern) di Moskwa dan aktif di Canton Conference, Tiongkok. Ia berperan sebagai perwakilan dari Asia Tenggara dan memperjuangkan suara Indonesia di forum internasional.

    Tan Malaka pecah kongsi dengan PKI setelah Peristiwa Pemberontakan 1926 yang gagal. Dia dalam banyak referensi sejarah, disebut menentang aksi PKI yang dinilainya terlalu tergesa-gesa.

    Ia kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia dan menjadi inisiator Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang menolak kompromi politik dengan Belanda. Tan Malaka juga mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang menjadi kendaraan politik untuk perjuangan ideologisnya.

    Madilog dan Autobiografi

    “Madilog” (Materialisme, Dialektika, Logika) ditulis saat pengasingan di Padangpanjang antara 1942–1943. Buku ini adalah sintesis antara pemikiran rasional dan revolusioner untuk membangun kesadaran bangsa Indonesia yang berpikir logis dan kritis.

    Pemikiran Tan Malaka dalam “Madilog” menolak tahayul dan fatalisme. Ia menyerukan agar rakyat berpikir rasional, ilmiah, dan progresif.

    Autobiografi “Dari Penjara ke Penjara” (From Jail to Jail) ditulis sebagai rekaman perjalanan hidup, pengasingan, dan perjuangannya di berbagai negara. Buku ini menjadi sumber primer untuk memahami karakter, strategi, dan filsafat hidup Tan Malaka.

    Konflik Politik dan Pengasingan

    Tan Malaka kerap berselisih dengan tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Sjahrir, dan PKI karena perbedaan strategi revolusi. Ia menolak perjanjian-perjanjian dengan Belanda dan menentang politik diplomasi yang dianggapnya melemahkan perjuangan rakyat.

    Konflik ini membuatnya berada dalam posisi terasing dalam politik nasional. Ia beberapa kali ditahan, diasingkan ke berbagai negara, dan hidup dalam penyamaran. Namun, ia tetap menulis dan menyebarkan ide-idenya secara luas.

    Wafatnya Tan Malaka

    Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan TNI di Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949, dalam suasana revolusi fisik. Eksekusinya hingga kini masih menjadi kontroversi sejarah.

    Pada tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional. Namanya mulai dikenal luas kembali di kalangan akademisi dan aktivis muda sebagai simbol pemikir merdeka dan revolusioner.

    Fakta Unik Tan Malaka

    Memiliki lebih dari 20 nama samaran untuk menghindari deteksi kolonial dan lawan politik.
    Pemikiran Tan Malaka memengaruhi gerakan kiri di Asia Tenggara.
    Ia disebut sebagai salah satu pemikir revolusioner paling orisinal dari Asia oleh sejarawan internasional.

    Kutipan Tan Malaka

    “Kita tidak bisa mendirikan Indonesia merdeka dengan kebodohan dan ketakutan.”
    “Orang yang tidak berani berpikir tidak akan pernah bisa berpikir merdeka.”

    FAQ

    Siapa Tan Malaka? Seorang revolusioner Indonesia, penulis Madilog, dan Pahlawan Nasional.
    Apa saja karya utama Tan Malaka? Madilog dan Dari Penjara ke Penjara.
    Apa kontribusinya bagi Indonesia? Memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi ideologis rakyat berpikir kritis.
    Bagaimana Tan Malaka wafat? Dieksekusi di Kediri oleh TNI pada 1949.

    Tan Malaka bukan hanya tokoh sejarah, melainkan simbol perjuangan intelektual dan ideologis bangsa. Pemikirannya tentang pendidikan, kemerdekaan sejati, dan kesetaraan sosial masih sangat relevan untuk generasi muda Indonesia hari ini.

    Referensi Resmi:

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • DPR Desak Polri Segera Bongkar Sindikat Pengoplos Beras Premium

    DPR Desak Polri Segera Bongkar Sindikat Pengoplos Beras Premium

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar sindikat pengoplos beras premium, termasuk individu atau perusahaan.

    Menurutnya, insiden munculnya beras premium oplosan telah merugikan rakyat dan mengganggu program Presiden Prabowo Subianto soal swasembada pangan.

    Jika tidak ditindak, dia menilai bahwa adanya kasus tersebut akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara yang seharusnya melindungi mereka dari penjahat pengoplos beras.

    “Langkah penindakan pelaku beras premium oplosan sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat reformasi hukum,” kata Abdullah dilansir dari Antara, Selasa (15/7/2025).

    Menurut dia, pembongkaran sindikat pengoplos beras oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan dan instansi berwenang lainnya mesti dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.

    Dia menjelaskan bahwa pengungkapan harus dimulai dari pihak pengoplos beras, baik individu maupun perusahaan. Kemudian, kata dia, aparat juga perlu membongkar modus pengoplosannya hingga bisa sampai ke pasaran. 

    “Lalu siapa saja yang dirugikan dari pengoplosan beras ini dan apa kompensasi yang didapat oleh rakyat yang dirugikan dari kasus ini,” katanya.

    Selain hukuman yang berat untuk pelaku, dia menegaskan kepada semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerjanya melalui peristiwa ini.

    Menurut dia, pengawasan harus dimaksimalkan untuk meminimalisir penyelewengan pengoplosan beras, sebagai wujud negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari manipulasi produsen, distributor atau pengecer nakal.

    “Beri sanksi seberat-beratnya untuk para pelaku, misalnya melalui UU KUHP, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Timbulkan efek jera untuk para pelaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium telah beredar di beberapa minimarket terkenal.

    Hal itu terungkap setelah tim terkait melakukan pengambilan sampel dari berbagai tingkatan distribusi, termasuk dari beberapa minimarket dan supermarket.

    “Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7).

  • Pengguna Aplikasi AI Sentuh 493 Juta Semester I/2025, Melesat 128% YoY

    Pengguna Aplikasi AI Sentuh 493 Juta Semester I/2025, Melesat 128% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna teknologi kecerdasan buatan (AI) di dunia melesat tajam seiring dengan munculnya aplikasi baru berbasis AI.

    Menurut laporan Business of Apps, dilansir dari DataIndonesia.id, jumlah pengguna aplikasi kecerdasan buatan global  mencapai 691 juta pengguna pada semester I/2025. Jumlah ini melesat 40,16% dibandingkan dengan semester sebelumnya yang sebanyak 493 juta pengguna.

    Jumlah pengguna aplikasi kecerdasan buatan pada semester I/2025 juga melonjak 128,05% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I/2024, jumlahnya tercatat sebanyak 303 juta pengguna.

    ChatGPT menjadi aplikasi AI yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Tercatat, jumlah pengguna aktif chatbot AI yang dikembangkan oleh OpenAI tersebut mencapai 400 juta per Maret 2025. Angka tersebut meningkat 33,33% dibandingkan Desember 2024 yang sebanyak 300 juta pengguna.

    Lebih lanjut, pendapatan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI di dunia mencapai US$4,5 miliar pada 2024. Jumlah tersebut diproyeksi melonjak 204,44% menjadi US$13,7 miliar pada 2025.

    Pendapatan aplikasi kecerdasan buatan secara global diperkirakan masih terus tumbuh hingga 2030 mendatang. Pada 2030, nilainya diramal mencapai US$156,9 miliar. 

    Melihat trennya, pertumbuhan pendapatan aplikasi kecerdasan buatan di dunia mencapai tiga digit sepanjang 2023 hingga 2026. Kemudian, pertumbuhan tersebut turun menjadi dua digit hingga tahun 2030.

    Sebelumnya, Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional. 

    “Kita perlu menjadikan AI sebagai akselerator. AI dapat merevolusi semua sektor strategis dan membawa kita dari ekonomi berbasis efisiensi menuju ekonomi berbasis inovasi,” kata Hammam dalam World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Dia  mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolas AS) pada 2030. 

    Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat. 

    Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045. 

    Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika. 

    “Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

    Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan: AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

    “AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu. 

  • Penetapan Hari Kebudayaan Tuai Polemik, PDIP dan Fadli Zon Satu Suara

    Penetapan Hari Kebudayaan Tuai Polemik, PDIP dan Fadli Zon Satu Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan peringatan Hari Kebudayaan pada tanggal 17 Oktober memicu polemik. Banyak pihak mengkritisi keputusan Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu karena bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.

    Menariknya, setelah sempat tak terdengar,  Fadli Zon menjelaskan bahwa penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional merujuk pada tanggal penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

    Adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.

    “PP tersebut menetapkan lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa,” kata Fadli dilansir dari Antara, Selasa (15/7/2025).

    “Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia, yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman.”

    Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional, menurut dia, antara lain ditujukan untuk memperkuat identitas nasional dengan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol pemersatu.

    “17 Oktober adalah momen penting dalam perjalanan identitas negara kita. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan kebudayaan Indonesia yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa,” kata Fadli.

    Penetapan Hari Kebudayaan Nasional juga dimaksudkan untuk mendorong upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan serta meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai budaya Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman publik tentang kebudayaan nasional, memperkuat peran kebudayaan dalam upaya memajukan peradaban bangsa, serta menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan karakter dan kesejahteraan bangsa.

    PDIP: Jangan Disimplifikasi

    Sementara itu, legislator PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menyambut baik dan mengapresiasi Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menetapkan Hari Kebudayaan jatuh setiap 17 Oktober, yang juga ternyata bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi pemerintah tidak hanya terbatas pada persoalan politik dan ekonomi saja, tetapi juga melihat bahwa fondasi kebudayaan juga penting.

    Lebih lanjut, dia juga merasa seharusnya penetapan Hari Kebudayaan jangan disimplifikasi atau disederhanakan dengan hari lahirnya Prabowo. 

    “Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya, kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti Hari Kebudayaan. Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, tidak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogikan dengan hari kelahirannya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Politisi PDIP ini berpandangan bahwa menetapkan Hari Kebudayaan nasional sama artinya dengan menempatkan kebanggaan bangsa. Bahkan, dia menyebut misalnya saja lagu Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, dan Maju Tak Gentar mampu menyatukan semangat untuk merdeka.

    “Peradaban bangsa ini adalah sesuatu hal yang harus kita jadikan sebagai value, core value, pembangunan nation and character bangsa kita. Bangsa yang besar karena faktor keyakinan budayanya itu menjadi value bangsa,” ucapnya.

    Dengan demikian, Aria berharap dengan adanya Hari Kebudayaan ini dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih bangga dengan berbagai peradaban yang dilahirkan oleh para leluhur dan tokoh-tokoh sebelumnya.

    “Dan itu mampu memproteksi budaya-budaya Barat, budaya-budaya Arab, budaya-budaya luar yang akan menjadikan bangsa ini tidak berkarakter dan tidak bangga dengan dirinya,” pungkasnya.

    Penetapan Hari Kebudayaan

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan Hari Kebudayaan jatuh pada 17 Oktober. Ketetapan itu tertuang dalam surat keputusan menteri (kepmen) yang diterbitkan oleh Fadli pekan lalu.  

    Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No.162/M/2025 yang tersebar di sejumlah media, perayaan hari baru secara nasional itu ditetapkan berdasarkan 11 payung hukum dalam bentuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), keputusan presiden (keppres) serta peraturan menteri.  

    Kepmen No.162/M/2025 itu memuat tiga butir keputusan dari Fadli Zon sebagai menteri. “Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan,” demikian dikutip Bisnis dari butir kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) itu. 

    Adapun 17 Oktober diketahui merupakan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Dia lahir pada 17 Oktober 1951. Kini Prabowo juga diketahui merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di mana Fadli Zon menjabat sebagi Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Dewan Pembina.  

  • Tiba di Kejagung, Nadiem Makarim Diam dan Lempar Senyum ke Wartawan

    Tiba di Kejagung, Nadiem Makarim Diam dan Lempar Senyum ke Wartawan

    Bisnis.com, Jakarta —  Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menghadiri pemeriksaan  sebagai saksi perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Selasa (15/7/2025), Nadiem Makarim menggunakan kemeja berwarna krem, celana dan sepatu hitam sama seperti pemeriksaan perdananya di Kejagung beberapa waktu lalu,

    Nadiem didampingi Hotman Paris dan sejumlah pengacara lainnya serta asisten pribadi.

    Ketika didekati, Nadiem terlihat diam dan senyum sambil memberi salam kepada awak media yang sudah lama menunggu di depan gedung Bundar Kejagung.

    Nadiem tidak mau berikan komentar apapun terkait pemeriksaannya hari ini dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang diduga merugikan keuangan negara Rp9,9 triliun.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, korps Adhyaksa juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook tersebut.

  • SpaceX Bantu Israel Luncurkan Satelit Geostasioner Khusus Komunikasi Dror-1

    SpaceX Bantu Israel Luncurkan Satelit Geostasioner Khusus Komunikasi Dror-1

    Bisnis.com, JAKARTA — Israel Aerospace Industries (IAI) mengumumkan bahwa satelit komunikasi baru negara itu, ‘Dror-1’, telah diluncurkan ke luar angkasa pada Minggu (13/7/2025), menggunakan peluncur buatan SpaceX, perusahaan milik Elon Musk.

    Satelit buatan Israel ini lepas landas pukul 08.00 pagi waktu setempat dari Cape Canaveral, Florida. peluncuran Dror-1 itu bersamaan dengan roket SpaceX Falcon 9.

    Dror-1 dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nasional Israel. Satelit itu memiliki berat 4,5 ton dan lebar sayap 18 meter.

    “Dror 1 adalah satelit komunikasi tercanggih yang pernah dibangun di Israel, yang dirancang untuk mempertahankan kapabilitas strategis nasional di negara ini sekaligus menyediakan kapabilitas komunikasi satelit penting bagi Israel untuk tahun-tahun mendatang,” kata Presiden IAI Boaz Levy dilansir dari KNS, Selasa (15/7/2025).

    Dror-1 terpisah dari peluncurnya sekitar 40 menit setelah lepas landas dan mulai mengorbit Bumi secara independen.

    Satelit ini diperkirakan akan mencapai orbit geostasioner terakhirnya, 36.000 km di atas khatulistiwa, dalam waktu sekitar dua minggu setelah serangkaian manuver.

    Adapun Dror-1 dikembangkan dan diproduksi oleh IAI untuk memastikan kemandirian industri dan teknologi Israel di sektor yang vital secara strategis tersebut.

    Posisi geostasionernya akan memungkinkan jangkauan komunikasi yang berkelanjutan dan fleksibel untuk berbagai sistem pemerintahan.

    “Israel Aerospace Industries telah memimpin program luar angkasa negara ini sejak tahun 1980-an, ketika satelit observasi pertama, Ofek-1, diluncurkan. Sejak saat itu, IAI telah mengembangkan, memproduksi, dan meluncurkan satelit komunikasi dan observasi tambahan untuk misi nasional, sipil, dan ilmiah, baik di Israel maupun di luar negeri,” kata perusahaan tersebut.

    Selama beberapa pekan mendatang, para insinyur IAI akan melakukan serangkaian uji coba yang dirancang untuk memverifikasi keberhasilan operasi satelit tersebut.

    Sejak saat itu, satelit ini akan memulai perjalanan multi-tahunnya di luar angkasa sebagai satelit komunikasi nasional Israel.

  • Indonesia Gaet Investasi Rp6 Triliun untuk Data Center Quantum AI, Perdana di Asia

    Indonesia Gaet Investasi Rp6 Triliun untuk Data Center Quantum AI, Perdana di Asia

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bakal menjadi negara pertama di Asia yang memiliki Quantum AI Data Center. Pusat data yang akan dibangun di Batam itu akan menelan investasi sebesar US$400 juta atau setara Rp6 triliun untuk proyek tahap awal.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, investasi itu akan menjadikan Indonesia sebagai pusat komputasi mutakhir berbasis kecerdasan buatan dan teknologi kuantum di Asia. 

    Menurutnya, ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 8% menuju Indonesia Emas 2045.

    “Ekonomi digital, khususnya pusat data, adalah pilar utama untuk mencapainya. Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor ini, dan kami siap menjadi mitra utama dalam membangun masa depan digital Asia,” kata Todotua dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Rencana investasi itu terungkap dalam penandatanganan kerjasama strategis antara Worldvuer iByond Limited, perusahaan teknologi berbasis Silicon Valley, dengan Tunas Prima Industrial Estate yang dilakukan di Jakarta.

    Pusat data tersebut rencananya akan dibangun di kawasan Tunas Prima, sebuah kawasan industri hijau berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Lokasi itu telah menerapkan infrastruktur berbasis energi terbarukan seperti solar panel dan fasilitas pengolahan air mandiri. 

    Kawasan ini sebelumnya juga telah menarik investasi dari produsen global seperti Apple Iphone dan AirTags.

    Worldvuer iByond Limited merupakan pengembang Vovea iByond Operating System. Ini adalah sebuah sistem yang menggabungkan berbagai jenis teknologi komputasi canggih – termasuk komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan big data analytics – untuk menghasilkan kecepatan dan kapasitas pemrosesan yang jauh melampaui pusat data konvensional. 

    Seiring masuknya investasi tersebut, Indonesia akan menjadi basis pertama teknologi ini di Asia, setelah sebelumnya dikembangkan di Silicon Valley dan Timur Tengah.

    Selain membangun pusat data, Worldvuer iByond Limited tengah menjajaki potensi kerja sama di sektor energi melalui pendekatan serupa dengan kolaborasi mereka bersama Aramco di Arab Saudi, serta eksplorasi teknologi telekomunikasi dengan Telkom Group dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Todua mengatakan, pemerintah menyediakan berbagai macam insentif fiskal seperti tax holiday, super tax deduction untuk riset dan pengembangan SDM, serta pembebasan bea masuk untuk peralatan untuk mendukung investasi tersebut.

    “Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung investasi berkualitas seperti proyek ini,” ujarnya.

    Adapun sebagai tindak lanjut, Worldvuer iByond Limited akan menyampaikan proposal resmi insentif dan dokumen pendukung kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perusahaan juga membuka pintu kolaborasi lebih luas dengan sektor pendidikan dan pertambangan, khususnya dalam pengembangan rantai pasok microchip berbasis emas.

  • Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Pemilik Gojek Indonesia

    Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Pemilik Gojek Indonesia

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung mencecar pemilik PT Go-Jek Indonesia berinisial MSJ terkait perkara korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa MSJ atau Melissa Siska Juminto tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp9,9 triliun.

    Harli menjelaskan bahwa tim penyidik ingin mendalami peran MSJ yang sempat menjadi pemilik PT GoJek Indonesia terkait perkara korupsi tersebut.

    “Tim penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada MSJ selaku Pemilik PT Go-Jek Indonesia,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Tidak hanya Melissa Siska Juminto, Harli mengatakan bahwa tim penyidik Kejagung juga telah memeriksa Andre Sulistyo selaku Direktur PT Aplikasi Karya Anak Bangsa selama lebih dari 12 jam pada hari Senin 14 Juli 2025 kemarin.

    “Kemudian saksi lain yang diperiksa adalah FHK selaku Senior Division Manager PT Datascript,” katanya.

    Harli mengatakan bahwa ketiga saksi itu sudah hadir dan kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik Kejagung kemarin. Dia menjelaskan ketiganya diperiksa untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan.

    “Pemeriksaan tiga saksi itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya.