Category: Bisnis.com

  • Inflasi AS Juni 2025 Naik Jadi 2,7% Gegara Tarif Trump

    Inflasi AS Juni 2025 Naik Jadi 2,7% Gegara Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat naik pada Juni 2025 yang dipicu oleh melonjaknya harga beberapa barang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump telah berdampak pada laju inflasi.

    Mengutip Reuters, Selasa (15/7/2025), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan peningkatan, tetapi inflasi inti tetap moderat jika dibandingkan bulan lalu.

    Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS mencatat IHK naik 0,3% pada Juni 2025 setelah naik tipis 0,1% di bulan Mei. Secara tahunan IHK naik menjadi 2,7% dari 2,4% pada Mei.

    Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak Januari, dan juga mencerminkan biaya sewa yang lebih tinggi. Harga bensin naik 1,0% setelah sempat mengalami penurunan.

    Kemudian, harga makanan naik 0,3%, menyamai kenaikan di bulan Mei. Harga di toko swalayan juga naik 0,3%, didorong oleh kenaikan 1,4% pada biaya minuman non-alkohol dan lonjakan 2,2% pada harga kopi.

    Harga buah dan sayur naik 0,9%, sedangkan harga daging sapi melonjak 2,0%. Namun, harga telur 7,4% lebih murah karena wabah flu burung mereda. Biaya makanan yang dikonsumsi di luar rumah naik 0,4%.

    Adapun, layanan seperti tiket pesawat serta kamar hotel dan motel juga lebih murah pada Juni. Hal ini dipicu karena melemahnya permintaan akibat konsumen yang lebih memilih untuk berhemat membatasi kenaikan harga untuk layanan-layanan tersebut.

    “Meskipun rilis IHK hari ini menunjukkan beberapa tanda awal dampak tarif, secara keseluruhan inflasi inti tetap rendah,” kata Kay Haigh, kepala global solusi pendapatan tetap dan likuiditas di Goldman Sachs Asset Management.

    Namun, dia mengatakan tekanan harga diperkirakan akan menguat selama musim panas dan laporan IHK bulan Juli dan Agustus akan menjadi kendala penting yang harus diatasi.

    “Untuk saat ini, The Fed masih dalam mode tunggu dan lihat,” ujarnya.

    The Fed melacak berbagai ukuran inflasi untuk mencapai target 2%. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25%-4,50% pada pertemuan kebijakan akhir bulan ini.

    Risalah rapat bank sentral pada 17-18 Juni, yang diterbitkan minggu lalu, menunjukkan hanya “beberapa” pejabat yang mengatakan mereka merasa suku bunga dapat turun segera setelah rapat 29-30 Juli.

    Untuk diketahui, pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif yang lebih tinggi akan berlaku mulai 1 Agustus untuk impor dari berbagai negara, termasuk Meksiko, Jepang, Kanada, dan Brasil, serta Uni Eropa, yang akan meningkatkan tarif efektif.

    Para ekonom memperkirakan harga barang yang lebih tinggi akan bertahan sepanjang musim panas. Tanpa memperhitungkan komponen makanan dan energi yang fluktuatif.

    Goldman Sachs memperkirakan inflasi inti IHK bulanan akan meningkat antara 0,3%-0,4% selama beberapa bulan ke depan, yang mencerminkan kenaikan terkait tarif pada harga barang elektronik konsumen, otomotif, dan pakaian jadi. Bank investasi tersebut memperkirakan dampak jangka pendek terhadap inflasi layanan inti akan terbatas.

  • Buka Blokir Efisiensi, Kemenkeu Harap Ekonomi Kuartal II/2025 Tumbuh Lebih dari 4,7%

    Buka Blokir Efisiensi, Kemenkeu Harap Ekonomi Kuartal II/2025 Tumbuh Lebih dari 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengestimasikan ekonomi kuartal II/2025 dapat tumbuh lebih dari 4,7%. Keyakinan ini setelah bendahara negara membuka tanda bintang tanda pembukaan anggaran karena efisiensi diakhiri.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah telah berusaha untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi untuk kuartal II/2025. 

    Hal tersebut dilakukan melalui belanja pemerintah berupa penyaluran stimulus fiskal, mulai dari diskon transportasi, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga tambahan bantuan pangan yang totalnya mencapai Rp24,4 triliun.

    “Dengan stimulus yang kita launching kemarin di kuartal kedua, kami berharap akan dapat lebih baik dari 4,7%,” ujarnya di kompleks parlemen, Selasa (15/7/2025). 

    Febrio menyampaikan dengan perlambatan global yang tengah dihadapi saat ini, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,7% pada 2025. Sementara dengan adanya stimulus dan peningkatan belanja tersebut, ekonomi juga dapat terungkit. 

    Meski demikian, belanja pemerintah yang diharapkan lebih baik ketimbang kuartal I/2025 yang mengalami kontraksi imbas efisiensi tetap sulit untuk mengerek naik produk domestik bruto tumbuh di atas 5%. 

    “[Konsumsi pemerintah] tentu dorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya kita memberikan stimulus kan untuk menjaga momentumnya. Jadi kita dorong untuk bisa lebih mendekati ke 5%,” lanjutnya. 

    Maklum, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87% year on year (YoY) dan konsumsi pemerintah kontraksi 1,38% pada kuartal I/2025. Terlebih ada efek high base pada kuartal I/2024 karena terselenggaranya Pemilu. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan outlook pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5%. Angka tersebut lebih rendah dari asumsi APBN 2025 sebesar 5,2%. Sri Mulyani menjelaskan semua lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2025. 

    Meski demikian, sambungnya, pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5%. 

    “Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5% dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (1/7/2025). 

    Bendahara negara itu menyatakan otoritas akan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan instrumen fiskal yang ada untuk melakukan counter cyclical. Artinya, pemerintah akan melakukan belanja yang lebih besar ketika ekonomi sedang lesu.

  • Prabowo Pulang ke Indonesia, Tutup Kunjungan Kenegaraan selama 2 Pekan

    Prabowo Pulang ke Indonesia, Tutup Kunjungan Kenegaraan selama 2 Pekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menuju Indonesia dari negara terakhir yang dikunjunginya selama dua pekan belakangan, yakni Prancis. 

    Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Prabowo bertolak dari Paris, Prancis ke Tanah Air pada Selasa (15/7/2025), waktu setempat. Kepulangannya ini menandai berakhirnya rangkaian lawatan Prabowo kali ke sejumlah negara sahabat.

    Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Orly menggunakan Pesawat Garuda Indonesia-1. Sebelum menaiki tangga pesawat, Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Oemar serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsma TNI Anang Surdwiyono. 

    Selain itu, Kepala Negara dilepas oleh barisan pasukan jajar kehormatan dari militer Perancis.

    Selama berada di Paris, Presiden ke-8 RI itu menghadiri upacara peringatan Hari Bastille, Senin (14/7/2025), sebagai tamu kehormatan. Dia juga dijamu makan malam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana kenegaraan Perancis Élysée.

    Kunjungan tersebut merupakan balasan terhadap kunjungan Macron Indonesia pada Juni 2025, serta bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis.

    Rangkaian Kegiatan Prabowo di Luar Negeri

    Sebelum bertolak menuju Indonesia, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut kunjungan Prabowo selama dua hari belakangan yakni 13 Juli dan 14 Juli adalah ke Brussel, Belgia dan Paris, Prancis. 

    Di Brussel, Prabowo bertemu Presiden Komisi Eropa, kemudian bertemu Presiden Dewan Eropa, serta Raja Belgia. Pada kesempatan tersebut, Prabowo turut bersama-sama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA. 

    Teddy menyebut negosiasi yang dilakukan antara kedua negara baru tercapai setelah proses panjang sejak 2016 silam. Dengan pakta perdagangan bebas itu, kini tarif impor kedua negara sebesar 0%.

    “Intinya kesepakatan itu adalah adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi nol, dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0,” terangnya di Bandar Udara Orly. 

    Setelah kunjungan di Brussel, Prabowo melanjutkan penerbangannya ke Paris, Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Macron dalam rangka Hari Bastille. 

    Teddy menyebut bukan setiap tahun ada tamu negara lain yang diundang untuk menghadiri parade tersebut. 

    “Dalam 10 tahun terakhir ada dua kepala besar yang diundang. Tahun 2017 ada Presiden Trump, kemudian Tahun 2023 ada Perdana Menteri Modi dari India,” tuturnya. 

    Selain itu, sebelum memulai perjalanan ke Brussel, Prabowo sempat menggelar pertemuan dengan Crown Prince Mohammed Bin Salman (MBS) sekaligus beribadah umrah. 

    Perjalanan lalu dilanjutkan ke Amerika Selatan, yakni Brasil. Prabowo menghadiri secara perdana KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil serta pertemuan secara bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. 

  • Pengumuman BI Rate Juli 2025, Pelaku Usaha Minta Bank Indonesia Dorong Sektor Riil

    Pengumuman BI Rate Juli 2025, Pelaku Usaha Minta Bank Indonesia Dorong Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan merilis besaran suku bunga acuan BI Rate pada esok Rabu, 16 Juni 2025. Atas rencana ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan otoritas moneter itu untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan pada bulan ini. Langkah pemangkasan ini diyakini membantu ekonomi riil bangkit seiring dengan indikasi pelemahan ekonomi baik secara global maupun domestik.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyatakan stabilitas suku bunga acuan di level 5,50% saat ini telah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha. Hanya saja, dia menilai ruang pelonggaran kebijakan moneter tetap perlu dibuka apabila kondisi makroekonomi memungkinkan.

    “Kami berharap BI dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga secara prudent, agar biaya pinjaman bagi dunia usaha lebih kompetitif dan mampu mendorong momentum pertumbuhan, terutama di sektor padat karya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Shinta pun menjelaskan bahwa tekanan terhadap dunia usaha saat ini semakin nyata. Indeks Manufaktur Indonesia (PMI) yang dirilis S&P Global tercatat turun menjadi 46,9 pada Juni 2025, yang menandakan kontraksi telah berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.

    Sebagai konteks, indeks manufaktur menggunakan nilai 50 sebagai angka netral. Nilai di atas 50 menunjukkan tingkat keyakinan para manajer pengadaan di pabrik untuk ekspansi. Sedangkan sebaliknya, nilai di bawah 50 mencerminkan pesimisme dan penurunan kinerja.

    “Kontraksi ini mencerminkan tekanan pada sektor industri padat karya akibat pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi,” jelasnya.

    Meski demikian, Apindo juga memahami pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal di tengah dinamika eksternal yang masih bergejolak. Dalam konteks itu, Apindo juga masih bisa menerima apabila BI memutuskan untuk menahan suku bunga di level saat ini, asalkan didukung stimulus dari sisi fiskal dan sektoral.

    “Jika pelonggaran belum memungkinkan, maka stimulus fiskal dan kebijakan sektoral perlu dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung iklim usaha,” kata Shinta.

    Sebagai informasi, BI terakhir kali menaikkan suku bunga pada April 2024 ke level 5,50% untuk meredam tekanan eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sejak saat itu, BI menahan suku bunga di level tersebut, meskipun tekanan inflasi relatif terjaga.

    Sementara itu, mayoritas ekonom memproyeksikan BI akan kembali menahan suku bunga acuan pada level 5,50% Juli 2025. Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg menunjukkan dari proyeksi 32 ekonom, muncul nilai tengah atau median yang berada di angka 5,50%. 

    Meski demikian, tidak sedikit pula yang memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga 25 basis poin dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (16/6/2025). Setidaknya 15 dari 32 ekonomi masih optimistis bank sentral akan memangkas BI Rate.

  • Airlangga Pastikan Sawit RI Bisa Diterima Eropa Berkat IEU-CEPA

    Airlangga Pastikan Sawit RI Bisa Diterima Eropa Berkat IEU-CEPA

    Bisnis.com, PARIS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunan Indonesia bisa diterima Eropa seiring dengan segera rampungnya perjanjian dagang Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Airlangga menjelaskan, perjanjian IEU—CEPA akan membuat neraca perdagangan Indonesia ke Uni Eropa akan semakin menguat. Terlebih, dia mengungkap Indonesia bisa mengekspor sawit ke Uni Eropa dengan adanya IEU—CEPA.

    Bahkan, Airlangga mengeklaim Uni Eropa menyukai sawit meski selama ini kawasan tersebut keras terhadap CPO yang selama ini dijegal Uni Eropa lantaran dianggap deforestasi.

    “Harapan mereka [Uni Eropa] dari Indonesia, satu, mereka dapat sawit. Jadi walaupun selama ini mereka keras terhadap sawit, tetapi perundingan terakhir kita dengan EU tuh yang paling panjang mengenai sawit. Mereka suka dengan sawit,” kata Airlangga di Paris, Prancis, Selasa (15/7/2025).

    Adapun, Airlangga menyebut rampungnya perjanjian dagang IEU—CEPA menjadi tonggak baru perdagangan Indonesia di tengah adanya pengenaan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Apalagi, negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah berlangsung selama 10 tahun dan 20 ronde negosiasi. Meski begitu, Airlangga menyebut bahwa sejatinya perjanjian ini ditargetkan rampung tahun lalu.

    “Jadi tahun kemarin, kita sudah lebih agresif dan sebetulnya apa yang membuat kita lebih agresif karena kita melihat negara lain, khususnya Vietnam, di mana ekspor Vietnam jauh lebih tinggi dari Indonesia,” tuturnya.

    Airlangga mengungkap bahwa penjualan produk sepatu asal Vietnam misalnya, lebih tinggi tiga kali lipat dari Indonesia, lantaran negara itu memiliki perjanjian dagang melalui CEPA dengan Eropa. Alhasil, pemerintah Indonesia ingin agar tarif bea masuk ke Uni Eropa menjadi 0%, sama seperti Vietnam.

    “Jadi ini adalah potensi-potensi yang kita bisa dorong karena bea masuk kita ke Uni Eropa antara 10-20%. Kita punya bea masuk juga ke Amerika 10-20%. Sedangkan bea masuk Vietnam ke Eropa 0%. Nah, jadi ini yang kita ingin selesaikan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, lewat perjanjian IEU—CEPA, Indonesia bisa mengekspor sejumlah produk, mulai dari elektronik, ikan tuna, termasuk CPO.

    “Jadi ini yang kita buka dengan adanya CEPA. Kemudian critical mineral yang sangat mereka perlukan itu juga menjadi isu utama. Dengan demikian, kita merelaksasi itu, sehingga tentu two way trade kita akan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun dokumen hukum yang telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung pada September 2025. Setelahnya, dokumen hukum ini akan ditandatangani Presiden.

    “Dengan ditandatangani itu makanya masuk ke Parlemen Eropa dan masuk ke Parlemen Indonesia. Begitu 2 Parlemen ratifikasi, itu berarti mulai jalan,” ungkapnya.

    Namun, dia menjelaskan bahwa dokumen hukum itu harus memuat 24 bahasa dari 27 negara sebelum diserahkan ke Parlemen Eropa.

    “Tetapi sebelum masuk Parlemen Eropa perlu diterjemahkan ke 24 bahasa, karena 27 negara itu bahasanya ada 24. Jadi semuanya harus dalam bahasa masing-masing,” pungkasnya.

  • Hashim Ungkap RI Mau Bangun Pembangkit Nuklir Terapung di Wilayah Timur

    Hashim Ungkap RI Mau Bangun Pembangkit Nuklir Terapung di Wilayah Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung di wilayah timur Indonesia.

    Hashim menuturkan, pemerintah telah merencanakan pengembangan PLTN dengan kapasitas 500 megawatt (MW) pada tahap awal, yang nantinya akan ditingkatkan menjadi 10 gigawatt (GW).

    Adapun, rencana pembangunan PLTN 500 MW telah tercantum dalam Rencana Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2035. Pasokan listrik dari pembangkit nuklir ditargetkan masuk ke dalam jaringan PLN pada 2032-2033.

    Pengembangan PLTN terlebih dulu akan difokuskan di wilayah Indonesia bagian barat yang membutuhkan pasokan listrik lebih besar. Berdasarkan RUPTL PLN 2025-2035, lokasi pembangunan PLTN direncanakan berada di Sumatra dengan kapasitas 250 MW dan Kalimantan sebesar 250 MW.

    Namun, ke depan pembangkit nuklir juga berpotensi dikembangkan di wilayah Indonesia bagian timur. Pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) tersebut kemungkinan akan dikembangkan secara terapung dengan teknologi small modular reactors (SMR).

    SMR adalah reaktor nuklir canggih yang memiliki kapasitas daya hingga 300 MWe per unit, yang setara dengan sekitar sepertiga kapasitas pembangkitan reaktor nuklir konvensional.

    “Nanti di Indonesia bagian timur juga diperlukan. Nanti lebih banyak yang namanya small modular reactors dan kemungkinan besar nanti akan terapung. Tenaga nuklir terapung, di atas kapal atau kapal tongkang, untuk Indonesia bagian timur,” ujar Hashim di Paris, Prancis, Selasa (15/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

  • Kejagung Tetapkan Eks Stafsus Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Chromebook!

    Kejagung Tetapkan Eks Stafsus Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Chromebook!

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan mantan Staf Khusus Nadiem Makarim dan 3 orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan keempat tersangka itu berinisial MUL (Mulatsyah) selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek.

    Kemudian, tersangka lainnya adalah eks staf khusus Nadiem Makarim berinisial JS atau Jurist Tan, lalu IA atau Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek dan tersangka terakhir berinisial SW atau Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti.

    “Total ada 4 orang tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook,” tuturnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

    Qohar mengemukakan dari keempat orang tersangka itu, hanya ada dua tersangka yang ditahan yaitu Sri Wahyuningsih dan Mulatsyah di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

    “Dua orang ini ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini,” katanya.

    Sementara untuk tersangka Ibrahim Arief dijadikan tahanan kota karena menderita sakit jantung kronis sesuai keterangan dari dokter ahli. Kemudian tersangka Jurist Tan ditetapkan sebagai DPO.

    “JS ini ditetapkan DPO karena sudah tiga kali dipanggil untuk menjadi saksi secara patut, tidak pernah hadir,” ujarnya.

    Pemeriksaan Nadiem Makarim

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat tersebut diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami penyidik Kejagung lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, Kejagung juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook tersebut.

  • Tok! RI-AS Capai Kesepakatan Tarif Dagang Usai Prabowo Telepon Trump

    Tok! RI-AS Capai Kesepakatan Tarif Dagang Usai Prabowo Telepon Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait dengan tarif dagang. Kesepakatan tersebut diperoleh melalui proses negosiasi yang cukup panjang antara kedua negara. 

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump terkait dengan kebijakan tarif impor hingga akhirnya tercapai kesepakatan.

    Kesepakatan antara RI-AS tercapai lewat sambungan telepon di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo pada Selasa (15/7/2025). Adapun, Prabowo telah menjnggalkan Paris, Prancis pada Selasa pagi pukul 09.00 waktu Paris.

    Diberitakan sebelumnya, Trump melalui akun Truth Social pada Selasa (15/7/2025) mengumumkan kesepakatan baru dengan Indonesia terkait dengan rencana penerapan tarif impor.

    Meskipun demikian, belum ada informasi detail dari Trump terkait dengan kesepakatan apa saja yang dimaksud.

    “Kesepakatan yang luar biasa, untuk semuanya, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya telah berdialog langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Detailnya akan dilanjutkan!!!” tulis Trump melalui akun media sosialnya seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/7/2025).

    Pengumuman ini muncul setelah presiden AS pekan lalu mengancam akan mengenakan tarif 32% terhadap barang-barang Indonesia mulai 1 Agustus. Indonesia kemudian mengirimkan tim negosiasi untuk bertemu dengan pejabat Kabinet Trump guna mengamankan kesepakatan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan adanya beberapa kesepakatan bisnis dari hasil pertemuan dengan para pejabat AS, termasuk Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan menjadi kerangka kerja perdagangan keempat yang diumumkan Trump dengan pemerintah asing, setelah Vietnam dan Inggris.

    Sebelumnya, AS dan China juga telah sepakat meredam sentimen perang tarif yang mencakup rencana dimulainya kembali perdagangan mineral dan teknologi penting antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

  • IEU-CEPA Hampir Rampung, Kadin Gaspol Tangkap Peluang Pasar Eropa

    IEU-CEPA Hampir Rampung, Kadin Gaspol Tangkap Peluang Pasar Eropa

    Bisnis.com, PARIS — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha untuk segera memperluas pasar ekspor ke Uni Eropa. Hal ini seiring dengan ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) yang ditargetkan rampung September 2025. 

    Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie saat berkunjung ke perhelatan Bastille Day di Paris, Prancis pada Senin (14/7/2025). Kunjungan ini juga menjadi ajang pertemuan dengan pelaku usaha di Prancis, Movement des Entreprises de France International (MEDEF). 

    Anindya menerangkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat dan resmi menandatangani secara prinsip perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang berbentuk IEU-CEPA dan akan disahkan pada September mendatang untuk kerja sama satu tahun. 

    “Yang menarik EU ini yang mau ditandatangan bulan September, ratifikasi setahun, bisnis tidak perlu menunggu. Bisnis bisa mulai dari sekarang, setahun itu kan cepat,” kata Anindya di Prancis, Selasa (15/7/2025). 

    Anindya menuturkan bahwa nilai perdagangan dengan EU mencapai US$30 miliar. Menurut dia, angka tersebut hampir setara dengan Amerika Serikat yang mencapai US$40 miliar. 

    Dengan kondisi pengenaan tarif Trump saat ini, pasar Eropa disebut dapat menjadi pasar tambahan atau alternatif. Adapun, beberapa produk yang potensial dieskpor dari Indonesia ke Eropa yaitu tekstil, alas kaki, palm oil, karet, hingga elektronik. 

    “Jadi ini pangsa sangat menarik buat Indonesia, terutama untuk menciptakan pasar baru yang ujungnya investasi dan lapangan kerja,” jelasnya. 

    Dalam kunjungannya ke Prancis, Anin bersama pengusaha Indonesia juga bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar Prancis yang aktif di Indonesia, mulai dari Total Energy yang kini fokus di sektor gas, Eramet di bidang pertambangan, Danone dengan Aqua, hingga L’Oréal. 

    Di sisi lain, Kadin juga mengajak sejumlah pengusaha dari berbagai provinsi di Indonesia untuk dapat menangkap peluang yang ada di Eropa. Menurut dia, kesempatan ini tak hanya dapat dinikmati perusahaan besar di Jakarta. 

    “Di sini ada teman-teman dari Kadin Sultra, NTB, Jawa Tengah, dari Aceh. Mereka kemarin berjualan langsung. Mengatakan jangan lupa bahwa pertama, apa yang Anda sudah punya di Indonesia, di plosok-plosok, harus ditingkatkan,” tuturnya. 

    Bagi perusahaan atau investor yang berminat masuk ke Indonesia, Anin menerangkan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah membuka skema kerja sama untuk model 80:20, yaitu 80% di luar negeri dan 20% di dalam negeri. 

    Di sisi lain, Anin menuturkan bahwa nilai impor dari Uni Eropa mencapai US$7 triliun atau dua kali lipat lebih besar dari Amerika Serikat. Untuk itu, pihaknya mendorong menjadikan negara mitra sebagai model kerja sama kawasan. 

    “Saya tidak mengatakan Amerika tidak penting, sangat penting, tapi Amerika hanya 13% dari trade dunia 87%-nya tempat lain,” jelasnya. 

  • Investor Meta Gugat Mark Zuckerberg Rp130 Triliun Akibat Pelanggaran Privasi

    Investor Meta Gugat Mark Zuckerberg Rp130 Triliun Akibat Pelanggaran Privasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pemegang saham Meta Platforms menggugat Mark Zuckerberg dan sejumlah pemimpin perusahaan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun. 

    Penggugat mengatakan bahwa Mark dan tim terus-menerus melanggar perjanjian tahun 2012 antara Facebook dan Komisi Perdagangan Federal untuk melindungi data pengguna.

    Zuckerberg diperkirakan akan hadir dalam persidangan tidak biasa senilai US$8 miliar atau sekitar Rp130 triliun (Kurs: Rp 16.000), terkait pelanggaran privasi yang dimulai pekan ini.

    Kasus pelanggaran terjadi pada tahun 2018, setelah terungkap bahwa jutaan data pengguna Facebook diakses oleh sebuah firma konsultan politik, Cambridge Analytica, yang saat itu bekerja untuk kampanye Donald Trump untuk presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016.

    Dilansir Arise News, sidang ini akan dilaksanakan tanpa juri di Wilmington, Amerika Serikat, dimulai pada Rabu (16/07/25) dan dijadwalkan akan berlangsung selama delapan hari. 

    Sebagian besar fokus persidangan adalah pada peristiwa yang telah terjadi satu dekade lalu dan rapat dewan direksi untuk menentukan bagaimana para pemimpin Facebook menerapkan perjanjian tahun 2012.

    Meskipun dakwaan mengarah pada kebijakan-kebijakan lama, tetapi hal ini terjadi di tengah kekhawatiran privasi yang terus menghantui Meta, yang sedang diselidiki model AI-nya. 

    “Ada argumen bahwa kita tidak bisa menghindari Facebook dan Instagram dalam hidup kita, tetapi, bisakah kita mempercayai Mark Zuckerberg?” kata kepala Digital Content Next, Jason Kint terkait kekhawatiran privasi di Meta, dikutip Reuters.

    Kepala grup dagang untuk penyedia konten itu juga mengatakan bahwa kasus in akan mengungkap detail tentang apa yang diketahui dewan serta terkait data pengguna, yang kini berjumlah lebih dari 3 miliar setiap hari di seluruh platform Meta.

    Dua tahun yang lalu, para terdakwa berusaha membatalkan kasus tersebut sebelum persidangan, yang pada akhirnya ditolak hakim, karena kasus ini dirasa merupakan pelanggaran hukum yang sangat besar.

    Kini, para penggugat, investor individu, dan dana pensiun serikat pekerja harus membuktikan apa yang sering digambarkan sebagai klaim tersulit dalam hukum perusahaan. Klaim yang dimaksudkan menunjukkan bahwa para direktur benar-benar gagal dalam tugas pengawasan mereka.

    Zuckerberg dan petinggi perusahaan lainnya diduga sengaja menyebabkan Meta melanggar hukum. Meskipun hukum Delaware melindungi direktur dan pejabat dari keputusan bisnis yang buruk, hukum tersebut tidak melindungi mereka dari keputusan ilegal, meski menguntungkan.

    Para penggugat dalam dokumen pra peradilan mengatakan bahwa mereka dapat membuktikan Facebook melanjutkan praktik yang menipu atas arahan Zuckerberg. Praktik yang dimaksud adalah pembentukan tim untuk mengawasi privasi dan menyewa firma kepatuhan eksternal, serta klaim bahwa Facebook adalah korban “penipuan yang dipelajari” oleh Cambridge Analytica.

    Selain itu, penggugat juga menuduh bahwa Zuckerberg berniat menjual sahamnya demi keuntungan US$1 miliar atau Rp16,3 juta (Kurs Rp16.000) setelah dia menyadari skandal Cambridge Analytica akan terungkap, dan akan membuat nilai perusahaan anjlok. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)