Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • E-Commerce Minta Waktu Tambahan 1 Tahun untuk Pungut Pajak Seller

    E-Commerce Minta Waktu Tambahan 1 Tahun untuk Pungut Pajak Seller

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan pihaknya baru saja menerima salinan resmi PMK 37/2025 pada 14 Juli 2025 dan masih mempelajari isi detailnya secara menyeluruh.

    “Namun demikian, secara prinsip kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan pajak, termasuk di sektor e-commerce,” kata Budi dalam keterangan resmi pada Selasa (15/7/2025). 

    Budi mengatakan PMK tersebut tidak menambah beban pajak baru bagi penjual, melainkan mengalihkan mekanisme pemungutannya ke platform digital. Namun demikian, implementasi di lapangan tetap membawa sejumlah tantangan administratif dan teknis.

    Menurutnya, marketplace memang tidak diwajibkan memverifikasi surat pernyataan omzet dari penjual, tetapi harus menyediakan sistem yang memungkinkan seller mengunggah dokumen tersebut dan menyampaikannya kepada sistem DJP. 

    “Surat tersebut wajib dicetak, ditandatangani, dan bermaterai. Ini memerlukan kesiapan sistem, edukasi, dan komunikasi yang baik kepada para penjual,” lanjut Budi.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan idEA menilai perlu adanya masa transisi yang cukup dan sosialisasi yang menyeluruh, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan berbasis digital. 

    Dia menyebut konsensus marketplace mengindikasikan perlu waktu setidaknya satu tahun untuk persiapan ditunjuk sebagai pemungut pajak.

    Di sisi lain, meskipun pajak dibebankan kepada seller, dalam praktiknya ada potensi beban tersebut diteruskan ke konsumen, tergantung strategi masing-masing penjual. idEA mencatat kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti India, Meksiko, Filipina, dan Turki. 

    Namun, kondisi ekosistem digital di Indonesia berbeda dan

    menuntut pendekatan implementasi yang sesuai dengan konteks lokal. Budi mengatakan pihaknya pun menunggu arahan lebih lanjut, termasuk komunikasi teknis yang komprehensif dari DJP agar pelaku industri dan UMKM dapat menyesuaikan diri dengan baik. 

    “Kami terbuka untuk berdialog dan mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara adil dan proporsional, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional,” tutup Budi.

    Sebelumnya,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan aturan pemungutan pajak e-commerce kepada seller atau pedagang di lokapasar daring alias seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya pada 14 Juli 2025. 

    Dalam Pasal 8 ayat (1) aturan tersebut, pedagang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diterima dalam setahun. 

    Pajak tersebut di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Nantinya, pemunguatan PPh Pasal 22 dari pedagang itu akan dilakukan oleh lokapasar daring yang termasuk PMSE. 

    Dalam Pasal 6, disampaikan pedagang yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun wajib melaporkan buktinya ke lokapasar tempatnya berjualan yang termasuk PMSE. 

    Selain itu, pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juga per tahun juga melaporkan buktinya. Hanya saja pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, disampaikan bahwa pedagang dengan omzet setara atau di bawah Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22. Artinya, hanya pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun yang dikenai pajak 0,5%.

    Selain itu, ada beberapa pedagang yang dikecualikan yaitu terkait penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi yang merupakan mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. 

    Kemudian penjualan barang dan/atau jasa yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; penjualan pulsa dan kartu perdana; penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan. Terakhir, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan juga dikecualikan.

  • Komdigi Update Kasus Pengumpulan Data Iris Mata Ilegal oleh Tools For Humanity

    Komdigi Update Kasus Pengumpulan Data Iris Mata Ilegal oleh Tools For Humanity

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan terbaru kasus pengumpulan data biometrik iris mata secara ilegal yang dilakukan oleh Tools For Humanity (TFH) melalui aplikasi World App di Indonesia. 

    Pemerintah menegaskan aktivitas tersebut terbukti telah dilakukan secara ilegal sejak 2021, jauh sebelum TFH mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Pol Alexander Sabar, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi terhadap TFH, serta mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bila ingin melanjutkan operasinya di Indonesia.

    “Pertama melakukan penilaian ulang kepatuhan Pelindungan Data Pribadi dan memperbaharui kebijakan privasi [privacy notice] secara komprehensif dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Alexander kepada Bisnis dalam jawaban tertulis pada Selasa (15/7/2025). 

    Selain itu, TFH juga diminta memberikan jaminan dan bukti atas keamanan data pribadi yang dikelola, memastikan tidak ada data anak yang diproses, dan memperbaiki prosedur maupun teknologi pengelolaan datanya.

    Komdigi juga mendorong agar sebagian atau seluruh data iris pengguna Indonesia disimpan di wilayah Indonesia.

    Tidak hanya sampai disitu, TFH juga harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi jumlah pasti pengguna Indonesia dan melaporkannya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. 

    Alexander mengatakan perusahaan pun diharuskan mengutamakan keterlibatan sebanyak mungkin sumber daya manusia inti yang berasal dari Indonesia dalam proses pengembangan bisnis TFH/World di Indonesia.

    Selain itu, lanjut Alexander, perusahaan diminta menghentikan praktik pemberian koin sebagai imbalan pengguna yang memberikan data irish mereka melalui Orb.

    “Senantiasa mengedepankan prinsip secure and ethics by design dalam menjalankan proses bisnis TFH/World di Indonesia,” kata Alexander. 

    Alexander mengatakan TFH berkomitmen memenuhi kewajiban dan mengikuti rekomendasi yang dimintakan oleh Komdigi.

    Dia menyebut diskusi dan konsultasi TFH dengan Komdigi dalam rangka pemenuhan rekomendasi tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali, terakhir pada 7 Juli 2025,

    “Beberapa item rekomendasi, khususnya terkait aspek PDP, telah dilakukan oleh TFH dan akan mengirimkan hasilnya secara tertulis ke Komdigi,” katanya.

    Sebagai informasi, TFH pertama kali mengumpulkan data biometrik iris masyarakat Indonesia pada tahun 2021 melalui mitra lokalnya, PT. Sandina Abadi Nusantara (SAN). 

    Namun, Komdigi menilai pendaftaran PSE seharusnya dilakukan oleh TFH sendiri, bukan oleh mitra lokal. 

    TFH baru secara resmi mendaftarkan diri sebagai PSE pada 17 Februari 2025, sehingga aktivitas yang dilakukan sebelum itu dinyatakan ilegal.

    Atas pelanggaran tersebut, Komdigi melakukan suspend atas Tanda Daftar PSE milik Tools for Humanity (TFH) pada 7 Mei 2025. 

    Komdigi juga telah mengirimkan surat hasil pemeriksaan kepada TFH pada 5 Juni 2025 dan mencatat bahwa TFH telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi rekomendasi yang diberikan. 

    Tercatat sudah ada tiga kali diskusi dan konsultasi antara kedua pihak, dengan yang terakhir dilakukan pada 7 Juli 2025. TFH pun menyatakan tengah menyelesaikan beberapa aspek, khususnya terkait pelindungan data pribadi, dan akan menyampaikan hasil pemenuhan kewajiban tersebut secara tertulis kepada Komdigi.

    Namun demikian, Komdigi tetap memutuskan untuk memberlakukan penghentian sementara (suspend) atas Tanda Daftar PSE milik TFH dan mitranya SAN. TFH juga diwajibkan menghentikan sementara kegiatan pengumpulan atau pemindaian iris masyarakat Indonesia;

    Kemudian, menghentikan pemrosesan data iris termasuk data iris yang sudah di-hash yang telah dikumpulkan sebelumnya. TSH juga diminta untuk menghapus seluruh iris code yang tersimpan pada perangkat pengguna dan semua data terenkripsi yang berasal dari iris code warga negara Indonesia.

  • Kejagung Telusuri Keuntungan Nadiem di Balik Investasi Google ke Gojek

    Kejagung Telusuri Keuntungan Nadiem di Balik Investasi Google ke Gojek

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung kini tengah mendalami keuntungan apa saja yang telah didapatkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan adanya investasi Google ke GoJek.

    Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengakui pihaknya belum menetapkan Nadiem Makarim jadi tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook, sehingga Nadiem Makarim bisa pulang ke rumahnya malam ini.

    Namun, Qohar menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mencari alat bukti, terutama terkait investasi yang dilakukan Google ke GoJek.

    “Kami dalami keuntungan yang didapatkan NAM (Nadiem) termasuk adanya investasi Google ke GoJek. Nanti kalau alat buktinya cukup, tentu akan kita sampaikan,” tutur Qohar di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

    Bahkan, Qohar menegaskan pihaknya juga membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa kembali Nadiem Makarim terkait investasi Google ke GoJek serta saksi lain yang mengetahui investasi tersebut.

    “Jadi siapa pun saksi yang sudah dipanggil, apabila tim penyidik masih membutuhkan pendalaman akan dipanggil lagi ya, tanpa terkecuali NAM (Nadiem Makarim),” kata Qohar.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025), kemudian pemeriksaan keduanya dilakukan hari ini Selasa 15 Juli 2025. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB, sementara pemeriksaan kedua berlangsung selama 9 jam. 

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat tersebut diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami penyidik Kejagung lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, Kejagung juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara korupsi pengadaan Chromebook tersebut.

  • Telkomsel Buka Suara soal Polemik Kuota Hangus Rugikan Negara Rp63 Triliun

    Telkomsel Buka Suara soal Polemik Kuota Hangus Rugikan Negara Rp63 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menanggapi polemik dugaan kerugian negara senilai Rp63 triliun akibat praktik kuota internet hangus yang diangkat Indonesian Audit Watch (IAW). 

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, mengatakan penawaran produk Telkomsel, termasuk kuota internet, telah merujuk pada ketentuan hukum seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

    “Saya luruskan, masalah kuota hangus ini. Kan satu, semua ini kami sudah sesuai dengan, produk yang kami keluarkan itu sudah sesuai dengan Permennya ya, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 dan yang kedua undang-undang konsumen tahun 1999,” kata Saki ditemui usai acara peluncuran SIMPATI TikTok di Jakarta pada Selasa (15/7/2025) 

    Menurut Saki, sistem kuota yang diterapkan pada saat ini jauh lebih menguntungkan bagi pelanggan dibandingkan model lama “pay as you use” (PAYU) yang dikenakan per kilobyte. Dia menambahkan model bisnis tersebut juga berlaku secara global dan memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan, termasuk paket harian, mingguan, hingga kuota khusus seperti untuk akses TikTok.

    Terkait dengan literasi digital, Saki menyebut Telkomsel dan seluruh operator telah berupaya menyampaikan informasi produk secara transparan.

    “Saya rasa pelanggan, saya rasa dari dulu sampai sekarang semua operator di Indonesia, dan juga seluruh dunia, tidak ada isunya terkait ini ya. Jadi sebenarnya pelanggan sudah teredukasi dengan baik,” katanya.

    Saki juga menekankan praktik rollover kuota tersedia melalui paket tertentu, tergantung pada pilihan pelanggan.

    “Jadi saya rasa pelanggan sudah pintar memilih dengan paket-paket data tersebut, dan ini malah menguntungkan buat pelanggan lah saya rasa, sangat menguntungkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan kerugian negara dari praktik kuota internet hangus serta indikasi korupsi di anak usaha PT Telkom Indonesia. 

    Dalam surat terbuka bertanggal 29 Mei 2025, IAW mengajukan empat tuntutan, termasuk permintaan agar Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit model bisnis tersebut serta mendorong regulasi khusus mengenai pertanggungjawaban operator.

    Merespons hal ini, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan seluruh anggotanya, termasuk Telkomsel, berkomitmen pada tata kelola yang baik dan patuh terhadap regulasi.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan bahwa penetapan harga, kuota, dan masa aktif sudah sesuai dengan Pasal 74 Ayat 2 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan.

    “Ini juga sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran sah maupun uang elektronik, sehingga juga sudah dikenakan PPN sebagaimana barang konsumsi lainnya,” kata Marwan.

    Dia menambahkan pemberlakuan masa aktif merupakan praktik wajar di industri telekomunikasi global dan tidak bisa disamakan dengan layanan utilitas seperti listrik atau kartu tol.

    “Kuota internet bergantung pada lisensi spektrum yang diberikan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, bukan volume pemakaian,” imbuhnya.

    Operator seperti Kogan Mobile (Australia) dan CelcomDigi (Malaysia) pun menerapkan kebijakan serupa, yakni kuota hangus jika tak digunakan dalam masa aktif. Marwan memastikan bahwa semua informasi mengenai kuota, harga, dan masa berlaku selalu disampaikan secara terbuka, dan pelanggan diberikan keleluasaan memilih paket sesuai kebutuhan.

    “Kami percaya, kebijakan yang adil bagi pelanggan dan mendukung keberlanjutan industri harus berbasis pada pemahaman menyeluruh atas model bisnis telekomunikasi,” pungkasnya.

  • Resmi! Trump Kenakan RI Tarif Impor 19%, Bukan 32%

    Resmi! Trump Kenakan RI Tarif Impor 19%, Bukan 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengumumkan bakal mengenakan tarif impor sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Besaran tarif tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya 32%.

    Besaran tarif 19% itu disampaikan Trump usai dilakukannya proses negosiasi yang cukup panjang antara pemerintah Indonesia dan AS hingga akhirnya dicapai kesepakatan pada Selasa (15/7/2025).

    Dalam kesepakatannya, Trump menyebut bahwa Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan. Di sisi lain, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 19%

    “Mereka akan membayar 19% dan kami tidak akan membayar apa pun … kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” kata Trump seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/7/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia soal kebijakan tarif impor. Kesepakatan terjadi usai adanya komunikasi melalui sambungan telepon antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.

    Meskipun demikian, belum ada informasi detail dari Trump terkait dengan kesepakatan apa saja yang dimaksud.

    “Kesepakatan yang luar biasa, untuk semuanya, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya telah berdialog langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Detailnya akan dilanjutkan!!!” tulis Trump melalui akun media sosialnya seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/5/2025).

    Pengumuman ini muncul setelah presiden AS pada pekan lalu sempat mengancam akan mengenakan tarif 32% terhadap barang-barang Indonesia mulai 1 Agustus. Indonesia kemudian mengirimkan tim negosiasi untuk bertemu dengan pejabat Kabinet Trump guna mengamankan kesepakatan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan adanya beberapa kesepakatan bisnis dari hasil pertemuan dengan para pejabat AS, termasuk Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia ini menjadi kerangka kerja perdagangan keempat yang diumumkan Trump dengan pemerintah asing, setelah Vietnam dan Inggris.

    AS dan China juga telah sepakat meredam sentimen perang tarif yang mencakup rencana dimulainya kembali perdagangan mineral dan teknologi penting antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

    Pakta-pakta yang diumumkan Trump sejauh ini belum mencapai kesepakatan perdagangan yang utuh, dengan banyak detail yang masih akan dinegosiasikan nanti.

  • Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

    Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

    Bisnis.com, PARIS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indorama Corporation bakal berinvestasi dalam pengembangan blue ammonia di Amerika Serikat (AS).

    Airlangga menuturkan upaya itu sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32%. Dengan investasi itu, diharapkan Trump bisa menurunkan tarif tersebut.

    “Kita ada investasi untuk blue ammonia oleh Indorama,” kata Airlangga di Prancis, Selasa (15/7/2025).

    Dia menuturkan Indorama merupakan perusahaan yang sudah memiliki jam terbang. Airlangga menyebut perusahaan global yang bergerak di berbagai bidang industri, terutama dalam produksi serat, benang, dan produk kimia itu sudah berdiri sejak 1975.

    “Indorama mulai dari Purwakarta 50 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Kendati demikian, Airlangga tidak merinci berapa nilai investasi yang bakal ditanamkan perusahaan tersebut di AS.

    Adapun, blue ammonia merupakan amonia yang diproduksi dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) untuk mengurangi emisi karbondioksida selama proses produksinya.

    Blue ammonia memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan bakar bersih, baik untuk pembangkit listrik maupun transportasi, serta sebagai bahan baku dalam industri.

    Selain investasi blue ammonia oleh Indorama, Airlangga menyebut Danantara pun bakal berinvestasi di bidang refineries atau kilang minyak. Adapun nilai investasi itu mencapai US$8 miliar atau setara Rp129,93 triliun (asumsi kurs Rp16.241 per US$).

    “Ada rencana pembelian Danantara untuk refineries nah itu nilainya US$8 miliar,” tutur Airlangga.

    Dia menyampaikan, secara total Indonesia menyiapkan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun untuk pembelian komoditas dari AS dan investasi.

    Menurutnya, belanja impor dan investasi itu dilakukan guna menekan surplus neraca perdagangan Indonesia dari AS. Dia berharap hal ini bisa merayu trump untuk mengurangi tarif resiprokal kepada RI.

    “Amerika tidak defisit, kemudian pembelian kita terus menerus,” ucap Airlangga.

    Asal tahu saja, pemerintah Indonesia terus melakukan perundingan dengan Amerika Serikat demi menurunkan tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan Trump.

    Airlangga pun telah menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR), Jamieson Greer pekan lalu tak lama setelah Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia.

    Airlangga menyebut, perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

    Dia menuturkan, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan hingga menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025.

    “Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Senin (14/7/2025) lalu.

    Airlangga menuturkan, RI ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah penandatanganan MoU yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang Energi dan Pertanian dengan perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi.

  • Produsen Tekstil Bidik Peningkatan Ekspor ke Eropa 60% Jika IEU-CEPA Berlaku

    Produsen Tekstil Bidik Peningkatan Ekspor ke Eropa 60% Jika IEU-CEPA Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor produk-produk tekstil diprediksi akan meningkat setelah kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) resmi berlaku. Bahkan, pelaku usaha telah bersiap meningkatkan produksi untuk ekspor hingga 60%. 

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkap, potensi besar pasar Eropa, meskipun tidak langsung dapat menggantikan pangsa pasar Amerika Serikat yang berpotensi berkurang imbas tarif Trump. 

    Ketua Umum APSyFI Redma G. Wirawasta mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengekspor tekstil hingga 30% dan seiring waktu untuk penyesuaian certificate of origin (COO) dalam 2 tahun bisa naik di atas 50% setelah IEU-CEPA berlaku.

    “Secara keseluruhan bisa naik 60% [ekspor TPT],” kata Redma kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025). 

    Redma menerangkan bahwa aturan COO sangat penting untuk dipertimbangkan khususnya agar tarif ekspor ke Eropa dikenakan 0%. Syaratnya bahan baku yang digunakan pada produk yang diekspor berasal dari Indonesia atau Uni Eropa itu sendiri. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk hulu tekstil (HS 50-54) ke wilayah Eropa Barat mencapai US$24,6 juta pada 2024 dengan volume 8,17 kg, sementara ke Eropa Utara mencapai US$986,080 dengan volume 365,691 kg.

    Di sisi lain, ekspor produk serupa ke Eropa Selatan mencapai US$24,6 juta dengan volume 8,4 juta kg pada 2024, sedangkan ekspor ke Eropa Timur mencapai US$6,5 juta dengan volume 5 juta kg pada tahun lalu. 

    “Tapi ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespon permasalahan terkait integrasi karena aturan COO dan tren industri hijau terkait concern zero carbon emission sesuai Paris Agreement,” jelasnya. 

    Menurut Redma, jika Indonesia mendapatkan tarif 0% ke Eropa, maka produk tekstil Indonesia dapat bersaing dengan China, India, dan Vietnam. 

    “Selain itu industri mid-stream dan upstream juga akan ditarik karena COO yang berlaku adalah dua step process di mana bahan bakunya harus dibuat di dalam negeri,” tambahnya.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti isu produk hijau yang menjadi perhatian utama dari segi bahan baku/penolong maupun terkait dengan jejak karbon atau carbon footprint dalam pengolahan yang mencakup energi hijau maupun logistik. 

  • Inflasi AS Juni 2025 Naik Jadi 2,7% Gegara Tarif Trump

    Inflasi AS Juni 2025 Naik Jadi 2,7% Gegara Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat naik pada Juni 2025 yang dipicu oleh melonjaknya harga beberapa barang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump telah berdampak pada laju inflasi.

    Mengutip Reuters, Selasa (15/7/2025), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan peningkatan, tetapi inflasi inti tetap moderat jika dibandingkan bulan lalu.

    Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS mencatat IHK naik 0,3% pada Juni 2025 setelah naik tipis 0,1% di bulan Mei. Secara tahunan IHK naik menjadi 2,7% dari 2,4% pada Mei.

    Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak Januari, dan juga mencerminkan biaya sewa yang lebih tinggi. Harga bensin naik 1,0% setelah sempat mengalami penurunan.

    Kemudian, harga makanan naik 0,3%, menyamai kenaikan di bulan Mei. Harga di toko swalayan juga naik 0,3%, didorong oleh kenaikan 1,4% pada biaya minuman non-alkohol dan lonjakan 2,2% pada harga kopi.

    Harga buah dan sayur naik 0,9%, sedangkan harga daging sapi melonjak 2,0%. Namun, harga telur 7,4% lebih murah karena wabah flu burung mereda. Biaya makanan yang dikonsumsi di luar rumah naik 0,4%.

    Adapun, layanan seperti tiket pesawat serta kamar hotel dan motel juga lebih murah pada Juni. Hal ini dipicu karena melemahnya permintaan akibat konsumen yang lebih memilih untuk berhemat membatasi kenaikan harga untuk layanan-layanan tersebut.

    “Meskipun rilis IHK hari ini menunjukkan beberapa tanda awal dampak tarif, secara keseluruhan inflasi inti tetap rendah,” kata Kay Haigh, kepala global solusi pendapatan tetap dan likuiditas di Goldman Sachs Asset Management.

    Namun, dia mengatakan tekanan harga diperkirakan akan menguat selama musim panas dan laporan IHK bulan Juli dan Agustus akan menjadi kendala penting yang harus diatasi.

    “Untuk saat ini, The Fed masih dalam mode tunggu dan lihat,” ujarnya.

    The Fed melacak berbagai ukuran inflasi untuk mencapai target 2%. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25%-4,50% pada pertemuan kebijakan akhir bulan ini.

    Risalah rapat bank sentral pada 17-18 Juni, yang diterbitkan minggu lalu, menunjukkan hanya “beberapa” pejabat yang mengatakan mereka merasa suku bunga dapat turun segera setelah rapat 29-30 Juli.

    Untuk diketahui, pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif yang lebih tinggi akan berlaku mulai 1 Agustus untuk impor dari berbagai negara, termasuk Meksiko, Jepang, Kanada, dan Brasil, serta Uni Eropa, yang akan meningkatkan tarif efektif.

    Para ekonom memperkirakan harga barang yang lebih tinggi akan bertahan sepanjang musim panas. Tanpa memperhitungkan komponen makanan dan energi yang fluktuatif.

    Goldman Sachs memperkirakan inflasi inti IHK bulanan akan meningkat antara 0,3%-0,4% selama beberapa bulan ke depan, yang mencerminkan kenaikan terkait tarif pada harga barang elektronik konsumen, otomotif, dan pakaian jadi. Bank investasi tersebut memperkirakan dampak jangka pendek terhadap inflasi layanan inti akan terbatas.

  • Buka Blokir Efisiensi, Kemenkeu Harap Ekonomi Kuartal II/2025 Tumbuh Lebih dari 4,7%

    Buka Blokir Efisiensi, Kemenkeu Harap Ekonomi Kuartal II/2025 Tumbuh Lebih dari 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengestimasikan ekonomi kuartal II/2025 dapat tumbuh lebih dari 4,7%. Keyakinan ini setelah bendahara negara membuka tanda bintang tanda pembukaan anggaran karena efisiensi diakhiri.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah telah berusaha untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi untuk kuartal II/2025. 

    Hal tersebut dilakukan melalui belanja pemerintah berupa penyaluran stimulus fiskal, mulai dari diskon transportasi, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga tambahan bantuan pangan yang totalnya mencapai Rp24,4 triliun.

    “Dengan stimulus yang kita launching kemarin di kuartal kedua, kami berharap akan dapat lebih baik dari 4,7%,” ujarnya di kompleks parlemen, Selasa (15/7/2025). 

    Febrio menyampaikan dengan perlambatan global yang tengah dihadapi saat ini, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,7% pada 2025. Sementara dengan adanya stimulus dan peningkatan belanja tersebut, ekonomi juga dapat terungkit. 

    Meski demikian, belanja pemerintah yang diharapkan lebih baik ketimbang kuartal I/2025 yang mengalami kontraksi imbas efisiensi tetap sulit untuk mengerek naik produk domestik bruto tumbuh di atas 5%. 

    “[Konsumsi pemerintah] tentu dorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya kita memberikan stimulus kan untuk menjaga momentumnya. Jadi kita dorong untuk bisa lebih mendekati ke 5%,” lanjutnya. 

    Maklum, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87% year on year (YoY) dan konsumsi pemerintah kontraksi 1,38% pada kuartal I/2025. Terlebih ada efek high base pada kuartal I/2024 karena terselenggaranya Pemilu. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan outlook pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5%. Angka tersebut lebih rendah dari asumsi APBN 2025 sebesar 5,2%. Sri Mulyani menjelaskan semua lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2025. 

    Meski demikian, sambungnya, pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5%. 

    “Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5% dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (1/7/2025). 

    Bendahara negara itu menyatakan otoritas akan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan instrumen fiskal yang ada untuk melakukan counter cyclical. Artinya, pemerintah akan melakukan belanja yang lebih besar ketika ekonomi sedang lesu.

  • Prabowo Pulang ke Indonesia, Tutup Kunjungan Kenegaraan selama 2 Pekan

    Prabowo Pulang ke Indonesia, Tutup Kunjungan Kenegaraan selama 2 Pekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menuju Indonesia dari negara terakhir yang dikunjunginya selama dua pekan belakangan, yakni Prancis. 

    Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Prabowo bertolak dari Paris, Prancis ke Tanah Air pada Selasa (15/7/2025), waktu setempat. Kepulangannya ini menandai berakhirnya rangkaian lawatan Prabowo kali ke sejumlah negara sahabat.

    Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Orly menggunakan Pesawat Garuda Indonesia-1. Sebelum menaiki tangga pesawat, Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Oemar serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsma TNI Anang Surdwiyono. 

    Selain itu, Kepala Negara dilepas oleh barisan pasukan jajar kehormatan dari militer Perancis.

    Selama berada di Paris, Presiden ke-8 RI itu menghadiri upacara peringatan Hari Bastille, Senin (14/7/2025), sebagai tamu kehormatan. Dia juga dijamu makan malam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana kenegaraan Perancis Élysée.

    Kunjungan tersebut merupakan balasan terhadap kunjungan Macron Indonesia pada Juni 2025, serta bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis.

    Rangkaian Kegiatan Prabowo di Luar Negeri

    Sebelum bertolak menuju Indonesia, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut kunjungan Prabowo selama dua hari belakangan yakni 13 Juli dan 14 Juli adalah ke Brussel, Belgia dan Paris, Prancis. 

    Di Brussel, Prabowo bertemu Presiden Komisi Eropa, kemudian bertemu Presiden Dewan Eropa, serta Raja Belgia. Pada kesempatan tersebut, Prabowo turut bersama-sama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA. 

    Teddy menyebut negosiasi yang dilakukan antara kedua negara baru tercapai setelah proses panjang sejak 2016 silam. Dengan pakta perdagangan bebas itu, kini tarif impor kedua negara sebesar 0%.

    “Intinya kesepakatan itu adalah adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi nol, dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0,” terangnya di Bandar Udara Orly. 

    Setelah kunjungan di Brussel, Prabowo melanjutkan penerbangannya ke Paris, Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Macron dalam rangka Hari Bastille. 

    Teddy menyebut bukan setiap tahun ada tamu negara lain yang diundang untuk menghadiri parade tersebut. 

    “Dalam 10 tahun terakhir ada dua kepala besar yang diundang. Tahun 2017 ada Presiden Trump, kemudian Tahun 2023 ada Perdana Menteri Modi dari India,” tuturnya. 

    Selain itu, sebelum memulai perjalanan ke Brussel, Prabowo sempat menggelar pertemuan dengan Crown Prince Mohammed Bin Salman (MBS) sekaligus beribadah umrah. 

    Perjalanan lalu dilanjutkan ke Amerika Selatan, yakni Brasil. Prabowo menghadiri secara perdana KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil serta pertemuan secara bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.