Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Peran 4 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Mengatur Pengadaan hingga Kajian Teknis

    Peran 4 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Mengatur Pengadaan hingga Kajian Teknis

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung membeberkan peran 4 tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar membeberkan untuk tersangka eks staf khusus Nadiem Makarim atas nama Jurist Tan, pada Agustus 2019 lalu bersama Fiona Handayani membuat grup Whatsapp bernama Mas Menteri Core Team.

    Qohar menjelaskan bahwa grup tersebut membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem terpilih sebagai menteri.

    Selanjutnya, ketika Nadiem resmi ditunjuk menjadi menteri era Presiden Jokowi, Qohar menjelaskan grup tersebut mulai membahas pengadaan TIK menggunakan Chrome OS antara Jurist Tan dengan Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. 

    “Kemudian, dilakukan penunjukan jabatan konsultan untuk Ibrahim Arief agar membantu pengadaan TIK ini,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Qohar menjelaskan bahwa Jurist Tan juga menindaklanjuti pengadaan TIK tersebut dengan cara mempimpin sejumlah rapat melalui zoom meeting dan meminta agar rencananya itu diberi dukungan.

    “JS selaku Staf Khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui zoom meeting meminta kepada SW selaku Direktur SD, kemudian MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kementerian Kemendikbud Ristek dengan menggunakan Chrome OS,” katanya.

    Setelah mendapatkan dukungan, kemudian Jurist Tan menindaklanjutinya dengan cara menemui Google, di mana sebelumnya Google juga telah bertemu Nadiem Makarim untuk membahas pengadaan TIK tersebut.

    Hasil pertemuan dengan Google itu lalu disampaikan Jurist Tan kepada Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulatsyah, dan Nadiem Makarim dalam sebuah zoom meeting.

    Sedangkan tersangka Ibrahim Arief, kata Qohar berperan membuat rencana untuk penggunaan Chromebook bersama Nadiem Makarim dalam proyek pengadaan TIK. Dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan cara mendemonstrasikan melalui zoom meeting.

    “Tersangka IBAM juga hadir bersama dengan tersangka JT, SW, dan MUL dalam rapat zoom meeting yang dipimpin oleh NAM yang memerintahkan menggunakan ChromeOs dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk hasil kajian pertama sendiri, menurut Qohar, tidak ditandatangani Ibrahim Arief karena tidak menyebutkan rekomendasi penggunaan chromebook. Sedangkan pada kajian kedua baru dijadikan acuan karena menyebutkan rekomendasi atas kajian chromebook.

    Sementara itu, untuk peran tersangka Sri Wahyuningsih yaitu selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar. 

    Menurutnya, Sri Wahyuningsih berperan turut serta bersama Mulatsyah, Jurist Tan, Ibrahim Arief, dan Nadiem membahas pengadaan ChromeOs dari Google yang saat itu pengadaan belum dilaksanakan.

    “Tersangka SW melalui temannya berinisial IT (swasta) menyuruh saudara BH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat SD tahun 2020) agar menindaklanjuti perintah Mendikbudristek NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system ChromeOS dengan metode e-catalog,” tuturnya.

    Sri Wahyuningsih, kata dia, juga mengganti PPK karena tidak mampu melaksanakan perintah Nadiem untuk pengadaan TIK menggunakan Chrome OS. Kemudian, Sri Wahyuningsih menyuruh PPK yang baru memesan chromebook setelah bertemu dengan perwakilan dari PT Bhinneka Mentaridimensi selaku penyedia.

    “Bahwa tersangka SW memerintahkan WH selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi SIPLAH (system Informasi Pengadaan Sekolah) dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” kata Qohar.

    Dia juga menyebutkan bahwa Sri Wahyuni berperan menyusun Juklak pengadaan chromebook. Di mana, untuk jenjang SD sebanyak 15 unit laptop dan connector satu unit per sekolah dengan harga Rp88,25 juta dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek.

    Kemudian, Qohar membeberkan untuk tersangka Mulyatsyah sendiri berperan menindaklanjuti perintah Nadiem Makarim untuk pengadaan chromebook kepada PPK dan penyedia. Dia juga berperan membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK SMP tahun 2020 yang mengarahkan ChromeOs. 

    “Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang dibuat oleh NAM selaku Mendikbudristek,” tuturnya.

  • DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Indonesia bisa meniru sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi ketat terhadap platform digital seperti Meta, YouTube, dan TikTok. Khususnya dalam pengawasan algoritma.

    Hal tersebut seiring dengan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mencontohkan pendekatan beberapa negara yang telah memiliki regulasi tegas.

    “Seperti di Kanada itu melalui Kebijakan Online Streaming Act, mewajibkan semua platform seperti Meta, dan TikTok, dan YouTube juga tunduk pada regulasi nasional. Termasuk transparansi, algoritma, dan kontribusi pada ekosistem media lokal,” kata Amelia Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital seperti Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia juga menyinggung regulasi yang diterapkan oleh Perancis dan Singapura. 

    Perancis melalui Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) mewajibkan platform digital mendaftarkan diri dan membuka sistem rekomendasi untuk diaudit. 

    Sementara Singapura menggunakan UU Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani disinformasi digital.

    Amelia lantas meminta penjelasan langsung dari Meta terkait kesiapan platform tersebut terhadap rencana pengawasan yang tengah dirumuskan dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Termasuk transparansi, algoritma,  penghapusan konten yang melanggar pedoman perilaku penyiaran,  serta kewajiban untuk pendaftaran platform ke lembaga pengawas penyiaran.

    “Bagaimana pandangan Meta Group ini terhadap rencana pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan platform digital penyiaran dalam beberapa hal,” katanya. 

    Dalam RUU Penyiaran yang tengah dibahas, DPR mengusulkan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan wewenang untuk mengakses algoritma rekomendasi konten. Tujuannya untuk mencegah penyebaran konten ekstrem, hoaks, paham radikal, hingga konten yang tidak layak bagi anak.

    Amelia juga menyoroti kecenderungan algoritma yang tidak transparan dan dikhawatirkan mematikan keragaman budaya lokal. Dia pun kembali menegaskan urgensi revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika media saat ini.

    “Undang-undang ini dari tahun 2002 sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Maka itu direvisi. Karena konten itu juga kan definisinya sama dengan siar. Sesuatu yang dipublis, sesuatu yang disiar,” katanya.

    Logo TikTok di Smartphone

    Sebelumnya, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Adrianto menyampaikan keberatan jika platform user-generated content (UGC) seperti TikTok disamakan dengan lembaga penyiaran tradisional dalam hal pengawasan dan regulasi.

    “Kami melihat perbedaannya sangat signifikan dengan lembaga penyiaran tradisional, terutama dari sisi pembuatan isi konten. Platform UGC seperti TikTok memuat konten yang dibuat oleh pengguna individu, lembaga penyiaran tradisional, maupun layanan OTT,” ujar Hilmi.

    Menurutnya, TikTok sudah menerapkan sistem moderasi konten berbasis teknologi dan manusia di bawah kerangka Kominfo dan Komdigi, sehingga pengawasan tak perlu disamakan dengan media siaran.

    “Kami merekomendasikan agar platform UGC tidak diatur di bawah aturan yang sama dengan penyiaran konvensional guna menghindari ketidakpastian hukum. Kami menyarankan agar platform UGC tetap berada di bawah moderasi Komdigi,” tegasnya.

    Hilmi juga menolak pendekatan one-size-fits-all terhadap platform digital dan media konvensional karena perbedaan model bisnis dan tata kelola konten yang mendasar.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, menyatakan revisi UU Penyiaran penting untuk mengisi kekosongan aturan terhadap konten digital.

    “Kalau konten terestrial sudah jelas ada aturan, tapi konten digital belum. Bagaimana pengaturannya? Ini tetap harus kita atur,” kata Nico ditemui usai RDPU, pada Senin (14/7/2025).

    Dia menyebut definisi “siaran” tidak bisa diubah sembarangan. Jika seseorang membantu menyebarluaskan konten, bisa saja tetap dikenai ketentuan penyiaran, meski bukan pembuat konten langsung. Nico pun membuka opsi pemisahan pengaturan antara media digital dan konvensional dalam dua UU terpisah. 

    “Kalau memisahkan ya bisa saja. Artinya kita bisa pisahkan dengan judul yang lain. UU yang lain nanti kita bikin,” katanya.

  • Pemprov Jakarta Revisi Target Pendapatan Tahun ini Naik Rp3,07 Triliun

    Pemprov Jakarta Revisi Target Pendapatan Tahun ini Naik Rp3,07 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta mengajukan revisi pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar menjadi Rp84,8 triliun. 

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan, dalam APBD-P pihaknya mengajukan perubahan menjadi Rp91,86 triliun. Angka tersebut naik 0,57% dibandingkan dengan APBD 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun. 

    “Total Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57% dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun,” ujarnya dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025). 

    Rano kemudian menjelaskan, Pendapatan Daerah pada APBD-P TA 2025 direncanakan sebesar Rp84,80 triliun atau naik sebesar 3,76%, dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2025 sebesar Rp81,73 triliun.

    Sementara itu, Belanja Daerah pada Perubahan ini direncanakan sebesar Rp85,97 triliun atau naik sebesar 4,01%, dibandingkan dengan penetapan sebelumnya yang sebesar Rp82,66 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan pada APBD-P TA 2025  juga direncanakan sebesar Rp7,05 triliun yang berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya m diproyeksikan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,62 triliun.

    Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,88 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3,90 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1,98 triliun.

    “[Usulan APBD-P TA 2025 diharapkan] segera bisa diputuskan, agar kita bisa segera bergerak. Sebetulnya ini kan sudah melalui mekanisme proses yang panjang ya,” jelas Doel usai rapat tersebut. 

    “Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” pungkasnya. 

    Adapun, jika angka APBD-P TA 2025 yang diajukan Pemprov ini disahkan, maka APBD tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 

    Tabel APBD Jakarta yang Disahkan

    2020

    Rp87,95 triliun

    2021

    Rp84,19 triliun

    2022

    Rp82,47 triliun

    2023

    Rp83,78 triliun

    2024

    Rp81,72 triliun

    2025

    Rp91,34 triliun

    2025 (Usulan Perubahan Pemprov)

    Rp91,86 triliun

    Sumber: Laman dan YouTube DPRD Jakarta, Pemberitaan Bisnis 

  • Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

    Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak mengawasi aktivitas di media sosial atau medsos, terutama bagi wajib pajak yang suka pamer barang mewah hingga menerima banyak endorsement.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya melihat medsos sebagai sumber informasi untuk mencari ketidakcocokan gaya hidup dengan profil perpajakan seseorang.

    “Misalnya siapa tahu ada aset yang belum dilaporkan, yang beda sama SPT [surat pemberitahuan tahunan], beda sama LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara]. Itu sudah sejak lama kita lakukan,” ungkap Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden itu mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi potensi pajak di medsos. Menurutnya, AI sangat mudah dilatih untuk mendeteksi penyimpangan.

    Dia mencontohkan dari data yang ada, misalnya laporan SPT yang disampaikan 5—10 tahun terakhir, AI akan melihat pola profilnya perpajakan. Setelahnya, AI mencocokan aktivitas wajib pajak itu di medsosnya.

    “Jadi, ya, generally [umumnya], prinsipnya seperti machine learning [pembelajaran mesin], ya,” jelas Bimo.

    Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pihaknya ingin menangkap semua potensi penerimaan yang ada, salah satunya dari media sosial di tengah akselerasi perkembangan digital.

    “Kita sudah melakukan crawling, data-data, ya. Kalau suka pamer mobilnya di medsos gitu, pasti diamati sama teman-teman pajak,” ungkap Hestu dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Hanya saja, dia mengakui pihaknya belum membuat satu regulasi yang memungkinkan pemungutan pajak secara langsung dari aktivitas pamer harta hingga endorsement di medsos. Pemungutan hanya dilakukan melalui pemeriksaan pajak.

  • Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengungkap progres konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Paket 6 Pelabuhan Patimban saat ini telah mencapai 64,72% hingga periode Juli 2025.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan pengerjaan pada konstruksi area berth dan proses reklamasi sand filling.

    “Salah satu inovasi utama dalam proyek ini adalah penggunaan silt curtain frame dalam pekerjaan dredging (pengerukan). Teknologi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pengerjaan dari segi waktu dan biaya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

    Lebih lanjut Agung BW menjelaskan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu infrastruktur penting yang bakal mendukung sistem transportasi laut dan meningkatkan efisiensi perdagangan nasional maupun internasional.

    Dalam penjelasannya, kehadiran pelabuhan ini bakal memperlancar arus ekspor-impor, memperkuat konektivitas antardaerah, dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah Subang dan sekitarnya.

    “Pelabuhan Patimban adalah simpul penting dalam rantai logistik nasional. Melalui percepatan pembangunan Paket 6 ini, WIKA berkomitmen menghadirkan pelabuhan modern yang efisien dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

    Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi sebelumnya membuka opsi pemindahan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan di Banten dan Pelabuhan Patimban. 

    Hal tersebut merespons kemacetan parah yang terjadi di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 hingga 18 April 2025. Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok sendiri memiliki kapasitas maksimum sebesar 65% baik di pelabuhan maupun jalan. 

    “Kapasitas [Priok] tidak boleh lebih dari 65%. Priok itu kalau saya lihat, kapasitas yang di pelabuhan dengan kapasitas jalan itu sudah sudah tidak memadai,” jelas Dudy kepada media, Kamis (8/5/2025).

    Sebagai informasi, pada 2024 Pelabuhan Patimban telah menangani 200.631 unit kendaraan atau setara 82,3% dari kapasitas terpasang sebesar 218.000 unit. Rata-rata terdapat 7 hingga 8 kapal domestik per bulan yang membongkar 500 hingga 600 unit kendaraan per kapal. 

    Sementara untuk rute internasional, rata-rata terdapat 4 kapal per bulan dengan aktivitas bongkar muat sekitar 2.000 hingga 2.500 unit kendaraan per kapal. 

    Apabila konstruksi Pelabuhan Patimban telah ramping sepenuhnya, kapasitas terminal kendaraan pelabuhan tersebut bakal bertambah menjadi 600.000 unit per tahun. Sementara itu, kapasitas peti kemas akan bertambah dari 250.000 TEUs menjadi 1,9 juta TEUs. 

    Dengan demikian, peningkatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban operasional dari Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menjadi pelabuhan utama ekspor-impor Indonesia.

  • Anggaran Kementerian-Lembaga di APBN 2026 Belum Hitung Efisiensi, Prabowo yang Putuskan

    Anggaran Kementerian-Lembaga di APBN 2026 Belum Hitung Efisiensi, Prabowo yang Putuskan

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran kementerian-lembaga atau K/L 2026 yang satu persatu disetujui oleh DPR nyatanya belum mencakup efisiensi, meskipun kebijakan tersebut sudah dipastikan bakal berlanjut pada tahun depan.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan bahwa prinsip efisiensi akan sama dan jalan terus. Namun, dirinya tidak menjelaskan apakah akan sama persis seperti tahun ini atau tidak.

    Begitu pula dengan besaran maupun kebijakan efisiensi untuk tahun depan. Luky hanya menyampaikan hal tersebut akan bergantung pada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Itu kan prinsip [efisiensinya] sama pokoknya. [Tahun depan] tergantung presiden,” ungkapnya kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR, Selasa (15/7/2025). 

    Untuk diketahui, pemerintah bersama DPR telah menyetujui rencana defisit, penerimaan, serta asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan penyusunan Rancangan APBN (RAPBN), tetapi masih dalam bentuk rasio dan belum angka tetap.

    Sementara rasio belanja yang dirancang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebesar 14,19%—14,75% dari PDB, belum ditetapkan kesepakatannya. 

    Pasalnya saat ini, K/L tengah hilir mudik ke DPR untuk menyampaikan kebutuhan anggaran belanjanya pada 2026. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran belanja negara akan berlanjut pada tahun depan alias 2026.

    Kepastian itu Sri Mulyani sampaikan usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa (20/5/2025). 

    “Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR.

    Pada awal tahun ini, pemerintah melakukan efisiensi belanja terhadap APBD dan APBN 205 yang masing-masing senilai Rp50,6 triliun dan Rp256,1 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. 

    Sementara melalui Surat Menteri Keuangan S-126/MK.02/2025 tanggal 7 Maret 2025, Bendahara Negara telah menyampaikan laporan penyelesaian Inpres tersebut dan memohon izin untuk pembukaan blokir efisiensi. 

    Sampai dengan 24 Juni 2025, pemerintah telah membuka blokir anggaran senilai Rp134,9 triliun sesuai arahan presiden untuk prioritas pembangunan nasional. 

    Di mana sejumlah Rp48 triliun digunakan 23 K/L untuk melakukan restrukturisasi Kabinet Merah Putih. Sementara Rp86,9 triliun sisanya untuk 76 K/L.

  • KPK Telusuri Aset Emas hingga Valas Tersangka Kasus ASDP

    KPK Telusuri Aset Emas hingga Valas Tersangka Kasus ASDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sejumlah aset bernilai ekonomis dari tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Aset-aset itu berupa properti, emas dan valas, dan didalami dari pemeriksaan saksi Direktur Utama PT Mahkota Pratama Rudy Susanto, Selasa (15/7/2025). 

    Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka dari aliran uang hasil korupsi di lingkungan BUMN itu. 

    “Saksi hadir. Didalami terkait dengan aliran uang yang dinikmati tersangka yang digunakan untuk pembelian aset properti, emas, dan valas,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (16/7/2025). 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka pada kasus rasuah yang berawal dari aksi korporasi ASDP itu. Hanya satu yang belum diseret ke persidangan, yakni pemilik PT JN, Adjie. 

    Sementara itu, tiga orang lainnya telah didakwa di persidangan atas tuduhan korupsi dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,2 triliun. 

    Tiga orang terdakwa itu adalah mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, serta dua orang mantan direktur perseroan yaitu M. Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhy Caksono. 

    Pada sidang perdana, Kamis (10/7/2025),  Ira, Yusuf dan Harry didakwa bersama-sama Adjie telah melakukan perbuatan hukum yakni tindak pidana korupsi pada KSU dan akuisisi PT JN oleh ASDP tahun 2019-2022, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,2 triliun. 

    Nilai kerugian keuangan negara itu meliputi nilai pembayaran saham akuisisi saham PT JN sebesar Rp892 miliar, serta pembelian 11 kapal afiliasi PT JN Rp380 miliar. 

    “Perbuatan terdakwa Ira Puspa Dewi, M. Yusuf Hadi, Harry M. Adhi Caksono telah memperkaya Adjie selaku pemilik manfaat PT JN sebesar Rp1.253.431.651.169,” bunyi dakwaan jaksa KPK. 

  • DPR Soroti Lemah Pengawasan Konten Pornografi

    DPR Soroti Lemah Pengawasan Konten Pornografi

    Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti lemahnya pengawasan konten siaran langsung (live streaming) di sejumlah platform digital seperti TikTok, Instagram (Meta), dan YouTube. 

    Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyinggung maraknya ujaran kebencian, kata-kata kasar, hingga konten berbau pornografi yang disiarkan secara langsung tanpa penyaringan yang memadai. 

    Menurut Andina, apabila dibandingkan dengan konten yang sudah diunggah dan bisa dengan mudah dihapus atau di-take down, tetapi konten siaran langsung memiliki tantangan pengawasan yang lebih besar.

    “Bagaimana teman-teman dari YouTube, Meta, dan TikTok mengawasi untuk yang Live-Live ini? Apalagi sekarang TikTok Live, IG Live itu banyak banget kata-kata kasarnya. Sembarangan banget,” kata Andina dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital: Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia menilai, platform kerap hanya menampilkan contoh konten dari kreator yang sudah profesional dan memiliki jutaan pengikut, padahal justru persoalan seringkali datang dari pengguna-pengguna biasa yang juga memanfaatkan fitur live.

    Dia juga menyinggung soal perlindungan anak di ruang digital, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas). Menurutnya, implementasi dari aturan tersebut perlu diawasi dengan serius oleh seluruh platform. 

    Di sisi lain, dia mengapresiasi adanya fitur pembatasan waktu penggunaan untuk anak pada platform Meta dan kehadiran YouTube Kids, namun menekankan pentingnya tindakan nyata dalam implementasi.

    “Bagaimana membatasi anak-anak ini dan bagaimana implementasi dari PP Tunas ini? Apa yang sudah dilakukan oleh platform-platform digital secara konkret setelah ada PP Tunas ini?” kata Andina.

    Tak hanya itu, dia menyoroti maraknya penipuan di platform digital melalui akun-akun palsu yang menduplikasi akun asli, terutama yang digunakan untuk jual beli online.  Untuk menanggulangi hal ini, Andina mendorong agar setiap platform menyediakan kanal pelaporan yang jelas dan mudah diakses masyarakat.

    “Tolong dibuat satu hotline atau satu apalah bisa pada semua pengguna platform-platform digital bisa komplain atau misalnya ada konten-konten digital yang meresahkan masyarakat, atau misalnya ada penipuan dari salah satu IG account atau TikTok account,” ungkapnya .

    Andina juga meminta platform memperketat proses verifikasi akun centang biru. Menurutnya, banyak akun bercentang biru yang justru tidak kredibel karena hanya membayar tanpa proses verifikasi yang ketat.

    “Kadang-kadang kita bingung ini orang siapa kok centang biru, ternyata berbayar. Nah tolong dekorasi sekali. Jadi kita selalu centang biru, oh ini orangnya benar nih, ternyata akunnya bodong,” kata dia.

    Terakhir, Andina menegaskan pentingnya kesetaraan dalam regulasi antara media konvensional dan platform digital. Dia menekankan bahwa pembahasan RUU Penyiaran harus segera dituntaskan agar bisa menjawab tantangan zaman.

    “Digital tidak dipungkiri sangat penting buat kehidupan kita. Nah tetapi kita harus mempunyai playing field yang equal,” pungkasnya.

  • Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menurunkan besaran tarif impor atas produk asal Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%. Tarif untuk Indonesia itu sejauh ini menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump usai mencapai kesepakatan bilateral dengan Indonesia, menyusul negosiasi intensif antara kedua negara.

    Penurunan tarif ini terjadi setelah Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam proses perundingan dengan Trump. Keduanya disebut telah menjalin komunikasi diplomatik untuk meredakan ketegangan dagang yang sempat menguat dalam beberapa pekan terakhir.

    Trump mengatakan, hasil perundingan ini menguntungkan bagi AS, karena barang-barang ekspor dari Negeri Paman Sam tidak dikenai pajak oleh Indonesia. 

    “Mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih mengutip Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa Indonesia wajib membeli produk-produk asal AS senilai lebih dari US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing.

    Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan dari total nilai pembelian tersebut, sekitar US$15 miliar dialokasikan untuk energi dan US$4,5 miliar untuk produk pertanian AS.

    Dia juga menyebut bahwa sebagian besar dari pesawat Boeing yang dipesan Indonesia merupakan tipe 777, pesawat wide-body andalan pabrikan asal Amerika tersebut.

    Perlu diketahui, pemberlakuan tarif ini dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan ditujukan sebagai tekanan agar negara-negara tersebut menyepakati ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Langkah penurunan tarif ini merupakan bagian dari strategi dagang AS yang lebih luas. Dalam sepekan terakhir, Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan tarif baru kepada sejumlah negara mitra dagang. 

    Tarif Indonesia Terendah di Asia

    Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berhasil menyelesaikan negosiasi dan keluar dengan skema tarif yang lebih ringan. Padahal, sebelumnya Indonesia diancam dikenai tarif hingga 32%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa Indonesia dan AS tengah menyusun pernyataan bersama terkait kesepakatan ini. Dalam pernyataan tersebut akan dijabarkan pula langkah-langkah non-tarif dan kerangka kerja komersial baru sebagai bagian dari hasil negosiasi.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua tim negosiasi Indonesia, sebelumnya telah melakukan pertemuan maraton dengan sejumlah pejabat tinggi AS. Termasuk di antaranya Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia menjadi kerangka dagang keempat yang diumumkan oleh Trump sejak kebijakan tarif baru mulai diluncurkan. Sebelumnya, AS telah mengamankan kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam, serta membuka kembali jalur perdagangan strategis dengan China.

    Secara regional, tarif 19% terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya. Produk dari Vietnam, misalnya, kini dikenai tarif 20% setelah sebelumnya mencapai 46%. Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan masing-masing dikenai tarif 25%, sementara Thailand dan Kamboja bahkan harus membayar hingga 36%.

    Trump juga mengumumkan bahwa barang-barang yang diduga sebagai hasil transshipment, yakni produk asal negara ketiga seperti China yang hanya menjalani perakitan ringan di negara lain akan dikenai tarif setinggi 40%. Kebijakan ini secara langsung menyasar Vietnam yang dianggap sebagai negara transit utama dalam rantai pasok global.

    Daftar Negara yang Kena Tarif Terbaru Trump per 1 Agustus 2025:

    1. Indonesia 19%

    2. Vietnam 20%

    3. Filipina 20%

    4. Malaysia 25%

    5. Jepang 25%

    6. Korea Selatan 25%

    7. Brunei 25%

    8. Thailand 36%

    9. Myanmar 40%

    10. Laos 40%

    11. Kamboja 36%

    12. Bangladesh 35%

    13. Moldova 25%

    14. Kazakhstan 25%

    15. Tunisia 25% 

    16. Afrika Selatan 30%

    17. Irak 30%

    18. Sri Lanka 30%

    19. Libya 30%

    20. Boznia & Herzegovina 30%

    21. Uni Eropa 30%

    22. Serbia 35%

    23. Kanada 35%

    24. Brasil 50%

  • Dapat Tarif 0%, Ini Daftar Barang AS yang Banyak Diimpor RI

    Dapat Tarif 0%, Ini Daftar Barang AS yang Banyak Diimpor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa barang-barang asal Negeri Paman Sam tidak akan dikenai tarif impor ke Indonesia. Selama ini, sejumlah barang impor asal AS memang mendominasi pasar Indonesia.

    Adapun Trump mengumumkan bahwa AS dan Indonesia sudah mencapai kesepakatan dagang pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat. AS menurunkan tarif impor barang asal Indonesia dari 32% ke 19%; sementara barang ekspor AS ke Indonesia tidak dikenai tarif atau 0%.

    Berdasarkan data Harvard Growth Lab, Indonesia kerap mengimpor barang-barang agrikultur dari AS. Data terbaru pada 2023 misalnya, Indonesia mengimpor barang agrikultur AS sebesar US$3,16 miliar atau sekitar Rp51,19 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS).

    US$3,16 miliar setara 32,28% dari total nilai impor Indonesia atas semua barang AS sebesar US$9,8 miliar. Dominasi impor agrikultur itu diikuti oleh barang-barang mineral (16,38%), kimia (16,17%), dan permesinan (13,46%).

    1752640735_64c7c59a-8252-442c-94f4-870b6afbb87e.Sumber: Growth Lab, Harvard University

    Untuk kelompok agrikultur, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah kacang kedelai (US$1,1 miliar pada 2023). Dari total impor kacang kedelai Indonesia senilai US$1,4 miliar pada 2023, kacang kedelai dari AS mendominasi hingga 86,76%—menandakan ketergantungan Indonesia atas kacang kedelai asal AS.

    Di sisi lain, Indonesia bukan tujuan utama ekspor kacang kedelai asal AS. Dari total nilai ekspor kacang kedelai sebesar US$27 miliar pada 2023, AS lebih banyak berdagang dengan China (53,67%), Meksiko (10,14%), Jerman (6,44%), dan Jepang (4,96%) daripada Indonesia (4,35%).

    Artinya, jika pada akhirnya tarif ke China, Meksiko, Jerman, dan Jepang lebih tinggi daripada Indonesia maka kemungkinan besar kacang kedelai asal AS akan lebih banyak membanjiri pasar Indonesia.

    Untuk kelompok mineral, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah gas minyak bumi (US$942 juta pada 2023). Dari total impor gas minyak bumi oleh Indonesia senilai US$2,4 miliar pada 2023, gas minyak bumi asal AS mendominasi hingga 39,34%, diikuti asal Qatar (18,84%) dan Uni Emirat Arab (18,08%).

    Untuk kelompok kimia, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah hidrokarbon asiklik (US$473 juta pada 2023). Dari total impor hidrokarbon asiklik oleh Indonesia senilai US$1,1 miliar pada 2023, hidrokarbon asiklik asal AS mendominasi hingga 44,47%, diikuti asal Malaysia (20,89%) dan Singapura (14,19%).

    Sementara untuk kelompok permesinan, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah turbin gas (US$124 juta pada 2023). Dari total impor turbin gas oleh Indonesia senilai US$706 juta pada 2023, turbin gas asal AS tidak terlalu mendominasi yaitu hanya sebesar 17,54%, lebih sedikit dari Singapura (22,77%) dan Italia (18,92%).

    Adapun diberitakan sebelumnya, Trump mengungkapkan bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai UD$4,5 miliar, dan 50 pesawat jet Boeing sebagai bagian dari kesepakatan dagang antar kedua negara.

    “Banyak di antaranya adalah [pesawat Boeing] 777,” ujarnya Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Trump mengatakan bahwa dia telah berunding langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.