Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • BGN Ancam Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal

    BGN Ancam Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif fasilitas Rp6 juta per hari bagi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan setiap mitra, yayasan, maupun kepala SPPG harus mengelola fasilitas dapur sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga terhindar dari insiden keracunan pangan.

    Pasalnya, Nanik menyoroti masih adanya dapur MBG yang tidak menunjukkan kinerja optimal meski telah menerima insentif fasilitas bernilai besar.

    “Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    Dia menjelaskan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Adapun, pemberian insentif fasilitas SPPG ini untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

    “Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” jelasnya.

    Dia menambahkan, pemberian insentif fasilitas SPPG ini juga tidak bergantung pada jumlah porsi yang disajikan, melainkan pada kualitas fasilitas dan kepatuhan terhadap SOP.

    Ke depan, Nanik memastikan BGN melalui tim appraisal akan menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Nantinya, tim ini akan mengevaluasi setiap dapur MBG, bahkan tidak ada toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

    “Mereka akan menilai dapur-dapur Anda dengan adil. Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” ujarnya.

    Selain pemenuhan SOP, setiap SPPG harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Sertifikat Halal. Selain itu, para relawan juga harus mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan.

    Lebih lanjut, BGN juga meminta bagi pihak yang belum memiliki sertifikat untuk segera mendaftar. “Saya beri waktu satu bulan. Kalau dalam satu bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” pungkasnya.

  • Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa penanganan pasca-bencana banjir di jalan nasional Kabupaten Langkat, Sumatra Utara telah rampung sepenuhnya. Saat ini, jalan nasional lintas Medan–Batas Aceh serta ruas Tol Medan–Pangkalan Brandan dapat dilintasi secara normal.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa arus lalu lintas di seluruh ruas terdampak saat ini telah kembali berfungsi normal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas harian dan distribusi logistik. 

    Dody menyebut, percepatan penanganan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat, terpadu, dan responsif dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” jelasnya dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

    Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lapangan, meliputi pembersihan material sisa banjir di badan jalan serta pengembalian kondisi jalan melalui penutupan lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

    Kepala BBPJN Sumatera Utara Hardy Siahaan menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

    “Kami terus memantau kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta melakukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menjaga konektivitas antarwilayah tetap terjaga, salah satunya di Kabupaten Langkat yang saat ini lalu lintas sudah bisa diakses normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mempercepat pelaksanaan pengamanan tanggap bencana khususnya yang terjadi di Sumatra imbas tingginya curah hujan. 

    Dody menjelaskan, di tengah minimnya anggaran tanggap bencana, pihaknya berencana merelokasi pos anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan di wilayah Sumatra. Akan tetapi, dia belum dapat merinci pagu pos mana saja yang bakal direlokasi. 

    “Anggaran kalau sudah begini nggak pakai anggaran [sesuai pos]. Yang anggaran sudah ada saja kita cemplungin di situ, kalau kurang kita minta lagi,” kata Dody.

    Pasalnya, Mengutip laman Kementerian PU, alokasi anggaran program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025 hanya ditetapkan sebesar Rp351,83 miliar. Sedangkan, hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggarannya dilaporkan telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4% dari total pagu tersedia.

  • KLH Bekukan Operasional 4 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatra, Mana Saja?

    KLH Bekukan Operasional 4 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatra, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah membekukan sementara empat perusahaan yang diduga memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Berdasarkan siaran pers Kemen LH, pembekuan itu dilakukan setelah kementerian melakukan verifikasi udara dan pemeriksaan di lapangan dalam beberapa hari terakhir.

    “KLH/BPLH menambah satu perusahaan ke daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga audit lingkungan selesai, sehingga total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya,” dalam siaran pers Kemen LH, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Hanya saja, Kemen LH belum mengungkap satu perusahaan yang telah dibekukan ini. Sementara itu, untuk tiga perusahaan yang diketahui telah dihentikan operasionalnya yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Adapun, penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan dari pemerintah untuk memastikan aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu DAS. 

    Sementara itu, Menteri LH sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak secara administratif maupun hukum terhadap pihak yang memperparah bencana alam di Sumatra ini.

    Dia juga menegaskan proses audit lingkungan, pemeriksaan ketentuan izin, dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilakukan dengan ketat, transparan, serta melibatkan pakar independen. 

    “Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat; bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tutur Hanif.

  • Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

    Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota. 

    Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026.

    “Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

    “Tapi belum ada pengumuman tanggal 8 Desember [untuk kenaikan UMP],” pungkasnya.

    Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025. 

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia. 

    “KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman. 

    Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya lima juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

  • Siap-Siap! Tol Probolinggo-Banyuwangi Dioperasikan Fungsional saat Nataru

    Siap-Siap! Tol Probolinggo-Banyuwangi Dioperasikan Fungsional saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan akan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) sepanjang 24,08 kilometer (km) pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut langkah strategis ini diambil untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan distribusi barang di koridor vital Jawa Timur.

    “Pembangunan jalan tol memiliki arti strategis, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi nasional. Selain itu, pembangunan jalan tol dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR),” jelasnya dalam unggahan @KementerianPU, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Dody menambahkan, semakin lancar distribusi barang dan jasa, semakin tinggi efisiensi investasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

    Adapun, ruas yang akan dioperasikan secara fungsional pada masa libur Nataru kali ini yakni  Seksi 1 (Gending–Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan–Paiton) sepanjang 11,20 km. 

    Dalam laporannya, pembukaan fungsional ruas ini menjadi bagian krusial untuk memecah kepadatan lalu lintas di jalur Pantura yang selama ini menjadi urat nadi utama distribusi di kawasan Tapal Kuda, sekaligus mempercepat akses wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Bromo dan Banyuwangi.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga memastikan bahwa Seksi 1 dan Seksi 2 Tol Prosiwangi telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada akhir Oktober 2025. 

    Untuk diketahui, Jalan Tol Prosiwangi yang memiliki total panjang 175,46 km, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang vital dalam menghubungkan secara penuh Trans-Jawa hingga pelabuhan penyeberangan Ketapang. 

    Pembangunan proyek ini terbagi menjadi dua tahap utama, di mana Tahap I (Probolinggo–Besuki) sepanjang 49,68 km menjadi fokus penyelesaian yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal 2026.

    Kehadiran ruas tol ini diproyeksikan akan membawa efisiensi logistik yang masif. Secara keseluruhan, Tol Prosiwangi mampu memangkas waktu tempuh dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang semula membutuhkan waktu 5 jam melalui jalan arteri, menjadi hanya sekitar 2 jam. 

  • Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

    Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional. 

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

    Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. 

    Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. 

    Menurutnya, hilangnya lahan sawah secara masif berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Dia juga menekankan pentingnya revisi Perpres No. 59/2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko.

    Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya delapan provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

    Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

  • Akses Darat Terputus, Pemerintah Kirim Genset untuk RS di Aceh Pakai Helikopter

    Akses Darat Terputus, Pemerintah Kirim Genset untuk RS di Aceh Pakai Helikopter

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah telah mengirim genset untuk rumah sakit di Takengon, Aceh Tengah.

    Teddy mengatakan genset berkekuatan 250 KWH diangkut menuju Rumah Sakit di Takengon, Aceh Tengah menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (6/12/2025).

    “Sabtu 6 Desember 2025, melalui helikopter BNPB, telah diangkut Genset listrik 250 KWH untuk Rumah Sakit di Aceh Tengah, Takengon,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Teddy mengemukakan Takengon merupakan salah satu wilayah yang aksesnya terputus akibat bencana alam di Sumatra. Oleh sebab itu, pengiriman genset ini diharapkan dapat memperkuat operasional rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan di lokasi.

    “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa pemerintah melalui PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur kelistrikan dan jalur transportasi darat. 

    Teddy sendiri kembali menegaskan bahwa pemerintah akan untuk terus mempercepat pemulihan di seluruh wilayah terdampak bencana melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

    “PLN dan Kementerian PU terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” pungkasnya.

  • Daftar SPBU Shell kembali Jual Bensin Shell Super di Jakarta, Banten, dan Jabar

    Daftar SPBU Shell kembali Jual Bensin Shell Super di Jakarta, Banten, dan Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM besutan Shell khususnya Shell Super kembali tersedia di sejumlah SPBU per Minggu (7/12/2025) ini. Tercatat bensin beroktan 92 itu kini tersedia di sejumlah SPBU di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

    “Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell. Selain bensin, produk BBM jenis diesel [Shell V-Power Diesel] dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia,” tulis Shell di laman resmi perusahaan.

    Adapun stok Shell Super kembali tersedia usai Shell resmi membeli 100.000 barel base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga. Stok bensin di SPBU Shell sendiri sebelumnya kosong sejak akhir Agustus 2025 lalu.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara business to business (B2B).

    Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia juga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

    Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU swasta untuk disalurkan kepada masyarakat. 

    “Komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta yang dalam hal ini Shell Indonesia telah memenuhi seluruh requirements yang dimintakan dari BU swasta sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah,” ucap Roberth melalui keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

    Berikut daftar SPBU yang kembali menjual Shell Super per 7 Desember 2025:

    Jakarta

    – Jakarta Barat

    1. SHELL ARJUNA UTARA-1

    2. SHELL DAAN MOGOT-1

    3. SHELL IMAM BONJOL

    4. SHELL JORR-1

    5. SHELL KYAI TAPA-1

    6. SHELL LATUMETEN-2

    7. SHELL MERUYA UTARA-1

    8. SHELL PETA SELATAN-1

    9. SHELL POS PENGUMBEN-1

    10. SHELL PURI-1

    11. SHELL S PARMAN-1

    12. SHELL WEST JORR-2

    – Jakarta Pusat

    13. SHELL GN SAHARI-1

    14. SHELL MENTENG-1

    15 SHELL SALEMBA-1

    16. SHELL SUPRAPTO-2

    -Jakarta Selatan

    17. SHELL ANTASARI-1

    18. SHELL ARTERI PI-1

    19. SHELL CIPUTAT RAYA-1

    20. SHELL CIPUTAT RAYA-2

    21. SHELL FATMAWATI-1

    22. SHELL GATOTSUBROTO-1

    23. SHELL KAHFI-1

    24. SHELL KEMANG RAYA-1

    25. SHELL LAPANGAN ROS-1

    26. SHELL LENTENG AGUNG-1

    27. SHELL MAMPANG-1

    28. SHELL PETUKANGAN-1

    29. SHELL RADIO DALAM-1

    30. SHELL SATRIO-1

    31. SHELL SOEPOMO-1

    32. SHELL TB SIMATUPANG-1

    33. SHELL TENDEAN-1

    34. SHELL TJ BARAT

    – Jakarta Timur

    35. SHELL BASUKI RAHMAT-1

    36. SHELL JGC-1

    37. SHELL MT HARYONO-1

    38. SHELL PEMUDA-1

    39. SHELL RADEN INTEN

    – Jakarta Utara

    40. SHELL KELAPA GADING-1

    41. SHELL PIK-1

    42. SHELL PLUIT SELATAN-1

    43. SHELL PLUIT SELATAN-2

    44. SHELL SEMPER-1 JKT

    45. SHELL SUNTER UT-1

    46. SHELL YOS SUDARSO-1

    Banten
    – Tangerang

    47. SHELL ALAM SUTERA-1

    48. SHELL BINTARO-1

    49. SHELL BSD-1

    50. SHELL BSD-2

    51. SHELL BSD-3

    52. SHELL BSD-4

    53. SHELL CEGER RAYA-1

    54. SHELL CIKOKOL-1

    55. SHELL CITRA RAYA-1

    56. SHELL GADING SERPONG-1

    57. SHELL GRAHA RAYA-1

    58. SHELL HUSEIN SASTRA-1

    59. SHELL KARANG TENGAH-1

    57. SHELL LIPPO KARAWACI-1

    58. SHELL METLAND CYBER CITY (EX PURI)

    59. SHELL OTISTA-1

    60. SHELL PAMULANG-1

    61. SHELL PIK-2 

    62. SHELL PONDOK CABE

    63. SHELL SERANG BALARAJA-1

    64. SHELL SERANG CIKUPA-1

    65. SHELL SERPONG-1 KM8

    66. SHELL SOEWARNA SOETTA-1

    67. SHELL SUVARNA SUTERA-1

    – Cilegon

    68. SHELL AHMAD YANI

    – Serang

    69. SHELL SERANG BARAT-1

    Jawa Barat

    – Bogor

    70. SHELL CIBINONG-1

    71. SHELL JAGORAWI TOLL KM21

    72. SHELL KOTA WISATA

    73. SHELL PAJAJARAN-1

    74. SHELL PASIR ANGIN

    75. SHELL SENTUL CITY

    76. SHELL YASMIN – 1

    – Depok

    77. SHELL CIBUBUR-1

    78. SHELL CINERE RAYA-1

    79. SHELL MARGONDA RAYA-1

    80. SHELL RAYA MUCHTAR-1

    81. SHELL SAWANGAN-1

    – Bekasi

    82. SHELL AHMAD YANI-1

    83. SHELL BEKASI RAYA-1

    84. SHELL CUT MEUTIA-1

    85. SHELL DELTAMAS-1

    86. SHELL GRAND WISATA-1

    87. SHELL I GUSTI NGURAH RAI-1

    88. SHELL JABABEKA-1

    89. SHELL JATIMEKAR-1

    90. SHELL LINGKAR UTARA-1

    91. SHELL LIPPO CIKARANG-1

    92. SHELL MANGUNJAYA-1

    93. SHELL NOER ALI-2

    94. SHELL PONDOK GEDE-1

    95. SHELL WIBAWA MUKTI-1

    – Bandung

    96. SHELL KOTA BARU PARAHYANGAN-1

    97. SHELL PASTEUR-1

    98. SHELL PELAJAR PEJUANG-1

    99. SHELL RANCAEKEK-1

    100. SHELL TERS BUAH BATU-1

    – Cirebon

    101. SHELL CITRALAND-1

    102. SHELL KESAMBI-1

    – Karawang

    103. SHELL KARAWANG BARAT-1

    104. SHELL SYEH QURO-1

  • Stok BBM SPBU Shell, BP dan Vivo kembali Tersedia, Ini Daftar Harga Terbarunya

    Stok BBM SPBU Shell, BP dan Vivo kembali Tersedia, Ini Daftar Harga Terbarunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo kembali normal pada Desember 2025 ini. BBM kembali tersedia usai badan usaha (BU) swasta itu membeli base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Ketersediaan BBM di SPBU swasta menjadi angin segar bagi pelanggan. Maklum, stok BBM di SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo kosong sejak akhir Agustus 2025 lalu.

    Tercatat, Pertamina Patra Niaga telah menyuplai 430.000 barel base fuel ke seluruh BU swasta, termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo.

    Adapun mekanisme penyediaan pasokan kepada BU Swasta dilakukan dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara business to business (B2B).

    Sementara itu, Shell, BP-AKR, dan Vivo pun telah melakukan penyesuaian harga untuk periode Desember 2025 ini. Ketiga SPBU itu secara kompak menaikkan harga BBM besutan mereka.

    Perinciannya, harga Shell Super dipatok Rp13.000 per liter pada 1 Desember 2025. Harga ini naik dibanding November 2025 yang senilai Rp12.890 per liter.

    Lalu, Shell V-Power kini dijual seharga Rp13.630 per liter. Angka itu juga naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp13.420 per liter.

    Berikutnya, harga Shell V-Power Diesel kini berada di level Rp15.250 per liter. Angka itu pun naik dibanding bulan lalu, yakni Rp14.270 per liter. Selanjutnya, harga Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp13.590 menjadi Rp13.890 per liter.

    Senada, BP juga kompak menaikkan harga BBM besutan mereka. Tercatat, harga BP Ultimate kini dipatok RpRp13.630 per liter atau naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp13.120 per liter.

    Kemudian, harga BP 92 kini dipatok Rp13.000 per liter. Angka itu juga naik dibanding November 2025, yakni Rp12.610 per liter. Harga BP Ultimate Diesel juga naik dari Rp14.140 menjadi Rp15.250 per liter.

    Tak ketinggalan, Vivo juga menaikkan harga Revvo 92 dan Diesel Primus Plus. Tercatat, baru 2 jenis BBM itu yang tersedia di SPBU Vivo.

    Harga Revvo 92 naik dari Rp12.890 menjadi Rp13.000 per liter. Sementara, harga Diesel Primus Plus naik dari Rp14.270 menjadi Rp15.250 per liter.

    Berikut daftar harga BBM terbaru di SPBU Shell, BP, dan Vivo per 1 Desember 2025:

    1. Shell

    Shell Super: Rp13.000 per liter
    Shell V-Power: Rp13.630 per liter
    Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter
    Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter

    2. BP

    BP Ultimate: Rp13.630 per liter
    BP 92: Rp13.000 per liter
    BP Ultimate Diesel: Rp15.250 per liter

    3. Vivo

    Revvo 90: –
    Revvo 92: Rp13.000 per liter
    Revvo 95: –
    Diesel Primus Plus: Rp15.250 per liter

  • Prabowo Terbang ke Aceh Hari Ini, Tinjau Langsung Lokasi Bencana

    Prabowo Terbang ke Aceh Hari Ini, Tinjau Langsung Lokasi Bencana

    Bisnis com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada hari ini, Minggu (7/12/2025).

    Berdasarkan keterangan pers Setpres, Prabowo berangkat ke Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar sekitar 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait. 

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Adapun, turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.