Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Uji Materi UU Kementerian Negara, MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

    Uji Materi UU Kementerian Negara, MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat konstitusi Viktor Santoso Tandiasa akan secara resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 23 Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (28/7/2025) pukul 13.00 WIB besok.

    Gugatan ini bertujuan meminta MK menyatakan larangan rangkap jabatan menteri juga berlaku bagi wakil menteri dan termuat secara eksplisit dalam amar putusan.

    Viktor menilai praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh setidaknya 30 wakil menteri sebagai komisaris di perusahaan milik negara telah menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola serta pengawasan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menganggap hal ini berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kualitas produk BUMN yang dinikmati masyarakat.

    “Dengan dirangkapnya jabatan komisaris oleh wakil menteri, pengawasan di perusahaan negara tidak optimal, bahkan berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan suap. Saya sendiri pernah mengalami kerugian sebagai konsumen, misalnya mendapatkan BBM oplosan,” ujar Viktor melalui rilisnya, Minggu (27/7/2025).

    Pasal 23 UU Kementerian Negara secara eksplisit hanya melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.

    Menurut Viktor, ketentuan ini bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai mencakup wakil menteri.

    Lebih lanjut, dia meminta Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menyebut penafsiran larangan itu dalam pertimbangan hukum seperti dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, melainkan secara tegas memuatnya dalam amar putusan. Putusan sebelumnya itu dinilai tidak mengikat karena hanya menguji Pasal 10 UU 39/2008 tentang kedudukan wakil menteri, bukan Pasal 23 tentang larangan rangkap jabatan.

    “Penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum itu bukan ratio decidendi, melainkan obiter dicta, sehingga tidak mengikat. Karena itu, perlu ditegaskan secara eksplisit dalam amar putusan,” tegas Viktor.

    Dia juga membantah anggapan bahwa permohonannya masuk kategori nebis in idem (perkara yang sama tidak boleh diajukan kembali), karena Mahkamah belum pernah menguji substansi konstitusionalitas Pasal 23 secara khusus.

    Dalam petitumnya, Viktor meminta Mahkamah menyatakan Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai mencakup larangan bagi “menteri dan wakil menteri” untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat negara lainnya, Komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta, Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD.

    Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab warga negara untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    “Menyatakan Pasal 23 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan,” pungkasnya.

  • Inggris Perketat Anak Akses Internet, 6.000 Platform Wajibkan Swafoto

    Inggris Perketat Anak Akses Internet, 6.000 Platform Wajibkan Swafoto

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris mewajibkan situs pornografi atau dewasa melakukan verifikasi usia kepada pengguna mulai Jumat (25/7/2025). Langkah tersebut diambil guna melindungi anak dari konten berbahaya di dunia maya.

    Sekitar 6.000 situs porno telah menyatakan akan menerapkan pemeriksaan usia demi mematuhi ketentuan Online Safety Act.

    Dilansir dari BBC, Minggu (27/7/2025) kebijakan ini tidak hanya menyasar platform khusus dewasa, sejumlah media sosial dan layanan online seperti Reddit, Bluesky, X (sebelumnya Twitter), hingga aplikasi kencan Grindr juga mulai meminta pengguna di Inggris untuk memverifikasi usia mereka menggunakan swafoto (selfie) atau identitas resmi pemerintah.

    Techcrunch melaporkan bahwa langkah ini bertujuan mencegah akses anak-anak terhadap konten dewasa atau berbahaya.

    Online Safety Act merupakan bagian dari gelombang baru regulasi yang menargetkan perlindungan anak dan remaja di dunia maya. Wired mencatat bahwa kebijakan seperti ini berpotensi menjadi tren global terkait normalisasi pemeriksaan usia secara digital di berbagai platform daring. 

    Namun, pendekatan ini menuai kritik keras dari kelompok pemerhati privasi digital seperti Electronic Frontier Foundation (EFF). Mereka menilai, keharusan mengunggah selfie atau dokumen identitas untuk mengakses situs tertentu merupakan ancaman serius bagi privasi dan anonimitas pengguna di internet.

    Kekhawatiran ini semakin nyata karena insiden kebocoran data, seperti yang baru-baru ini menimpa aplikasi kencan Tea. Dalam kasus tersebut, ribuan gambar, termasuk swafoto dan identitas digital yang diunggah untuk keperluan verifikasi akun, berhasil diretas dan diedarkan secara ilegal.

    Sementara itu Engadget menyebut bahwa regulator media Inggris Ofcom juga memberikan beberapa metode verifikasi usia, termasuk pemeriksaan kartu kredit, pencocokan foto identitas, hingga estimasi usia melalui selfie. Sejumlah situs dewasa populer telah sepakat mematuhi regulasi baru ini.

    Namun, segelintir pengguna internet cerdas telah berinovasi dalam mengakali pemeriksaan usia tersebut.

    Cara yang digunakan beragam, mulai dari menggunakan VPN agar tampak seolah-olah berada di luar Inggris, mengunggah foto identitas buatan ChatGPT, hingga ber-selfie dengan karakter video game resolusi tinggi.

    Aturan baru Inggris juga melarang situs untuk mempromosikan layanan VPN yang bisa digunakan untuk menghindari verifikasi usia.

    Ofcom menegaskan siap memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tertangkap melanggar, dengan denda maksimum hingga £18 juta (Rp395,6 miliar) atau 10% dari total pendapatan global situs terkait.

    Penerapan regulasi ini menandai babak baru dalam pengelolaan konten dewasa di ranah digital Inggris, sekaligus memicu perdebatan soal privasi data pribadi di internet dan hak warga untuk mengakses informal daring tanpa pengawasan ketat.

  • 72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

    72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi kencan yang tengah naik daun, Tea, mengakui telah mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan 72.000 gambar pengguna jatuh ke tangan peretas.

    Tea, yang dikenal sebagai aplikasi tempat perempuan membagikan komentar anonim tentang pria yang pernah mereka temui, mengumumkan insiden ini pada Jumat (26/7), menyusul laporan aktivitas tak wajar pada sistem mereka.

    Menurut keterangan resmi dari perusahaan, sebanyak 13.000 dari gambar yang bocor merupakan swafoto (selfie) dan foto identitas resmi (photo ID) yang disetor pengguna sebagai syarat verifikasi akun. Sementara itu, 59.000 gambar merupakan unggahan dari postingan, komentar, serta pesan langsung di aplikasi tersebut.

    Tea menegaskan  data sensitif lain seperti email dan nomor telepon pengguna tidak ikut terekspos dalam insiden ini.

    “Pengguna yang terkena dampak hanyalah mereka yang mendaftar sebelum Februari 2024,” ujar juru bicara Tea dilansir dari Techcrunch, Minggu (27/7/2025).

    Sebagai respons cepat, Tea mengontrak pakar keamanan siber independen dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan. Perusahaan bekerja non-stop untuk memastikan sistem kembali aman, dan masalah teknis telah diperbaiki.

    Meski demikian, laporan 404 Media menyebutkan bahwa sejumlah pengguna forum daring 4chan mengklaim telah membagikan data pribadi dan selfie yang berhasil mereka akses setelah menemukan basis data Tea yang terbuka.

    Ironisnya, kasus kebocoran ini terjadi ketika Tea tengah meraih popularitas viral di kalangan pengguna aplikasi iOS. Pada Sabtu pagi (27/7), Tea menduduki peringkat teratas aplikasi gratis di Apple App Store.

    Insiden ini pun menyoroti kembali pentingnya perlindungan data pribadi di platform-platform yang mengusung konsep keterbukaan dan anonimitas, terutama aplikasi kencan yang kerap meminta dokumen identitas pengguna sebagai syarat keamanan.

    Pengguna disarankan untuk waspada dan segera memperbarui informasi keamanan akun, terutama jika pernah mendaftar atau mengunggah data pribadi di aplikasi sebelum Februari 2024.

    Tea sendiri berjanji akan terus memantau perkembangan dan memberikan pembaruan jika ditemukan risiko lanjutan.

  • Transfer Data Pribadi ke AS Merugikan bagi Indonesia, Elsam Ungkap Alasannya

    Transfer Data Pribadi ke AS Merugikan bagi Indonesia, Elsam Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat sejumlah masalah dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait transfer data pribadi. 

    Pertama, perjanjian antara AS dan Indonesia terjadi secara timpang. Secara teori, kata dia, perjanjian yang bertujuan membangun konvergensi legislasi atau regulasi seharusnya dapat diterima jika mengadopsi standar tertinggi yang berlaku saat ini oleh salah satu mitra.

    “Sekaligus memungkinkan masing-masing pihak untuk terus menetapkan standar yang lebih tinggi setelah perjanjian dibuat,” ujar Parasurama, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Menurut dia, dalam konteks perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS hal ini hampir mustahil karena kedua sistem legislasi dan regulasinya tidak hanya sangat berbeda, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang berlainan.

    Dengan kondisi ini, negosiasi apa pun mengenai konvergensi atau pengakuan bersama atas pelindungan privasi dinilai akan terasa utopis. Apalagi, sambungnya, ketika perjanjian perdagangan bebas yang dinegosiasikan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis yang kuat.

    Kedua, ancaman pemantauan massal oleh Amerika Serikat terhadap warga Indonesia. Parasurama menjelaskan Pasal 702 dari Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengakses komunikasi pihak asing yang berada di luar yurisdiksi teritorial AS.

    Praktik ini memunculkan kekhawatiran yang signifikan dari berbagai kalangan mengenai potensi pengawasan terhadap warga negara AS secara tidak langsung, yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan sipil.

    Ketiga, masalah level kesetaraan dengan AS dan ancaman terhadap integritas data warga. Risiko tinggi yang dipertaruhkan dalam negosiasi perdagangan bebas antara Indonesia dan AS yakni mengenai aliran data, yang berarti aliran informasi pribadi pengguna.

    Hal ini dinilai menunjukkan hubungan kompleks antara cross border data flows dengan perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. “Titik kritisnya justru berada pada level kesetaraan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” jelas dia.

    Terkait dengan hal itu, Elsam mendesak pemerintah mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, segera mengevaluasi kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia karena menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan terutama karena terdapat potensi merugikan hak atas privasi warga negara.

    Kedua, segera membentuk Lembaga PDP dan mengupayakan level independensi yang memadai untuk dapat mengatasi kekosongan pengawasan terhadap cross border data flow yang berisiko membahayakan hak privasi warga.

    Ketiga, segera menyelesaikan peraturan turunan UU PDP dan melakukan penilaian level kesetaraan pelindungan data pribadi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Khususnya, terkait cross border data flow.

    Keempat, DPR segera memanggil pemerintah untuk mengevaluasi dan meminta klarifikasi pemerintah serta memastikan pertanggungjawaban atas potensi ancaman terhadap privasi warga negara.

    Kelima, pemerintah segera memastikan mekanisme akuntabilitas yang memadai untuk mengontrol transfer data pribadi ke luar negeri dan melakukan harmonisasi regulasi sektoral yang memungkinkan transfer data.

    “Terakhir, pengendali data baik privat maupun publik yang mentransfer data ke luar Indonesia harus melakukan penilaian risiko dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pelindungan data berdasarkan UU PDP,” kata Parasurama.

  • Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menghadirkan paket prabayar sebesar 1.024 GB (atau 1 TB) dengan masa pemakaian 1 tahun. Paket prabayar dengan kuota 1 TB ini merupakan pertama di Indonesia dan dibandrol dengan harga Rp1 juta.

    Selain itu, paket dengan nama Freedom Internet Satu ini juga memberikan gratis menelpon 5.000 menit kepada pengguna Indosat dan Tri, serta 100 menit kepada pengguna XLSMART dan Telkomsel.

    Sekilas, paket ini mirip dengan paket IM3 Platinum. Sama-sama memiliki kuota 1TB dengan masa pemakaian setahun, pembedanya hanyalah IM3 Platinum merupakan kartu pascabayar. Belum diketahui, apakah paket Freedom satu juga menawarkan jalur jaringan khusus kepada pengguna.

    IM3 Platinum mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan sentuhan interaksi manusia yang personal, ke dalam rangkaian Platinum Experience. Target dari produk ini anak muda, keluarga, profesional dan pengusaha. 

    SVP Head of National Brand IM3 Indosat Essy Prita Cinta mengatakan strategi pengembangan pasar layanan pascabayar yang diterapkan IM3 Platinum mulai membuahkan hasil. 

    Paket Indosat Freedom Satu

    Sejak diluncurkan pada November 2024, Essy menuturkan IM3 Platinum telah mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan hingga 40%. Sayangnya, Essy tidak menyebutkan jumlah pasti pelanggan pascabayar IM3 Platinum. 

    Jumlah pelanggan pascabayar Indosat pada kuartal IV/2024 dibandingkan dengan kuartal III/2024 tumbuh 6,9% menjadi 1,5 juta pelanggan. 

    Pertumbuhan terjadi setelah Indosat memperkenalkan IM3 Platinum pada November 2024. 

    “Sekarang fastest players buat market Postpaid Itu adalah M3 Platinum dengan 40% pertumbuhan dari sejak launching,” ungkap Essy kepada Bisnis.

    Lebih lanjut, Essy memaparkan bahwa pertumbuhan pengguna layanan pascabayar IM3 Platinum saat ini masih terkonsentrasi di delapan kota besar, meliputi Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandung, dan Makassar. 

    Adapun hingga kuarta I/2025 jumlah pelanggan Indosat tercatat sebesar 95,4 juta pelanggan yang terdiri dari 93,8 juta pelanggan prabayar dan 1,6 juta pelanggan pascabayar. 

  • Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih kini bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp3 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Simak tata caranya!

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Beleid anyar itu telah ditetapkan dan diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 21 Juli 2025. Adapun, PMK skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih ini resmi berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 21 Juli 2025.

    Dalam beleid itu, Bendahara Negara RI itu menyampaikan bahwa skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih itu dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Kemudian, jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Kemudian, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih], bank [bank Himbara] dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP/KDMP,” demikian yang dikutip dari PMK 49/2025, Minggu (27/7/2025).

    Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemberian pinjaman ini untuk melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan bahan pokok atau sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan/atau logistik desa/kelurahan.

    Namun, lanjutnya, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di setiap desa/kelurahan.

    PMK 49/2025 itu juga menyebutkan bahwa ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih harus menyampaikan usulan pinjaman kepada bank Himbara dengan persetujuan bupati/wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Kemudian, usulan pinjaman tersebut disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Kemudian, jika bank Himbara menyetujui permohonan pinjaman, maka harus melakukan perjanjian pinjaman dengan KopDes/Kel Merah Putih yang setidaknya memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, tenor pinjaman, dan masa tenggang pinjaman.

    Selain itu, perjanjian tersebut juga harus memuat suku bunga/margin/bagi hasil pinjaman, tahapan dan syarat pencairan pinjaman, besaran angsuran pinjaman, dan jatuh tempo pinjaman.

    Sri Mulyani menambahkan, besaran pinjaman memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh desa pada tiga tahun terakhir.

    Persyaratan ….

  • Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan masyarakat membayar Rp9.000 lebih mahal untuk membeli 1 kg beras premium oplosan.

    Hal ini terungkap dari Polda Riau berhasil mengungkap kasus pengoplosan untuk dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

    Dalam kasus ini, polisi menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka. Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kg lebih mahal dari yang seharusnya. 

    Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu.

    Amran mengungkapkan, praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi,” kata Amran melalui keterangan resmi, Minggu (27/7/2025)

    Mentan Amran

    Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah. Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.

    Sebelumnya, Amran baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru pada Selasa (22/7/2025). Di sana, Amran berdiskusi dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. 

    Sehari kemudian, polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan. Herry mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    “Arahan Bapak Kapolri adalah bagaimana kita hadir di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman melalui upaya-upaya yang menciptakan situasi kamtibmas yang baik,” katanya.

    Sementara itu, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R. Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP. 

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Adapun barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

  • Sosok Profesional Muda yang Disiapkan Prabowo untuk Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Sosok Profesional Muda yang Disiapkan Prabowo untuk Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia nasional dengan menjaring 82 profesional muda untuk mengisi berbagai posisi penting di bidang ekonomi dan bisnis.

    Hal ini terungkap dalam pertemuan khusus yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (26/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa para profesional muda ini merupakan peserta dari program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang dirancang langsung oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sendiri,” ujar Teddy melalui rilisnya, Minggu (27/7/2025).

    Peserta program ini telah melalui proses seleksi yang ketat guna memastikan kualitas, integritas, dan visi kepemimpinan yang unggul dari para kandidat.

    “Proses pencarian dan seleksi terhadap peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” jelasnya.

    Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam, Presiden Prabowo berdiskusi secara mendalam bersama para profesional muda.

    Kepala Negara mendengarkan paparan ide dan analisis dari para peserta, melakukan sesi tanya jawab, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian global.

    Teddy menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan adaptif.

    “Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru dalam bidang bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri,” pungkas Teddy.

    Adapun sejumlah judul presentasi yang dipaparkan di hadapan Presiden Prabowo itu, di antaranya “Kedaulatan Kesehatan Nasional: Penguasaan Teknologi Obat dan Alat Kesehatan Modern,” “Towards Self-Reliance in Advanced Materials and Semiconductor,”kemudian ada juga “Toward Zero BBM Import for National Energy Sovereignty”.

    Teddy kemudian menjelaskan bahwa Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership merupakan beasiswa yang diberikan secara khusus oleh Presiden Prabowo kepada para profesional muda yang mereka diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing.

    Pencarian dan seleksi terhadap penerima fellowship itu dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Dari 82 profesional muda itu, ada Prof. (H.C.UA). Dr. Carina Citra Dewi Joe, B.Sc., M.Sc., Ph.D., yang juga populer dengan nama Carina Joe. Ilmuwan muda itu merupakan penemu vaksin COVID-19 Oxford–AstraZeneca.

    Carina pada 20 Desember 2023 juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) di Universitas Airlangga.

  • Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Para penumpang American Airlines terpaksa dievakuasi dari pesawat Boeing 737 MAX 8 lantaran terbakar saat bersiap lepas landas.

    Reuters, Minggu (27/7/2025), melansir sebuah foto yang menunjukkan para penumpang telah turun dari pesawat nahas tersebut dan berada di sekitar landas pacu Bandara Internasional Denver, Denver, Colorado, Amerika Serikat (AS), Sabtu (26/7/2025) waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran juga tampak siaga di lokasi tersebut.

    “Para penumpang berkumpul setelah evakuasi pesawat American Airlines yang terbakar di Bandara Internasional Denver,” tulis Reuters dalam unggahan foto yang diperoleh dari Instagram, @highlymigratoryfishing.

    Berdasarkan verifikasi lokasi yang dilakukan Reuters, garis landasan pacu pada foto tersebut sesuai dengan citra satelit Bandara Internasional Denver. 

    “Tanggal pengambilan video diverifikasi berdasarkan metadata berkas asli,” demikian keterangan pada foto tersebut.

    Sementara itu, CNN melaporkan bahwa ada lebih dari 150 penumpang dalam penerbangan American Airlines dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut. Evakuasi dilakukan lantaran adanya insiden pada roda pesawat.

    Federal Aviation Administration melaporkan bahwa insiden itu memicu kebakaran dan menyebabkan satu orang terluka.

    “Petugas darurat di bandara dan Departemen Pemadam Kebakaran Denver merespons situasi tersebut dan mengevakuasi mereka yang berada di dalam pesawat ke landasan pacu,” demikian laporan CNN yang diperoleh dari keterangan American Airlines dan Bandara Internasional Denver.

    CNN juga menunjukkan bahwa evakuasi tersebut menjadi insiden terbaru dari serangkaian peristiwa penerbangan yang mengkhawatirkan di Bandara Internasional Denver, bandara tersibuk keenam di dunia. 

    Pada Maret lalu, puluhan penumpang terpaksa berdiri di sayap pesawat American Airlines saat salah satu mesinnya terbakar. 

    Sebulan kemudian, sebuah pesawat United Airlines menabrak seekor binatang saat lepas landas dan mengeluarkan api.

    Adapun, video proses evakuasi penumpang dari pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 3023 yang terbakar itu viral di media sosial.

  • Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan subsidi listrik maupun bantuan upah.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP tetap memiliki peran penting dalam mendongkrak sektor properti, khususnya segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk bantuan subsidi upah, efektivitasnya juga terbatas karena hanya menjangkau buruh sektor formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Faisal menjelaskan proporsi buruh sektor formal hanya sekitar 37% dari total pekerja.

    “Nah, yang mendapat bantuan upah tentu tidak semuanya karena ada batas atas yang menerima bantuan upah berapa. Kita prediksikan tidak sampai 10% lah itu dari total tenaga kerja [yang terima bantuan upah],” ujarnya.

    Oleh sebab itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Faisal menyimpulkan bahwa diskon listrik masih lebih efektif karena cakupannya paling luas, kemudian disusul PPN DTP untuk rumah kecil, dan terakhir bantuan subsidi upah.

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik. “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.