Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Ekspor Data Pribadi ke AS Sulit Genjot Ekonomi Tanpa Pengawasan Ketat

    Ekspor Data Pribadi ke AS Sulit Genjot Ekonomi Tanpa Pengawasan Ketat

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana kesepakatan ekspor data pribadi ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bilateral dinilai dapat membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, selama didukung dengan pengawasan yang ketat. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan kesepakatan ekspor data pribadi lintas negara dapat meningkatkan daya saing bisnis digital Indonesia, seperti e-commerce, fintech, dan startup teknologi lainnya. 

    “Karena akses data lintas batas yang menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk menganalisis perilaku konsumen, meningkatkan personalisasi produk, serta efisiensi operasional melalui teknologi AI [kecerdasan buatan] dan big data,” kata Josua kepada Bisnis pada Senin (28/7/2025). 

    Selain mendukung pertumbuhan sektor digital, Josua menilai kesepakatan ini juga berpotensi menarik lebih banyak investasi asing, terutama dari perusahaan teknologi global yang membutuhkan ekosistem data yang terbuka dan terintegrasi. Terlebih Indonesia menjadi bagian dari ekosistem data global yang transparan dan terintegrasi.

    Meski demikian, Josua menekankan manfaat ekonomi tersebut harus diseimbangkan dengan langkah mitigasi risiko yang matang. 

    Dia menyoroti empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur ekspor data pribadi. 

    Pertama adalah aspek keamanan data, di mana Pemerintah wajib memastikan data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer ke AS tidak rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan, melalui klausul khusus dalam perjanjian yang mencakup kewajiban perlindungan data sesuai standar internasional yang berlaku seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border Privacy Rules (APEC CBPR). 

    Kedua adalah aspek kedaulatan data. Menurutnya Pemerintah harus menetapkan batasan jelas terkait jenis data yang dapat diekspor, khususnya data strategis atau sensitif, untuk mencegah kemungkinan eksploitasi ekonomi atau intelijen yang merugikan kepentingan nasional. 

    Ketiga, Pemerintah perlu memastikan terdapat mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perlindungan data. 

    “Serta menetapkan konsekuensi hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran,” katanya. 

    Keempat, Pemerintah harus memastikan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari pihak AS maupun perusahaan yang terlibat, guna menjaga kepercayaan publik terhadap praktik ekspor data pribadi ini.

    Josua menyimpulkan, kesepakatan ekspor data pribadi ini memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun, dia mengingatkan potensi tersebut hanya bisa diwujudkan jika pemerintah mampu menyusun regulasi yang tegas dan sistem pengawasan yang ketat.

    “Untuk meraih manfaat ekonomi tersebut, pemerintah harus menjalankan langkah mitigasi yang tepat, melalui regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta mekanisme perlindungan data yang andal, sehingga potensi risiko keamanan data dan pelanggaran privasi bisa ditekan serendah mungkin,” pungkasnya.

  • KPK Usut Aliran Dana dari Agensi Iklan ke Divisi Corsec BJB (BJBR)

    KPK Usut Aliran Dana dari Agensi Iklan ke Divisi Corsec BJB (BJBR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana dari agensi periklanan ke Divisi Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). 

    Dugaan itu didalami KPK usai memeriksa saksi Suhendrik, yang merupakan pengendali PT Wahana Semesta Bandung Ekspres dan PT BSC Advertising, Jumat (25/7/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Suhendrik juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima orang tersangka pada kasus tersebut. 

    “Saksi didalami terkait peristiwa-peristiwa penerimaan uang dari para perusahaan agency ke Divisi Corsec Bank BJB pada tahun 2023,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (28/7/2025). 

    Aliran dana itu diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan iklan BJB yang tengah diusut KPK. Dugaan yang sama juga didalami dari mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, Rabu (23/7/2025). Yuddy juga saat ini berstatus tersangka. 

    Penyidik mendalami keterangan mantan pimpinan bank daerah itu ihwal penerimaan uang oleh Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB atas pengadaan iklan. 

    Adapun, saat pemeriksaan saksi lain sebelumnya, KPK juga mengendus dugaan adanya hubungan istimewa dan aliran dana antara sejumlah perusahaan agensi dengan Divisi Corsec BJB di 2023.

    Secara total, KPK menyebut BJB telah mengeluarkan biaya sebesar Rp409 miliar untuk penempatan iklan di media massa melalui enam agensi. Namun, sebesar Rp222 miliar dari jumlah tersebut malah dibelanjakan secara fiktif untuk keperluan di luar penganggaran atau non-budgeter. 

    Total lima orang yang ditetapkan tersangka pada kasus ini adalah mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, dan Pimpinan Divisi Corsec BJB Widi Hartono. 

    Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), Ikin Asikin Dulmanan ; pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, Suhendrik; serta pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), Sophan Jaya Kusuma. 

  • Gibran Wanti-wanti, Bansos BSU Jangan Dipakai Buat Judol

    Gibran Wanti-wanti, Bansos BSU Jangan Dipakai Buat Judol

    Bisnis.com, PEKANBARU — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja terdampak secara ekonomi, khususnya dari sektor informal.

    Bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat fluktuasi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

    “Pesan saya, gunakan uangnya sebaik-baiknya. Jangan dipakai buat judol [judi online], dan tentu kita berharap bantuan ini menjadi stimulus kecil yang membantu meringankan beban rumah tangga,” ujarnya Senin (28/7/2025).

    Antusiasme warga penerima bantuan terlihat tinggi. Salah satunya Muhammad Rizky, warga Tenayan Raya, Pekanbaru, yang mengaku telah dua kali menerima BSU sejak 2023.

    “Saya senang sekali, apalagi bantuan ini sangat bermanfaat buat kebutuhan anak sekolah. Cairnya di kantor pos, prosesnya mudah, dan yang paling penting tidak ada potongan sama sekali. Saya terima Rp600 ribu untuk dua bulan,” ujar Rizky.

    Dia berharap program BSU dapat terus berlanjut, bahkan jika memungkinkan diberikan secara bulanan. “Semoga pemerintah terus bantu kami seperti ini. Selain menjadi penyemangat bagi kami pencari cuan, juga bisa membantu sedikit perekonomian kami,” tuturnya.

    Usai agenda di Kantor Pos, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat di Rumbai, untuk memastikan kegiatan belajar mengajar serta fasilitas penunjang berjalan optimal bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

    “Saya ingin memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Saya juga ingin melihat fasilitas yang ada, terutama tempat belajar, tempat tidur dan juga tempat makan,” ujar Gibran.

    Dia menambahkan Sekolah Rakyat yang baru berjalan memasuki pekan kedua ini akan terus dievaluasi guna menyerap berbagai masukan demi perbaikan ke depan.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiseka, Jeni Pebrianto menjelaskan saat ini terdapat 100 siswa tingkat SMP yang tengah mengikuti proses pendidikan di sekolah tersebut. Para siswa telah melalui proses seleksi dan berasal dari berbagai daerah di Riau.

    “Di sekolah rakyat ini ada 100 siswa tingkat SMP. Mereka dibagi menjadi empat kelas, dan berasal dari Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, dan Pelalawan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program pendidikan yang diinisiasi untuk memberikan kesempatan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

    Seluruh fasilitas, termasuk tempat tinggal dan makan, disediakan secara gratis oleh pemerintah. Kunjungan Wapres Gibran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

  • Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Polda Riau menetapkan 51 tersangka terkait perkara tindak pidana kebakaran hutan (karhutla).

    Gibran menjelaskan bahwa kondisi karhutla yang terjadi di Riau saat ini sudah semakin terkendali setelah aparat penegak hukum menetapkan puluhan tersangka. 

    Menurut Gibran, meskipun sudah kondusif, namun Gibran tetap meminta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya preventif agar kebakaran tidak semakin meluas di Riau.

    “Tadi disampaikan, sudah ada 51 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan, penegakan hukum, monitoring, dan deteksi dini sangat penting,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (28/7/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan untuk pembukaan lahan kini menjadi semakin penting, sehingga menurut Gibran, perlu dibuatkan aturan agar tidak merusak lingkungan di kemudian hari.

    “Tadi saya berdiskusi dengan Pak Gubernur, soal regulasi harus lebih ditegakkan lagi ke depan. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Kita ingin aturan ditegakkan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga apresiasi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bekerja sama dan bekerja keras dalam menangani kasus karhutla di Riau.

    “Saya apresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, Forkopimda, semuanya sudah bekerja keras. Penegakan hukum dan deteksi dini sangat penting dan hari ini modifikasi cuaca berhasil,” ujarnya.

  • Dasco Buka Suara soal Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu Arya Daru

    Dasco Buka Suara soal Kasus Tewasnya Diplomat Kemenlu Arya Daru

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI sudah meminta laporan terbaru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) Arya Daru Pangayunan ke pihak kepolisian.

    Meski demikian, dia tidak membeberkan secara rinci apakah pihak kepolisian sudah memberikan laporan terbaru itu ke DPR atau belum.

    “Saya gak tahu ya, tapi ini teman-teman di Komisi III itu juga sudah meminta laporan kemajuan perkara kepada pihak kepolisian,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan membenarkan pernyataan Dasco tersebut. Pihaknya berharap para penyidik dalam kasus ini dapat membongkar tewasnya diplomat Kemenlu Arya Daru.

    “Kita minta kepolisian dengan seluruh kemampuannya Scientific Investigation yang selalu dipakai kepolisian sekarang yang kita dukung dengan anggaran yang cukup dari Komisi III, mudah-mudahan mampu membongkar ini. Kelihatan sederhana, tapi menjadi sangat rumit karena buktinya sampai sekarang tak juga kunjung selesai,” tuturnya di tempat yang sama.

    Teranyar, Polda Metro Jaya mengungkap asal-usul dari lakban kuning yang melekat pada kepala Diplomat Arya Daru Pangayunan (39) saat ditemukan tewas di indekosnya, Menteng, Jakarta. 

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan lakban kuning tersebut diperoleh Arya dari salah satu toko di Yogyakarta. Lakban itu dibeli pada akhir Juni 2025. 

    “Terkait dengan lakban kuning, berdasarkan keterangan istri korban, bahwa lakban tersebut dibeli pada akhir bulan Juni di toko merah, gedong kuning, Yogyakarta,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025). 

    Dia menambahkan lakban kuning itu kerap digunakan oleh pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terhadap barang-barang saat bepergian ke luar negeri.

    Sekadar informasi, kasus ini terungkap pada Selasa (8/7/2025). Kala itu, warga setempat melaporkan temuan jasad dengan kepala dibungkus lakban ke kepolisian. 

    Berdasarkan proses penyelidikan yang ada, kepolisian telah mengungkap bahwa sejauh ini pada jasad Arya belum ditemukan tanda kekerasan. Adapun, pada lakban yang menutupi wajah jenazah hanya ditemukan sidik jari Arya.

  • Perusahaan Berusia 158 Tahun Tutup, 700 Orang Terkena PHK

    Perusahaan Berusia 158 Tahun Tutup, 700 Orang Terkena PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan transportasi asal Inggris yang sudah berusia 158 tahun, KNP, terkena serangan ransomware, yang mengakibatkan 700 orang kehilangan pekerjaan. Serangan ini berasal dari kata sandi (password) lemah di sistem perusahaan.

    Serangan yang terjadi pada 2023 tersebut diduga disebabkan hanya dengan satu kata sandi. Peretas berhasil masuk ke dalam sistem dengan menebak kata sandi seorang karyawan, lalu dengan itu, mereka mengenkripsi data perusahaan dan mengunci sistem internalnya.

    Peretas yang dikenal sebagai Akira, setelah berhasil mengunci sistem internal KNP, mereka menyebutkan, satu-satunya cara mendapatkan kembali akses data tersebut adalah dengan membayar.

    Tidak disebutkan jumlah pasti terkait harga penebusan, tetapi sebuah firm negosiasi ransomware spesialis memperkirakan jumlahnya bisa mencapai GB£5 juta atau sekitar Rp110,1 miliar (Kurs Rp22.000)

    Kerugian sebesar itu menyebabkan KNP kehilangan semua data penting, dan akhirnya bangkrut karena tidak memiliki uang sebanyak itu.

    Direktur KNP, Paul Abbott belum memberitahu karyawan soal hancurnya perusahaan akibat pembobolan kata sandi tersebut.

    Menanggapi peristiwa tersebut, Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) mengatakan, para peretas sebetulnya tidak melakukan hal baru, melainkan hanya mencari titik lemah suatu sistem.

    “Mereka terus-menerus mencari organisasi yang sedang mengalami hari buruk, lalu kemudian memanfaatkannya,” jelas salah satu pemimpin tim NCSC, Sam (Bukan nama sebenarnya), dilansir BBC, (28/07/25).

    Dengan menemukan sumber intelijen, agen NCSC mencoba menemukan serangan dan mengeluarkan peretas dari sistem komputer sebelum dapat menyebarkan perangkat lunak tebusan.

    Namun, NCSC hanya mampu menyediakan satu lapis perlindungan, sementara ransomware adalah kejahatan siber yang terus berkembang.

    Menurut survei keamanan siber pemerintah Inggris, diperkirakan terdapat 19.000 serangan ransomware terhadap sejumlah bisnis di sana. Rata-rata tuntutan tebusannya adalah sekitar GB£4 juta atau Rp88,1 miliar (Kurs: Rp22.000), dan sepertiga perusahaan langsung membayarnya.

    Menurut Direktur Jenderal Badan Kejahatan Nasional (NCA), James Babbage, ransomware merupakan kejahatan dunia maya paling signifikan yang tengah dihadapi Inggris. Terbukti dengan sejumlah contoh kasus seperti yang telah terjadi pada KNP, atau toko-toko besar seperti, Marks & Spencer (M&S) dan Harrods. 

    Babbage, bersama dengan Komite Gabungan Parlemen tentang Strategi Keamanan Nasional terus memperingatkan risiko tinggi serangan ransomware, dan juga mengusulkan agar korban serangan tidak membayar tebusan.

    “Setiap korban perlu menentukan pilihannya sendiri, tetapi pembayaran tebusan bukanlah caranya, karena malah memperburuk kejahatan-kejahatan serupa,” kata Direktur Jenderal Ancaman NCA tersebut.

    Dengan usulan tersebut, pemerintah telah mengusulkan pelarangan badan publik membayar uang tebusan ke peretas. Untuk perusahaan swasta, mereka mungkin harus melaporkan serangan tebusan dan mendapatkan izin pemerintah untuk membayar. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Starlink Lewat! Internet Taara 100 Kali Lebih Cepat dari Satelit LEO Elon Musk

    Starlink Lewat! Internet Taara 100 Kali Lebih Cepat dari Satelit LEO Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA— Internet memasuki babak baru dengan kehadiran Taara, solusi konektivitas berkecepatan tinggi yang mampu menyaingi layanan satelit seperti Starlink. 

    Melansir laman resmi Taara, Senin (28/7/2025) berbeda dengan Starlink yang mengandalkan jaringan satelit di orbit, 

    Taara memanfaatkan pancaran cahaya untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar antara dua terminal ringkas. 

    Sistem dua cermin yang dipadukan dengan algoritma prediktif menjaga agar pancaran cahaya tetap sejajar dengan presisi tinggi.

    Taara Lightbridge diklaim mentransfer data secepat cahaya, menghadirkan komunikasi dua arah yang mulus untuk konektivitas berperforma tinggi dengan kecepatan 20 Gbps.Teknologi ini disebut mampu menjangkau jarak hingga 20 kilometer dengan aman, sambil menjaga koneksi tetap stabil dan andal.

    Dengan konsumsi daya setara lampu bohlam yakin 40 W, perangkat ini dapat dipasang hanya dalam hitungan jam tanpa perlu menggali tanah, mengurus lisensi spektrum, atau izin jalur. Taara disebut memberikan konektivitas dengan keandalan 99,99%. 

    Arsitektur hibrida dan pengaturan kecepatan adaptif memastikan koneksi tetap tangguh dalam berbagai kondisi cuaca baik hujan, cerah, maupun berkabut.

    Taara  dikembangkan di bawah pusat inovasi lab X Alphabet, Google. Proyek tersebut diluncurkan sekitar pertengahan Maret 2025. 

    Kala itu, CEO Taara, Mahesh Krishnaswamy, mengumumkan perusahaannya telah mendapatkan pendanaan dari Series X Capital untuk memperluas jangkauan dan pengembangan teknologi komunikasi optik nirkabel berbasis cahaya. Teknologi ini mampu menghadirkan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan kapasitas besar melalui sinar cahaya bahkan hingga jarak 20 kilometer.

    “Taara lahir dari inspirasi proyek Loon, dan sejak awal, kami fokus untuk menguji langsung teknologi ini di lapangan bersama mitra global,” kata Krishnaswamy. 

    Krishnaswamy menekankan kebutuhan akan data semakin meningkat, namun pemasangan kabel fiber optik seringkali mahal, sulit, atau bahkan tidak mungkin dilakukan karena kondisi geografis. Di sinilah teknologi Taara hadir sebagai solusi. 

    Dengan sinar cahaya yang dipancarkan antar menara, sistem ini dapat menghadirkan kecepatan hingga 20 gigabit per detik tanpa perlu menggali tanah atau menarik kabel bawah laut. Unit perangkat mereka, yang dinamai Lightbridge, hanya membutuhkan beberapa jam untuk dipasang dan bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sebelumnya sulit terhubung.

    Ilustrasi pemanfaatan Taara di berbagai infrastruktur telekomunikasi

    Meskipun teknologi Taara berbeda dari sistem satelit milik Starlink, Krishnaswamy percaya Taara bisa menjadi pesaing serius. 

    “Kami mampu memberikan bandwidth 10 hingga 100 kali lebih besar dibanding antena Starlink, dan biayanya jauh lebih murah,” katanya kepada Wired.

    Saat ini, Taara telah mengoperasikan ratusan unit di lebih dari 12 negara, bekerja sama dengan berbagai operator besar seperti Airtel, Liquid Intelligent Technologies, Liberty Networks, T-Mobile, dan Vodafone. Taara merupakan kelanjutan dari semangat inovatif Proyek Loon, yang dahulu menggunakan balon udara di stratosfer untuk menyebarkan internet ke daerah terpencil. 

    Meski Loon ditutup oleh Alphabet pada Januari 2021, teknologi lasernya kini menjadi inti dari sistem komunikasi optik milik Taara. Tak hanya Taara, warisan teknologi Loon juga diteruskan oleh Aalyria, perusahaan lain yang juga dipisahkan dari Alphabet pada 2022. 

    Aalyria berfokus pada pengelolaan jaringan mesh dari satelit dan wahana udara, untuk menciptakan sistem konektivitas yang mampu menjangkau daerah tanpa infrastruktur internet.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis wacana Wakil Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk menempatkan Wakil Presiden secara resmi berkantor di IKN, karena fokus utama masih pada percepatan penyelesaian infrastruktur dasar.

    “Kan tadi sudah dijelaskan, terkait IKN kita menerima semua masukan, tetapi tidak ada rencana seperti itu sekarang,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pekan lalu (25/7/2025).

    Menurut Prasetyo, saat ini seluruh perhatian pemerintah, termasuk Otorita IKN, difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

    Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis seperti penempatan kantor presiden atau wapres di IKN akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan pertimbangan menyeluruh yang matang, bukan sekadar wacana.

    “Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sekarang sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah. Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin seluruh infrastruktur yang diperlukan baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bisa selesai,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sejalan dengan itu, Prasetyo menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

  • RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ketidaksesuaian data pengiriman barang hasil hilirisasi nikel ke China.

    Data kantor kepabeanan China, yang dikutip Senin (28/7/2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 lalu, China mengimpor 8,59 juta ton feronikel dari Indonesia. Nilai impor feronikel itu mencapai US$12,71 miliar. Ada kenaikan secara volume ekspor dibandingkan tahun 2023 yang hanya 7,83 juta ton. Namun secara agregat angkanya mengalami penurunan dari US$14,42 miliar (2023) menjadi US$12,71 miliar.

    Penurunan nilai itu dipengaruhi sejumlah hal, salah satunya adalah anjloknya harga komoditas nikel selama tahun 2024 lalu. Feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat.

    Sementara itu, untuk komoditas nikel matte, data GACC mencatat bahwa selama tahun 2022-2024, nilai impor negeri tirai bambu dari Indonesia tercatat senilai US$7,3 miliar. Bisnis juga mencatat bahwa tren volume importasi nikel matte dari Indonesia terus meningkat secara kuantitas.

    Pada tahun 2022, jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 176.532 ton. Jumlah ini naik menjadi 277.650,6 ton pada tahun 2023. Angka importasi nikel matte kembali melonjak menjadi 384.166 ton pada tahun 2024. Total akumulasi jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 838.349,4 ton.

    Bisnis menemukan adanya selisih antara jumlah importasi feronikel dan matte nikel yang diekspor Indonesia ke China. Khusus untuk feronikel, pada tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah ekspor feronikel Indonesia ke China mencapai 29,08 juta ton. Data ekspor-impor BPS itu dikoleksi dari Bea Cukai.

    Sementara itu, yang tercatat di otoritas kepabeanan China, hanya sebesar 27,67 juta ton. Artinya ada gap sekitar 1,41 juta ton. Sedangkan secara nominal, gap-nya mencapai US$400,5 juta selama 2020-2024. China mencatatkan nilai impor feronikel yang lebih sedikit dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

    Berbeda dengan feronikel, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak baik secara nominal maupun volume dibandingkan yang tercatat di Indonesia. Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikal matte China dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton. Sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar. Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024, mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per dolar) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Artinya, jika nilai Rp10,67 triliun itu dihitung sebagai penghasilan perusahaan, dan dikaitkan dengan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 20%, maka total potensi penerimaan PPh badan yang hilang dari eksportasi nikel matte sebesar Rp2 triliun.

    Pemicu Selisih Data

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Namun demikian, sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis, memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. Sementara itu, nickel matte baik di Indonesia tercatat dalam kode HS 75011000.

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Khusus yang ketiga, anomali ekspor itu terjadi di komoditas nikel matte. Nikel matte adalah jenis nikel yang biasanya digunakan untuk memproduksi nikel sulfat. Nikel sulfat adalah komponen penting untuk produk baterai. Nikel sulfat mulai diekspor di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah kuantitas nikel sulfat yang diimpor China dari Indonesia mencapai 60.440 ton atau senilai US$224,5 juta pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 naik cukup signnifikan menjadi 179.700 ton atau senilai US$616 juta. Transaksi impor itu dicatat oleh Bea Cukai China.

    Sama seperti komoditas feronikel dan nikel matte, terjadi selisih antara nilai ekspor nikel sulfat, dengan kode HS 28332400, di data versi BPS dengan yang tercatat di Bea Cukai China. BPS tahun 2023, mencatat nilai maupun volume ekspor yang lebih tinggi dibandingkan di China. Versi BPS, ekspor nikel sulfat pada tahun 2023 mencapai US$234,3 juta dengan volume sebesar US$66.440 atau terjadi selisih sebesar 6.000 ton.

    Namun pada tahun 2024, selisih antara data ekspor Indonesia dan impor nikel sulfat China terjadi perubahan. Tahun lalu, nilai ekspor yang tercatat di BPS hanya sebesar US$527,5 juta dengan volume ekspor sebesar 173.700 ton. Kalau dibandingkan dengan data impor China yang tercatat senilai US$616 juta dengan volume 179.700 ton. Terjadi selisih sebesar US$88,5 juta atau senilai Rp1,37 triliun kurs Rp15.500 rupiah per dolar AS. Sementara selisih volume ekspornya sebesar 6.000 ton.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot P Tanjung, saat dihubungi 13 Juni 2025 lalu, tidak membantah maupun membenarkan temuan Bisnis tersebut. Hanya saja, dia memastikan jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak setiap eksportir yang terbukti melakukan praktik lancung dalam eksportasi nikel. “Kalau ternyata perusahaannya nakal ya bisa saja kita berikan sanksi termasuk penghentian kegiatan sementara. Ujung-ujungnya, ini bisa juga kita cabut izin usahanya.”