Category: Bisnis.com

  • Polisi: Posisi CCTV Kos Bergeser karena Permintaan Istri Arya Daru

    Polisi: Posisi CCTV Kos Bergeser karena Permintaan Istri Arya Daru

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan soal alasan pergeseran arah kamera CCTV di area kamar kos Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyatakan CCTV itu bergeser setelah permintaan istri Arya kepada penjaga indekos untuk mendobrak kamar.

    “Terkait dengan CCTV kenapa bergeser, hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos. Waktu itu lewat telepon sama saksi berinisial S,” kata Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025). 

    Kemudian, dia mengatakan pendobrakan pintu kamar Diplomat Arya itu dilakukan bersama dengan tetangga kosnya yang melakukan dokumentasi.

    Adapun, kata Wira, pendobrakan itu dilakukan lantaran Arya tidak merespon panggilan dari istrinya. Sehingga, hal tersebut membuat istrinya khawatir.

    “Sehingga penjaga kos minta izin ke pemilik untuk melakukan pendobrakan dan disikapi dengan menggeser sudut CCTV dan dimaksudkan tindakan penjaga tersebut,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, penyelidik Polda Metro Jaya telah berkesimpulan bahwa dalam kasus kematian ini tidak ada tindak pidana. Selain itu, indikator kematian Arya ini tidak melibatkan pihak lain.

    Di samping itu, analisis laboratorium forensik hingga RSCM menyatakan bahwa tak ada zat racun dalam sampel tubuh Arya. Pada intinya, kematian Arya ini disebabkan akibat  pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang mengakibatkan mati lemas.

  • RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengusaha nasional untuk mencontoh Thailand dan Korea Selatan untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok produksi. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan penyerapan produk UMKM sebagai bahan baku dari industri besar dapat menjadi langkah meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini melemah. 

    “Kita mungkin bisa contoh seperti Thailand, Korea, bagaimana UMKM itu menjadi bagian dari supply chain dari perusahaan besar,” kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025). 

    Menurut Avi, model bisnis UMKM di Indonesia juga perlu diperbaiki, utamanya terkait dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, di tengah situasi yang sulit dan bisnis yang berdiri sendiri maka penggunaan KUR hanya akan menyebabkan kredit macet. 

    “Kenapa? Karena dia gak naik kelas tapi pembiayaannya dikasih terus,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti UMKM yang belakangan terlihat menyiasati penghindaran pajak 0,5% untuk usaha yang pendapatannya Rp4,8 miliar. Terdapat usaha menengah yang justru membangun perusahaan baru untuk menghindari pajak tersebut. 

    Di samping itu, untu mendukung sinergitas dari UMKM dengan industri besar, maka diperlukan insentif dari pemerintah. Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih (Kopdes) bisa menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan besar. 

    “Karena dia akan menjadi badan hukum yang menjembatani mereka berdua, kalau ini bisa dilakukan saya rasa kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penggerakan UMKM yang berbasis supply chain,” jelasnya. 

    Dengan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok, maka dinilai akan ada bank-bank akan berebut memberikan pinjaman. Bagi perusahaan besar, kolaborasi ini dapat menjadi subtitusi impor. 

    Artinya, perusahaan besar bisa menggunakan bahan baku lokal yang diambil dari UMKM atau petani nasional. Hal ini mendukung kebutuhan huluisasi untuk memperkuat industri hulu. 

    “Tidak hanya hilirisasi, kalau hilirisasi itu kan menambah nilai tambah aja tapi kan 70% masih impor. Yang kita butuhkan juga huluisasi yaitu membangun hulunya agar hilirisasi tadi Itu tidak perlu impor atau kalaupun impor tidak sebanyak yang sekarang,” pungkasnya. 

  • Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan kembali melakukan roadshow ke sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

    Adapun, Zulhas hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dihadiri oleh sejumlah Menteri seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Rapat ini membahas tindak lanjut peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih serta implementasi peraturan menteri yang mendukung operasional program tersebut.

    Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin yang telah disepakati pemerintah. Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kopdes/Kel Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

    Kedua, agar Kementerian BUMN dan Danantara menyempurnakan model bisnis petunjuk teknis (juknis) Kopdes/Kel Merah Putih. Ketiga, akses pembiayaan, hingga penyempurnaan Permendes PDT dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dana desa dan kelurahan.

    “Kemudian digitalisasi, nanti di koperasi itu diusahakan cashless, nggak ada uang cashnya,” ujarnya. 

    Terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Zulhas menjelaskan, pemerintah dalam melakukan pelatihan sebisa mungkin tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Kita sebisa mungkin tidak mempergunakan APBN, tidak mengurangi anggaran belanjaan APBN kita ke Kopdes ini,” pungkasnya.

  • Pengusaha Ramal Investasi Tekstil di Indonesia Makin Ramai Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Ramal Investasi Tekstil di Indonesia Makin Ramai Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan investasi asing akan masuk ke bisnis tekstil di Tanah Air, jika tarif resiprokal yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia bisa lebih kompetitif dan lebih rendah dari negara lain.

    Adapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya di level 32%. Sebagai gantinya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias 0%.

    Secara regional, tarif impor 19% dari AS terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk memperbesar arus investasi seiring dengan pengenaan tarif resiprokal Trump, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    “Ke depan, kita masih melihat berbagai peluang seperti contohnya kalau memang tarif resiprokal Indonesia ini lebih rendah daripada negara kompetisi di industri TPT, seperti Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menurutnya, jika pengenaan tarif resiprokal terhadap Indonesia lebih rendah, maka peluang investor asing mengalihkan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    Bahkan, Shinta menyebut beberapa perusahaan asing dari China sudah mulai mengalihkan investasi ke Tanah Air, terutama di sektor ritel.

    “Kalau ini [tarif resiprokal Trump] memang kita bisa lebih kompetitif, tidak menutup kemungkinan kita ada juga relokasi investasi untuk industri ini, seperti China juga ada beberapa saya rasa yang mulai masuk investasi ke TPT,” ungkapnya.

    Selain itu, Shinta menambahkan bahwa tarif resiprokal yang kompetitif ini juga menjadi kesempatan investor asing menanamkan investasinya di pusat data (data center).

    “Juga data center banyak kesempatan saya rasa untuk masuk investasi di data center,” imbuhnya.

    Di samping industri TPT dan data center, Shinta menyebut investasi di sektor critical mineral seperti energi terbarukan hingga baterai kendaraan listrik akan jauh lebih melonjak.

    Namun, dia menjelaskan bahwa peluang investasi ini juga harus dibarengi dengan kepastian berusaha, kepastian hukum, hingga tak ada praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi usaha.

    Di sisi lain, Shinta juga menyadari bahwa investasi yang masuk ke Indonesia saat ini sudah bergeser dari semula padat karya menjadi padat modal. Transisi investasi ini berimbas pada minimnya penyerapan tenaga kerja.

    “Jadi walaupun ada penciptaan lapangan pekerjaan, tapi yang sekarang masuk tentunya akan lebih sedikit dibanding sebelumnya,” tuturnya.

    Senada, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani memproyeksikan tarif resiprokal Trump terhadap Indonesia justru akan meningkatkan investasi atau naik 1,6% dari sebelumnya.

    Ajib juga menuturkan bahwa investasi yang bakal dikantongi Indonesia mampu mencapai Rp1.905 triliun pada akhir tahun ini, atau sesuai dengan target.

    “Tarif Trump ini justru proyeksinya akan menaikkan investasi dari baseline awal, itu potensinya menjadi tambah 1,6%. Artinya hubungannya investasi dengan tarif Trump justru berkorelasi positif dan itu yang kita harapkan bersama-sama. Bahkan, akhir tahun 2025, target investasi sampai dengan Rp1.905 triliun itu targetnya bisa achieve,” tandasnya.

  • Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Hal ini diungkapkan usai menggelar rapat bersama para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan sumur rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025) sore.

    Rapat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Ya sekitar 20.000-30.000 sumur [yang berpotensi diberdayakan KKKS],” ucap Bahlil.

    Jumlah sumur rakyat yang potensial untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

  • Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

    Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim pemerintah pusat menerima banyak usulan dari pemerintah daerah (pemda) untuk mendirikan Sekolah Rakyat, bahkan melebihi 200 pengajuan.

    Namun, dia mengatakan bahwa tidak semuanya memenuhi syarat, terutama terkait luas lahan. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sore ini, Selasa (29/7/2025).

    “Banyak sekali yang mengajukan, melebihi 200 [pengajuan]. Tapi ada yang lahannya hanya 2.000 meter, tidak sesuai kriteria. Syaratnya minimal 5 hektare supaya ada lapangan bola, asrama, laboratorium, dan fasilitas lainnya,” kata Tito kepada wartawan.

    Apalagi, dia menegaskan bahwa tujuan dari pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk memberi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan orang tuanya.

    Sejauh ini terkait status lahan, Tito menyebut ada yang berasal dari aset pemerintah pusat dan ada juga yang dimiliki pemda. Dia menilai program ini bisa mengoptimalkan aset-aset yang sebelumnya terbengkalai. 

    “Aset yang sebelumnya jadi beban tidak dipakai, itu dengan sekolah rakyat akan menjadi produktif. Dan jangan lupa disitu ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunan, perlu ada bahan bangunan dan boardingnya pasti ada persiapan makan otomatis ada rantai pasok yang berputar. Ekonomi akan jalan,” pungkas Tito. 

    Menurut pantauan, rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

  • Bapanas Ungkap Alasan Harga Beras Mahal Meski Stok Melimpah

    Bapanas Ungkap Alasan Harga Beras Mahal Meski Stok Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) ungkap alasan harga beras lampaui harga eceran tertinggi (HET), di tengah stok yang diklaim melimpah.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, meningkatnya harga beras di tingkat masyarakat disebabkan oleh produksi gabah setara beras yang mengalami penurunan pada Juni-Juli 2025.

    “Pada saat produksi turun, maka harga akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras akan naik. Itu jawabannya,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

    Menyitir data Panel Harga Bapanas, Selasa (29/7/2025), pukul 16.29 WIB, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp6.813 per kilogram (kg). Nominal itu meningkat 0,21% dibanding hari sebelumnya.

    Sementara itu, harga beras premium di tingkat konsumen secara rata-rata berada di level Rp16.140 per kg, atau melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah yakni di kisaran Rp14.900 per kg – Rp15.800 per kg.

    Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas beras medium. Bapanas merekam, harga beras medium di tingkat konsumen berada di level Rp14.410 per kg, atau berada di atas HET untuk beras medium di kisaran Rp12.500 per kg – Rp13.500 per kg.

    Untuk beras SPHP, Bapanas mencatat harga komoditas ini berada di level Rp12.586 per kg, atau berada dalam rentang HET yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kg – Rp13.500 per kg. 

    Namun, Arief memastikan pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah meluncurkan dua program untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen, melalui penyaluran bantuan pangan beras dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Adapun, penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton menyasar 18,2 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang dilakukan sepanjang Juni-Juli 2025. Merujuk data Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 88.632 ton hingga 24 Juli 2025 atau 4,43 juta penerima dari total 18,2 juta PBP.

    Sementara, penyaluran beras SPHP 1,3 juta ton yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) digelontorkan hingga akhir tahun ini.

    Arief mengatakan, Bapanas telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat proses penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP.

    “Dua ini saya sudah minta Bulog untuk mempercepat,” ungkapnya.

  • RI Butuh Investasi Rp962,7 Triliun untuk Penuhi Target 2025, Rosan Yakin Tercapai

    RI Butuh Investasi Rp962,7 Triliun untuk Penuhi Target 2025, Rosan Yakin Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani meyakini target investasi senilai Rp1.905,6 triliun bakal tercapai pada akhir tahun, sebagaimana yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan.

    Hingga semester I/2025, Rosan membukukan realisasi investasi yang masuk telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target 2025. Artinya, Rosan masih memiliki tugas untuk mengejar investasi senilai Rp962,7 triliun pada sisa tahun ini.

    Rosan tak khawatir terkait target tersebut meski terjadi persaingan penanaman modal di global, karena penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh kuat mendorong capaian investasi.

    “Kami sangat yakin pada akhir tahun, komitmen yang sudah disampaikan itu akan terealisasi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).

    Terlebih, pada pekan lalu pihaknya baru saja mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan mengonfirmasi bahwa investasi yang masuk meningkat.

    Di mana impor barang modal dalam dua bulan terakhir mencatatkan kenaikan yang tinggi, bahkan all time high. Masuknya impor tersebut saat ini akan berdampak pada bulan berikutnya atau semester II/2025.

    Rosan bercerita, bahwa Wamenkeu Anggito terkejut karena barang modal yang masuk untuk memenuhi kebutuhan investasi masih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pabrik sangat meningkat.

    “Jadi, ini mengonfirmasi target-target kami ke depannya. InsyaAllah kami optimistis,” tambahnya. 

    Sementara menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan bahwa target investasi tersebut telah tercapai lebih cepat, Rosan membenarkannya meski per semester I/2025 baru mencapai 49,5%. Pasalnya trajektori komitmen dari para investor dalam dan luar negeri terpantau akan memenuhi target investasi.

    Rosan menjelaskan meski sinyal tercapainya target sudah kuat, tetapi pembukuan realisasi akan dilakukan sesuai dengan jangka waktunya. Sebagaimana investasi yang masuk pada kuartal II dicatat dalam laporan kuartal II, begitu pula pada kuartal-kuartal selanjutnya.

    “Kami membukukan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi. Jadi itu sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden,” lanjutnya.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai barang modal yang tinggi mengindikasikan bahwa investor sedang mempersiapkan operasional lebih besar. Umumnya, direalisasikan dalam jangka 3—6 bulan ke depan setelah barang modal tersebut tiba.

    Menurutnya, cara Rosan menggunakan impor barang modal sebagai proksi investasi memang tepat, karena secara empiris korelasi antara impor barang modal dengan investasi riil cukup kuat.

    “Dengan tingginya angka impor barang modal ini, outlook investasi di paruh kedua tahun 2025 sangat mungkin akan membaik dibandingkan semester pertama,” tuturnya.

  • PPATK Blokir 140.000 Rekening yang Nganggur Selama 10 Tahun

    PPATK Blokir 140.000 Rekening yang Nganggur Selama 10 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak140.000 rekening dormant yang tidak dipakai selama 10 tahun terakhir.

    Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengungkap bahwa temuan lebih dari 140.000 rekening dormant mencapai angka Rp428,6 miliar. 

    “PPATK menemukan, banyak rekening tidak aktif (bahkan terdapat lebih dari 140 ribu rekening dormanthingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp.428.612.372.321,00,” ujar Natsir melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025). 

    Nasir menekankan bahwa hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa data nasabah pada ratusan ribu rekening dormant itu disebut tidak pernah mengalami pembaruan data. Hal itu dikhawatirkan membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya. 

    Atas temuan tersebut, PPATK pun telah melakukan tindak lanjut beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant. 

    Natsir memastikan PPATK melakukan upaya perlindungan rekening nasabah, dan memastikan uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. 

    “Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan,” ujar Natsir. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta PPATK menjelaskan secara resmi kepada masyarakat, ihwal pemblokiran sementara rekening bank yang tidak aktif atau tidak digunakan untuk transaksi selama tiga bulan.

    Hinca berujar, Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan PPATK seusai masa reses selesai. Dalam raker nanti, pihaknya akan bertanya soal kebijakan itu, mulai dari latar belakangnya apa, mengapa ini perlu dilakukan, dan apa tujuan yang hendak dicapai. Dia berharap publik bisa mendapatkan informasi yang cukup.

    “Kita belum mendapatkan penjelasan utuh dari PPATK, saya ingin minta PPATK jelaskan secepatnya lah. Kalau nanti nunggu di komisi III kelamaan, saya kira lewat teman-teman [media], saya minta PPATK jelaskan ke publik secepatnya, background-nya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, sehingga publik mengerti,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Adapun saat ditemui di Istana Kepresidenan, Kamis (22/5/2025), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pemblokiran rekening dormant sebagai tindak lanjut atas praktik penyalahgunaan rekening untuk kegiatan pidana termasuk judi online tidak dilakukan secara tiba-tiba. 

    “Itu sudah dibicarakan lama,” ungkap Ivan kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, beberapa pemilik rekening yang terdampak pemblokiran PPATK itu mengeluh karena tidak bisa menggunakan rekening mereka. Padahal, mereka mengaku rekeningnya tidak digunakan untuk pidana seperti deposit judi online. 

    Ivan menyampaikan, masyarakat yang rekeningnya terdampak bisa langsung melakukan reaktivasi kembali. “Ya itu bisa langsung direaktivasi kok enggak ada masalah,” ujarnya.

  • Berapa Jumlah Peminat Lelang 1,4 GHz per Juli 2025? Ini Kata Komdigi

    Berapa Jumlah Peminat Lelang 1,4 GHz per Juli 2025? Ini Kata Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai jumlah peminat lelang spektrum 1,4 GHz. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan para penyelenggara telekomunikasi yang ingin mengikuti lelang diberikan waktu sejak 28 Juli hingga 11 Agustus 2025 untuk menyiapkan persyaratan yang diminta.

    “Mulai kemarin, 28 Juli sampai 11 Agustus 2025 adalah tahapan untuk menyiapkan persyaratan yang diminta dalam pengumuman dan mendapatkan akun untuk pendaftaran,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

    Wayan menambahkan, setelah tanggal 11 Agustus, barulah peserta dapat melakukan pendaftaran dan mengunduh dokumen seleksi. Oleh karena itu, Komdigi saat ini belum mengetahui siapa saja yang akan mengikuti proses seleksi.

    “Setelah tanggal 11 Agustus baru ketahuan berapa yang daftar dan siapa saja ya,” katanya.

    Lebih rinci, jadwal pengambilan akun sistem e-Auction akan dilaksanakan pada 11–13 Agustus 2025 pukul 09.00–15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring melalui sistem e-Auction setelah akun diperoleh, yakni mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Lebih lanjut, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media fiber optik, atau jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched melalui media fiber optik terestrial, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100.

    Kedua, memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik terestrial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Ketiga, NIB untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (broadband wireless access/BWA) dengan KBLI 61200 dan juga berjenis proyek utama (bukan pendukung).

    Selanjutnya, memiliki perizinan berusaha sebagai penyelenggara layanan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921, serta tidak sedang dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan, tidak dinyatakan pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    Selain itu, peserta tidak boleh terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya. Peserta juga wajib menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan seleksi, yang terdiri atas formulir permohonan, jaminan keikutsertaan seleksi (bid bond), dan proposal teknis.

    Adapun proposal teknis harus memuat target jumlah rumah tangga yang akan terlayani akses internet nirkabel pita lebar dengan kecepatan akses minimal hingga (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu lima tahun. Jumlah rumah tangga yang terlayani harus memenuhi target minimal yang telah ditentukan pada Regional I, Regional II, dan Regional III sebagaimana diatur dalam dokumen seleksi.