Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia tetap stabil, di tengah memanasnya konflik antar kedua negara.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan kalau pun mengalami penurunan kunjungan sepanjang konflik berlangsung, jumlahnya tak signifikan sehingga hal ini tidak terlalu berdampak terhadap pariwisata Indonesia.

    “Karena kebanyakan orang kan udah jauh-jauh hari ya mereka pesan tiket dan segala macam. Jadi mengubah-ubah juga nggak gampang dan pasti ada tambahan biaya,” jelas Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Hariyadi, konflik yang terjadi antar kedua negara juga tidak memberikan keuntungan berarti bagi Indonesia. Apalagi, saat ini kedua negara telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

    “Tergantung konfliknya lama apa nggak sih sebetulnya. Kalau konfliknya lama, tentu kita bisa narik yang dari jarak jauh ya, yang long haul,” ujarnya.

    Namun, alih-alih fokus mencari peluang dari konflik Thailand dan Kamboja, Hariyadi menilai Indonesia harus fokus pada upaya untuk mendatangkan lebih banyak wisman ke Tanah Air.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 13,90 juta kunjungan pada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 118.193 kunjungan berasal dari Thailand dan 10.497 kunjungan dari Kamboja. 

    Total kunjungan wisman ke Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand, yang mampu menarik sekitar 35 juta wisman pada 2024.

    Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga saat ini belum melihat adanya dampak signifikan imbas konflik Thailand dan Kamboja, terhadap sektor pariwisata Indonesia.

    Namun, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan, pemerintah terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di industri pariwisata, guna mengantisipasi potensi pergerakan wisatawan lintas negara di kawasan Asean.

    “Kami tetap fokus mengkomunikasikan nilai tambah yang dimiliki Indonesia, seperti keberagaman budaya, alam, dan kualitas layanan yang lebih terfokus pada pariwisata regeneratif,” jelas Ni Luh kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

  • Maskapai Penerbangan Terbesar Rusia Batalkan 60 Perjalanan Akibat Serangan Siber

    Maskapai Penerbangan Terbesar Rusia Batalkan 60 Perjalanan Akibat Serangan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan nasional Rusia, Aeroflot, membatalkan lebih dari 60 perjalanan serta mengalami keterlambatan parah pada penerbangan lain setelah mengalami serangan siber.

    Mengutip Bleeping Computer, kelompok peretas Ukraina bernama Silent Crow dan Belarusia bernama Cyberpartisans BY mengeklaim sebagai pihak yang melancarkan aksi tersebut.

    Berdasarkan informasi di X dan telegram, pelaku mengaku menyusup ke infrastruktur TI Aeroflot selama lebih dari 1 tahun, memetakan sistem secara mendalam untuk mengidentifikasi seluruh sumber daya yang bernilai, untuk dihancurkan.

    Kedua kelompok tersebut mengaku berhasil mengakses 122 hypervisor, 43 instalasi virtualisasi ZVIRT, sekitar 100 antarmuka iLO yang digunakan untuk manajemen server, serta empat kluster Proxmox.

    Termasuk, menyalin seluruh basis data dari riwayat penerbangan dan workstation karyawan (termasuk eksekutif puncak), server penyadapan yang berisi rekaman percakapan telepon, serta sistem pemantauan personel.

    Pada hari serangan, para peretas mengklaim telah menghapus 7.000 server fisik dan virtual yang meng-host 12TB basis data, 8TB file Windows Share, dan 2TB email korporat.

    Dengan armada 171 pesawat, 33.500 karyawan, dan 104 tujuan penerbangan, Aeroflot merupakan maskapai terbesar di Rusia, dengan pemerintah memegang 74% saham.

    Tahun lalu, perusahaan ini melayani lebih dari 55 juta penumpang, mencakup lebih dari 42% pangsa pasar penerbangan domestik.

    Pembatalan dan penundaan penerbangan dikabarkan masih terjadi hingga saat ini, dan beberapa penerbangan dijadwalkan tetap dilakukan tanpa dukungan sistem komputer.

    Serangan ini bukan kali pertama kelompok Ukraina mengklaim berhasil meretas sektor transportasi udara Rusia.

    Pada November 2023, dinas intelijen Ukraina yang berada di bawah Kementerian Pertahanan mengklaim telah meretas Badan Transportasi Udara Federal Rusia, Rosaviatsia.

    Dalam serangan tersebut, para peretas membocorkan data yang mencerminkan kondisi memburuk akibat sanksi internasional dan kekurangan suku cadang.

  • Pertamina Raih Fortune Global, Dorong Asta Cita Energi Nasional

    Pertamina Raih Fortune Global, Dorong Asta Cita Energi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya PT Pertamina (Persero) pada peringkat 171 dalam daftar 500 perusahaan dunia dengan kinerja terbaik oleh Majalah Fortune Global, semakin mendorong perusahaan negara ini untuk meningkatkan perannya dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, pada tingkat regional Juni 2025 lalu, Pertamina juga masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 dan menempati posisi ke-3 perusahaan terbaik di Asia Tenggara.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan penilaian terhadap Pertamina sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik tidak hanya terlihat pada kinerja keuangan perusahaan yang positif.

    Pada kinerja operasional, Pertamina juga mampu membuktikan ketangguhannya melalui peningkatan produksi minyak dan gas nasional. Pada tahun 2024, Pertamina mencatat produksi Migas mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

    “Di sektor hulu Migas, Pertamina telah berkontribusi sebesar 69 persen terhadap produksi minyak nasional dan 37 persen terhadap produksi gas nasional. Dengan capaian produksi Migas tersebut, Pertamina menunjukkan perannya dalam Asta Cita yakni mewujudkan swasembada energi,”ujar Fadjar.

    Selain produksi Migas, dukungan Pertamina terhadap target swasembada energi juga terjabarkan pada program pengembangan energi hijau. Sepanjang 2024, Pertamina terus meningkatkan produksi energi bersih dan reliable mencapai 2,502.12 MW.

    “Upaya Pertamina meningkatkan energi hijau sejalan dengan tren dunia menuju transisi energi sekaligus dapat meningkatkan bauran energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di masa depan,”imbuh Fadjar.

    Menurut Fadjar, di tengah dinamika global dan tantangan untuk industri migas yang tidak mudah, pengakuan masyarakat internasional terhadap pencapaian Pertamina menjadi harapan dan modal penting yang memotivasi seluruh Perwira Pertamina untuk memberikan kinerja terbaiknya pada tahun-tahun mendatang.

    “Apresiasi yang terlihat pada penilaian Fortune Global 500 dan Southeast Asia 500 menjadi bekal Pertamina untuk melanjutkan strategi pertumbuhan ganda agar tetap dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,”pungkas Fadjar.

    Strategi pertumbuhan ganda (Dual Growth Strategy) yakni menjaga ketahanan energi nasional dengan menjalankan bisnis eksistingnya, serta strategi kedua yakni mendorong bisnis energi terbarukan atau bisnis rendah karbon.

    “Melalui strategi tersebut, Pertamina optimistis mampu menavigasi tantangan dan dinamika global yang dihadapi oleh industri migas, sekaligus pencapaian swasembada energi,” jelasnya.

  • Alert! Gelombang Tsunami Akibat Gempa Rusia Mulai Tiba di Papua

    Alert! Gelombang Tsunami Akibat Gempa Rusia Mulai Tiba di Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan tsunami akibat gempa bumi berkekuatan 8,7 magnitudo (M8,7) di semenanjung Rusia kini mulai memasuki wilayah Papua.

    Berdasarkan data BMKG pada Rabu (30/7/2025), potensi tsunami di Bumi Cendrawasih tersebut terdeteksi pada pukul 14.45 WIT dengan ketinggian 0,2 meter di Distrik Depapre Papua.

    Tidak hanya itu, wilayah Jayapura juga mulai terdeteksi berpotensi tsunami pada pukul 14.14 WIT dengan ketinggian 0,2 meter. 

    Kemudian, wilayah Papua Nugini pun tidak luput dari potensi tsunami akibat gempa bumi yang terjadi di Rusia beberapa jam lalu.

    BMKG meminta pantai di Indonesia segera dikosongkan lantaran bakal terdampak tsunami akibat gempa Rusia M8,7 yang terjadi hari ini, Rabu (30/7/2025). 

    Dalam catatan BMKG, setidaknya ada 10 wilayah yang bakal terimbas gempa ini Talaud, Gorontalo, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, hingga Jayapura.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati meminta agar seluruh pantai di lokasi tersebut agar dikosongkan menjelang datangnya tsunami yang diprediksi tiba di wilayah tengah 02.00 WITA dan timur 04.00 WIT.

    “Itu mohon sebelum waktunya datang itu pantai sudah dikosongkan,” ujar Dwikorita dalam konferensi pers di BMKG, Rabu (30/7/2025).

    Dia juga meminta agar masyarakat segera menjauh dari pantai menuju tempat lebih tinggi. Menurutnya, saat ini masih ada cukup waktu untuk melakukan evakuasi.

    Di samping itu, Dwikorita menuturkan meski prediksi gelombang tsunami ke wilayah tengah dan timur Indonesia hanya mencapai 50 cm. Namun, hal tersebut tetap berpotensi meningkat tergantung kondisi topografi di wilayah masing-masing.

    “Mohon masyarakat menjauh dari pantai agar dan menuju ke tempat yang lebih tinggi ini cukup waktu mohon dikondisikan,” pungkasnya.

  • Tsunami Terjang 5 Wilayah Papua, Akibat Gempa Rusia

    Tsunami Terjang 5 Wilayah Papua, Akibat Gempa Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak lima wilayah di Papua diterjang tsunami setinggi hingga 0,3 meter sore ini.

    Berdasarkan data dari BMKG tsunami juga sudah melanda di AS, Jepang dan Rusia.

    Berikut deretan tsunami di Indonesia, Jepang dan AS

    Tsunami di Indonesia

    SARMI, INDONESIA (14:20WIB) 0.2m

    SORONGPAPUA, INDONESIA (14:35WIB) 0.2m

    JAYAPURADOKII, INDONESIA (14:14WIB) 0.2m

    LOMBROM, PAPUANUGINI (14:02WIB) 0.3m

    DEPAPRE PAPUA, INDONESIA (14:45WIB) 0.2m

    Jepang

    CHICHIJIMA,JEPANG (10:00WIB) 0.1m,

    HANASAKI,JEPANG (08:16WIB) 0.3m

    KUSHIRO,JEPANG (08:30WIB) 0.1m

    NORTHEASTTOKYO, JEPANG (08:00WIB) 0.1m

    OFUNATO,JEPANG (08:47WIB) 0.4m,

    AS

    GUAM,AS (11:40WIB) 0.1m

    HALEIWA,HAWAII (12:35WIB) 1.3m

    HANALEI,HAWAI (12:20WIB) 1.0m

    SAIPAN,AS (11:30WIB) 0.1m

    SOUTHOFAMCHITKA (08:05WIB) 0.2m

    SOUTHOFATTU (07:30WIB) 0.2m

     

    RUSIA

    KAMCHATKAPENINSULA, RUSIA (06:51WIB) 0.8m

    KURILISLAND (07:05WIB) 0.7m

    NIKOLSKOE, RUSIA (07:17WIB) 0.3m

    PETROPAVLOVSK,RUSIA (07:00WIB) 0.1m

    FILIPINA

    LEGASPI,PHILIPPINES (13:23WIB) 0.07m

  • Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengungkapkan, konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sempat membuat sejumlah wisatawan asal Indonesia menunda rencana perjalanannya ke dua negara tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah mengatakan, adanya konflik antara Thailand dan Kamboja telah memicu kekhawatiran sejumlah rombongan wisatawan Indonesia yang ingin melakukan perjalanan, utamanya ke Thailand.

    “Saya dengar ada beberapa rombongan yang juga pending ya, bukan batal, tapi pending dulu kunjungan mereka karena ada kekhawatiran terhadap konflik antara Thailand dan Kamboja yang makin memanas,” kata Budijanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Meski menimbulkan kekhawatiran, dia menyebut hanya sebagian kecil wisatawan asal Indonesia yang memilih untuk menunda perjalanannya ke Thailand dan Kamboja. Pasalnya, destinasi tujuan para wisatawan masih sebatas Bangkok, Pattaya, Phuket, dan Hat Yai. 

    Jika dilihat menurut persentase, rombongan wisatawan yang menunda perjalanan imbas konflik ini hanya sekitar 10%. 

    “10% maksudnya begini. Kalau misalnya bulan ini katakanlah ada 50 grup wisatawan yang masuk ke Thailand dari Indonesia, mungkin hanya 5 grup yang pending,” tuturnya.

    Dia juga menyebut, belum ada informasi terkait kerugian yang dialami asosiasi perjalanan, imbas adanya penundaan perjalanan. “Itu hanya pending sementara ya. Jadi mereka tetap berangkat lagi,” ujarnya.

    Sementara itu, Asita juga belum melihat adanya penurunan kunjungan wisman asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia, sepanjang konflik ini berlangsung.

    Di sisi lain, Budijanto menilai, situasi saat ini dapat dimanfaatkan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang lebih aman dan stabil dari Thailand.

    Menurutnya, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengambil wisatawan mancanegara yang ingin berlibur ke Thailand. Apalagi, Indonesia dan Thailand dari sisi lokasi dan budaya tidak jauh berbeda.

    Pada 2024, dia mengungkap bahwa Thailand berhasil mendatangkan sekitar 35 juta kunjungan wisman ke negaranya. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu menarik sebanyak 13,90 juta kunjungan di 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Misalnya kita bisa ‘mengambil keuntungan’ daripada situasi ini, harusnya wisatawan-wisatawan yang masuk ke Thailand itu bisa lah ya, senggol-senggol dikit lah ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengaku bakal terus mengguyurkan insentif ekonomi pada sektor perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan keputusan itu diambil lantaran sektor perumahan dinilai menjadi salah satu yang bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pasalnya, tambah Susi, sektor ini memiliki dampak turunan pada ratusan industri lainnya. Selain itu, properti juga menyumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang signifikan.

    “Kenapa [insentif perumahan tetap digulirkan]? Karena untuk perumahan itu selain mendorong ke konsumsi public spending, juga mendorong di PMTB. Karena seperti cerita saya tadi, komponen konstruksi perumahan disini cukup besar-besar,” kata Susiwijono dalam agenda Bisnis Indonesia Mid Year Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, tambah Susi, selain berkomitmen menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga bakal melanjutkan pemberian bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

    Adapun, kebijakan PPN DTP itu bakal diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian hunian baik tapak maupun vertikal dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

    Tak hanya itu, kini pemerintah juga tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan baik bagi sisi supply maupun demand sektor perumahan.

    “Di sektor perumahan, kemarin sudah dimulai pemberian KUR untuk perumahan, FLPP, kemudian beberapa yang terkait dengan pembiayaan perumahan, dan sebagainya. Demikian juga beberapa program-program padat karya yang kita dorong supaya selain menjaga tidak PHK, tapi juga menguatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Keputusan tersebut disambut baik oleh pengusaha properti. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menilai keputusan perpanjangan insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 bakal mendorong daya beli masyarakat.

    Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari.

  • Teka-teki Sosok Vara di Pusaran Kasus Kematian Diplomat Arya

    Teka-teki Sosok Vara di Pusaran Kasus Kematian Diplomat Arya

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap adanya pertemuan antara almarhum diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (39) dengan dua orang di mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat. 

    Dalam paparan yang dijelaskan kepolisian, nampak Arya bertemu dengan sosok bernama Vara dan Dion. Mereka tertangkap kamera CCTV sekitar 17.02 WIB pada Senin (7/7/2025).

    Selanjutnya, Arya meninggalkan GI dengan tujuan ke bandara menggunakan taksi. Namun, di tengah jalan Arya memutar arah menuju Gedung Kemenlu RI.

    Arya terpantau memasuki Gedung Kemlu sekitar 21.39 WIB dan menuju rooftop. Di sana, Arya sempat berdiam sekitar satu jam sebelum pulang ke Indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Keesokan harinya, Arya kemudian ditemukan tewas dengan kondisi kepala dibungkus lakban dan tubuh terlentang. 

    Berkaitan dengan kasus ini, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi, termasuk Vara.

    “Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan [Vara] sudah,” ujar Wira di Polda Metro Jaya, Rabu (30/7/2025).

    Dia menambahkan, 24 saksi yang diperiksa itu dibagi menjadi tiga klaster. Perinciannya, saksi dari klaster keluarga, indekos Menteng, hingga lingkungan kerja di Kemenlu RI.

    Namun, Wira tidak menjelaskan secara detail terkait hubungan Vara dengan Arya, termasuk kaitannya dengan tiga klaster saksi tersebut.

    “Dari 24 saksi tersebut, kami bagi beberapa klaster. Yaitu klaster saksi dari lingkungan keluarga, saksi dari lingkungan tempat tinggal,” tutur Wira.

    Di samping itu, Wira juga mengemukakan masih ada dua orang yang belum hadir dalam pemanggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Hanya saja, Wira tidak menjelaskan dua sosok yang belum diperiksa dalam kaitannya dengan kasus kematian Diplomat Arya.

    “Jadi, kami dari tim Subdit Resmob PMJ telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang saksi yang sebenarnya kami mengundang 26. Namun, masih ada dua belum kesempatan hadir,” pungkasnya.

  • Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungan terhadap rencana Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui indikator kemiskinan. 

    Dia menilai langkah BPS tersebut sebagai bentuk respons positif terhadap masukan publik dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi saat ini.

    “Menurut saya, BPS sendiri kan sudah menyatakan ya akan menerima masukan-masukan untuk memperbaiki indikator. Saya kira itu satu hal yang positif dan kita sambut baik,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

    Meski demikian, dia mengatakan Kementerian Sosial tetap menjadikan data BPS sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan sosial.

    Gus Ipul juga mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan perbaikan indikator secara bertahap.

    Dia mengingatkan bahwa perubahan indikator, khususnya menaikkan ambang batas garis kemiskinan, akan berdampak langsung pada statistik resmi yang menggambarkan kinerja pemerintah. 

    “Contohnya jika selama ini batas ukuran kemiskinan berada pada angka Rp500.000, lalu dinaikkan menjadi Rp700.000 saat proses masih berjalan, maka akan terjadi lonjakan angka kemiskinan secara statistik,” ujarnya. 

    Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana perubahan batas kemiskinan ekstrem dari 300.000 keluarga menjadi 400.000 keluarga membuat data terlihat meningkat, padahal yang berubah hanyalah indikatornya.

    Untuk mengantisipasi lonjakan statistik yang bisa menimbulkan salah tafsir publik, Gus Ipul mengusulkan agar ke depan dilakukan dua skema pengukuran yakni menggunakan indikator lama dan indikator yang diperbarui.

    Menurutnya, pendekatan ini akan menjaga konsistensi data dan tetap mencerminkan capaian pemerintah secara adil.

    “Maka kalau nanti dinaikkan ukurannya kita harapkan ada dua tetap: ukuran lama dan ukuran baru. Sehingga di sini nanti akan kelihatan kinerja pemerintah itu,” ujarnya.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perubahan indikator memang menjadi tuntutan yang wajar seiring perkembangan zaman dan tantangan sosial baru.

    Dia optimistis BPS akan mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan kebijakan yang terukur dan transparan.

    “Dengan begitu kinerjanya kita akan tetap terukur dengan baik seiring dengan perkembangan waktu. Menurut saya, harapan itu akan diakomodasi oleh BPS tentunya,” pungkasnya.

  • Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) memicu maraknya terjadi praktik premanisme di Tanah Air. Praktik ini juga dikhawatirkan berujung pada gagalnya investasi yang masuk ke Indonesia.

    Dalam catatan Bisnis, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mencapai 42.385 orang sepanjang Januari—Juni 2025. Jumlahnya melonjak 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 pekerja yang ter-PHK.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan praktik premanisme bisa menghambat investor eksisting dan calon investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Sangat, ini [premanisme] menghambat investor eksisting juga membuat calon investor tidak tertarik untuk masuk ke Indonesia,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Wijayanto menjelaskan, akar dari premanisme ini muncul seiring dengan melonjaknya jumlah pekerja ter-PHK yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru.

    “Pengangguran adalah salah satu sebab munculnya premanisme, makanya premanisme makin marak saat kondisi ekonomi sulit,” tuturnya.

    Bahkan, dia menyebut premanisme merupakan salah satu faktor yang kasat mata yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Pasalnya, sambung dia, praktik premanisme bukan hanya menghambat aktivitas investor eksisting yang membuat mereka enggan melakukan ekspansi, melainkan juga akan menghambat masuknya investor asing baru ke Indonesia.

    “Jika PHK terus naik, premanisme akan semakin marak, iklim usaha semakin memburuk sehingga PHK meningkat dan seterusnya,” tambahnya.

    Untuk itu, Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah harus segera memberantas premanisme dengan tindakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera, memprioritaskan program jangka pendek untuk mendongkrak daya beli, dan menciptakan lapangan kerja.

    Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kawasan industri steril dari praktik premanisme. “APH [aparat penegak hukum] harus segera turun tangan, memastikan premanisme digulung, terutama di kawasan industri dan perdagangan yang strategis,” imbuhnya.

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menyebut praktik premanisme mengganggu iklim usaha dan membuat investor asing tak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai praktik premanisme telah merugikan dunia usaha dan negara. “Kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu [premanisme], [investor] tidak jadi masuk,” kata Sanny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Sanny menyampaikan bahwa praktik premanisme bukan hanya tersebar di Pulau Jawa, seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, melainkan juga meluas ke wilayah lain, termasuk Batam.

    “Sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini [premanisme] sangat mengganggu sekali,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sanny menyebut kegiatan premanisme ini berkaitan erat dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, gelombang PHK juga memicu premanisme.

    “Di mana dalam penyerapan [tenaga kerja] itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak melalui PHK itu menjadi praktik-praktik gangguan-gangguan keamanan itu terjadi [premanisme]. Jadi memang ada korelasinya,“ tandasnya.