Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Breaking: The Fed Tahan Suku Bunga 4,5% dalam FOMC Juli 2025

    Breaking: The Fed Tahan Suku Bunga 4,5% dalam FOMC Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,25%—4,50% dalam Federal Open Market Committee atau FOMC periode Juli 2025.

    Berdasarkan pengumuman The Fed hari ini, FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga The Fed, yang belum berubah sepanjang 2025.

    Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan bahwa jajaran dewan gubernur tetap fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu penyerapan tenaga kerja yang maksimal dan harga-harga yang stabil, demi kepentingan warga Amerika Serikat (AS).

    “Kami yakin bahwa sikap kebijakan moneter saat ini menempatkan kami pada posisi yang tepat untuk merespons potensi perkembangan ekonomi secara tepat waktu,” ujar Powell dalam konferensi pers FOMC pada Rabu (30/7/2025) waktu AS atau Kamis (31/7/2025) dini hari waktu Indonesia.

    Powell menjelaskan bahwa indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi masih moderat pada semester pertama 2025. Berdasarkan rilis data ekonomi beberapa jam lalu, pertumbuhan ekonomi AS mencapai 3% pada kuartal II/2025, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi AS pada semester I/2025 adalah 1,25%.

    Menurutnya, moderasi pertumbuhan sebagian besar mencerminkan perlambatan belanja konsumen. Powell menyoroti masih adanya ketidakpastian dalam prospek ekonomi.

    Powell juga menjelaskan bahwa inflasi AS telah menurun secara signifikan dari titik tertingginya pada pertengah 2022, tetapi masih sedikit lebih tinggi dari target jangka panjang The Fed sebesar 2%.

    Dilansir dari Reuters, mengacu pada pernyataan kebijakan yang dirilis setelah FOMC pada 29—30 Juli 2025, sebanyak 9 anggota dewan gubernur The Fed memilih untuk mempertahankan suku bunga, sedangkan dua lainnya menilai perlu ada pelonggaran moneter.

    Dua orang yang menilai perlunya penurunan suku bunga The Fed adalah Wakil Ketua Pengawas Michelle Bowman dan Gubernur Christopher Waller.

    Keduanya ditunjuk oleh Presiden AS Donald Trump ke jajaran anggota dewan gubernur dan disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Jerome Powell.

  • Penambang Putar Otak, Harga Nikel Terseok Bikin Smelter Efisiensi

    Penambang Putar Otak, Harga Nikel Terseok Bikin Smelter Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyebut pengusaha saat ini tengah mencari cara bertahan di tengah tekanan smelter nikel dari sisi harga, permintaan, hingga ongkos produksi yang membengkak. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pasokan bahan baku bijih nikel tahun lalu yang mencapai 240 juta ton belum terserap optimal di smelter-smelter dalam negeri. 

    “Jadi memang ada pengurangan produksi [smelter], menurut kami ini sejalan dengan perekonomian global dan harga juga turun sehingga smelter mengurangi produksi untuk menunggu sinyal harga naik,” kata Fathul saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

    Dalam hal ini, Fathul juga menyoroti permintaan nikel domestik yang terus turun. Menurut dia, hal ini sejalan dengan kompetisi teknologi baterai antara lithium iron phosphate (LFP) dengan nickel manganese cobalt (NMC) yang akhirnya memicu penurunan permintaan NMC.

    “Nah ini akhirnya terjadi penurunan permintaan feronikel dan NPI [nickel pig iron] dari hasil smelter-smelter di Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk mendukung baterai EV berbasis nikel mendapatkan insentif sehingga para industri pengguna dapat menyerap produksi nikel nasional. 

    “Kami Aspebindo mendorong pemerintah agar mobil-mobil yang masuk ke Indonesia itu teknologinya lebih diutamakan atau insentifnya itu diarahkan mobil-mobil yang berbasis ke nickel mangan cobalt tadi sehingga nikel Indonesia ini bisa diserap pasar lebih banyak,” tuturnya. 

    Menurut data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) harga nikel mengalami penurunan pada periode kedua Juli 2025. 

    Harga nikel kadar 1,8% dengan Moisture Content (MC) 30% yakni mencapai US$35,73 per wet metric ton (WMT), turun tipis dari periode sebelumnya yang sebesar US$35,73 per WMT.

    Sementara itu, penurunan harga tercatat di hampir seluruh kadar nikel. Untuk kadar 1,8% dengan MC 35%, harga turun menjadi US$33,18 per WMT, dibanding sebelumnya US$33,18 per WMT.

    Berkaitan dengan hal ini, Anggota Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan pemerintah diharapkan hadir sebagai fasilitator aktif dalam menjaga iklim usaha pertambangan dari hulu ke hilir. 

    Dalam hal ini, pengusaha juga tengah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan produksi dengan mengurangi jumlah lini produksi aktif untuk efisiensi beban energi dan tenaga kerja, serta mengoperasikan sebagian dari total kapasitas (partial shutdown), terutama pada saat harga nikel turun drastis.

    “Untuk mempertahankan produksi, pengusaha smelter meminimalkan kerugian melalui efisiensi dan diversifikasi, dan mencari dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah,” kata Djoko kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025). 

    Tidak hanya itu, pengusaha smelter juga melakukan perampingan operasional dengan merumahkan sebagian pekerja secara bertahap tanpa PHK massal, sambil menunggu kondisi pasar membaik dan negosiasi  ulang kontrak pasokan energi dan bahan baku, termasuk renegosiasi harga bijih nikel dengan penambang.

    Upaya lain yang dilakukan yaitu mengalihkan sebagian kapasitas produksi untuk menghasilkan, produk hilir seperti stainless steel slab, billet, atau coil, intermediate battery materials seperti nickel matte (untuk HPAL) dan mixed hydroxide precipitate (MHP).

    Lebih lanjut, sejumlah smelter juga mulai menjajaki pengembangan HPAL dan teknologi hidrometalurgi lainnya, serta upaya penggabungan (hybrid) antara fasilitas RKEF dan HPAL agar tetap relevan dengan permintaan pasar baterai EV.

  • Gibran Larang Warga Pakai BSU untuk Beli Rokok dan Judi Online

    Gibran Larang Warga Pakai BSU untuk Beli Rokok dan Judi Online

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melarang warga membeli rokok dan bermain judi online menggunakan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

    Gibran mengingatkan dana BSU pemerintah harus digunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan sekolah anak-anak yang kini memasuki tahun ajaran baru, bukan untuk berjudi online dan membeli rokok di warung.

    “BSU ini jangan digunakan untuk berjudi online. Kepada para bapak, saya juga ingatkan, setelah menerima bantuan, jangan langsung ke warung beli rokok,” tutur Gibran di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Gibran juga memerintahkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar bekerja lebih keras lagi dan mempercepat realisasi penyaluran BSU ke wilayah yang paling sulit dijangkau.

    Menurutnya, hal tersebut sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto di mana penyaluran BSU kepada masyarakat harus menyeluruh.

    “Karena ini adalah program dari Bapak Presiden, maka realisasinya harus mencapai 100%,” katanya.

    Gibran juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyaluran BSU ke masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

    “Saya mengingatkan kita sudah memasuki akhir bulan dan tantangan ke depan nanti kemungkinan besar ada di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah,” ujar Gibran.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan ada sejumlah tantangan di dalam proses penyaluran, terutama bagi pekerja di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta pekerja dengan sistem kerja bergilir (on-off), yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan PT Pos Indonesia, serta kendala teknis dalam pendataan.

    “Kami terus berupaya mengejar target. Idealnya, akhir Juli ini kita sudah mendekati 100%. Namun, beberapa kendala memang tidak bisa dihindari,” tuturnya.

  • Hasto Gugat UU Tipikor ke MK Sehari Sebelum Vonis, Begini Reaksi KPK

    Hasto Gugat UU Tipikor ke MK Sehari Sebelum Vonis, Begini Reaksi KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ihwal permohonan uji materi yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap pasal 21 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Permohonan uji materi terhadap pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice itu diajukan Hasto sehari sebelum sidang vonis terhadapnya, Kamis (24/7/2025). Sebagaimana diketahui, Hasto akhirnya dijatuhi hukuman pidana 3,5 tahun penjara, meski tak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya menghormati hak konstitusi setiap warga negara untuk menyampaikan gugatan ke MK, dalam hal ini terhadap pasal 21 tentang perintangan penyidikan. 

    Menurut Budi, selama ini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka perintangan penyidikan pada penanganan perkara korupsi. Selain Hasto, KPK pernah menjerat pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, sebagai tersangka perintangan penyidikan. 

    Kemudian, lembaga antirasuah juga pernah menetapkan pengacara mantan Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi sebagai tersangka obstruction of justice.

    Baik Hasto, Stefanus dan Fredrich pun telah diseret ke persidangan atas dakwaan perintangan penyidikan kasus korupsi. “Kita juga memandang urgensi dari Pasal 21 ini untuk menjamin efektivitas proses penegakan hukum, sehingga tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga kepada pihak-pihak yang diduga mencoba menghalang-halangi atau mengganggu proses hukum tersebut,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/7/2025). 

    Berdasarkan informasi di situs resmi MK, permohonan uji materi pasal 21 UU Tipikor oleh Hasto terdaftar pada nomor perkara 130/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025. Gugatan itu disampaikan pada 24 Juli 2025, atau sehari sebelum sidang vonis Hasto. 

    Adapun pada putusan Majelis Hakim, Jumat (25/7/2025), tim penuntut umum KPK dinyatakan tidak dapat membuktikan perintangan penyidikan oleh Hasto sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu. Oleh sebab itu, Hasto dibebaskan dari dakwaan tersebut.

    Meski demikian, Hasto dinyatakan terbukti memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp400 juta untuk meloloskan caleg PDIP, Harun Masiku, yang kini masih berstatus buron. 

    Hasto pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 7 tahun. 

    Usai sidang putusan, Jumat (25/7/2025), Hasto juga menyatakan masih akan mendiskusikan langkah selanjutnya apabila ingin mengajukan banding. 

    “Jadi kami akan pelajari secara cermat putusannya, setelah kami terima kemudian kami akan tentukan langkah-langkah hukumnya,” ujar Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

  • KPK Ungkap Modus Subkon Fiktif Buat Cairkan Invoice di Kasus PTPP

    KPK Ungkap Modus Subkon Fiktif Buat Cairkan Invoice di Kasus PTPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya modus subkontraktor fiktif pada kasus dugaan korupsi di lingkungan Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PT PP (PTPP). 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menduga ada proyek-proyek yang diadakan secara fiktif oleh para pihak terkait dengan perkara ini. Namun, pekerjaannya dilakukan melalui pihak ketiga atau subkontraktor. 

    Pengadaan proyek fiktif melalui pihak ketiga itu diduga untuk menerbitkan surat tagihan atau invoice yang nantinya dicairkan untuk tujuan tidak sesuai dengan peruntukannya. 

    “Di mana proyek-proyek tersebut di antaranya dilaksanakan oleh pihak ketiga atau disubkon-kan, di mana dari beberapa proyek tersebut diduga fiktif, jadi tidak ada pengerjaannya. Jadi hanya keluar invoice atau tagihan yang kemudian itu menjadi dasar untuk melakukan pencairan sejumlah uang sesuai nilai proyeknya,” terang Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (29/7/2025). 

    Penyidik lalu menduga bahwa dana yang dicairkan melalui tagihan untuk proyek fiktif itu mengalir ke sejumlah pihak. 

    Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka diduga menerima aliran dana pencairan tagihan proyek fiktif itu. Namun, penyidik dipastikan bakal menelusuri apabila ada pihak lain yang turut menerima aliran uang panas itu. 

    “KPK masih akan terus mendalami, melacak, dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terkait, karena diduga ada beberapa proyek fiktif yang dijalankan dalam modus korupsi ini,” jelas Budi. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lembaga antirasuah telah menaikkan perkara dugaan korupsi pengadaan fiktif pada Divisi EPC PTPP ke tahap penyidikan per 9 Desember 2024. Sebanyak dua orang berinisial DM dan HNN telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke luar negeri. 

    KPK menyebut pengadaan fiktif yang diusut pada Divisi EPC PTPP ini mencakup lebih dari satu proyek pada periode 2022-2023. 

    Pada perkara tersebut, penyidik menduga terjadi indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp80 miliar. 

  • Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif impor 25% bagi India mulai 1 Agustus 2025, dan menyebutnya sebagai salah satu tarif tertinggi di dunia.

    Hal tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Rabu (30/7/2025). Dia menyebut bahwa India memiliki hambatan perdagangan nonmoneter yang paling berat dan menyulitkan dibandingkan negara mana pun.

    Trump juga menyebut India selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, juga menjadi pembeli energi terbesar Rusia, bersama dengan China. Dia menekankan hubungan dagang India-Rusia itu dan mengaitkannya dengan sikap banyak negara yang menuntut Kremlin menghentikan serangan ke Ukraina.

    “Karena itu, India akan membayar tarif sebesar 25%, ditambah denda untuk hal-hal di atas, mulai 1 Agustus [2025],” tulis Trump dalam unggahannya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/7/2025).

    Pengumuman Trump muncul menjelang batas waktu 1 Agustus 2025 yang dia tetapkan untuk mengenakan tarif impor baru kepada puluhan mitra dagang. Pungutan itu memupus harapan New Delhi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atas rekan-rekannya di Asia, yang telah mendapatkan tarif berkisar antara 15% hingga 20%.

    India termasuk di antara negara-negara pertama yang melibatkan Washington dalam perundingan, menyusul kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari 2025.

    Menanggapi pengumuman Trump, seorang pejabat India yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan New Delhi tetap terlibat dengan AS untuk memastikan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan. Sebelum pengumuman tarif, para pejabat India mengatakan mereka akan terus bernegosiasi dengan AS untuk kesepakatan perdagangan bilateral pada musim gugur tahun ini.

    Beberapa bulan terakhir, pemerintahan Modi telah mengadopsi pendekatan yang bersifat damai terhadap Trump, merombak struktur tarif India, serta menawarkan beberapa konsesi perdagangan dan imigrasi kepada pemerintah AS. Para pejabat Trump juga telah mengisyaratkan selama berbulan-bulan bahwa kesepakatan dagang dengan India akan segera tercapai.

    Nada pembicaraan tampak berubah dalam beberapa pekan terakhir, dengan New Delhi memperketat pendiriannya karena negosiasi menemui hambatan terkait isu-isu kontroversial seperti pertanian. Trump juga mengancam negara-negara seperti India dan China dengan ‘sanksi sekunder’ karena membeli minyak dari Rusia.

    Washington dan negara-negara lain yang bersekutu dengan Ukraina memandang pembelian minyak tersebut sebagai bentuk dukungan diam-diam bagi Rusia, yang membantu memperkuat ekonominya dan melemahkan sanksi.

    Langkah Trump ini dapat semakin mempererat hubungan kedua negara yang sudah tegang. Presiden AS telah berulang kali menegaskan bahwa dia menggunakan perdagangan untuk menengahi gencatan senjata yang mengakhiri konflik bersenjata empat hari antara India dan Pakistan pada Mei 2025. Modi dan pejabat tinggi India lainnya membantah keras hal itu.

    Keputusan tarif Trump juga berisiko merusak upaya jangka panjang AS di bawah pemerintahan sebelumnya untuk menjadikan India sebagai penyeimbang strategis terhadap ‘kebangkitan’ China.

    Partai oposisi utama India mengatakan pengumuman Trump menunjukkan bahwa hubungan dekat yang digembar-gemborkan antara Modi dan pemimpin AS tersebut tidak membuahkan hasil.

    Nilai tukar rupee India merosot dan harga saham berjangka menurun setelah pengumuman tarif Trump. Kontrak berjangka Nifty 50 yang diperdagangkan di Gujarat International Finance Tec-City menghapus kenaikannya hingga turun hingga 0,5%, sementara rupee India melemah 0,8% menjadi 87,87 per dolar AS dalam perdagangan luar negeri.

    Nilai tukar rupee jatuh ke level terendah dalam lima bulan dalam perdagangan dalam negeri akibat ancaman tarif.

    “Meskipun perundingan dagang tampaknya telah menemui jalan buntu antara kedua negara, yang menyebabkan AS memberikan sanksi kepada India, kami berpendapat bahwa babak dagang dan tawar-menawar kesepakatan belum sepenuhnya berakhir. Ada juga sudut pandang geopolitik global dalam perundingan dagang ini, di luar sudut pandang ekonomi semata,” kata ekonom di Emkay Global Financial Services Ltd., Madhavi Arora.

  • BMKG: Peringatan Dini Tsunami di Indonesia Telah Berakhir

    BMKG: Peringatan Dini Tsunami di Indonesia Telah Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh Gempa Kamchatka magnitudo 8,7 SR, tanggal: 30-Jul-25 06:24:50 WIB, dinyatakan telah berakhir.

    Kabar tersebut disampaikan Daryono Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG melalui akun twitternya malam ini.

    Daryono mengatakan peringatan dini tsunami tersebut baru dicabut setelah lebih dari 12 jam gempa terjadi karena alasan osilasi gel tsunami.

    Menurutnya, terkadang osilasi non linear tsunami pada fase terakhir juga bisa membuat osilasi dan amplifikasi tinggi gelombang. Osilasi gel tsunami di fase akhir itu bisa bikin kenaikan signifikan.

    “Inilah mengapa BMKG blm mengakhiri warning tsunami akibat gempa Kamchatka M8,7,” paparnya.

  • Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah memeriksa Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan mega mall Bengkulu.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berlangsung di Kejagung. Namun, pemeriksaan dilakukan penyidik Kejati Bengkulu.

    “Yang diperiksa tadi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ya,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025).

    Anang mengemukakan alasan pemeriksaan itu dilakukan di Kejagung lantaran Helmi Hasan tengah berada di Jakarta dan bersedia diperiksa.

    Di samping itu, penyidik Kejati Bengkulu juga tengah melakukan pemeriksaan tersangka baru dalam perkara kasus dugaan korupsi batubara yaitu, Komisaris PT Ratu Samban Mining (RSM), David Alexander Yowomo (DA).

    “Kebetulan yang bersangkutan sangat kooperatif ada di Jakarta dan bersedia diperiksa serta tim penyidik Kejati bengkulu yang memeriksa juga ada pemeriksaan kasus lain kasus batubara,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) berawal dari pengalihan status lahan Mega Mall dan PTM Bengkulu dari HPL menjadi SHGB.

    Selanjutnya, SHGB tersebut dijadikan jaminan ke perbankan oleh pihak ketiga. Namun, kredit terhadap bank ini terjadi penunggakan. 

    Adapun, dua aset itu juga menjadi jaminan ke empat perbankan sejak 2004. Dengan demikian, atas peristiwa dugaan korupsi ini membuat Pemkot tidak mendapatkan pendapatan dari pajak atas dua aset itu.

  • KPK Usut Kasus Baru di Pertamina, Tiga Orang Dicegah Keluar Negeri

    KPK Usut Kasus Baru di Pertamina, Tiga Orang Dicegah Keluar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan baru terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan PPT Energy Trading Co.Ltd 2015-2022. 

    Dugaan rasuah itu berkaitan dengan pengelolaan investasi modal (investment capital) dan pinjaman jangka panjang (long-term loans) pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pertamina.

    “Pada Juli 2025 ini, KPK menerbitkan sprindik baru terkait dugaan TPK pengelolaan investasi modal (investment in capital) dan pinjaman jangka panjang (long-term loans) pada PPT Energy Trading Co.Ltd, PT Pertamina (Persero) Tahun 2015-2022,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/7/2025). 

    Budi menyebut sudah menetapkan pihak tersangka pada kasus tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut berapa orang yang ditetapkan tersangka. 

    Meski demikian, penyidik telah menerbitkan surat keputusan per 24 Juli 2025 terkait dengan pencegahan ke luar negeri bagi tiga orang yaitu berinisial MH (pihak PPT ETS), MZ (swasta) dan OA (swasta). 

    Dalam perkara tersebut, KPK kemudian melakukan larangan bepergian ke luar negeri untuk tiga orang, yaitu MH (PPT ET), MZ (Swasta) dan OA (Swasta), berdasarkan surat Keputusan per 24 Juli 2025.

    “Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh Penyidik karena keberadaan Ybs di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan,” terang Budi.

    Adapun saham PPT ETS sebagian besar atau sebesar 50% dimiliki Pertamina. Beberapa pejabat PPT ETS juga sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG Pertamina, dengan terpidana mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. 

    Pada perkara tersebut, pasokan LNG Pertamina dari perusahaan asal AS, Corpus Christie Liquefaction ditujukan untuk proyek Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Jawa Tengah. FSRU itu ditujukan untuk memasok kebutuhan LNG PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

    Namun, akhirnya pembangunan infrastruktur FSRU Jawa Tengah itu dibatalkan. 

    Pasokan LNG yang tidak terserap dalam negeri lalu diduga dijual ke PPT Energy Trading Singapore atau PPT ETS. Perusahaan itu sahamnya dimiliki 50% oleh Pertamina. 

    “[Saksi didalami soal, red] persetujuan penjualan LNG Impor USA untuk dijual kepada PPT ETS (perusahaan yang sahamnya turut dimiliki Pertamina),” ujar Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardika Sugiarto. 

  • Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026 dapat menampung 15.000 siswa di 190 seluruh Indonesia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik dan saat ini tengah berada dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    “Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, proses pembelajaran akan diperluas lagi ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau pekan depan, dan sebanyak 59 titik lainnya akan dimulai pada bulan September. 

    Total, program rintisan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan berlangsung di 190 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh.

    “Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran. 

    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana dan kurikulum. 

    Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan keberlanjutan program.

    “Pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.