Category: Bisnis.com

  • Keluarga Hadir di Rutan Cipinang Jelang Pembebasan Tom Lembong

    Keluarga Hadir di Rutan Cipinang Jelang Pembebasan Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri Tom Lembong, Franciska Wiharjda, mendatangi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat (1/8/2025) menjelang pembebasan Tom Lembong.

    Kedatangannya dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada suaminya, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada Kamis malam (31/7). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Franciska tiba sekitar pukul 09.49 WIB dengan mengenakan kemeja biru dongker. Dia juga disambut oleh sejumlah pendukung Tom Lembong yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI).

    Franciska enggan banyak berbicara kepada awak media. Dia hanya mengungkapkan rasa syukur atas keputusan tersebut. Bahkan, Dia juga tampak tersenyum dan mengungkapkan akan berdoa bersama. 

    “Lagi doa dulu di dalam. Berterima kasih pada Tuhan dan semuanya,” jelasnya dalam kesempatan tersebut.

    Saat ditanya soal ucapan untuk Presiden Prabowo Subianto, Franciska menyerahkan hal itu kepada sang suami.

    “Biar bapak aja mengucapkan ya,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, keluarnya Tom Lembong dari rutan tersebut menyusul Presiden Prabowo Subianto pada Kamis malam kemarin (31/7) memberikan abolisi kepada dirinya. 

    Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. 

    Tom Lembong sebelumnya dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun atas perkara korupsi impor gula, sedangkan Hasto dijatuhi 3,5 tahun penjara atas perkara suap Harun Masiku.

    Hal itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, berikut dengan pimpinan dan setiap fraksi.

  • Pemberian Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Dinilai Sarat Kepentingan Politik

    Pemberian Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Dinilai Sarat Kepentingan Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik menilai pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, yang menjelaskan bahwa pemberian abolisi dan amnesti secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden. 

    “Namun demikian sepertinya dasar pertimbangan yang dipakai adalah kepentingan politik terlebih karena yang diampuni kasusnya adalah kasus korupsi yang ada kaitannya dengan para elit,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (1/7/2025). 

    Lebih lanjut, Dia menuturkan bahwa pemberian keputusan tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan untuk merangkul lawan politik. 

    “Kepentingannya adalah menjaga stabilitas politik sehingga opini publik tidak terpengaruh terus menerus dengan kedua kasus itu dan juga akomodasi politik dengan merangkul lawan-lawan politik,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.  

    Adapun, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.  

    Tom Lembong sebelumnya dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun atas perkara korupsi impor gula, sedangkan Hasto dijatuhi 3,5 tahun penjara atas perkara suap Harun Masiku. 

    Hal itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, berikut dengan pimpinan dan setiap fraksi. Rapat itu untuk membahas surat presiden ke DPR terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti itu.

  • Penampakan Hasto Keluar Rutan KPK Pakai Rompi Oranye Usai Dapat Amnesti dari Prabowo

    Penampakan Hasto Keluar Rutan KPK Pakai Rompi Oranye Usai Dapat Amnesti dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terlihat berada di luar Rumah Tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cabang Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025). Ini adalah penampakan perdananya usai diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Hasto terlihat masih mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, yang menutupi kemeja putih di badannya. Tangannya juga masih diborgol.

    Saat dimintai konfirmasi, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa elite PDIP itu belum dibebaskan dari rutan. Hasto hanya berobat rutin sesuai yang diagendakan.

    “Kegiatan berobat sudah diagendakan jauh hari sebelumnya, dan telah mendapat penetapan dari pengadilan,” terang Budi kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Adapun saat ini, dia masih menjalani tahanan di rutan KPK di bawah pengendalian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Hasto merupakan terdakwa kasus suap Harun Masiku. Pada Jumat (25/7/2025), Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadapnya.

    Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 7 tahun dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Pada putusannya, Hasto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberikan suap terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024 untuk meloloskan Harun Masiku.

    Kurang dari sepekan putusan Hasto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa parlemen menyetujui pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

    Persetujuan DPR itu disampaikan usai rapat konsultasi dengan pemerintah atas surat presiden yang dikirimkan Prabowo, terkait dengan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Selain amnesti, Prabowo turut memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong atas perkara korupsi impor gula.

    Tom sebelumnya dijatuhi pidana 4,5 tahun penjara. Sebagaimana Hasto, dia juga sebelumnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.

    “Tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden […] tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” terang Dasco.

  • Profesor Harvard Sebut Komet 3I/ATLAS adalah Alien

    Profesor Harvard Sebut Komet 3I/ATLAS adalah Alien

    Bisnis.com, JAKARTA – Seorang ilmuwan di Harvard memberikan pernyataan kontroversi dengan menyebutkan komet yang dikenal sebagai “3I/ATLAS” bisa jadi merupakan wahana alien.

    Profesor Avi Loeb mengatakan ada tanda-tanda jelas bahwa komet itu adalah wahana alien.

    “Kita harus mengesampingkan semua kemungkinan bahwa itu adalah batu, komet, atau sesuatu yang lain sampai kita mendapatkan bukti, data yang akan memberi tahu kita apa itu,” kata Loeb dilansir dari CBS.

    Profesor Loeb dan timnya mengatakan objek antarbintang itu berada di jalur yang sangat tidak biasa untuk sebuah komet, jalur yang akan membawanya mendekati Venus, Mars, dan Jupiter.

    Loeb mengatakan objek itu tampaknya diarahkan secara “cerdas” dan jika itu alien, dunia harus bersiap.

    Loeb mengatakan risiko tersebut harus dinilai menggunakan skala Richter untuk gempa bumi.

    Profesor Loeb mengatakan objek tersebut akan melewati titik terdekatnya dengan matahari pada 29 Oktober.

    Menurut NASA, Komet 3I/ATLAS tidak menimbulkan ancaman bagi Bumi dan akan tetap berada jauh.

    Dilansir dari USA Today, sebuah komet yang kemungkinan dikenal sebagai 3I/ATLAS menjadi berita awal Juli ketika dipastikan berasal dari luar tata surya Bumi, menjadikannya salah satu dari tiga objek antarbintang yang pernah ditemukan di lingkungan kosmik kita.

    Lebih lanjut, objek tersebut, yang diperkirakan para ilmuwan memiliki lebar lebih dari 19 kilometer, melesat dengan kecepatan 72 kilometer per detik relatif terhadap matahari pada lintasan yang pada 30 Oktober akan membawanya dalam jarak sekitar 200 juta kilometer dari Bumi, menurut NASA.

    Sebuah teleskop di Chili bagian dari Sistem Peringatan Terakhir Dampak Terestrial Asteroid (ATLAS) yang didanai NASA – adalah teleskop pertama yang mendeteksi sesuatu yang awalnya tampak seperti asteroid tak dikenal di jalur yang mendekati orbit Bumi.

    Pengamatan ini dilaporkan ke Pusat Planet Minor, otoritas resmi untuk mengamati dan melaporkan asteroid, komet, dan benda-benda kecil baru lainnya di tata surya. Objek tersebut, yang akhirnya dipastikan hampir pasti sebagai komet dan diberi nama 3I/ATLAS, kemudian dipastikan berasal dari antarbintang setelah pengamatan lanjutan.

  • Anies Sambangi Rutan Cipinang Usai Tom Lembong Dapat Abolisi dari Prabowo

    Anies Sambangi Rutan Cipinang Usai Tom Lembong Dapat Abolisi dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Anies Baswedan menyambangi rutan Cipinang untuk bertemu dengan Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Jumat (1/8/2025) Anies tiba di lokasi pada pukul 09.35 WIB. Terkait abolisi, dia menyebut bahwa hal ini menjadi kabar baik bagi Tom Lembong dan keluarga. 

    “Jadi, tentu ini adalah kabar baik bagi Pak Tom Lembong dan keluarga dan kita tunggu prosesnya sampai tuntas,” jelasnya kepada awak media, Jumat (1/8/2025). 

    Lebih lanjut, Dia menegaskan bahwa akan bertemu dengan Tom Lembong dan mendengar darinya terkait ini dan langkah ke depannya. 

    “Nanti setelah itu dengan tim hukum, baru nanti kita sampaikan apa yang akan menjadi langkah ke depan. Jadi, sekarang saya mau ketemu Pak Tom dulu,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, Keluarnya Tom Lembong dari rutan tersebut menyusul Presiden Prabowo Subianto pada Kamis malam kemarin (31/7) memberikan abolisi kepada dirinya. 

    Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. 

    Tom Lembong sebelumnya dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun atas perkara korupsi impor gula, sedangkan Hasto dijatuhi 3,5 tahun penjara atas perkara suap Harun Masiku.

    Hal itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, berikut dengan pimpinan dan setiap fraksi.

    Rapat itu untuk membahas surat presiden ke DPR terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti itu. 

    “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden […] tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco pada konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).

  • Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

    Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

    Bisnis.com, KARO – Pertama dalam Sejarah, laga Tim Nasional (Timnas) Sepakbola akan digelar di luar Pulau Jawa, dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi tuan rumahnya.

    Bagi Gubernur Sumut Bobby Nasution ini merupakan pembuktian, bahwa Sumut bisa menyelenggarakan event internasional terutama sepakbola.

    Sumut akan menjadi tuan rumah laga pemanasan Piala Dunia U-17, yang diberi nama Piala Kemerdekaan 2025. Diselenggarakan pada Agustus 2025, empat tim akan berlaga di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, termasuk Timnas U-17 Indonesia

    “Ini kesempatan luar biasa, langsung menyaksikan Timnas bermain, kami akan beri dukungan penuh, berkomitmen agar event ini sukses, ini juga pembuktian Sumut bisa menyelenggarakan event internasional,” kata Bobby Nasution, saat rapat secara daring dengan PSSI dari Kabupaten Karo, Kamis (31/7).

    Bobby Nasution berharap, event berjalan sukses mengingat laga ini akan diikuti empat negara peserta Piala Dunia U-17 Qatar. Event ini juga menurutnya akan mendorong perekonomian Sumut dan pintu menuju event nasional lainnya.

    “Event internasional yang tentunya akan mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri, ini akan jadi dorongan ekonomi, dan event ini juga akan pembelajaran bagi kami untuk menjadi penyelenggara event internasional lainnya,” kata Bobby Nasution.

    Keputusan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah, menurut Ketua PSSI Erick Thohir, agar distribusi kegiatan Timnas tidak terpusat di Jawa. Event Timnas di luar Jawa juga diharapkan memicu gairah sepakbola lokal dan kesempatan menyaksikan langsung laga bertaraf internasional.

    “Kami melihat kesempatan uji coba untuk Timnas U-17, kami juga coba berikan di wilayah Sumatera, jadi jangan Jawa-sentris. Kami juga mengapresiasi stadion-stadion yang diperbaiki pemerintah, dukungan pemerintah untuk renovasi stadion harus dimanfaatkan, makanya kami coba di Sumut,” kata Erick Thohir, saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/7).

    Sampai saat ini, ada dua tim yang telah mengonfirmasi ikut serta dalam Piala Kemerdekaan 2025, yaitu U-17 Afrika Selatan dan U-17 Tajikistan. Sementara untuk satu peserta lagi PSSI berharap akan diisi Tim Amerika Selatan.

    “Kehadiran tim-tim peserta Piala Dunia U-17 2025 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Garuda Asia,” kata Erick Thohir.

    Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan, pertandingan di Sumut sebagai upaya memberikan standar yang sama untuk laga internasional di luar Jawa. Terlebih, Sumut belum pernah menyelenggarakan laga internasional selama 40 tahun.

    “Ini menjadi dorongan melihat Timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, serta membawa pertandingan internasional ke daerah, apalagi laga internasional sudah tidak terjadi di Sumut, mungkin sudah 30-40 tahun,” kata Arya Sinulingga, saat konferensi pers bersama Erick Thohir di Jakarta.

  • Prabowo Turun Tangan Sudahi Polemik Pemblokiran Rekening Nganggur PPATK

    Prabowo Turun Tangan Sudahi Polemik Pemblokiran Rekening Nganggur PPATK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pemblokiran rekening nganggur atau dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Keputusan PPATK membuka kembali rekening yang sebelumnya telah diblokir dilakukan tidak lama setelah sang kepala dipanggil menghadap presiden pada Rabu (30/7/2025).

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.00 WIB. Dia mengaku dipanggil Presiden untuk menghadiri rapat. Namun, dia tak mengungkap apa yang akan dibahas bersama dengan Kepala Negara. 

    Sekitar dua jam setelahnya, Ivan terlihat keluar setelah menyelesaikan rapat bersama dengan Presiden pada pukul 19.04 WIB. Namun, dia tetap tak mau membeberkan apa hasil pertemuannya dengan Prabowo. 

    Ivan hanya mengaku ada banyak hal yang dibahas dengan Presiden. Namun, dia mengarahkan agar pertanyaan terkait dengan rapat bersama Presiden sore ini disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    “Saya dipanggil Presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan sembari berjalan masuk ke ruangan rapat, Rabu (30/7/2025). 

    Setelah pertemuan itu, PPATK mulai membuka kembali sejumlah rekening dormant atau tidak aktif yang sempat diblokir, menyusul keresahan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

    Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

    “Betul [pemblokiran rekening dormant sudah dibuka],” kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

    Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

    Natsir sebelumnya menjelaskan terdapat jutaan rekening dormant yang datanya diterima dari perbankan. Dari jutaan rekening dormant yang ditemukan, lebih dari separuhnya sudah diaktifkan kembali.

    Tak hanya itu, lebih dari 140.000 rekening juga disebutkan telah diblokir oleh PPATK pada Mei 2025, berdasarkan data per Februari 2025. Dia bilang sebagian rekening memang sudah dibuka kembali dan sisanya akan direaktivasi apabila pemilik rekening melakukan konfirmasi. 

    Dia juga menyebut, rekening-rekening yang dibekukan itu tidak melakukan transaksi selama lebih dari 10 tahun dan mengendapkan dana mencapai Rp428,6 miliar. Selain tidak aktif, data pemilik rekening juga tidak diperbarui.

    Kebijakan Tuai Polemik

    Selain dari para nasabah, kebijakan pemblokiran rekening menuai sorotan dari sejumlah pemangku kepentingan. Pasalnya, kebijakan pemblokiran secara sepihak dinilai tidak tepat.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan publik baru-baru ini dikejutkan oleh langkah PPATK memblokir ribuan rekening nasabah yang tidak aktif selama 3 bulan. Menurutnya, hal ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman.

    “Menyikapi hal tersebut berikut catatan YLKI, pertama YLKI meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen alasan pemblokiran tersebut dan langkah-langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK,” ujarnya.

    Kedua, YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif, apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.

    Catatan ketiga, tambah Rio, atas pemblokiran tersebut PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir, sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online

    “[Keempat] YLKI meminta pembukaan blokir rekening tidak mempersulit konsumen dan YLKI meminta PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya,” ujarnya.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini protes terhadap kebijakan para pejabat publik yang dalam beberapa tahun terakhir tidak jelas dan sembarangan. Salah satunya soal pemblokiran rekening tak aktif atau dormant milik nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

    Didik menilai PPATK sudah sembarangan melakukan pemblokiran rekening yang tidak aktif tiga bulan lamanya.

    “Kebijakan buruk PPATK yang semau gue memblokir rekening tidak aktif selama tiga bulan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaannya untuk kriminal, pencucian uang, dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, aksi PPATK tersebut dianggap telah menyalahi tugas dan fungsi lembaga intelijen keuangan negara. Dia menjelaskan jika ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM), maka PPATK bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.  

    “PPATK bukan aparat hukum yang bisa bertindak sendiri lalu memblokir secara masif akun-akun yang dianggap terindikasi tersebut,” tutur ekonom senior INDEF tersebut. 

  • Prabowo ‘Ampuni’ Kasus Hasto, Sinyal PDIP Tinggalkan Oposisi Kian Kuat?

    Prabowo ‘Ampuni’ Kasus Hasto, Sinyal PDIP Tinggalkan Oposisi Kian Kuat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas perkara suap Harun Masiku.

    Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk membebaskan Hasto dari ancaman 3,5 penjara yang telah divonis oleh hakim.

    Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, berikut dengan pimpinan dan setiap fraksi. Rapat itu untuk membahas surat presiden ke DPR terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti itu.

    “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden […] tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco pada konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).

    Kemudian, Prabowo juga mengusulkan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Sekjen PDIP juga menjadi salah satu orang yang diusulkan mendapatkan amnesti. DPR juga menyetujui pemberian amnesti tersebut.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” pungkas Dasco.

    Tidak lama setelah pengumuman tersebut, Dasco mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, serta Prananda Prabowo.

    Dalam unggahan tersebut, Dasco menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi untuk menjaga keutuhan bangsa.

    “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,” tulis Dasco melalui akun Instagram miliknya @sufmi_dasco, dikutip Jumat (1/8/2025). 

    Megawati Minta Kader Dukung Pemerintah

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader partai banteng untuk mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan instruksi tersebut disampaikan Megawati saat agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali. 

    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah [Prabowo] agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy dilansir dari Antara, Kamis (31/7/2025). 

    Dia mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

  • SpaceX Hadapi Dua Tuntutan Hukum

    SpaceX Hadapi Dua Tuntutan Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX, perusahaan yang fokus pada dirgantara luar angkasa milik Elon Musk, akan hadapi gugatan bulan ini, mengenai pemutusan hubungan kerja yang tidak adil setelah mengabaikan peringatan salah satu mantan karyawannya.

    Supervisor lama SpaceX, Robert Markert, memperingatkan petinggi perusahaannya bahwa salah satu bagian dari proses pemulihan fairing roket dengan mudah akan menyebabkan cedera serius, bahkan kematian, namun akibat hal tersebut, dia malah dipecat.

    Markert menuduh, selama masa jabatannya, teknisi terkadang diharuskan bekerja 15 hingga 20 hari berturut-turut. Itu dilakukan di tengah lingkungan kerja penuh tekanan yang akhirnya mengakibatkan cedera, tetapi ketika dia menyampaikan hal tersebut kepada supervisor, jawabannya adalah “jadwal kerja harus diutamakan”.

    Dia juga sempat menyarankan agar perusahaan memprioritaskan pelatihan dan sertifikasi, namun perusahaan berdalih tidak memiliki waktu dan tidak akan mengeluarkan biaya untuk hal tersebut.

    Gugatan lainnya yang juga diajukan terhadap SpaceX adalah dari tukang ledeng perusahaan tersebut sejak 2014, David Lavalle, yang dipecat setelah perusahaan gagal mengakomodasi beberapa cedera terkait pekerjaan, termasuk patah kaki, nyeri leher parah, cedera punggung dan bahu, dan nyeri pergelangan tangan.

    Lavalle mengakui, dia mengajukan kompensasi untuk beberapa cedera yang dialaminya, namun tidak secara keseluruhan karena takut akan “pembalasan”.

    Dua tuntutan hukum tersebut muncul di tengah upaya perusahaan bidang luar angkasa tersebut mempersiapkan roket heavyweightnya, Starship, agar dapat menyelesaikan misi bersama NASA, serta untuk meluncurkan layanan internet satelit Starlink.

    Dilansir TechCrunch (31/07/25), dalam laporan terbarunya, menunjukkan SpaceX melampaui pesaingnya dalam urusan cedera pekerja pada 2024. Itu terbukti berdasarkan data dari Occupational Safety and Health Administration, yang menunjukkan angka cedera 4,27 per 100 pekerja di internal perusahaan SpaceX.

    Selain itu, di dalam gugatan yang sama juga mencatat, operasi pemulihan fairing roket SpaceX di pantai barat memiliki tingkat cedera tertinggi di antara semua lokasi SpaceX dengan 7,6 per 100 pekerja yang cedera untuk operasi di sana.

    Kedua gugatan itu diajukan di Pengadilan Tinggi Daerah Los Angeles, untuk kemudian dipindahkan oleh SpaceX ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Pusat California. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Perjalanan Bisnis atau Wisata, Nyaman Pakai TRAC Rental dari Astra

    Perjalanan Bisnis atau Wisata, Nyaman Pakai TRAC Rental dari Astra

    Bisnis.com, JAKARTA – TRAC, salah satu lini bisnis PT Serasi Autoraya yang berada di bawah naungan PT Astra International Tbk, kini memperluas jangkauan layanan ke segmen ritel guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang meningkat.

    Langkah ekspansi ini didorong oleh peningkatan mobilitas di masyarakat, merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lonjakan mobilitas domestik sebesar 23,6% serta kenaikan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 19% sepanjang tahun 2024. TRAC pun merespon dengan menghadirkan berbagai layanan mobilitas yang fleksibel untuk keperluan bisnis ataupun liburan. Layanan yang tersedia meliputi sewa mobil 4 dan 12 jam, harian, bulanan, bahkan tahunan, dengan atau tanpa pengemudi, layanan antar-jemput bandara (airport transfer), serta persewaan bus untuk berbagai kebutuhan perjalanan rombongan, yang dapat dinikmati di berbagai kota besar di seluruh Indonesia.

    Pesan Mobil Rental di Aplikasi TRACtoGo Versi Terbaru

    Untuk perluasan layanan ke segmen ritel, TRAC terus berinovasi dan meningkatkan kapabilitas layanan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan perorangan. Saat ini, seluruh layanan TRAC dapat diakses lebih mudah melalui aplikasi TRACtoGo versi terbaru, yang telah tersedia di Google Play Store dan App Store. Dengan fitur yang lebih lengkap dan tampilan antarmuka yang ramah pengguna, TRACtoGo diharapkan dapat menjawab keperluan mobilitas pelanggan dengan lebih cepat, aman, dan efisien.

    Beberapa keunggulan dari aplikasi TRACtoGo versi terbaru adalah kemudahan untuk pelanggan dalam memesan berbagai layanan rental mobil dalam satu platform. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat mengakses layanan sewa mobil 4 jam dan 12 jam, harian, bulanan, hingga tahunan, layanan antar-jemput bandara, serta persewaan bus. Varian kendaraan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Agya, Avanza, Xenia, Innova Zenix, Fortuner, Camry, Alphard, dan lain-lain. Pelanggan pun dapat menerima berbagai penawaran menarik yang hanya berlaku untuk pengguna aplikasi TRACtoGo.

    Versi terbaru TRACtoGo juga dilengkapi dengan fitur tambahan untuk meningkatkan keamanan pelanggan, yaitu tombol darurat (emergency) yang terhubung langsung dengan tim bantuan TRAC. Selain itu, untuk fleksibilitas penggunaan akun, pelanggan dapat mengaktifkan dua jenis akun dalam satu aplikasi, yaitu akun personal dan akun bisnis, yang memudahkan pengguna dalam menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan.

    Untuk pelanggan dengan skema sewa jangka panjang, aplikasi ini menyediakan fitur khusus bernama TRAC Services Apps (TSA). Melalui TSA, pelanggan dapat memantau status kendaraan, menjadwalkan servis berkala, dan mengajukan layanan tambahan secara mudah dan transparan.

    Saat ini, TRAC juga terkoneksi dengan berbagai mitra yang strategis seperti Online Travel Agent (OTA) dalam dan luar negeri, maskapai penerbangan, jaringan perhotelan, institusi perbankan, serta mitra korporasi lainnya. Kolaborasi ini semakin memudahkan pelanggan untuk dapat mengakses layanan TRAC.

    Layanan Pelanggan 24/7 untuk Keamanan dan Kenyamanan

    Seluruh layanan TRAC didukung oleh Customer Assistance Center yang beroperasi 24 jam setiap hari. Pelanggan dapat menghubungi layanan bantuan melalui fitur chat dalam aplikasi, melalui telepon di 1500-009, atau layanan reservasi via WhatsApp di +628111873210.

    Chief Operating Officer TRAC, Halomoan Fischer, menyampaikan bahwa ekspansi ke segmen ritel ini merupakan langkah strategis untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat.

    “Melalui pembaruan aplikasi TRACtoGo, kami ingin memastikan bahwa mobilitas pelanggan, baik untuk keperluan bisnis maupun berlibur, dapat terlayani dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi mobilitas yang efisien dan aman di masyarakat,” tutup Fischer.

    Dengan semangat inovasi dan pelayanan prima, TRAC terus bertransformasi menjadi mitra mobilitas terpercaya yang menjangkau lebih luas dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat Indonesia.