Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Telkomsel Menang di Gartner Awards 2025 Berkat Program Filantropi

    Telkomsel Menang di Gartner Awards 2025 Berkat Program Filantropi

    Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel kembali mencatatkan prestasi internasional dengan penghargaan pada kategori Reputation Management Excellence dari Gartner Marketing & Communications Awards 2025.

    Apresiasi global ini menekankan keberhasilan Telkomsel dalam mengelola reputasi perusahaan melalui inisiatif sosial Telkomsel Sambungkan Senyuman, mengungguli tiga finalis perusahaan multinasional ternama dari Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Ajang Gartner Marketing & Communications Awards yang diselenggarakan setiap tahun oleh Gartner, perusahaan riset dan konsultasi teknologi terkemuka di dunia, telah menjadi tolok ukur efektivitas strategi komunikasi dan pemasaran lintas industri secara global.

    Dalam kategori Reputation Management Excellence, dua program dari inisiatif Telkomsel Sambungkan Senyuman, yakni Donasi Sekolah Super Seru dan Donasi Sepatu untuk Pelajar di Papua, dinilai telah berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan sekaligus menguatkan keterlibatan aktif pelanggan dalam aksi sosial yang berdampak nyata. Para juri Gartner menilai bahwa inisiatif Telkomsel Sambungkan Senyuman mampu menyelaraskan tujuan bisnis Telkomsel dengan kontribusi sosial yang tulus dan otentik.

    Telkomsel Sambungkan Senyuman sendiri merupakan sebuah inisiatif filantropi kolaboratif yang melibatkan pelanggan dan karyawan dalam berbagai aksi nyata guna menghadirkan kebaikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Di bawah payung inisiatif ini, Telkomsel menghadirkan beragam program sosial, salah satunya Donasi Sekolah Super Seru yang menyisihkan Rp1.000 dari setiap transaksi pelanggan untuk membangun dan merenovasi puluhan ruang kelas di sekolah-sekolah terpencil.

    Program ini sukses menjawab tantangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, terbukti dengan lebih dari 2 juta transaksi pelanggan yang menghasilkan dana donasi lebih dari Rp2 miliar hanya dalam dua minggu sejak program diluncurkan.

    Telkomsel percaya bahwa pendidikan bukan hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga mencakup kesiapan anak-anak sebelum memasuki lingkungan sekolah. Melalui gerakan Sambungkan Senyuman untuk Generasi Gemilang, Telkomsel mengajak pelanggan untuk menukarkan Telkomsel Poin dan uCoin dengan ribuan tas sekolah hasil karya seniman disabilitas.

    Ini sekaligus melanjutkan kesuksesan penyaluran Donasi Sepatu untuk Pelajar di Papua pada tahun sebelumnya, di mana partisipasi aktif lebih dari 39 ribu pelanggan Telkomsel yang melakukan lebih dari 111 ribu transaksi penukaran Poin, telah dikonversi menjadi ratusan pasang sepatu untuk siswa di Papua.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan, “Pengakuan Gartner ini menegaskan bahwa reputasi bukan sekadar narasi, melainkan akumulasi aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sambungkan Senyuman lahir dari semangat Indonesia untuk membawa kebahagiaan, memperkuat inklusivitas, dan membuka peluang yang setara bagi setiap individu. Kami berterima kasih kepada pelanggan, mitra, serta karyawan yang bersama-sama terus nyalakan optimisme, karena setiap kebaikan yang tersambung akan melahirkan hari yang lebih baik dan masa depan Indonesia yang gemilang.”

    Informasi selengkapnya tentang inisiatif Telkomsel Sambungkan Senyuman yang meraih penghargaan Reputation Management Excellence dapat diakses melalui laman resmi Gartner Marketing & Communications Awards 2025.

  • Marketplace AI Targetkan 100.000 UMKM Manfaatkan Layanannya

    Marketplace AI Targetkan 100.000 UMKM Manfaatkan Layanannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Marketplace kecerdasan buatan (AI) terdesentralisasi, MWX, dan penyedia stablecoin berbasis rupiah, IDRX, meresmikan kemitraan yang memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan AI dan membayarnya secara praktis menggunakan rupiah.

    Kini, teknologi canggih yang seringkali terasa jauh dan mahal dapat diakses semudah melakukan transaksi harian melalui QRIS, e-wallet, ataupun transfer bank.

    Melalui platform MWX, pelaku UMKM dapat mengaktifkan serangkaian solusi AI siap pakai yang dirancang untuk berbagai kebutuhan bisnis.

    Founder MWX, Yose Rizal, menyatakan tujuan utama dari kerja sama ini demi menyederhanakan proses adopsi teknologi bagi UMKM. Menurutnya, kerumitan pembayaran dalam mata uang asing selama ini menjadi penghalang besar.

    “Kami menghilangkan kerumitan itu dan membuka jalan bagi UMKM Indonesia untuk mengadopsi AI secara mudah. Dengan satu klik, mereka bisa meningkatkan produktivitas, mempercepat penjualan, dan membuat keputusan bisnis berbasis data, semuanya dibayar dalam rupiah,” tegas Yose.

    Di sisi teknologi transaksi, peran IDRX menjadi krusial. Nathanael Christian, Co-founder dan CEO IDRX, menjelaskan bahwa infrastruktur stablecoin IDRX berfungsi sebagai jembatan yang aman dan stabil antara Rupiah dengan ekosistem ekonomi digital global. Hal ini memastikan setiap pembayaran di platform MWX berjalan mulus.

    “Misi kami adalah menjembatani rupiah dengan ekonomi digital global tanpa mengorbankan stabilitas nilai. Bermitra dengan MWX memungkinkan kami menyalurkan manfaat itu langsung kepada para tulang punggung perekonomian, yakni UMKM,” ujar Nathanael.

    Untuk mengakselerasi adopsi, kemitraan ini menargetkan untuk menggaet 100.000 UMKM dalam setahun pertama. Target ambisius itu akan didukung oleh serangkaian program, termasuk webinar edukasi berkelanjutan bertema “AI untuk UMKM” serta penawaran insentif berupa program uji coba layanan gratis (free trial) bagi setiap UMKM yang terverifikasi.

    Langkah kolaboratif ini diyakini membuka babak baru bagi digitalisasi UMKM Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong daya saing pelaku usaha lokal di panggung global.

  • Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

    Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi  Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak pemerintah untuk memberantas mafia kuota impor yang menjadi penyebab industri masih sulit bersaing dengan produk asing yang lebih murah. 

    Sekretaris Jenderal APSyFI , Farhan Aqil Syauqi mengatakan hingga saat ini kondisi industri tekstil masih sulit untuk ekspansi dan tidak ada perubahan signifikan terkait produksi. 

    “Sangat sulit saat ini untuk bersaing di dalam negeri. Kami head to head dengan produk China yang melakukan dumping atau predatory pricing,” kata Farhan kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025). 

    Dia melihat konsumsi masyarakat saat ini memang cenderung naik namun lebih memilih produk-produk yang murah di pasar. Kondisi tersebut yang mengganggu daya saing industri dalam negeri.

    Dia pun tak heran jika Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia masih kontraksi di angka 49,2 pada Juli 2025. Kontraksi terjadi selama 4 bulan terakhir. 

    Kendati demikian, data BPS menunjukkan impor bahan baku/penolong dan barang modal terus mengalami peningkatan. Impor bahan baku penolong naik juga mengalami kenaikan 2,56% menjadi US$82,75 miliar daripada periode yang sama tahun lalu senilai US$80,69 miliar. 

    “Saat ini kami juga masih habiskan stok kami. Pasar domestik saat ini sangat penuh dengan produk bahan baku impor,” jelasnya. 

    Kendati demikian, Farhan menyoroti polemik mafia kuota impor yang terus bermain dan banyak meloloskan alokasi kuota yang terafiliasi satu sama lain. Alhasil, barang impor masih terus membanjiri pasar domestik. 

    Menurut dia, selama mafia kuota impor ini masih mengakibatkan impor bahan baku terus naik, maka akan sulit mengimplementasikan kesepakatan dagang tersebut.

    Padahal, dengan adanya perbaikan atas dampak Tarif Trump 19% dan IEU CEPA ini ada sedikit perbaikan regulasi yg harusnya bisa mendongkrak kinerja industri. 

    “Namun, kesiapan menyokong ekspor dengan bahan baku lokal juga penting karena keharusan AS dan Eropa adalah two step process dan sustainability product,” jelasnya. 

  • Indonesia-Vietnam Perlu Tingkatkan Kerja Sama Strategis Hadapi Volatilitas Global

    Indonesia-Vietnam Perlu Tingkatkan Kerja Sama Strategis Hadapi Volatilitas Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Vietnam disebut memiliki ruang untuk meningkatkan kerja sama strategisnya dengan segera seiring dengan tingginya ketidakpastian global serta perubahan peta geopolitik dunia.

    Chairman Indonesia Vietnam Friendship Association (IVFA) Budiarsa Sastrawinata menjelaskan peningkatan serta perubahan pola kerja sama perlu dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam. Hal ini seiring dengan munculnya gejolak ekonomi, perubahan dinamika geopolitik yang konstan, serta tantangan krisis iklim yang kian meningkat.

    “Indonesia dan Vietnam harus memperdalam kerja sama strategis mereka bukan hanya di bidang diplomasi, tetapi juga dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran antar masyarakat,” jelas Budiarsa dalam IVFA Members’ Gathering & Forum di Jakarta, Jumat (1/8/2025)

    Senada, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menambahkan, kembalinya kebijakan proteksionis, termasuk tarif resiprokal Amerika Serikat, tengah mengubah dinamika perdagangan dan rantai pasok global. 

    Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun melalui Asean.

    “Pesannya jelas, kita harus semakin mengandalkan satu sama lain, dan mengurangi ketergantungan pada kepastian-kepastian lama,” jelas Tata.

    Dia melanjutkan, sektor swasta di Asean harus mampu beradaptasi, bukan secara terpisah, melainkan secara kolektif. Menurutnya, kolaborasi regional yang lebih mendalam bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. 

    “Ketahanan kita bergantung pada keterhubungan industri lintas negara, inovasi bersama, dan integrasi pasar,” jelasnya.

    Adapun, Tata menambahkan, Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan persahabatan yang tangguh dan berlangsung lama. Dia menuturkan, kemitraan dan kerja sama yang bersifat menyeluruh telah menjadi kunci keberhasilan hubungan bilateral kita, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. 

    “Saat ini, kita bangga menyebut satu sama lain sebagai mitra strategis komprehensif. Ini bukan sekadar peningkatan status diplomatik, melainkan cerminan dari ambisi bersama dan kepemimpinan regional,” katanya.

    Dia melanjutkan, dari sisi ekonomi, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan VIetnam mencapai US$16 miliar pada 2024. Sementara itu, hingga pertengahan 2025, nilai perdagangan itu telah mendekati US$7 miliar. 

    Tata melanjutkan, catatan ini berada di jalur yang tepat untuk melampaui target nilai perdagangan bilateral 2025 sebesar US$18 miliar.

    Lebih lanjut, dia menuturkan, arus investasi juga tumbuh dengan laju yang sehat, terutama di sektor kendaraan listrik, teknologi informasi, dan agribisnis. Tata menuturkan, nilai investasi Vietnam di Indonesia mencapai US$64 juta pada 2024, sedangkan investasi Indonesia di Vietnam sebesar US$27 juta pada waktu yang sama.

    “Sektor-sektor ini bukan hanya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bersama,” katanya. 

  • Keppres Amnesti Diserahkan ke KPK, Hasto Segera Bebas Malam Ini

    Keppres Amnesti Diserahkan ke KPK, Hasto Segera Bebas Malam Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemberian amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dengan diserahkannya Keppres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu maka Hasto bakal segera dibebaskan malam ini, Jumat (1/8/2025) dari tahanan.

    Keppres itu diantarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Dirjen AHU Kemenkum) Widodo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Surat tersebut diterima oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Widodo menjelaskan dokumen yang telah diteken Presiden itu nantinya bakal disampaikan oleh pimpinan KPK. Sejalan dengan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga akan menyampaikan keterangan pers mengenai Keppres abolisi dan amnesti, salah satunya untuk Hasto.

    Saat dimintai konfirmasi apabila Hasto otomatis bakal dibebaskan, Widodo enggan menjawabnya. Dia menyerahkan kepada pimpinan KPK untuk menjelaskan tindak lanjut dari Keppres tersebut.

    “Tugas saya hanya sampaikan surat ini dari amanah pimpinan Kemensesneg, sudah diterima pak Deputi [Penindakan] sambil dikasih minum dan alhamdulillah tugas saya sudah selesai, dan udah dilaporkan juga ke Pak Wamensesneg suratnya ke pimpinan KPK udah diterima dengan baik,” ujar pejabat eselon I Kemenkum itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Widodo juga enggan memerinci lebih lanjut proses penyusunan dan penandatanganan Keppres itu. Sebelumnya, beredar kabar bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Dia juga mengaku tidak mengetahui ihwal penyusunan Keppres tersebut. Namun, dia mengungkap bahwa Menteri Supratman telah membagi-bagi tugas untuk penyerahan keppres abolisi dan amnesti ke berbagai instansi terkait.

    Widodo, dalam hal ini, ditugaskan untuk menyerahkan Keppres pemberian amnesti Hasto Kristiyanto, ke KPK. Hal itu juga lantaran elite PDIP itu ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

    Di samping itu, sebagian tim penasihat hukum Hasto juga telah berada di area rutan KPK. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, salah satu yang hadir adalah Febri Diansyah, yang juga pernah menjabat Juru Bicara KPK.

    Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebelumnya memastikan bahwa Hasto akan dibebaskan setelah Keppres ditandatangani oleh Prabowo, dan diterima lembaganya.

    “Segera setelah KPK menerima Surat Keputusan Amnesti dari Presiden yang telah mendapat persetujuan dari DPR RI sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tahanan,” terang Johanis kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebut proses hukum terhadap Hasto akan dihentikan seketika Keppres itu diterbitkan, termasuk upaya banding.

    “Jika itu sudah keluar, tentu proses hukumnya kemudian dihentikan,” ujar Budi.

    Pada Kamis (31/7/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa parlemen menyetujui pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

    Persetujuan DPR itu disampaikan usai rapat konsultasi dengan pemerintah atas surat presiden yang dikirimkan Prabowo, terkait dengan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Selain amnesti, Prabowo turut memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong atas perkara korupsi impor gula.

    Tom sebelumnya dijatuhi pidana 4,5 tahun penjara. Sebagaimana Hasto, dia juga sebelumnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.

    “Tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden […] tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” terang Dasco.

  • Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

    Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, MANGUPURA – Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030. 

    Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng. 

    “Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025). 

    Megawati juga sudah diambil sumpahnya sebagai Ketua Umum oleh peserta Kongres. Komarudin menyebut untuk pengumuman susunan pengurus tergantung pada Megawati sebagai pemegang mandat Kongres. 

    “Tergantung Ibu kapan mau menyusun kabinetnya,” kata Komarudin.

    Agenda Kongres selanjutnya yakni sidang Komisi yang juga akan membahas arah politik PDIP di 2029. Menurut sumber Bisnis, Kongres juga akan menentukan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Komarudin menyebut dalam agenda resmi, Kongres PDIP akan berlangsung selama tiga hari. Jika melihat dinamika, Kongres PDIP bisa selesai lebih cepat. 

    Sebagai informasi, Megawati memimpin PDIP sejak tahun 1993 saat terpilih di Kongres Medan, saat itu partai bernama PDI. Mega yang saat itu berseberangan dengan Orde Baru, berhasil memenangkan pemilihan. Orde Baru menggoyang kepemimpinan Mega melalui peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996.

    Akan tetapi peristiwa tersebut semakin memperkuat posisi Megawati, bahkan saat Sidang Istimewa MPR 1999, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden, mendampingi Gus Dur.

    Kepemimpinan Mega di PDIP tidak tergantikan hingga saat ini, walaupun di usianya yang sudah 78 tahun, belum ada sosok yang dianggap bisa menggantikan putri Bung Karno tersebut. 

  • Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital. Selain itu, juga didorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. 

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang sehat  dan transparan dalam lingkup pengadaan. LKPP sebagai bagian dari pemerintah juga meyakini transparansi terutama keterlibatan pelaku usaha yang ada di dalam negeri. 

    “Penting untuk dipahami terutama pelaku UMKM bahwa menayangkan produk di katalog tidak otomatis dibeli pemerintah. Pelaku usaha harus paham apa yang dikehendaki pemerintah,  jangan sampai apa yang kita tawari bukan kebutuhan yang diinginkan pemerintah,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (1/8/2025). 

    Pihaknya ingin mengoptimalkan katalog bersinar agar makin mempermudah pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terlibat aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pelaku UMKM. 

    Menurutnya, digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat, maka platform yang dikembangkan lewat katalog versi  dan yang juga dikembangkan mitra LKPP RI melalui e-marketplace merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi.

    “Kita fokus ke arah tersebut, terutama untuk pengadaan pemerintah. Khusus bagi pihak swasta, kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah- mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan di Indonesia ini  semakin lebih agresif, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, karena regulasinya sudah sangat jelas, dan job description nya ada,  bagi rekan-rekan para pejabat pengadaan yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, jangan pernah ragu bertransaksi sepanjang aturannya diikuti, terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace,” katanya. 

    Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Andi Zabur Rahman menambahkan bahwa Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) yang sejak 2014 telah menjadi forum profesional di bidang pengadaan, kini diperkuat dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia sebagai representasi pelaku usaha nasional. Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan. 

    “Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam lokapasar mitra LKPP RI dan katalog versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, LKPP, IAPI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menggelar Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan IPFE 2025 dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) melalui belanja pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

    CEO & Founder Mbizmarket Ryn Hermawan menuturkan ajang ICEF-IPFE 2025 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK dan Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa. 

    Menurutnya, dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui marketplace mitra LKPP RI, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.

    “Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, APBN/APBD dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia UMKM yang telah bergabung di platform Mbizmarket. Pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri, dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena telah ada penanda TKDNnya. Penyedia dan pembeli tidak perlu lagi repot melapor dan menyetor pajak karena dapat bertindak sebagai WAPU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022,” tuturnya. 

  • Kasus Ijazah Palsu Dinilai Untungkan Dirinya, Jokowi: Ya Jangan Gaduh

    Kasus Ijazah Palsu Dinilai Untungkan Dirinya, Jokowi: Ya Jangan Gaduh

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya untuk tidak gaduh.

    Pasalnya sebelumnya, ia dituding ikut diuntungkan karena kegaduhan polemik ijazah kuliahnya tersebut.

    “Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh?” jawabnya sembari tertawa, di hadapan wartawan di kediamannya di Solo pada Jumat (1/8/2025).

    Ia pun mengatakan untuk tidak terus mempermasalahkan ijazahnya, sehingga ia tidak mendapat tudingan macam-macam.

    “Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan kalau tidak gaduh ya kan, adem ayem, ya saya mungkin bisa dirugikan,” lanjutnya.

    Sebelumnya Jokowi juga sempat buka suara mengenai tudingan ijazah palsu saat menghadiri reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

    “Saya lihat senang semuanya. Tapi jangan senang dulu lho karena ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu.

    Dia meminta para sahabatnya ikut waspada sebab jika ijazahnya terbukti palsu, bisa saja seluruh angkatan turut terkena imbas.

    “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 [alumni] juga kena,” ujarnya berkelakar.

    Jokowi mengaku heran dengan tudingan yang dinilainya tidak masuk akal mengingat perjuangannya menempuh seluruh proses kuliah kala itu.

    “Saya kadang geleng-geleng juga ini, kadang tidak masuk logika. Tapi ya kejadiannya seperti yang kita lihat. Ini kita kuliah sulit-sulit. Tapi kalau saya, lulus semua. Lulus terus, lulus terus,” ucapnya.

  • Puan Unggah Foto Cipika-Cipiki Bareng Megawati dan Prananda

    Puan Unggah Foto Cipika-Cipiki Bareng Megawati dan Prananda

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengunggah foto bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prananda Prabowo pada Jumat (1/8/2025).

    Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya yakni @puanmaharaniri, Puan dan Prananda tampak mengenakan pakaian bernuansa hitam dan merah, yakni warna identik partai berlogo banteng tersebut. 

    Sementara itu Megawati, yang berdiri di tengah, tampak tersenyum sambil memeluk kedua anaknya. Bahkan di foto selanjutnya, ketiganya terlihat harmonis lantaran Puan dan Prananda ‘cipika-cipiki’ pipi sang Ibunda. 

    Ketiganya berpose di depan lambang Garuda Pancasila, diapit oleh bendera Merah Putih dan bendera PDI Perjuangan. Lokasi pengambilan foto diketahui berada di Bali, yang saat ini tengah menjadi lokasi konsolidasi internal partai menjelang Kongres PDI-P.

    Unggahan ini menuai beragam respons, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga menjadi bagian dari partai tersebut. 

    “Adem ayem lihatnya,” tulis Pramono dalam kolom komentar unggahan tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, Kongres PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan akan berlangsung pada 1 Agustus 2025 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). 

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, para kader PDI Perjuangan sudah terlihat menggunakan atribut partai. Pengamanan di pintu masuk BNDCC juga diperketat, awak media tidak diperkenankan masuk, hanya bisa meliput dari luar BNDCC. 

    Acara PDIP di Bali menjadi sorotan karena dibarengi dengan keluarnya keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang dijerat 3,5 tahun penjara karena terbukti memberikan suap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.  

    Belum terkonfirmasi apakah amnesti Sekjen ini seperti barter politik agar mendukung PDI masuk koalisi Pemerintahan Prabowo.

  • Prabowo Beri Abolisi & Amnesti, Yusril Minta Hasto dan Tom Lembong Batalkan Banding

    Prabowo Beri Abolisi & Amnesti, Yusril Minta Hasto dan Tom Lembong Batalkan Banding

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyarankan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Eks Mendag Tom Lembong tidak perlu mengajukan banding lagi atas putusannya di pengadilan tingkat pertama.

    Menurut Yusril, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan akan dihapuskan.

    Kemudian untuk abolisi, segala penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang juga dihapuskan. 

    “Di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dari Undang-Undang No. 11 tahun 1945 tentang amnesti dan abolisi mengatur soal itu,” tuturnya di Jakarta, Jumat (1/8).

    Yusril mengemukakan implikasi kebijakan terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong hampir sama, semua pidana yang menjerat keduanya secara otomatis bakal dihapuskan.

    “Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong itu otomatis dihapuskan. Jadi kan beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan pengadilan tingkat pertama,” katanya

    Menurut Yusril, usulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kedua terdakwa itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. 

    Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR.

    “Pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR dan Pak Presiden juga telah mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesneg untuk berkonsultasi dan meminta pendapat dari DPR,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, serta amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR mengenai usulan presiden tersebut, Kamis (31/7/2025) di mana rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan unsur dan fraksi DPR. 

    Kemudian, Prabowo juga mengusulkan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Sekjen PDIP juga menjadi salah satu orang yang diusulkan mendapatkan amnesti.

    “Tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” jelas Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Sebelumnya, Tom Lembong dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun atas perkara korupsi impor gula. Sementara itu, Hasto dijatuhi pidana penjara 3,5 tahun lantaran terbukti bersalah dalam perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat Harun Masiku.