Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Danantara Ingin PLN Jaga Performa Kinerja Keuangan

    Danantara Ingin PLN Jaga Performa Kinerja Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berharap PLN memiliki kinerja keuangan yang berkelanjutan. 

    Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, dalam mendorong ketahanan energi nasional dan transisi energi, keberlanjutan sektor ketenagalistrikan jadi prioritas utama. 

    Untuk itu, lanjutnya penguatan kinerja keuangan PLN perlu terus dilakukan. Namun, ia juga mengakui peran ganda perusahaan listrik negara ini sebagai offtaker (pembeli listrik) yang perlu diperhatikan. 

    “Kita harus jelas bagaimana untuk selalu sustain di sini. Jangan sampai lucu, saya sebagai pemegang saham, juga sebagai developer, offtaker-nya juga ke diri saya sendiri,” jelasnya kepada Bisnis, pekan lalu.

    Berdasarkan laporan keuangan perseroan semester I/2025, PT PLN (persero) membukukan laba periode berjalan senilai Rp6,64 triliun sepanjang semester I/2025.  Perolehan laba tersebut melesat 32,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5 triliun. 

    Peningkatan laba seiring dengan naiknya pendapatan yang dibukukan perseroan. Pendapatan PLN mencapai Rp281,89 triliun per Juni 2025. 

    Adapun terkait investasi sektor kelistrikan, lanjut Pandu, merupakan sektor padat modal dan padat karya. Saat ini, tugas pemerintah adalah mendorong “crowding in” atau partisipasi sektor swasta lainnya, termasuk investor asing dalam meningkatkan investasi kelistrikan nasional.

    “Biar other private sector ikut masuk dan foreign sector juga bisa ikut masuk,” tegasnya.

    Sebagai gambaran investasi ketenagalistrikan, saat ini sudah ada RUPTL PLN 2025 – 2034. Pandu pun optimistis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025 – 2034 dapat menjadi panduan investasi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Banyak pihak swasta ingin melakukan [investasi] A, B, dan mereka bisa memberikan input kepada PLN,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia mengamini bahwa investor menginginkan perencanaan ketenagalistrikan jangka panjang yang jelas. “RUPTL itu pasti akan selalu dinamis, setiap periode akan ada tambahan dan pengurangan sesuai dengan perkembangan zaman,” tambahnya.

    Terpisah, PT PLN (Persero) berhasil menembus daftar Fortune Global 500 tahun 2025 dan menempati peringkat ke-469 dunia, didorong oleh pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 11,9% dibanding tahun sebelumnya. 

    Capaian ini menempatkan PLN sebagai satu-satunya perusahaan utilitas asal Indonesia yang masuk dalam daftar korporasi terbesar global.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari konsistensi dan ketangguhan perusahaan dalam memperkuat daya saing di kancah internasional.

    Ini bukan hanya pengakuan terhadap skala usaha kami, tetapi juga terhadap daya saing dan ketahanan bisnis PLN dalam menjawab dinamika global,” ujar Darmawan, dalam keterangan tertulis.

    Ia menjelaskan, peningkatan pendapatan PLN didorong oleh volume penjualan listrik yang mencapai 306,22 terawatt hour (TWh) sepanjang 2024, naik 6,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konsumsi tenaga listrik tersebut setara dengan Rp353,17 triliun.

    Penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43%, disusul sektor industri 30%, sektor bisnis 19%, dan sektor lainnya 8%. Konsumsi listrik rumah tangga tercatat tumbuh 6,62% menjadi 130,43 TWh, sementara konsumsi sektor industri meningkat 4,17% menjadi 92,28 TWh.

    “Capaian ini tak lepas dari dukungan penuh Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dan kebijakan energi yang kondusif, serta kepercayaan masyarakat yang terus mendorong kami untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan bahwa kinerja keuangan PLN juga ditopang oleh efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio bisnis yang adaptif terhadap dinamika pasar global.

    “Kami menerapkan efisiensi menyeluruh tanpa mengurangi kualitas layanan. Melalui digitalisasi sistem, penguatan struktur keuangan, dan inovasi layanan pelanggan, kami berhasil meningkatkan produktivitas sekaligus menekan beban operasional,” tambahnya.

    Selain pertumbuhan pendapatan, kesehatan keuangan PLN juga tercermin dari membaiknya Debt to Equity Ratio (DER) menjadi 38,02%, sementara Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) meningkat menjadi 3,71 kali pada 2024.

  • Kemenhub Investigasi Penyebab Insiden KA Argo Bromo Anjlok di Subang

    Kemenhub Investigasi Penyebab Insiden KA Argo Bromo Anjlok di Subang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melakukan investigasi menyeluruh pada KA Argo Bromo Anggrek yang mengalami insiden anjlok di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Allan Tandiono menuturkan, insiden tersebut terjadi pada Jumat, 1 Agustus 2025 pukul 15.47 WIB.

    Dia menyebut, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta otoritas terkait lainnya guna memastikan bahwa penanganan insiden dilakukan dengan cepat dan tepat.

    “Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim lapangan dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung telah berkoordinasi langsung dengan PT KAI Daop 3 Cirebon guna mendukung proses evakuasi penumpang dan pemulihan jalur,” ujar Allan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

    Dalam penjelasannya, KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir mengalami anjlok di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegaden Baru, Subang. 

    Dia memastikan bahwa proses investigasi awal terkait penyebab teknis kejadian telah dimulai dan akan dilanjutkan dengan investigasi menyeluruh yang melibatkan PT KAI, KNKT, serta pihak-pihak terkait lainnya.

    “Kami akan melakukan investigasi secara komprehensif dan hasilnya akan menjadi dasar untuk evaluasi serta tindakan korektif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari,” tambah Allan.

    Selain itu, DJKA akan terus memantau proses perbaikan infrastruktur dan pemulihan jalur agar perjalanan kereta dapat kembali berjalan normal secepatnya.

    Pada saat yang sama, Allan menyebut, PT KAI telah mengambil langkah pengaturan operasional, termasuk rekayasa pola perjalanan, untuk meminimalkan gangguan terhadap layanan. Informasi terkini juga akan terus disampaikan kepada penumpang secara real time melalui kanal resmi yang tersedia.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari insiden ini. Keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas dan komitmen kami untuk meningkatkan dan menjamin standar keselamatan perkeretaapian nasional,” pungkas Allan.

  • Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

    Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menanggapi kabar Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) menolak pelaksanaan program Transmigrasi yang bakal dijalankan oleh pemerintah pusat.

    Iftitah mengaku hingga saat ini belum ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di wilayah Kalimantan Barat.

    “Kementerian transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 yang bersifat bottom-up,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

    Mantan ajudan Presiden ke-6 RI itu menegaskan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah. 

    Karenanya, apabila tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan. 

    Pada saat yang sama, Iftitah menekankan bahwa pelaksanaan transmigrasi yang dijalankan pada era Prabowo telah berubah. Sifat Transmigrasi juga saat ini dipastikan tidak mengikat seperti pada periode yang sudah-sudah.

    “Saat ini transmigrasi telah berubah, tidak lagi top-down artinya dari pemerintah pusat menempatkan transmigranya ke wilayah-wilayah tujuan tertentu, tetapi sekarang ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah untuk penempatannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menolak program transmigrasi di wilayahnya karena menambah angka kemiskinan serta memindahkan masalah. 

    Terlebih, tambah Krisantus, sebanyak 15% dari 5,6 juta penduduk di Kalimantan Barat merupakan transmigran. 

    “Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan,” tuturnya.

  • PDIP di Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Partai Penyeimbang

    PDIP di Pemerintahan Prabowo, Megawati: Kami Partai Penyeimbang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa partai berlogo banteng moncong putih ini akan mengambil peran sebagai partai penyeimbang.

    Adapun, hal ini dia sampaikan saat berpidato politik dalam Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025).

    “PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati.

    Semula, Presiden ke-5 RI ini menyebut bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia itu tidak blok-blokan.

    “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Megawati berujar partainya akan setia mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Ini dilakukan demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

    Meski begitu, wanita yang telah menjadi ketua umum PDIP selama 32 tahun ini, berjanji bahwa partainya akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, hingga hukum yang berkeadilan.

    “Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh Bapak kita Bung Karno,” tegasnya.

  • Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030

    Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030, dalam acara Kongres VI PDIP, di Bali, Sabtu (2/8/2025).

    Adapun, sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan langsung Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dia nyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.

    Setelah itu, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.

    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.

    “Bersedia!” jawab para pengurus serentak.

    Kemudian, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dipandu langsung oleh Megawati untuk mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.

    Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.   Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitoru

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini 

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti 

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara

    29.    Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

    30.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    31.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    32.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    33.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    34.    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    35.    Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    36.    Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    37.    Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Permintaan Listrik Global Melonjak, EBT dan Nuklir Jadi Tumpuan

    Permintaan Listrik Global Melonjak, EBT dan Nuklir Jadi Tumpuan

    Bisnis.com, JAKARTA – International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan listrik global akan mengalami pertumbuhan tercepat dalam lebih dari satu dekade, didorong oleh peningkatan kebutuhan di sektor industri, peralatan rumah tangga, pendingin udara, pusat data, kendaraan listrik (EV), dan lainnya. 

    Menurut laporan terbaru dari IEA bertajuk “Electricity Mid-Year Update”, permintaan listrik diproyeksikan tumbuh 3,3% pada 2025 dan 3,7% pada 2026. 

    Angka ini dua kali lebih cepat dari total pertumbuhan permintaan energi dalam periode yang sama. Meskipun sedikit melambat dari lonjakan 4,4% pada 2024, pertumbuhan ini tetap di atas rata-rata 2,6% yang tercatat antara 2015-2023.

    Direktur Pasar Energi dan Keamanan IEA, Keisuke Sadamori menyoroti pentingnya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur listrik. Menurutnya, meskipun dinamika ekonomi global tidak menentu, pertumbuhan permintaan listrik global diperkirakan akan tetap kuat hingga 2026.

    “Ekspansi kuat energi terbarukan dan nuklir secara stabil membentuk kembali pasar listrik di banyak wilayah. Namun, ini harus diimbangi dengan investasi yang lebih besar dalam jaringan, penyimpanan, dan sumber fleksibilitas lainnya untuk memastikan sistem tenaga dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat secara aman dan terjangkau,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi IEA, Sabtu (2/8/2025).

    IEA memperkirakan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diperkirakan akan menggeser batu bara sebagai sumber listrik terbesar di dunia pada tahun ini atau selambat-lambatnya 2026, tergantung pada kondisi cuaca dan harga bahan bakar. 

    Sementara itu, produksi tenaga nuklir juga diprediksi mencapai rekor tertinggi, didorong oleh pengaktifan kembali reaktor di Jepang, jumlah yang meningkat di Amerika Serikat dan Prancis, serta penambahan fasilitas baru, terutama di Asia. 

    Peningkatan stabil dari pembangkit listrik tenaga gas juga akan terus menggantikan PLTU dan minyak di sektor listrik di banyak wilayah.

    Sebagai hasilnya, emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik diperkirakan akan mendatar pada tahun 2025 dan sedikit menurun pada tahun 2026, meskipun lintasan ini bisa berubah tergantung pada kondisi cuaca dan ekonomi.

    Asia Pimpin Pertumbuhan

    IEA memperkirakan Negara-negara berkembang di Asia menyumbang sebagian besar pertumbuhan permintaan listrik global. China dan India diperkirakan akan mendorong 60% peningkatan konsumsi listrik global pada 2025 dan 2026.

    Pertumbuhan permintaan diproyeksikan akan meningkat menjadi 5,7% di China dan 6,6% di India tahun depan, dari masing-masing 5% dan 4% pada 2025.

    Di Amerika Serikat, ekspansi pesat pusat data diperkirakan akan menjaga pertumbuhan permintaan listrik tahunan di atas 2% pada 2025 dan 2026, lebih dari dua kali lipat tingkat pertumbuhan rata-rata selama dekade terakhir. 

    Sebaliknya, konsumsi listrik di Uni Eropa diperkirakan akan tumbuh lebih lambat tahun ini, sekitar 1%, meskipun akselerasi moderat diharapkan terjadi pada 2026.

  • Tangis Megawati Pecah Kala Hasto Tiba-tiba Datang ke Kongres VI PDIP

    Tangis Megawati Pecah Kala Hasto Tiba-tiba Datang ke Kongres VI PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara mengejutkan datang menghadiri Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025) siang. 

    Kedatangannya ini membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitikkan air mata kala Hasto naik ke panggung untuk mencium tangan dan memeluk Megawati.

    Adapun, momen tersebut terjadi saat Megawati tengah berpidato politik dalam rangkaian acara penutupan Kongres VI. Hasto secara tiba-tiba memasuki ballroom dan naik ke panggung. 

    Beberapa saat kemudian, Hasto turun dari panggung sembari meneriakkan “Merdeka!” dan seruannya ini dibalas secara kompak oleh para kader yang berada di dalam ballroom.

    Setelah itu, salah seorang peserta kongres menyanyikan lagu yang diadaptasi dari lagu anak-anak berjudul “Nona Manis Siapa yang Punya” dengan lirik diubah menjadi nama Megawati.

    “Megawati siapa yang punya, Megawati siapa yang punya, Megawati siapa yang punya. Yang punya kita semua,” nyanyi mereka.

    Seusai itu, Megawati merespons kedatangan Hasto dengan mengatakan bahwa dirinya setiap hari selalu berdoa untuk Hasto.

    “Saya tadinya berdoa tetapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto, berada kembali dikelilingi kita semua,” kata Megawati.

    Megawati berpandangan bahwa kehadiran Hasto ini adalah bukti bahwa kebenaran akan menang. Merespons hal itu seluruh kader yang datang kompak bertepuk tangan.

    “Maka ingatlah apa yang tadi saya katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhana Wa Ta’ala,” tutur Presiden ke-5 RI tersebut.

    Adapun, Hasto akhirnya dibebaskan dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto resmi keluar dari rutan KPK, Jumat (1/8/2025).

    Hasto sebelumnya dijatuhkan pidana penjara selama 3,5 tahun serta denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan, lantaran terbukti memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan, terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku.

    Putusan Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan.

    Sebelum Hasto dibebaskan, pemerintah telah menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemberian amnesti tersebut ke KPK. Dengan diserahkannya Keppres yang diteken Presiden Prabowo Subianto, Hasto resmi dibebaskan.

  • Prabowo Dikabarkan Buka Retret Kadin di Akmil Magelang

    Prabowo Dikabarkan Buka Retret Kadin di Akmil Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan menyelenggarakan pembekalan atau retret selama empat hari mulai Kamis (7/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025), di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Rencananya, retret itu akan diikuti oleh sekitar 250 pengurus kadin se-Indonesia. Kemudian, berdasarkan informasi terkini, konsolidasi internal Kadin di Lembah Tidar itu akan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (8/8/2025).

    “Kita semua tahu betapa padatnya jadwal Bapak Presiden. Ini harapan Kadin dan kami sudah mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Anin, sapaan akrabnya, berujar retret ini dianggap penting karena menjadi ajang untuk menyelaraskan visi dan kegiatan Kadin dengan kebijakan pembangunan nasional yang ada di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Retret ini bertujuan membangkitkan kesadaran kolektif anggota Kadin agar menjadi pengusaha pejuang berwawasan kebangsaan dan menjadi mitra aktif pemerintah yang memberikan kontribusi riil kepada bangsa dan negara,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut lima tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan retret ini. Pertama, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para pemimpin dunia usaha.

    Kedua, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional. Ketiga, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dunia usaha adalah bagian dari sistem pertahanan semesta. 

    Keempat, mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional. Terakhir, memperkuat konsolidasi  Kadin hingga ke kabupaten dan kota.

    Nantinya, para peserta retret akan diberikan berbagai materi ekonomi, politik, hingga wawasan kebangsaan. Materi ekonomi berfokus pada empat program quick win gotong royong kadin-pemerintah.

    Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG), Klinik Gotong Royong untuk pemeriksaan kesehatan gratis, Pembangunan Tiga Juta Rumah, termasuk lewat renovasi rumah tak layak huni, dan program Pengiriman Pekerja Migran.

    Adapun, lanjutnya, pemateri yang dijadwalkan mengisi materi retret adalah Menko Perekonomian, Menko Pangan, Menko Infrastruktur, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    “Juga menteri dan pejabat di luar bidang ekonomi. Mereka adalah Menko Polkam, Menlu, Mendagri, Gubernur Lemhanas, dan Gubernur Akmil. Ada materi tentang sejarah perjuangan Indonesia, lingkungan strategis, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, empat konsensus bangsa, dan manajemen nasional,” urainya.

    Anin menambahkan agenda pembekalan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para pengusaha masuk barak. Dia memastikan retret akan dijalankan dengan serius. Nantinya, para pengusaha akan diberikan tugas membuat makalah empat halaman pada hari terakhir retret.

    “Ini bukan untuk menjadi tentara. Tapi, ada nilai yang dapat dipelajari para pengusaha, yakni semangat juang seperti tentara tempur,” pungkasnya.

  • Eks Jubir KPK Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

    Eks Jubir KPK Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengangkat tiga komisaris baru PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sejumlah nama seperti Johan Budi Sapto Pribowo dan Muhammad Ainul Yaqin didapuk masuk ke dalam jajaran dewan komisaris.

    Asal tahu saja, Johan Budi Sapto Pribowo sendiri merupakan mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muhammad Ainul Yaqin saat ini merupakan pimpinan wilayah (PW) GP Ansor DKI Jakarta.

    Selain itu, Pemprov Jakarta turut menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh sebagai komisaris Transjakarta. Ketiga tokoh tersebut menggantikan komisaris PT Transjakarta yang resmi purna tugas yakni Mashuri Masyuhada dan Bambang Eko Martono.

    “Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau,” tulisan manajemen PT Trans Jakarta di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, nama Johan Budi cukup dikenal sebagai mantan juru bicara lembaga anti rasuah KPK periode 2006 – 2014. Dirinya juga sempat menjabat sebagai juru bicara kepresidenan pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Johan Budi juga dikenal sebagai salah satu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII dan mulai menjabat pada 2019.

    Pada awal karirnya, Johan Budi sempat menjadi bagian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996.

    Johan juga sempat terjun cukup lama di dunia jurnalistik. Dia sempat menjadi kolumnis Harian Media Indonesia, reporter dan editor Majalah Forum Keadilan hingga menjabat sebagai editor di Majalah Tempo.

    Selanjutnya, Johan juga sempat menjabat sebagai deputi pencegahan KPK (2014 – 2015) dan Plt pimpinan KPK pada 2015.

    Sementara itu, Muhammad Ainul Yakin yang turut ditunjuk menjadi komisaris baru PT Transjakarta saat ini merupakan pimpinan GP Anshor DKI Jakarta.

    Dirinya ditetapkan sebagai PW GP Ansor Kota DKI Jakarta pada 2022 dan bakal menjabat hingga 2026. Kala itu, Ainul Yaqin terpilih secara aklamasi yang disepakati oleh seluruh peserta Konferwil.

    Berikut susunan dewan komisaris Transjakarta terbaru:

    – Komisaris Utama : Untung Budiharto
    – Komisaris : Luky Arliansyah
    – Komisaris : Johan Budi Sapto Pribowo
    – Komisaris : Zudan Arif Fakrulloh
    – Komisaris : Muhammad Ainul Yakin

  • Hasto Cetak Sejarah, Penerima Amnesti Pertama Kasus Korupsi di KPK

    Hasto Cetak Sejarah, Penerima Amnesti Pertama Kasus Korupsi di KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto disehut sebagai terdakwa kasus koupsi pertama yang memperole amnesti pertama dari Presiden Republik Indonesia.

    Plt. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, amnesti yang diberikan kepada Hasto adalah yang pertama didapatkan oleh tersangka, terdakwa maupun terpidana kasus yang ditangani oleh lembaga antirasuah. 

    “Kalau untuk KPK sendiri, sejauh yang saya dinas di sini, ini adalah yang pertama, amnesti ini,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025). 

    Namun demikian, Asep menjelaskan bahwa pemberian amnesti, abolisi maupun grasi adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dan diatur di dalam pasal 14 UUD 1945.

    “Karena itu adalah merupakan hak prerogatif, ya kita harus melaksanakan. Dari keppres ini, keppres ini harus kita laksanakan,” tuturnya. 

    Namun demikian, bebasnya Hasto berkat amnesti tidak berarti memengaruhi pencarian buron Harun Masiku yang sudah dalam pelarian sejak 2020. 

    Asep menegaskan, keppres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu hanya ditujukan kepada Hasto. 

    “Sejauh ini yang kami terima [keppres] amnesti itu untuk Pak Hasto Kristiyanto. Yang lainnya tidak ada, khusus untuk Pak Hasto Kristiyanto,” terang Asep. 

    Saat ini masih ada dua tersangka yang belum ditahan oleh KPK yakni mantan caleg PDIP, Harun Masiku, serta advokat sekaligus kader PDIP, Donny Tri Istiqomah. Donny ditetapkan tersangka pada akhir 2023 berbarengan dengan Hasto. 

    Namun demikian, Harun Masiku saat ini masih berstatus buron. Dia awalnya sudah ditetapkan tersangka sejak OTT awal 2020 silam, bersamaan dengan anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina serta mantan kader PDIP Saeful Bahri. 

    Bedanya, hanya Wahyu, Agustina dan Saeful yang sudah dibawa ke proses hukum hingga menjalani pidana penjara dengan putusan berkekuatan hukum tetap. 

    Bahkan, setelah ketiganya selesai menjalani kurungan penjara, dan Hasto dibebaskan berkat amnesti, Harun masih belum kunjung ditemukan oleh KPK. 

    Menurut Asep, pihaknya masih akan mempelajari dampak hukum amnesti Hasto pada penanganan perkara. Akan tetapi, pencarian Harun masih tetap dilakukan kendati ada pengampunan dari Presiden kepada Hasto yang sebelumnya terbukti memberikan suap bersama Harun untuk pengurusan pergantian antarwaktu DPR 2019-2024. 

    “Pengejaran Harun Masiku sedang kita lakukan. Kalau dampak secara hukum sedang kita dalami, kalau yang lainnya tidak ada. Kita tetap akan untuk Harun Masiku, kita akan cari, kita akan bawa ke persidangan yang lain,” tegas Asep.

    Sebelumnya, Hasto dijatuhi pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan lantaran terbukti memberikan suap terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku.