Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Menteri HAM Nilai Pengibaran Bendera One Piece Merupakan Bentuk Makar

    Menteri HAM Nilai Pengibaran Bendera One Piece Merupakan Bentuk Makar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI merupakan upaya menjatuhkan pemerintah atau makar.

    Pigai menyampaikan pemerintah berhak melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar hukum dan termasuk bentuk makar.

    “Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

    Dia menambahkan, pelarangan tersebut telah sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

    Pigai optimistis bahwa pelarangan pengibaran bendera One Piece ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas internasional seperti PBB. Sebab, pelarangan itu sejalan dengan kovenan PBB tentang hak sipil dan politik 

    “Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” tambah Pigai.

    Di samping itu, Pigai menekankan bahwa pelarangan ini tidak kaitannya dengan kebebasan ekspresi masyarakat. 

    “Sikap pemerintah adalah demi “core of national interest” atau Kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” pungkasnya.

  • Ekonom Pertanyakan Keabsahan Data Pengangguran yang Dirilis Pemerintah

    Ekonom Pertanyakan Keabsahan Data Pengangguran yang Dirilis Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengingatkan pemerintah untuk menyajikan data yang lebih detail terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurutnya, hal ini penting guna mengetahui realitas sesungguhnya di lapangan, khususnya terkait nasib para pekerja yang terkena PHK tersebut.

    Dia mencontohkan data BPS yang menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 83.000 orang pada Februari 2025, sehingga totalnya mencapai 7,28 juta orang.

    Namun, tambahan jumlah pengangguran itu belum jelas berasal dari mana. Saparini pun mempertanyakan apakah lonjakan pengangguran itu berasal dari karyawan terkena PHK.

    Dia berpendapat pertanyaan itu belum bisa terjawab oleh data BPS. Sebab, bisa saja jumlah karyawan terkena PHK itu malah sudah mendapat pemasukan baru dari berwirausaha, sehingga spending atau pengeluaran mereka tetap kuat.

    “Ini yang belum bisa kita jawab. Kalau mereka PHK, gak apa-apa PHK nya karena mereka beralih ke industri digital dan spendingnya masih tetap. Aman kita. Tapi konsumsi rumah tangganya [malah] turun tadi,” ucap Saparini dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Berdasarkan data BPS, angka konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2025 hanya tumbuh 4,89% yoy. Angka itu lebih rendah dibanding pertumbuhan pada kuartal IV/2024 yang sebesar 4,89% yoy.

    Lebih lanjut, Saparini mengingatkan kemudahan akses data bisa menjadi kunci untuk membuat rekomendasi kebijakan ekonomi pemerintah.

    Dia mengatakan, data yang jelas dan akurat dapat menggambarkan fenomena atau keadaan ekonomi sesungguhnya. Oleh karena itu, dari data yang akurat, para pemangku kepentingan bisa memberikan kajian dan rekomendasi kebijakan.

    Menurutnya, BPS harus mampu menyediakan data yang detail dan dapat diakses oleh publik. Saparini mencontohkan, saat ini sudah terjadi shifting atau peralihan pengeluaran masyarakat miskin.

    Dia mengatakan peralihan itu misalnya, bisa dilihat dari konsumsi listrik masyarakat. Menurut Saparini, masyarakat miskin tak hanya bisa diukur dari konsumsi listrik yang sebesar 450 VA.

    “Sebenarnya, sekarang ini berapa banyak rumah tangga yang dulu 450 VA itu cukup? Sekarang orang miskin 450 juga tak cukup,” katanya.

    Tak hanya dari konsumsi listrik, Saparini juga mencontohkan, berdasarkan data saat ini jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diperkirakan mencapai 65 juta unit usaha. Namun, detail terkait data ini masih belum jelas juga.

    Dia pun mempertanyakan terkait detil dari unit usaha yang dijalankan, sektor yang dijalani, hingga sekala dari UMKM itu sendiri.

    Menurutnya, data terkait UMKM itu harus dibuat by name by address. Sehingga, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat menelisik permasalah lebih jelas.

    Saparini juga mencontohkan jika pemerintah menelan mentah-mentah dapat jumlah UMKM itu dan secara merata memberikan permodalan, belum tentu efektif. Sebab, belum ada bukti bahwa sebanyak 65 juta UMKM itu sedang membutuhkan modal.

    “Jadi menyelesaikan 65 juta itu tidak hanya dengan pemerintah memberikan permodalan karena banyak permasalahan mereka, bukan cuma soal modal,” katanya.

  • Tren Inflasi Inti Melandai, Daya Beli Masyarakat Dinilai Masih Belum Pulih

    Tren Inflasi Inti Melandai, Daya Beli Masyarakat Dinilai Masih Belum Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren inflasi komponen inti yang menggambarkan daya beli masyarakat terpantau melandai sejak Mei 2025 secara tahunan. Sementara secara bulanan tercatat meningkat, tetapi tetap dalam posisi yang cukup rendah. 

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi inti pada Juli 2025 sebesar 2,32% year-on-year (YoY) dan 0,13% secara bulanan atau month-to-month (MtM). 

    Dalam periode tahunan, angka tersebut lebih rendah dari periode Juni yang sebesar 2,37% maupun Mei yang sebesar 2,40%. Sementara secara bulanan, inflasi inti meningkat tipis dari 0,07% pada Juni menjadi 0,13% pada Juli. 

    “Komoditas yang memberikan andil inflasi pada Juli 2025 di antaranya adalah emas perhiasan, kopi bubuk, dan minyak goreng,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melalui keterangan pers, Jumat (1/8/2025). 

    Pudji menjelaskan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi YoY adalah emas perhiasan sebesar 0,46% terhadap total inflasi secara umum pada Juli 2025 yang sebesar 2,37% YoY.

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan pada dasarnya untuk komponen inti meski melandai, indeks harga konsumen (IHK) pada komponen ini masih mengalami inflasi walaupun tidak setinggi bulan sebelumnya. 

    Menurutnya, hal tersebut dipandang karena dipengaruhi oleh perubahan harga yang bisa saja berbeda antara satu barang dengan barang yang lain dan masuk ke dalam kategori perhitungan inflasi inti itu sendiri. Terlebih, emas masih menjadi pendorong utama inflasi inti. 

    Adapun, kondisi inflasi inti yang melandai terjadi di saat inflasi secara umum justru mengalami peningkatan signifikan. Pada Juni 2025, angkanya 1,87% YoY, sementara pada Juli ke level 2,37%. 

    Yusuf melihat sebagian besar tekanan inflasi saat ini datang dari kenaikan harga pangan yang terlihat dari lonjakan inflasi volatile food ke posisi 3,82% YoY dan 3,42% (year-to-date/YtD). Pada bulan sebelumnya, inflasi harga bergejolak ini hanya sebesar 0,10% YoY. 

    Meski Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa inflasi umum yang meningkat menunjukkan daya beli, Yusuf melihat bahwa nyatanya kenaikan inflasi umum yang lebih didorong dari komponen harga bergejolak ini lebih mencerminkan masalah pasokan atau gejolak harga komoditas pangan, bukan karena masyarakat belanja lebih banyak.

    “Dalam kondisi seperti ini, daya beli justru [terindikasi] tertekan, terutama untuk kelompok pendapatan rendah,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025). 

  • Tren Inflasi Inti Melandai, Daya Beli Masyarakat Dinilai Masih Belum Pulih

    Tren Inflasi Inti Melandai, Daya Beli Masyarakat Dinilai Masih Belum Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren inflasi komponen inti yang menggambarkan daya beli masyarakat terpantau melandai sejak Mei 2025 secara tahunan. Sementara secara bulanan tercatat meningkat, tetapi tetap dalam posisi yang cukup rendah. 

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi inti pada Juli 2025 sebesar 2,32% year-on-year (YoY) dan 0,13% secara bulanan atau month-to-month (MtM). 

    Dalam periode tahunan, angka tersebut lebih rendah dari periode Juni yang sebesar 2,37% maupun Mei yang sebesar 2,40%. Sementara secara bulanan, inflasi inti meningkat tipis dari 0,07% pada Juni menjadi 0,13% pada Juli. 

    “Komoditas yang memberikan andil inflasi pada Juli 2025 di antaranya adalah emas perhiasan, kopi bubuk, dan minyak goreng,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melalui keterangan pers, Jumat (1/8/2025). 

    Pudji menjelaskan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi YoY adalah emas perhiasan sebesar 0,46% terhadap total inflasi secara umum pada Juli 2025 yang sebesar 2,37% YoY.

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan pada dasarnya untuk komponen inti meski melandai, indeks harga konsumen (IHK) pada komponen ini masih mengalami inflasi walaupun tidak setinggi bulan sebelumnya. 

    Menurutnya, hal tersebut dipandang karena dipengaruhi oleh perubahan harga yang bisa saja berbeda antara satu barang dengan barang yang lain dan masuk ke dalam kategori perhitungan inflasi inti itu sendiri. Terlebih, emas masih menjadi pendorong utama inflasi inti. 

    Adapun, kondisi inflasi inti yang melandai terjadi di saat inflasi secara umum justru mengalami peningkatan signifikan. Pada Juni 2025, angkanya 1,87% YoY, sementara pada Juli ke level 2,37%. 

    Yusuf melihat sebagian besar tekanan inflasi saat ini datang dari kenaikan harga pangan yang terlihat dari lonjakan inflasi volatile food ke posisi 3,82% YoY dan 3,42% (year-to-date/YtD). Pada bulan sebelumnya, inflasi harga bergejolak ini hanya sebesar 0,10% YoY. 

    Meski Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa inflasi umum yang meningkat menunjukkan daya beli, Yusuf melihat bahwa nyatanya kenaikan inflasi umum yang lebih didorong dari komponen harga bergejolak ini lebih mencerminkan masalah pasokan atau gejolak harga komoditas pangan, bukan karena masyarakat belanja lebih banyak.

    “Dalam kondisi seperti ini, daya beli justru [terindikasi] tertekan, terutama untuk kelompok pendapatan rendah,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025). 

  • BGN Telah Ingatkan Produsen Lokal Genjot Food Tray, Dadan: Mereka Tak Bergeming

    BGN Telah Ingatkan Produsen Lokal Genjot Food Tray, Dadan: Mereka Tak Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara usai pengusaha lokal keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melonggarkan importasi food tray atau nampan makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pemerintah sejak tahun lalu telah meminta produsen yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makanan (ASPRADAM) dalam negeri meningkatkan produksi food tray guna memenuhi kebutuhan MBG.

    Namun, Dadan mengungkap bahwa permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para pengusaha.

    “Saya sudah meminta kepada ASPRDAM sejak Juni 2024 untuk produksi dan mereka tidak bergeming untuk menindaklanjuti,” ungkap Dadan kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025).

    Menurutnya, pengusaha dalam negeri baru mulai bergerak ketika program MBG berjalan dan animo mitra mengalami peningkatan. Dia menilai, jika pengusaha sejak awal memenuhi permintaan food tray untuk kebutuhan MBG, kebijakan pelonggaran impor food tray mungkin tidak akan dilakukan.

    Dadan menuturkan, BGN setidaknya membutuhkan sekitar 70 juta unit food tray untuk November 2025. Dengan produksi dalam negeri yang diklaim mencapai 10 juta unit per bulan, artinya kata dia, hanya 40 juta unit food tray yang dapat disiapkan oleh pengusaha lokal hingga November 2025.

    “Andaikan, ASPRADAM lebih awal memenuhi permintaan, pemerintah tidak perlu membuka keran impor,” katanya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Melalui beleid itu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. Keputusan ini diambil lantaran pemerintah menilai produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang tahun ini.

    Kala itu, Dadan mengungkap bahwa industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 2 juta unit food tray.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” kata Dadan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Siswa makan menggunakan food tray di program MBG

    Keputusan itu lantas mendapat tanggapan negatif dari pelaku usaha yang tergabung dalam ASPRADAM dan Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI).

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyebut, industri dalam negeri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulannya.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, adanya perbedaan pandangan terkait produksi food tray terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal APMAKI Alie Cendrawan mengatakan, kebijakan itu dapat merugikan produsen lokal lantaran produk impor yang masuk kemungkinan memiliki harga yang lebih rendah dari produksi dalam negeri. Kendati begitu, dia tidak mengungkap negara asal impor food tray yang dimaksud. 

    Alie mengharapkan agar pemerintah dapat melonggarkan bahkan menghapus izin impor untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku. Dengan begitu, produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor.

    “Kalau bisa peraturan itu dihapus. Itu lebih penting daripada [impor] barang jadi. Sedangkan kita, kami ini pengusaha kesulitan untuk cari bahan baku dan bahan baku lokal masih mahal, terlalu mahal,” tuturnya.

  • Cak Imin Usul 2 Model Pilkada, MPR: UUD 1945 Beri Ruang Demokrasi Langsung dan Perwakilan

    Cak Imin Usul 2 Model Pilkada, MPR: UUD 1945 Beri Ruang Demokrasi Langsung dan Perwakilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani merespons soal usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal gubernur dipilih pemerintah pusat dan kepala daerah setingkat bupati-wali kota dipilih DPRD.

    Menurut Muzani, usulan itu baik karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberi ruang bagi Pilkada dipilih melalui perwakilan ataupun pemilihan langsung.

    Hal tersebut disampaikan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025).

    “Saya kira semua usulan itu baik karena UUD ‘45 memberi ruang bahwa demokrasi yang dipilih melalui perwakilan juga sesuatu yang dimungkinkan oleh sistem demokrasi kita, tapi demokrasi yang dipilih langsung juga sesuai dengan sistem demokrasi,” urainya.

    Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra tersebut berpandangan usulan Cak Imin itu tidak mengurangi substansi praktik demokrasi di Indonesia.

    “Tidak karena UUD ‘45 dalam hal ini memberikan peluang itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

  • 4 Rekomendasi Aplikasi Film Streaming Terlengkap, Netflix hingga Apple TV+

    4 Rekomendasi Aplikasi Film Streaming Terlengkap, Netflix hingga Apple TV+

    Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan masyarakat untuk menonton film streaming cukup tinggi seiring dengan film-film menarik yang terus bermunculan. Berikut 4 aplikasi streaming terbaik dengan film terlengkap.

    Film streaming kini makin mudah diakses. Namun, kita malah merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan.

    Maka dari itu, untuk membantu pengguna dapat langsung mendapatkan konten yang benar-benar layak ditonton dan diikuti, berikut ini empat platform layanan streaming terbaik dilansir dari Techradar (29/07/25).

    Netflix

    Aplikasi ini selalu menjadi yang paling diunggulkan oleh pelanggan, selalu jadi yang teratas bila berdiskusi tentang aplikasi streaming terbaik.

    Netflix hampir menjadi identik dengan streaming film dan serial, menjadi platform pertama yang benar-benar memanfaatkan konsep tersebut.

    Keunggulan seperti pengemasan katalog konten original, serta penyempurnaan pengalaman aplikasi secara keseluruhan menjadi daya tarik Netflix bagi sebagian besar pelanggannya.

    Tayangan eksklusif seperti serial Squid Game, Stranger Things, dan Bridgerton dapat dikatakan jadi yang terlaris di platform ini. Indonesia bahkan menyumbangkan satu serial eksklusifnya di Netflix berjudul Gadis Kretek, yang dibintangi Dian Sastrowardoyo.

    Adegan di film Squid Game saat peserta bermain dengan permen dalgona

    Selain konten eksklusifnya, Netflix juga memiliki pustaka konten berlisensi yang luas tidak hanya berisi film hollywod, tetapi juga film dari negara seperti Jepang, Korea, bahkan negara-negara Asia Tenggara. 

    Uniknya, platform streaming ini juga ternyata menawarkan keuntungan tambahan berupa game-game Android seperti misalnya Squid Game, Civilization VI dan Game Dev Tycoon tanpa biaya tambahan.

    Untuk harga berlangganan, terdapat beberapa pilihan paket. Paket untuk ponsel dipatok harga Rp54.000/bulan, dengan resolusi video maksimal 480p. Ada pula paket Dasar seharga Rp65.000/bulan.

    Paket Standar dengan harga Rp120.000/bulan menawarkan resolusi video yang lebih tinggi hingga 1080p, dan paket Premium seharga Rp186.000/bulan menawarkan pengalaman menonton terbaik dengan resolusi hingga 4K + HDR.

    Disney+ Hotstar

    Sejak awal kemunculannya, Disney+ Hotstar memiliki keunggulan, yaitu film dan acara TV mapan yang sudah memiliki penonton besar.

    Nama besar Disney memungkinkan layanan streamingnya semakin kuat dalam beberapa tahun, meskipun kemunculannya dapat dikatakan terlambat dibanding Netflix.

    Produk-produk Marvel Cinematic Universe (MCU) jadi keunggulan Disney+ Hotstar, sebab seringkali mereka menayangkan film-film Marvel setelah film tersebut selesai tayang di bioskop.

    Selain itu, konten-konten lawas 20th Century Fox dan konten ramah anak juga tersedia dalam platform ini. Ada film-film seperti Alice in Wonderland dan Moana 2.

    Harga paket yang ditawarkan terbagi menjadi dua, Basic dan Premium. Paket Basic dipatok harga Rp65.000/bulan atau Rp450.000/tahun dengan resolusi video mencapai 720p tanpa iklan.

    Sementara itu paket Premium ditawarkan dengan harga Rp119.000/bulan atau Rp799.000/tahun dengan resolusi video yang mencapai 4K, yang juga tanpa iklan.

    Salah satu film Marvel Universe
    Apple TV+

    Meski ini produk keluaran Apple dan awalnya tidak ada di ponsel Android, kini Apple TV+ sudah tersedia di perangkat Android lewat Aplikasinya.

    Platform ini menjadi salah satu yang terbaik jika berbicara tentang konten original. Beberapa acara populer seperti Severance dan Ted Lasso turut membentuk citra platform ini, meski kekurangannya adalah, Apple TV+ menawarkan kuantitas konten yang lebih sedikit dibanding kompetitornya.

    Selain hiburan berupa film dan serial, layanan streaming ini juga memiliki hak streaming untuk liga sepakbola Amerika Serikat (AS), Major League Soccer, yang memungkinkan penonton dapat menikmati aksi mega bintang sepakbola dunia, Lionel Messi, dan sejumlah pemain top lainnya.

    Walau dengan konten yang lebih sedikit dari pesaing, orisinalitas konten yang ditawarkan dapat meyakinkan penonton bahwa apa yang mereka tonton akan berkualitas.

    Pembeli dapat berlangganan Apple TV+ seharga Rp99.000/bulan dengan 7 hari uji coba gratis.

    Crunchyroll

    Meski di Netflix juga tersedia beberapa film atau serial anime, Crunchyroll tetap menjadi aplikasi yang tak tertandingi dalam kategori anime.

    Mereka memiliki akses ke waralaba ternama seperti One Piece, Naruto, dan Dragon Ball Z, bahkan juga beberapa anime yang populer seperti Solo Levelling dan Jujutsu Kaisen.

    Satu keunggulan lainnya dari Crunchyroll, yang membuatnya wajib diunduh oleh para penggemar anime, adalah hari penayangan serial yang persis sama dengan hari penayangannya di Jepang. 

    Bahkan terdapat panduan dalam aplikasi, yang memberitahu pengguna waktu setempat untuk episode berikutnya dari acara tertentu. 

    Selain itu, Crunchyroll juga merambah ke ranah hiburan lainnya seperti game seluler dengan gaya seni anime. Tidak hanya game, merchandise dari semua acara anime favorit juga tersedia di sini, sehingga memudahkan penggemar untuk mengekspresikan fandom melalui pakaian, aksesoris, dan merchandise lainnya.

    Terdapat tiga kategori paket untuk berlangganan di platform ini, yaitu paket Fan dengan harga sekitar Rp36.000/bulan, paket Mega Fan seharga Rp48.000/bulan, dan Ultimate Fan sekitar Rp262 ribu-an. Harga paket dapat sewaktu-waktu berubah. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Kejar Target 20 Juta Penerima Manfaat MBG hingga HUT Ke-80 RI, Mungkinkah?

    Kejar Target 20 Juta Penerima Manfaat MBG hingga HUT Ke-80 RI, Mungkinkah?

    Bisnis.com — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.

    Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hasan, program ini bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia.

    “Supaya gerak kita, terutama pemerintah pusat sampai daerah bisa seiring sejalan, perlu ada pemahaman-pemahaman yang harus disamakan,” ujar Hasan lewat rilisnya, Minggu (3/8/2025)

    Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 100 negara dan terbukti memberikan dampak positif dalam 10–20 tahun ke depan.

    “Pemerintah pusat siapkan aturan dan anggaran. Pemerintah daerah bantu buatkan dapurnya. Swasta juga boleh ikut terlibat,” jelas Hasan.

    Hasan juga mengingatkan bahwa pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara serius. Ia menekankan bahwa setiap menu harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian anak-anak dan tidak boleh asal-asalan.

    “Kalau makanannya nggak enak dan akhirnya nggak dimakan, ya tujuannya nggak tercapai. Mubazir juga kalau tidak dimakan. Makanya saya bilang, kalau makanannya nggak enak, kirim saja catatan,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan optimisme pihaknya untuk mencapai target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum 17 Agustus 2025.

    Dia mengaku hingga akhir Juli 2025, penerima manfaat dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu telah melebihi angka 7 juta orang yang tersebar di berbagai Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG).

     “Sejauh ini sudah ada 7.374.135 penerima manfaat yang tersebar di 2.360 Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG),” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Dia menambahkan bahwa tim di lapangan kini bekerja lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia di daerah tertinggal dan rawan pangan.

    Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target yang ingin dicapai sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    “Untuk bulan Agustus, kami akan mengintensifkan proses verifikasi dan validasi data. Potensinya sudah lebih dari cukup untuk mencapai target,” imbuhnya.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan tercapainya target sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI, Dadan menjawab singkat optimistis mencapai hasil tersebut.

    “InshaAllah, [optimistis],” pungkas Dadan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 20 juta penerima manfaat sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.

    Target ini dipercepat dari rencana awal yang memproyeksikan capaian tersebut baru tercapai pada akhir Agustus 2025.

    Dalam pidatonya pada acara Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu malam (23/7/2025), Prabowo menceritakan pengalamannya saat kunjungan dari Solo ke Klaten, di mana dia disambut oleh warga dan pelajar yang antusias, bahkan meneriakkan permintaan akan program makan bergizi.

    “Saya dengar anak-anak itu teriak, ‘Pak, makan bergizi, Pak!’ Saya tanya, ‘sudah sekolahmu?’ Dijawab, ‘belum Pak.’ Tersentak hati saya,” ujar Prabowo.

    Saat itu, dia mendapat laporan bahwa baru sekitar 6,7 juta orang menerima manfaat program MBG. Merespons situasi tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan timnya untuk mempercepat realisasi target.

    “Saya telepon staf saya, ‘bagaimana bisa dipercepat?’ Rencana sebelumnya akhir Agustus. Tapi saya minta, pikirkan cara agar bisa sebelum 17 Agustus,” ungkapnya.

    Prabowo menyadari bahwa percepatan ini bukan tanpa tantangan. Pengelolaan dana negara yang tertib, pelatihan pengelola dapur, hingga sistem distribusi yang efektif menjadi prasyarat utama.

    Kendati demikian, dia optimistis bahwa target 20 juta penerima manfaat bisa dicapai sebelum Hari Kemerdekaan RI atau 17 Agustus 2025.

    Lebih jauh, Prabowo menargetkan bahwa hingga akhir tahun ini jumlah penerima manfaat bisa mencapai 82,9 juta jiwa. Dia menyebut pencapaian ini akan menjadikan Indonesia sorotan dunia.

    “Mantan Presiden Brazil bilang, negaranya butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta anak. Kita targetkan 82,9 juta dalam satu tahun. Ini nekat, tapi kita buktikan Indonesia bisa,” tegas Prabowo.

  • Biaya Pesanan Tokopedia-TikTok Shop dan Shopee Berpotensi Dialihkan ke Konsumen

    Biaya Pesanan Tokopedia-TikTok Shop dan Shopee Berpotensi Dialihkan ke Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA— Kebijakan baru platform e-commerce seperti Tokopedia, TikTok Shop, dan Shopee yang mulai mengenakan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan dikhawatirkan akan membebani konsumen.

    Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai langkah ini akan diterapkan semua platform e-commerce.

    Dia juga memperkirakan beban biaya tambahan ini yang hakikatnya diberikan kepada pedagang (seller) pada akhirnya akan berpotensi dialihkan kepada konsumen.

    “Seller pasti akan membebankan kepada konsumen, dan konsumen ketika diterapkan kenaikan order fee,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Minggu (3/7/2025). 

    Namun demikian, lanjut Huda, kenaikan biaya tersebut cenderung terbatas, sehingga dampaknya terhadap harga jual pun diperkirakan tidak signifikan. Ketika harga barang naik, permintaan memang akan menurun, namun menurutnya penurunan tersebut tidak akan terjadi secara drastis.

    Huda juga menyoroti kemungkinan perubahan strategi diskon oleh penjual. Dia menyebut penjual akan lebih memilih memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah lebih dari satu.

    Huda menilai kebijakan ini juga merupakan strategi platform untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi atau lebih cepat. Menurutnya, pola bisnis e-commerce saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas atau valuasi perusahaan, melainkan mulai bergeser ke upaya meningkatkan profit dari setiap layanan yang diberikan.

    “Jadi menurut saya, akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” kata Huda.

    Dia juga mengingatkan beban biaya tambahan yang terus meningkat bisa mendorong perpindahan transaksi ke media sosial seperti Instagram, Facebook, atau X (dulu Twitter), yang tidak mengenakan biaya transaksi.

    “Namun memang hanya untuk penjualan yang memenuhi syarat ‘percaya’ antar satu sama lain. Toh, pembayaran bisa transfer atau QRIS statis. Pengiriman bisa melalui kurir pihak ketiga,” ungkapnya.

    Pembeli membuka aplikasi Tokopedia-TikTok Shop

    Terkait kemungkinan intervensi pemerintah atas kebijakan ini, Huda menilai hal tersebut belum perlu dilakukan.

    “Soal intervensi, saya rasa belum waktunya pemerintah mengintervensi pasar ini. Pemerintah perlu intervensi soal barang impor saja dulu yang penting. Itu saja pemerintah gak bisa-bisa kan?” ujarnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

    “Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

    Biaya ini akan dikenakan pada setiap pesanan yang berhasil dikirim, tanpa memandang jumlah item atau nilai transaksi. Bahkan jika terjadi pengembalian barang atau dana setelah pengiriman, biaya tersebut tetap tidak akan dikembalikan.

    “Biaya pemrosesan order ditetapkan sebesar Rp1.250 [termasuk pajak] per pesanan yang berhasil dikirim, terlepas dari berapa banyak produk yang dimasukkan dalam pesanan,” jelas pihak Tokopedia dan TikTok Shop.

    Sementara itu, Shopee lebih dulu menerapkan biaya serupa sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan, efektif sejak 20 Juli 2025. 

    Dalam pengumumannya, Shopee menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menyediakan promosi yang lebih menarik.

    “Untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung pertumbuhan bisnis Penjual, Shopee akan memberlakukan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan mulai 20 Juli 2025,” demikian pernyataan Shopee.

    Shopee juga memberikan keringanan bagi penjual baru. Biaya ini tidak dikenakan untuk 50 transaksi pertama bagi penjual non-Star. Setelah itu, biaya berlaku penuh untuk setiap transaksi tanpa memandang jumlah produk dalam satu pesanan.

  • Rusia Kembali Diguncang Gempa 6,8 Magnitudo, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

    Rusia Kembali Diguncang Gempa 6,8 Magnitudo, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali melaporkan adanya gempa bumi sebesar 6,8 magnitudo, di Kamchatka Rusia.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa tersebut terjadi sekitar 12.37 WIB di sekitar pesisir timur Kamchatka, Rusia.

    ‘Hasil analisis parameter update menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M6,8 Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 50,58° LU; 157,799° BT pada kedalaman 35 km,” ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

    Dia menambahkan, gempa tersebut berjenis dangkal yang disebabkan akibat dari aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatk.

    Dalam hal ini, aktivitas tektonik itu dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan tsunami di Indonesia. Dengan demikian, Daryono meminta agar seluruh masyarakat untuk tetap tenang.

    “Hasil analisis BMKG gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun, Daryono mengemukakan bahwa gempa ini merupakan susulan dari gempa bumi 8,7 magnitudo pada Rabu (30/7/2025). Tercatat, setidaknya ada 426 aktivitas gempa bumi susulan hingga Minggu (3/8/2025)

    “Berdasarkan hasil monitoring menunjukkan adanya 426 aktivitas gempa bumi susulan, dengan magnitudo terbesar M6.9 dan magnitudo terkecil M4.0,” pungkas Daryono.