Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray atau nampan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai penolakan dari kalangan pengusaha di dalam negeri.

    Pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal. Apalagi, para pelaku industri lokal disebut telah mengucurkan investasi yang cukup besar untuk bisa memproduksi food tray.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Menurutnya, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, asosiasi keberatan dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Regulasi itu memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. 

    Hapus Izin Impor

    Sekretaris Jenderal APMAKI Alie Cendrawan mengatakan, kebijakan itu dapat merugikan produsen lokal lantaran produk impor yang masuk kemungkinan memiliki harga yang lebih rendah dari produksi dalam negeri. Kendati begitu, dia tidak mengungkap negara asal impor food tray yang dimaksud.

    Agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor, Alie mengharapkan agar pemerintah dapat melonggarkan bahkan menghapus izin impor untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku.

    “Kalau bisa peraturan itu dihapus. Itu lebih penting daripada [impor] barang jadi, sedangkan kami ini pengusaha kesulitan untuk cari bahan baku dan bahan baku lokal masih mahal, terlalu mahal,” tuturnya.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Lebih lanjut, Alie juga mengungkapkan bahwa pengusaha saat ini memilih untuk menahan investasinya dalam program MBG imbas kebijakan pemerintah membuka keran impor food tray.

    Alie menjelaskan sejak pemerintah memperkenalkan program MBG, sejumlah pengusaha di sektor wadah makanan turut terlibat dengan berinvestasi langsung dalam program tersebut.

    “Kami ini berangkat dari ingin membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis, itu awalnya,” ujarnya.

    Alie mengungkap, investasi ini berangkat dari pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangannya yang sempat mengajak pengusaha dalam negeri untuk membangun pabrikan food tray atau peralatan makan lainnya guna mendukung program MBG, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor.

    Diharapkan, pembangunan pabrik-pabrik baru dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

    “Berangkat dari situ, maka kami-kami ini berinvestasilah di pabrikan. Dalam investasi pabrikan ini tidak satu perak dua perak, miliar, Rp300-an miliar,” ungkapnya.

    Namun dalam perjalanannya, para pengusaha menahan investasinya, usai pemerintah melonggarkan impor food tray untuk program MBG.

    “Tiba-tiba datanglah regulasi [Permendag No.22/2025] sehingga terbukalah semua pihak bisa mengimpor food tray,” ujarnya.

    Respons BGN

    Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara usai pengusaha lokal keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melonggarkan importasi food tray untuk program MBG.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pemerintah sejak tahun lalu telah meminta produsen yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makanan (ASPRADAM) dalam negeri meningkatkan produksi food tray guna memenuhi kebutuhan MBG.

    Namun, Dadan mengungkap bahwa permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para pengusaha.

    “Saya sudah meminta kepada ASPRDAM sejak Juni 2024 untuk produksi dan mereka tidak bergeming untuk menindaklanjuti,” ungkap Dadan kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025).

    Sejumlah murid menyantap menu makanan di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan serentak di 26 Provinsi di Indonesia. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

    Menurutnya, pengusaha dalam negeri baru mulai bergerak ketika program MBG berjalan dan animo mitra mengalami peningkatan. Dia menilai, jika pengusaha sejak awal memenuhi permintaan food tray untuk kebutuhan MBG, kebijakan pelonggaran impor food tray mungkin tidak akan dilakukan.

    Dadan menuturkan, BGN setidaknya membutuhkan sekitar 70 juta unit food tray untuk November 2025. Dengan produksi dalam negeri yang diklaim mencapai 10 juta unit per bulan, artinya kata dia, hanya 40 juta unit food tray yang dapat disiapkan oleh pengusaha lokal hingga November 2025.

    “Andaikan, ASPRADAM lebih awal memenuhi permintaan, pemerintah tidak perlu membuka keran impor,” katanya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Melalui beleid itu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. Keputusan ini diambil lantaran pemerintah menilai produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang tahun ini.

    Kala itu, Dadan mengungkap bahwa industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 2 juta unit food tray.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” kata Dadan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Media Asing Ikut Soroti Fenomena Pengibaran Bendera One Piece di Indonesia

    Media Asing Ikut Soroti Fenomena Pengibaran Bendera One Piece di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Media asing ikut menyoroti fenomena pengibaran bendera One Piece yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia jelang 17 Agustus 2025.

    Salah satu media, The Telegraph, menuliskan dalam artikel mereka bahwa pengibaran bendera Jolly Roger One Piece merupakan bentuk protes masyarakat.

    Mereka juga menyoroti bahwa protes dengan bendera One Piece tersebut dianggap ancaman oleh pemerintahan dalam menjaga kedaulatan negara.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pengibaran bendera One Piece Jolly Roger disebut sebagai “gerakan sistematis” yang bertujuan merusak persatuan bangsa.

    Dasco pun menyebut fenomena ini bukanlah kebetulan, di mana pergerakannya ada yang menuntun untuk memecah belah.

    “Tiba-tiba muncul bendera bajak laut Topi Jerami yang berkibar tinggi di samping bendera nasional Indonesia di beberapa daerah hanya beberapa minggu menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 negara itu pada tanggal 17 Agustus,” tulis The Telegraph dikutip Senin (4/6).

    Media tersebut pun menuliskan bahwa bendera One Piece dikibarkan oleh masyarakat di berbagai sisi seperti di depan rumah, kendaraan, warung, dan lain-lain.

    Adapun Pemerintah Indonesia telah menjadi sorotan publik karena diduga memberlakukan pembatasan kebebasan berbicara, beragama, dan orientasi seksual, menurut Laporan Dunia 2023 tentang Indonesia oleh Human Rights Watch, tulis The Telegraph.

    Diketahui dalam serial anime One Piece, para bajak laut mengibarkan bendera mereka untuk melambangkan kebebasan dan memberontak terhadap Pemerintah Dunia yang otoriter.

    Kebangkitan protagonis One Piece, Monkey D. Luffy, menjadi Kaisar Laut dan perjalanannya yang berkelanjutan untuk dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut ditandai dengan perlawanan sengitnya terhadap Marinir bersama krunya yang compang-camping.

    Meskipun para perwira Marinir mencoba mematahkan kekuatan Luffy dan menangkapnya, ia tetap teguh dalam perjuangannya melawan penindasan, muncul sebagai tokoh revolusioner dan sumber inspirasi bagi mereka yang menentang kebijakan pemerintah di dunia nyata.

    Bendera One Piece juga dibawa ke demonstrasi Palestina baru-baru ini.

  • Terancam Tarif 39%, Swiss Siap Revisi Proposal Dagang ke Trump

    Terancam Tarif 39%, Swiss Siap Revisi Proposal Dagang ke Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Swiss siap merevisi tawaran dagangnya kepada AS guna menghindari ancaman tarif 39% dari Presiden Donald Trump, yang dikhawatirkan dapat mendorong Swiss ke jurang resesi.

    Menteri Ekonomi Guy Parmelin mengatakan pemerintah akan bergerak cepat sebelum tarif diberlakukan pada 7 Agustus 2025. Kabinet Swiss dijadwalkan menggelar rapat khusus pada Senin untuk menentukan langkah selanjutnya.

    Parmelin menyebut, pihaknya harus memahami sepenuhnya alasan di balik keputusan Presiden AS. Setelah hal tersebut jelas, Swiss akan memutuskan arah negosiasi.

    “Waktunya sangat mepet. Mungkin sulit mencapai kesepakatan sebelum 7 Agustus, tapi kami akan menunjukkan iktikad baik dan siap merevisi tawaran kami,” kata Parmelin dikutip dari Reuters, Senin (4/8/2025).

    Parmelin menyebut Trump menyoroti defisit dagang AS dengan Swiss yang tahun lalu mencapai 38,5 miliar franc Swiss (US$48 miliar). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembelian gas alam cair (LNG) asal AS oleh Swiss, seperti yang dijanjikan Uni Eropa dalam kesepakatan dagangnya dengan Washington.

    Opsi lain yang tengah dikaji adalah mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Swiss di AS, yang merupakan pasar ekspor terbesar bagi produk farmasi, jam tangan, dan mesin buatan Swiss.

    “Lihat saja Uni Eropa, mereka berkomitmen membeli LNG. Swiss juga mengimpor LNG — mungkin itu salah satu jalannya. Atau melalui investasi tambahan. Tapi untuk melanjutkan pembicaraan, kami harus memahami benar apa yang diharapkan AS,” ujar Parmelin.

    Parmelin juga menyampaikan dirinya dan Presiden Swiss Karin Keller-Sutter siap terbang ke Washington jika diperlukan untuk membuka jalur dialog.

    Pemerintah Swiss membantah laporan bahwa keputusan tarif tinggi diambil setelah percakapan telepon panas antara Keller-Sutter dan Trump pada Kamis malam.

    “Panggilan itu memang tidak menghasilkan hasil yang baik bagi Swiss. Tapi tidak ada pertengkaran. Trump sejak awal menyatakan bahwa menurutnya tarif 10% tidak cukup,” kata salah satu sumber pemerintah.

    “Kami terus berupaya mencari solusi dan sedang menjalin komunikasi dengan pihak AS. Kami berharap solusi dapat ditemukan sebelum 7 Agustus,” tambahnya.

    Ekonom dari ETH Zurich, Hans Gersbach, memperingatkan bahwa tarif baru bisa berdampak besar terhadap perekonomian Swiss yang sangat bergantung pada ekspor. 

    Dia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Swiss dapat menyusut antara 0,3% hingga 0,6% jika tarif 39% benar-benar diberlakukan, dan bisa melebihi 0,7% jika produk farmasi turut dikenai tarif. Jika gangguan perdagangan berlangsung lama, kontraksi ekonomi bisa menembus 1%.

    “Ada risiko resesi,” kata Gersbach.

    Saham-saham Swiss diperkirakan akan terkena tekanan saat pasar dibuka kembali pada Senin, setelah libur Hari Nasional Swiss pada Jumat.

    Menurut proyeksi Nomura, Swiss National Bank (SNB) berpotensi menurunkan suku bunga pada September mendatang sebagai respons terhadap tekanan dari tarif AS.

    “Kami memperkirakan SNB akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September, menjadi -0,25%,” tulis Nomura dalam risetnya.

    Laporan tersebut melanjutkan, tekanan terhadap pertumbuhan akibat tarif ekspor dari AS bisa memperlemah ekspansi ekonomi dan meningkatkan tekanan deflasi, yang akan memperkuat kemungkinan pelonggaran ke tingkat suku bunga negatif.

  • Cara Cek BSU di Pospay, Bisa Pakai NIK

    Cara Cek BSU di Pospay, Bisa Pakai NIK

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU, maka bisa simak cara mencairkan BSU di Pospay.

    BSU hanya diberikan kepada orang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp3,5 juta dan juga orang yang belum menerima bansos lainnya. Bantuan ini tidak diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri.

    Kini Anda juga bisa melakukan pengecekan BSU di Pospay, melalui aplikasi yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Bila BSU ini tidak diambil dalam batas Waktu tertentu, maka akan hangus.

    Cara Cek BSU di Pospay

    Ikuti langkah berikut untuk mengecek BSU di Pospay
    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Cara Mencairkan Dana BSU

    Jika terdaftar sebagai penerima, Anda bisa langsung mencairkan dana ke rekening atau mengambilnya di Kantor Pos terdekat.

    Cara Mencairkan BSU di Kantor Pos (Jika Rekening Bermasalah)

    Jika aplikasi Pospay menyatakan penyaluran melalui Pos:
    Daftar NIK di aplikasi , setelah itu nantinya akan muncul QR code sebagai bukti resmi.
    Siapkan syarat berikut saat ke kantor pos:
    KTP dan fotokopi
    KK dan fotokopi
    QR code dari Pospay
    Kartu BPJS Ketenagakerjaan
    HP aktif untuk verifikasi data
    Pergilah ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code , setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    BSU Diperpanjang Hingga 6 Agustus 2025

    Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa pencairan BSU diperpanjang hingga 6 Agustus 2025 untuk memastikan seluruh penerima dapat mengklaim haknya. Bila tanggal pencairan lewat, maka BSU Anda atau bansos tersebut bantuan tidak dapat dicairkan lagi, sehingga pekerja disarankan segera melakukan pengecekan melalui Pospay segera.

    Tips Agar Pencairan BSU Anda Lancar

    Pastikan aplikasi Pospay Anda sudah versi terbaru
    Siapkan KTP dan nomor BPJS Ketenagakerjaan
    Gunakan jaringan internet yang stabil saat cek dan pencairan
    Lakukan pengecekan secara berkala jika sistem sedang sibuk

  • Abolisi dan Amnesti Jadi Alat Politik, Tidak Ada yang Gratis

    Abolisi dan Amnesti Jadi Alat Politik, Tidak Ada yang Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang terjerat kasus suap Harun Masiku dan abolisi kepada Tom Lembong terkait impor gula.

    Penggunaan amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo telah menimbulkan intervensi terhadap proses hukum. Selain itu, juga menimbulkan tanda tanya terhadap keseriusan pemerintah terkait kasus korupsi di Indonesia. 

    Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai keputusan Presiden Prabowo bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga membawa pesan politik dan koreksi atas praktik pemidanaan era pemerintahan sebelumnya.

    Ray menjelaskan bahwa secara teknis, pemberian hak prerogatif Presiden terhadap dua tokoh ini menimbulkan kebingungan. Amnesti yang diberikan kepada Hasto merupakan pengampunan, sedangkan abolisi yang diterima Tom Lembong berarti penghentian tuntutan pidana.

    “Hasto divonis 3,5 tahun penjara dan KPK akan banding. Apakah dengan amnesti banding otomatis gugur? Tidak juga. Amnesti membebaskan dari penjara, tapi bukan dari tuntutan hukum. Banding KPK tetap bisa berjalan,” ujar Ray.

    Sebaliknya, pemberian abolisi kepada Tom secara otomatis menghentikan seluruh proses hukum, termasuk rencana banding dari kejaksaan. “Abolisi menggugurkan seluruh tuntutan, sedangkan amnesti tidak,” tegasnya.

    Hak Istimewa Presiden 

    Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945, Presiden memiliki kekuasaan untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

    Namun, pasal 14 UUD 1945 tersebut belum mengatur dengan jelas, siapa saja yang boleh mendapatkan abolisi dan amnesti. Ray mengingatkan agar Presiden Ke-8 RI itu tidak menggunakan hak amnesti, abolisi, maupun grasi secara sembrono.

    Pengamat hukum menegaskan agar pemerintah mengobral hak istimewa, khususnya diberikan ke orang-orang terdekat. Amnesti dan abolisi bukan juga jadi alat untuk menyelamatkan koruptor yang terbukti bersalah.

    “Ini bukan jalan pintas menyelamatkan siapa pun yang sudah terbukti bersalah. Harus selektif, objektif, dan berdasarkan prinsip keadilan. Amnesti, abolisi dan grasi tidak boleh diobral. Dia harus diberikan secara selektif, objektif dan rasional,” ucapnya.

    Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bebas dari penjara

    KPK mencatatkan bahwa pemberian amnesti kepada koruptor baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Plt. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, amnesti yang diberikan kepada Hasto adalah yang pertama didapatkan oleh tersangka, terdakwa maupun terpidana kasus yang ditangani oleh lembaga antirasuah. 

    “Kalau untuk KPK sendiri, sejauh yang saya dinas di sini, ini adalah yang pertama, amnesti ini,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025). 

    Alasan Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa usulan pemberian abolisi kepada Tom Lembong diusulkan olehnya kepada Presiden Prabowo.

    “Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum, jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang menandatangani,” kata Supratman dilansir dari Antara, Kamis (31/7/2025).

    Supratman menjelaskan bahwa dengan pemberian abolisi tersebut maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap Tom Lembong itu dihentikan dan tinggal menunggu keputusan presiden sebagai tindak lanjutnya.

    “Maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan presiden,” katanya.

    Dia mengaku bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi kita tunggu selanjutnya keputusan presiden yang akan terbit.

    Supratman juga menjelaskan pertimbangan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong tersebut didasari demi kepentingan bangsa dan negara. “Pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama,” ujarnya.

    “Sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia,” tutur Supratman.

    Meski demikian, dia tak menampik bahwa pertimbangan pemberian abolisi itu didasari pula oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif, salah satunya kontribusi Tom Lembong terhadap negara.

    “Jadi itu yang kami ajukan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada republik Indonesia,” ungkapnya.

    Amnesti dan Abolisi Jadi Alat Politik

    Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, menilai penggunan hak istimewa Presiden Prabowo melalui abolisi dan amnesti kepada Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bisa menjadi alat politik.

    Dia yang menjelaskan bahwa pemberian abolisi dan amnesti secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, sayang sekali, jika yang digunakan sebagai pertimbangan adalah untuk kepentingan politik.

    “Namun demikian sepertinya, dasar pertimbangan yang dipakai adalah kepentingan politik terlebih karena yang diampuni kasusnya adalah kasus korupsi yang ada kaitannya dengan para elit,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (1/7/2025).

    Lebih lanjut, Wasisto menuturkan bahwa pemberian keputusan tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan untuk merangkul lawan politik.

    “Kepentingannya adalah menjaga stabilitas politik sehingga opini publik tidak terpengaruh terus menerus dengan kedua kasus itu dan juga akomodasi politik dengan merangkul lawan-lawan politik,” ujarnya.

    Sebagai informasi, abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

    Adapun, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Tom Lembong sebelumnya dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun atas perkara korupsi impor gula, sedangkan Hasto dijatuhi 3,5 tahun penjara atas perkara suap Harun Masiku.

  • Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

    Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai rencana pemerintah dalam memperpanjang jalur Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta-Bandung menuju Surabaya bukanlah pilihan yang tepat di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh dalam kondisi keuangan negara saat ini bukanlah pilihan yang baik.

    Menurutnya, berbagai kendala pembiayaan dan beban fiskal yang semakin berat membuat proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam.

    “Memperpanjang jalur Whoosh dalam kondisi saat ini sepertinya bukan pilihan yang tepat,” ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Bhima menjelaskan jika pemerintah memaksa, negara akan menghadapi dilema besar dalam skema pembiayaan perpanjangan Whoosh.

    Jika dibiayai melalui utang pemerintah, hal ini akan semakin mempersempit ruang gerak APBN mengingat beban biaya utang jatuh tempo yang makin besar dalam beberapa tahun ke depan.

    Alternatif pembiayaan melalui penugasan ke Danantara atau BUMN juga dinilai Bhima berpotensi mempengaruhi rating utang Indonesia karena tingkat risiko likuiditas yang tinggi.

    Lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings telah memperingatkan risiko peningkatan liabilitas bersyarat pada neraca pemerintah jika Danantara terlalu aktif.

    Bhima menyebut satu opsi yang masih bisa dicoba adalah skema pertukaran utang (debt swap) dengan China untuk perpanjangan jalur kereta cepat, atau melalui hibah. Skema ini dinilai lebih realistis mengingat pengalaman Indonesia dengan proyek infrastruktur China sebelumnya.

    “Kecuali hibah ya atau skema utang dari China ditukar dengan perpanjangan jalur kereta cepat (debt swap) itu bisa dicoba,” ungkapnya.

    Kereta Cepat Whoosh

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke Surabaya guna mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa.  

    Menurut Menteri AHY, arahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sebatas perpanjangan jalur kereta cepat. Namun, lebih dari itu, ide ini mencerminkan visi untuk menghubungkan Pulau Jawa melalui mobilitas yang lebih cepat, bersih dan lebih terintegrasi.

    Adapun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat bahwa layanan Kereta Cepat WHOOSH Indonesia telah melayani 10 juta penumpang sejak dioperasikan secara komersial.

    Selama periode 17 Oktober 2023 hingga 25 Juni 2025, KCIC telah melayani sebanyak 10.014.707 penumpang melalui 29.786 perjalanan Whoosh yang dioperasikan dengan aman dan selamat.

    Kereta Cepat Whoosh pertama kali dicanangkan pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pada 2016.

    Setelah melalui masa konstruksi dan serangkaian uji coba operasional, layanan Whoosh akhirnya diresmikan dan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki layanan kereta cepat.

    Bebani BUMN Karya 

    Sementara itu di balik pencapaian tersebut dan rencana perpanjangan jalur Whoosh, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) membukukan bagian rugi sebesar Rp542,31 miliar pada semester I/2025 dari entitas ventura bersama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau konsorsium proyek kereta cepat Whoosh. 

    PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) tercatat memiliki 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Pada 10 Desember 2024, PSBI menerbitkan saham baru sejumlah 2.697.142 lembar saham sebesar Rp2,69 triliun yang diambil seluruhnya oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setelah transaksi itu, persentase kepemilikan Wijaya Karya di PSBI terdilusi dari 39,12% menjadi 33,36%.

    “Pada 30 Juni 2025, saldo investasi ventura bersama atau penyertaan modal di PSBI adalah Rp2,38 triliun atau mencerminkan akumulasi penurunan nilai sebesar Rp4,32 triliun dibandingkan dengan total penyetoran modal awal perusahaan ke PSBI,” tulis manajemen WIKA dalam laporan keuangan semester I/2025, dikutip Senin (28/7/2025). 

    Pada semester I/2025, WIKA mencatat nilai bagian rugi tahun berjalan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar Rp542,31 miliar. 

    Jumlah itu melanjutkan kondisi serupa pada semester I/2024. Kala itu, WIKA mencatat nilai bagian rugi tahun berjalan dari PSBI sebesar Rp1,57 triliun.

    Namun, WIKA mencatat rugi bersih sebesar Rp1,66 triliun pada semester I/2025. Angka ini berbalik dari kondisi laba bersih senilai Rp401,95 miliar yang diraih pada periode sama tahun lalu.

    Logo Wika di sebuah Gedung di Jakarta

    Danantara Turun Tangan

    Danantara Indonesia menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa PT Danantara Asset Management (Persero) kini sedang mengevaluasi sejumlah opsi penyelesaian atas kewajiban finansial konsorsium KCIC. 

    “Solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kami sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” ujar Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pekan lalu. 

    Dia mengakui bahwa beban utang PSBI selaku konsorsium cukup besar. Untuk itu, Danantara akan mengevaluasi operasional dari tiap entitas, serta menyiapkan rencana jangka panjang atas penyelesaian beban tersebut.

    Salah satu opsi yang mengemuka adalah upaya restrukturisasi. Pasalnya, berdasarkan rencana kerja Danantara Asset Management, proyek kereta cepat masuk dalam klaster restrukturisasi yang dijalankan pada semester II/2025.

    “Kereta cepat ini kan hasil konsorsium yang di dalamnya ada KAI, WIKA, kemudian Jasa Marga. Nah, ini operasionalnya sedang kami lihat, bagaimana nanti solusi jangka panjang mengenai utang-utang konsorsium ini yang cukup besar dan kami ingin penyelesaian ini berjalan komprehensif,” kata Dony. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

  • Diancam Tarif Trump 50%, Brasil Buka Peluang Negosiasi dengan AS

    Diancam Tarif Trump 50%, Brasil Buka Peluang Negosiasi dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan terbuka untuk melakukan pembicaraan dagang dengan Donald Trump. Namun, dia menegaskan negosiasi hanya bisa dilakukan jika Brasil diperlakukan setara dengan Amerika Serikat.

    “Kami ingin bernegosiasi, tapi dengan syarat yang setara. Kami akan mendukung perusahaan kami, membela para pekerja kami, dan mengatakan, ‘Lihat, kalau kalian siap berunding, proposal kami sudah ada di meja.’” ujar Lula dalam acara Partai Pekerja (Workers’ Party) di Brasilia dikutip dari Bloomberg, Senin (4/8/2025).

    Pernyataan Lula disampaikan setelah Trump pada Juli lalu mengancam akan mengenakan tarif 50% terhadap produk-produk asal Brasil jika Mahkamah Agung negara itu tidak segera mencabut kasus hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas dugaan percobaan kudeta usai kalah dalam pemilu 2022.

    Pemerintah AS pekan lalu menunda kenaikan tarif yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus, serta memberikan pengecualian terhadap sejumlah produk. Namun di saat yang sama, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang memimpin proses hukum terhadap Bolsonaro dan kerap berselisih dengan perusahaan media sosial AS.

    Trump sebelumnya menyatakan Lula dapat menghubunginya langsung — pernyataan yang disambut positif oleh Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad, yang menyebut hal itu sebagai langkah maju. Haddad mengatakan dia akan segera berdiskusi dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent terkait tarif dan sanksi terhadap Moraes.

    Meski membuka peluang dialog, Lula tetap menyuarakan sikap tegas terhadap tekanan politik dari Washington. Dia menyebut sanksi ekonomi yang didasarkan pada motif politik sebagai hal yang tidak dapat diterima, serta mengulangi tuduhannya bahwa Trump tengah merusak sistem multilateral global.

    Lula juga menegaskan tidak akan mundur dari upaya pengembangan alternatif selain dolar dalam perdagangan internasional — isu yang selama ini membuat Trump gerah, meskipun upaya itu belum menunjukkan kemajuan berarti di antara negara anggota BRICS, termasuk Brasil.

    Lula mengatakan kini Brasil tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat seperti dulu.

    “Saya tidak menyepelekan hubungan diplomatik dengan AS. Tapi mulai sekarang, mereka harus tahu bahwa kami juga punya hal untuk dinegosiasikan. Kami punya skala, kami punya sikap, dan kami punya kepentingan ekonomi dan politik yang siap dibawa ke meja perundingan,” katanya.

    Pernyataan Lula disampaikan di tengah gelombang unjuk rasa para pendukung Bolsonaro di sejumlah kota besar, termasuk Rio de Janeiro dan Brasilia, yang memprotes pemerintahan saat ini serta Hakim Moraes yang dianggap melakukan persekusi politik terhadap kubu kanan.

    Aksi serupa dijadwalkan berlangsung di Avenida Paulista, jantung kota São Paulo, pada sore hari. Bolsonaro sendiri tidak hadir dalam aksi tersebut karena tengah menjalani pembatasan aktivitas yang diberlakukan oleh Moraes sejak bulan lalu, termasuk larangan keluar rumah pada malam hari dan akhir pekan.

  • Prabowo Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Hari ini

    Prabowo Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal resmi meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKG Sekolah) yang akan dimulai serentak di 12 sekolah yang tersebar di berbagai daerah pada Senin (4/8/2025) besok.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan  bahwa program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah membangun sistem kesehatan yang lebih preventif dan promotif, terutama bagi anak-anak dan remaja.

    Dia, menyampaikan bahwa CKG Sekolah merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

    “CKG Sekolah adalah investasi jangka panjang di sektor kesehatan bagi anak-anak dan remaja. Ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo di bidang kesehatan,” ujar Adita kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).

    Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah diluncurkan sejak 10 Februari 2025 dan telah menjangkau lebih dari 16 juta penduduk Indonesia hingga awal Agustus ini.

    Target total dari program ini adalah 281 juta jiwa—seluruh populasi Indonesia. Dari jumlah tersebut, 53,8 juta adalah siswa dari sekitar 282 ribu satuan pendidikan yang mencakup SD, SMP, SMA, Madrasah, hingga Sekolah Rakyat.

    CKG Sekolah sendiri telah lebih dulu dimulai di Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025. Adapun mulai 4 Agustus, cakupan program akan diperluas ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

    Kepala PCO Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan.

    “Kita ingin masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan saat sakit, tetapi justru ketika sehat pun harus rutin memeriksakan diri. Ini bagian dari upaya pencegahan yang jauh lebih efektif,” kata Hasan.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pola hidup sehat sejak usia dini. Karena itu, pemerintah bahkan menempuh pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis.

    “Diharapkan dari program ini, kita bisa mendeteksi sedini mungkin potensi penyakit pada anak-anak yang bisa berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka di masa depan,” pungkas Hasan.

  • Trump Tuai Kecaman usai Pecat Kepala Biro Statistik AS

    Trump Tuai Kecaman usai Pecat Kepala Biro Statistik AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemecatan Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS atau Bureau Labor of Statistics (BLS) oleh Presiden Donald Trump menuai kritik, karena dinilai melemahkan kredibilitas data ketenagakerjaan di tengah sorotan terhadap revisi besar laporan pasar kerja.

    “Ini tindakan yang merusak,” kata William Beach, mantan Kepala BLS yang ditunjuk Trump pada masa jabatan pertamanya, dikutip dari Bloomberg pada Senin (4/8/2025).

    Trump memecat Kepala BLS Erika McEntarfer pada Jumat pekan lalu, hanya beberapa jam setelah BLS merilis laporan pasar tenaga kerja terbaru yang menunjukkan pelemahan pertumbuhan lapangan kerja, sebagian karena revisi tajam terhadap data Mei dan Juni. 

    Trump menyebut laporan tersebut palsu, dan langsung memicu kecaman dari kalangan ekonom dan legislator.

    “Saya tidak melihat ada alasan kuat untuk pemecatan ini. Ini benar-benar merusak sistem statistik. Itu melemahkan kepercayaan terhadap BLS,” ujar Beach, yang digantikan oleh McEntarfer pada Januari 2024.

    Menurut Beach, kualitas data BLS saat ini sebenarnya lebih baik dibandingkan 20 hingga 30 tahun lalu, termasuk akurasi dalam revisi data awal. Meski demikian, dia menyatakan tetap percaya pada data BLS di masa mendatang karena para staf di lembaga tersebut adalah orang-orang yang paling berdedikasi pada negaranya.

    “BLS adalah lembaga statistik terbaik di dunia,” tegasnya.

    CEO Bank of America, Brian Moynihan, dalam wawancara terpisah di Face the Nation CBS, mendorong pemerintah AS untuk meningkatkan sistem pengumpulan data agar bisa mengurangi revisi yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

    “Kami mengamati apa yang benar-benar dilakukan konsumen dan pelaku bisnis,” kata Moynihan tanpa menyinggung pemecatan McEntarfer. “Pemerintah bisa mendapatkan data itu dari sumber lain, dan menurut saya, itu yang perlu menjadi fokus.”

    Dia menyoroti bahwa revisi data Mei dan Juni merupakan salah satu yang terbesar dalam tujuh tahun terakhir. 

    “Itu menciptakan keraguan. Mari alokasikan anggaran, satukan informasi, dan cari tahu di mana saja dalam pemerintahan data keuangan dilaporkan,” katanya.

    McEntarfer sebelumnya dilantik melalui persetujuan bipartisan Senat dengan dukungan suara 86-8. Wakil Presiden JD Vance, yang saat itu masih menjabat sebagai senator, turut menyetujui penunjukannya.

    Sementara itu, Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan penasihat ekonomi Trump, Kevin Hassett, menyebut revisi besar dalam laporan ketenagakerjaan sebagai bukti bahwa BLS membutuhkan “pandangan baru”. 

    Dia juga menolak gambaran BLS sebagai lembaga yang sepenuhnya netral secara politik, seperti yang disampaikan Beach.

    “Intinya, ada orang-orang yang terlibat dalam penyusunan data ini,” kata Hassett dalam program Meet the Press di NBC.

    Saat ditanya apakah Trump akan memecat siapa pun yang menyampaikan data yang tidak disukainya, Hassett membantah keras.

    “Tidak, sama sekali tidak. Presiden hanya ingin orang-orangnya sendiri di sana, supaya ketika data dirilis, bisa lebih transparan dan lebih dapat dipercaya,” ujar Hassett.

  • PPATK Bantah Soal Aturan Rekening Dormant 3 Bulan Diblokir, Kriteria Diserahkan ke Bank

    PPATK Bantah Soal Aturan Rekening Dormant 3 Bulan Diblokir, Kriteria Diserahkan ke Bank

    Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantah adanya aturan ihwal penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening yang ditemukan dormant selama tiga bulan. 

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menjelaskan, kriteria rekening tidak aktif atau dormant tidak diatur secara spesifik oleh PPATK, melainkan oleh masing-masing perbankan.

    Menurut Ivan, rekening-rekening dormant yang banyak ditemukan PPATK dan diblokir memiliki kriteria yakni tidak aktif selama lima tahun lebih. 

    “Tidak ada itu tiga bulan [rekening dormant diblokir]. Kriteria dormant ditetapkan oleh masing-masing bank. Rekening dormant terbanyak adalah lima tahun lebih tidak aktif,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Ivan menyebut data-data rekening yang ditemukan dormant diserahkan oleh perbankan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Itu sejalan dengan program pencegahan PPATK sejak beberapa bulan lalu, guna menangkal praktik penyalahgunaan rekening dormant untuk penampungan uang hasil tindak pidana. 

    Hasilnya, sejalan dengan konfirmasi dari para nasabah terdampak, PPATK kini telah mengaktifkan kembali sebanyak 28 juta rekening yang sebelumnya diblokir atau dibekukan. 

    “Memang sejak awal proses ini jalan beberapa bulan lalu, kami sudah membuka kembali 28 juta lebih rekening yang kami hentikan transaksinya sementara,” kata Ivan.

    Sebelumnya, PPATK melaporkan telah memblokir sebanyak 31 juta rekening perbankan dormant pada periode 2025. Rekening-rekening tersebut ‘menganggur’ di atas lima tahun. 

    Koordinator Kelompok Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan pemblokiran, atau penghentian sementara, rekening-rekening dormant tersebut dilakukan pada periode tahun ini. Nilainya mencapai Rp6 triliun. 

    “31 juta rekening dormant yang di atas lima tahun. Nilainya sebanyak Rp6 triliun,” ungkap Natsir kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, pemblokiran atau penghentian sementara transaksi di rekening dormant diatur dalam kewenangannya dalam Undang-Undang (UU) No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta PPATK menjelaskan secara resmi kepada masyarakat, ihwal pemblokiran sementara rekening bank yang tidak aktif atau tidak digunakan untuk transaksi selama tiga bulan.

    “Kita belum mendapatkan penjelasan utuh dari PPATK, saya ingin minta PPATK jelaskan secepatnya lah. Kalau nanti nunggu di komisi III kelamaan, saya kira lewat teman-teman [media], saya minta PPATK jelaskan ke publik secepatnya, background-nya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, sehingga publik mengerti,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, masing-masing perbankan juga memiliki kriteria atau aturan berbeda mengenai berapa lama suatu rekening tidak aktif sebelum dinyatakan dormant. 

    PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, dilansir dari situs resmi bca.co.id, menyebut rekening bank swasta itu dinyatakan dormant apabila tidak terdapat aktivitas selama enam bulan berturut-turut. 

    Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau Bank Mandiri serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI juga menyatakan rekening dormant adalah rekening yang tidak mengalami transaksi selama 180 hari atau enam bulan.