Category: Bisnis.com

  • Inflasi Korea Selatan Melandai, Peluang Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

    Inflasi Korea Selatan Melandai, Peluang Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju inflasi konsumen Korea Selatan melambat pada Juli 2025, memperkuat peluang bagi bank sentral negara itu untuk melanjutkan siklus pelonggaran suku bunga di tengah kekhawatiran dampak ekonomi dari kenaikan tarif AS.

    Berdasarkan data resmi yang dirilis Selasa (5/8/2025), indeks harga konsumen (IHK) Korea Selatan naik 2,1% secara tahunan pada Juli, melambat dari kenaikan 2,2% pada Juni. Angka tersebut sesuai dengan estimasi konsensus para ekonom yang disurvei Bloomberg.

    Sementara itu, inflasi inti—yang tidak memasukkan harga makanan dan energi—tetap berada di level 2% pada Juli, sama seperti bulan sebelumnya, menurut Statistik Korea.

    “Meski inflasi masih sedikit di atas target Bank of Korea [BOK], ada ruang untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga, mengingat ekonomi belum beroperasi pada kapasitas penuh dan tekanan inflasi masih relatif stabil,” kata Ekonom Barclays Bank PLC. Bumki Son, dikutip dari Bloomberg.

    Pelemahan tekanan harga terjadi hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat menyetujui penerapan tarif impor sebesar 15% terhadap sebagian besar produk Korea Selatan.

    Kesepakatan di menit-menit akhir itu mencegah skenario terburuk berupa tarif 25% seperti yang sempat diancam Presiden Donald Trump, namun tetap lebih tinggi dibanding tarif umum sebelumnya sebesar 10%. Ekspor tahunan Korea Selatan setara lebih dari 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu.

    Dewan kebijakan Bank of Korea dijadwalkan kembali menggelar rapat pada 28 Agustus, setelah menahan pelonggaran suku bunga selama dua bulan terakhir. Beberapa ekonom memprediksi pemangkasan 25 basis poin bulan ini. 

    Dalam pertemuan Juli, dewan mencatat perlunya menyeimbangkan antara menahan dampak negatif tarif AS terhadap ekonomi dan upaya mencegah lonjakan harga properti yang bisa memicu peningkatan utang rumah tangga.

    Gubernur BOK Rhee Chang Yong dalam beberapa waktu terakhir menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi di tengah guncangan eksternal, sambil mewanti-wanti bahwa stimulus berlebihan dapat memicu spekulasi properti dan memperburuk beban utang rumah tangga yang sudah tinggi.

    “Menurut kami, pemangkasan suku bunga pada Oktober akan lebih tepat, mengingat mulai terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi, adanya perbedaan pandangan di internal dewan soal stabilitas keuangan, serta inflasi ekspektasi yang hanya naik tipis pada Juli, menandakan bahwa pelonggaran lebih lanjut tidak akan terlalu dini,” ujar Son.

    Pasar perumahan masih panas bulan lalu, tetapi laju kenaikan harga mulai melambat. Harga apartemen di Seoul naik 0,12% pada pekan yang berakhir 28 Juli, turun dari puncaknya 0,43% pada Juni, menurut data dari Korea Real Estate Board.

    Selain itu, penguatan nilai tukar won terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir juga memberikan ruang lebih bagi otoritas untuk melonggarkan kebijakan. Mata uang Korea Selatan tercatat sebagai salah satu yang mencatat penguatan terbesar terhadap dolar sepanjang tahun ini.

    Secara rinci, harga makanan dan minuman nonalkohol naik 3,5% secara tahunan pada Juli, sedangkan biaya transportasi turun 0,2%. Harga pendidikan meningkat 2,6%, sementara biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar naik 1,8%. Harga makanan dan akomodasi tercatat naik 3,2%.

  • Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

    Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membuat platform agregator lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sigit Ary Prasetyo menjelaskan bahwa hal itu menjadi bagian dari pemutakhiran aplikasi terkait yang dimiliki oleh Kemnaker maupun yang merupakan hasil kolaborasi.

    “Dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin menjadi suatu agregator besar job atau lowongan-lowongan dan informasi yang valid untuk masyarakat kita,” katan Sigit di sela-sela acara peluncuran aplikasi JobCity.id di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Menurutnya, kehadiran suatu platform yang mengumpulkan berbagai lowongan pekerjaan ini diperlukan mengingat banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan mata pencaharian.

    Sigit menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7,2 juta jiwa yang termasuk dalam kategori pengangguran dari total angkatan kerja sebanyak 153 juta orang di Tanah Air.

    “Kurang lebih sekarang ada 153 juta angkatan kerja di Indonesia itu memerlukan banyak informasi lowongan pekerjaan, yang mana informasi tersebut bukan hanya bisa didapatkan dari pemerintah, melainkan juga swasta,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia meyakini bahwa terdapat potensi besar akan pemanfaatan ekosistem ini.

    Dia menyebut, Kemnaker telah berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian UMKM hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mewujudkan rencana pembentukan platform tersebut.

    Terkait pemanfaatan AI dalam dunia ketenagakerjaan, Sigit mencontohkan bahwa masyarakat saat ini telah banyak mengakses platform seperti ChatGPT, sehingga proses digitalisasi dapat menjadi lebih cepat.

    “Saya rasa [AI] itu sangat membantu teman-teman kita untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan,” ujarnya.

  • Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menyebut pasar cukup terkejut dengan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kinerja ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Estimasi optimistik mereka sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB kuartal II/2025 adalah adalah 4,8% yoy. Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6% yoy.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia, sedangkan terendah oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang sebesar 4,6%. 

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%. 

    Salah satu ekonom yang proyeksinya dihimpun oleh Bloomberg, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya memperkirakan PDB kuartal II/2025 hanya tumbuh 4,76% yoy. Dia menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis hari ini mengejutkan pasar. 

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12% (yoy) yang diumumkan oleh BPS memang mengejutkan pasar, terutama karena seluruh estimasi konsensus Bloomberg berada di bawah angka tersebut—bahkan estimasi tertingginya hanya menyentuh 5,0%,” terang Josua kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Josua menuturkan data pertumbuhan yang dirilis BPS itu tidak hanya melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga terjadi di tengah narasi yang kontras. Salah satunya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi selama kuartal tersebut, yakni berkisar 49.

    Tidak hanya itu, persepsi umum menunjukkan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih. “Maka, muncul pertanyaan fundamental: dari mana sebenarnya sumber pertumbuhan yang mengejutkan ini?,” ungkap Josua. 

    Pada sisi konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi terbesar kepada PDB, pertumbuhannya secara tahunan hanya naik tipis dari 4,95% ke 4,97%. Namun, Josua melihat karakteristik pemulihannya cukup berbeda dari kuartal sebelumnya yakni kuartal I/2025. 

    BPS, terangnya, bersama-sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sama-sama menyoroti pergeseran preferensi konsumsi dari belanja offline ke online. Data transaksi online dari e-commerce dan marketplace tumbuh sebesar 7,55% secara kuartalan, dan konsumsi elektronik (uang elektronik, kartu debit, kredit) tumbuh 6,26% secara tahunan, pada kuartal II/2025.

    Josua mengatakan, data-data itu menunjukkan bahwa meskipun indeks penjualan eceran secara riil masih lemah, masyarakat mulai kembali aktif berbelanja melalui kanal digital, terutama saat momentum Idulfitri maupun libur sekolah. 

    Dia menilai kenaikan konsumsi itu lebih banyak karena faktor musiman dan pola belanja digital ketimbang karena kenaikan pendapatan yang merata.

    “Namun, apakah ini berarti daya beli telah benar-benar pulih? Jawabannya masih relatif. Pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya solid di semua lapisan masyarakat, terlihat dari masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi makanan pokok dan inflasi yang tetap rendah (1,87% yoy), yang bisa mencerminkan lemahnya pricing power produsen dan konsumen yang masih berhati-hati,” terangnya. 

    Kinerja Investasi

    Sementara itu, kontributor terbesar kedua terhadap pertumbuhan kuartal II/2025 yakni investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), turut menjadi pemicu dengan lonjakan pertumbuhan 6,99% yoy. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan PMTB hanya 2,12% yoy.

    Tidak hanya itu, BPS menyebut pertumbuhan PMTB adalah yang tertinggi sejak kuartal II/2021 yakni sebesar 7,54% yoy. 

    Josua menjelaskan bahwa lonjakan PMTB didorong oleh dua komponen utama. Salah satunya adalah belanja modal pemerintah melalui APBN yang melonjak 30,37% yoy. Kemudian, ledakan impor barang modal jenis mesin sebesar 31,9% yoy. 

    “Ini mencerminkan bahwa mesin pertumbuhan pada Q2 tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga pada dorongan permintaan investasi untuk proyek-proyek fisik dan ekspansi sektor swasta,” terang Josua. 

    Dengan demikian, Josua menyimpulkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang melebihi ekspektasi ditopang oleh lonjakan investasi fisik dan akselerasi belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga memang membaik namun belum bisa dibilang pulih secara struktural. 

    “Pergeseran konsumsi ke kanal digital menjadi salah satu pilar baru pertumbuhan, namun belum cukup kuat menjadi engine utama ekonomi tanpa didukung perbaikan pendapatan riil masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, konsistensi stimulus fiskal, kestabilan harga pangan, dan insentif konsumsi akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan tetap di atas 5% pada semester II 2025,” terangnya. 

    Di Luar Ekspektasi

    Tidak hanya itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% yang dirilis BPS itu melebihi ekspektasi pasar, yakni per data konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg diestimasi hanya 4,8% yoy secara rata-rata.

    Andry mengatakan bahwa  pertumbuhan itu melonjak dari kuartal I/2025 yang hanya 4,87% yoy. Artinya, perkiraan sebelumnya pertumbuhan kuartal II/2025 melambat dari kuartal I/2025.

    “[Pertumbuhan] didukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat dan kenaikan aktivitas investasi. Permintaan eksternal juga berkontribusi positif, dengan ekspor terakselerasi jelang penerapan tarif impor AS,” ujar Andry dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, BPS melaporkan PDB Indonesia tercatat sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga berlaku. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2/2024 atrau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” ujar Edy. 

    Kemudian, pertumbuhan secara kuartalan sebesar 4,04% apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025.

  • Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi turut mengomentari rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut izin operasi Starlink jika nekat menjual perangkat yang dapat digunakan secara jelajah di Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan langkah tersebut selaras dengan tujuan regulasi yang menjaga integritas industri telekomunikasi sekaligus melindungi ekosistem lokal.

    “Komdigi sebagai regulator berkewajiban menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yaitu pemerintah, industri, dan pelanggan,” kata Agung, Selasa (5/8/2025).

    Dia menjelaskan di industri telekomunikasi terdapat dua klasifikasi layanan, yakni bergerak (mobile) dan tidak bergerak (fixed). Untuk menjaga konsistensi dan keadilan, klasifikasi ini perlu diatur, diawasi, dan dikendalikan.

    Oleh sebab itu, pihaknya sepakat dengan langkah Komdigi, karena izin Starlink adalah fixed satellite service (FSS). 

    “Maka jika Starlink memberikan layanan mobile, maka dikenai sanksi [pencabutan izin],” imbuhnya.

    Menurut Agung, langkah ini sejalan dengan tujuan regulasi, yakni menjaga kepastian dan integritas regulasi, melindungi ekosistem industri, dan menjaga kedaulatan digital. Tujuan mendasar Komdigi adalah mendorong kolaborasi antarpelaku industri untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas, merata, stabil, dan berkelanjutan.

    “Larangan pada Starlink untuk memberikan layanan mobile terutama pada daerah 3T, agar tidak mematikan ISP lokal yang berbasis modal yang relatif kecil. Sebaliknya, diharapkan ada kolaborasi antara Starlink dan ISP lokal,” tambahnya.

    Dia menilai regulasi yang melindungi operator ISP lokal merupakan bentuk perlindungan pasar yang tepat. Regulasi itu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi global dan pemberdayaan ekosistem lokal tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia.

    “Jadi, Komdigi dalam hal ini mendorong adanya coexistence with fair play. Dalam hal ini terdapat dorongan agar terjadi kemitraan Starlink-ISP lokal; sehingga keduanya akan memperoleh keuntungan,” kata Agung.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan, Senin (4/8/2025).

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.

  • Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pembangunan jaringan internet cepat yang memanfaatkan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan waktu hingga 5 tahun ke depan.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan tahapan pemanfaatan pita frekuensi tersebut untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access) masih membutuhkan waktu sebelum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih pemenang lelang kemungkinan baru akan terlihat pada Oktober 2025.

    “Pembangunan jaringan akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun sesuai komitmen pemenang lelang,” kata Wayan ditemui saat Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Tahun pertama, industri akan melakukan persiapan karena sejumlah vendor telah menyiapkan perangkat seperti Base Transceiver Station (BTS) dan modem untuk pemakaian di rumah.

    “Desember mungkin sudah mulai membangun,” ujarnya. 

    Wayan menjelaskan pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz nantinya akan difokuskan untuk akses ke rumah-rumah, bukan untuk backbone jaringan. Menurutnya, saat ini terdapat hampir 30 juta homepass yang akan dijual menggunakan frekuensi 1,4 GHz, dengan backbone tetap menggunakan jaringan Evo. 

    Dia menambahkan, frekuensi 1,4 GHz akan digunakan dari BTS ke rumah pelanggan, sementara backbone sepenuhnya memanfaatkan Evo.

    “Jadi makanya fixed broadband. Ini bukan untuk seluler. Nah seluler tunggu nanti 700 MHz,” imbuhnya.

    Saat ini, proses seleksi masih berada pada tahap pengumuman hingga 11 Agustus 2025, di mana operator dapat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Oleh sebab itu, Wayan menyebut pihaknya belum bisa memastikan berapa peminat lelang hingga saat ini. 

    “Setelah tanggal 11 itu mendownload dokumen lelang. Nah baru ketahuan berapa peminatnya. Nanti setelah ketahuan berapa [peminatnya],” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access pada 28 Juli 2025.

    Objek seleksi ini terdiri atas tiga regional, masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, satu blok (80 MHz), mode frekuensi time division duplexing, dan masa berlaku izin penggunaan pita frekuensi radio (IPFR) selama 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis.

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu lima tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi. 

    Jadwal pengambilan akun sistem e-Auction akan dilaksanakan pada 11–13 Agustus 2025 pukul 09.00–15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring melalui sistem e-Auction setelah akun diperoleh, yakni mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

  • AI Google ‘Big Sleep’ Temukan 20 Celah Keamanan di Perangkat Lunak Populer

    AI Google ‘Big Sleep’ Temukan 20 Celah Keamanan di Perangkat Lunak Populer

    Bisnis.com, JAKARTA— Google mengumumkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terbarunya bernama Big Sleep, berhasil menemukan 20 celah keamanan pada sejumlah perangkat lunak sumber terbuka yang populer digunakan di seluruh dunia.

    Menurut laman TechCrunch pada Selasa (5/8/2025), kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Keamanan Google Heather Adkins pada Senin (4/8/2025).

    Big Sleep dikembangkan oleh tim AI Google, DeepMind, bekerja sama dengan Project Zero, tim elit Google yang terkenal dalam menemukan bug dan celah keamanan.

    Dari hasil temuan pertamanya, Big Sleep mendeteksi kerentanan di perangkat lunak seperti pustaka audio-video FFmpeg dan aplikasi pengolah gambar ImageMagick. 

    Kedua perangkat lunak ini banyak dipakai oleh berbagai layanan dan aplikasi sehingga celah keamanan di dalamnya berpotensi berdampak luas.

    Meski begitu, Google belum mengungkapkan detail dampak maupun tingkat keparahan dari celah tersebut. Alasannya, perbaikan masih dilakukan dan informasi lengkap akan dibagikan setelah semua celah ditutup, sesuai kebijakan standar keamanan agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Menurut Juru Bicara Google Kimberly Samra, setiap kerentanan yang ditemukan Big Sleep sepenuhnya diidentifikasi dan diuji ulang oleh AI tanpa campur tangan manusia. 

    Namun, sebelum dilaporkan secara resmi, hasil temuan tersebut tetap diperiksa oleh pakar keamanan untuk memastikan keakuratan dan kelayakannya.

    Wakil Presiden Teknik Google Royal Hansen menyebut, penemuan ini sebagai bukti teknologi AI telah memasuki ‘batas baru’ dalam penemuan kerentanan otomatis.

    Big Sleep bukan satu-satunya AI yang mampu mencari bug. Saat ini, ada juga alat serupa seperti RunSybil dan XBOW. 

    XBOW bahkan pernah menempati posisi teratas di salah satu papan peringkat pemburu bug di platform HackerOne. Namun, pada sebagian besar kasus, manusia tetap dilibatkan untuk memverifikasi apakah bug yang ditemukan AI benar-benar nyata.

    Vlad Ionescu, CTO dan salah satu pendiri RunSybil, menilai Big Sleep sebagai proyek yang serius dan terpercaya. Dia menyebut, tim yang mengembangkannya memiliki pengalaman luas, desain sistem yang baik, dan sumber daya besar dari DeepMind untuk menjalankan proses pencarian bug.

    Meski memiliki potensi besar, teknologi ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa pengelola perangkat lunak mengaku menerima laporan bug dari AI yang ternyata salah atau bersifat ‘halusinasi’. Laporan semacam ini sering disebut sebagai ‘bug bounty AI slop’ karena terlihat meyakinkan di awal. Namun, ternyata tidak valid.

    “Itulah masalahnya sekarang. Banyak laporan yang kelihatannya seperti emas, tapi sebenarnya hanya sampah,” kata Ionescu.

  • Evakuasi KRL Anjlok Selesai, Lintas Jakarta Kota-Bogor Kembali Normal

    Evakuasi KRL Anjlok Selesai, Lintas Jakarta Kota-Bogor Kembali Normal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter melaporkan saat ini lintas untuk rute Jakarta Kota—Bogor sudah pulih dan kembali normal usai evakuasi KRL yang anjlok di emplasemen Stasiun Jakarta Kota. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa pada pukul 09.57 WIB, petugas terkait dan tim dari Kereta Bantuan NR yang berada di lokasi telah berhasil mengevakuasi kereta untuk mengembalikan posisi roda kereta di atas badan rel. 

    “Petugas terkait juga masih melakukan percepatan-percepatan untuk normalisasi operasional dari kendala tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/8/2025). 

    Joni menyampaikan bahwa KAI Commuter juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan jalur yang terhambat akibat gangguan operasional ini. 

    Meski evakuasi sudah selesai, kereta belum dapat serta merta melaju sampai Jakarta Kota. Untuk tetap melayani pengguna, hingga pukul 09.50 WIB KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Bogor hanya sampai Stasiun Jayakarta dan Stasiun Gondangdia untuk kembali ke arah Depok/Bogor. 

    Sementara itu untuk pelayanan perjalanan Commuter Line lintas lainnya tidak berimbas dan beroperasi normal.

    “KAI berkomitmen untuk meminimalisir dampak terhadap layanan kepada pengguna dan memastikan perjalanan Commuter Line lainnya tetap terlayani. Kami memohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line,” lanjut Joni. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, KAI Commuter masih memberlakukan rekayasa pola operasi  perjalanan Commuter Line Bogor untuk kereta keberangkatan pukul 11.38 WIB dari Universitas Indonesia. Di mana hanya sampai stasiun Manggarai yang kemudian kembali untuk arah Depok/Bogor. 

    Kemudian kereta berikutnya, juga memberlakukan pola yang sama. Namun, saat melewati Stasiun Tebet atau sekitar pukul 12.14 WIB, petugas/kondektur di dalam kereta menginformasikan bahwa terjadi perubahan jalur yang semula hanya sampai Manggarai, tetapi berlanjut sampai Jakarta Kota.

    Para penumpang pun mengucap syukur karena perjalanan tidak berhenti di Manggarai dan tidak perlu berganti moda transportasi untuk mencapai tujuan. 

    Untuk diketahui, gangguan layanan KAI Commuter terjadi usai insiden anjloknya rangkaian Commuter Line No. 1189 relasi Bogor – Jakarta Kota pada Selasa pagi (5/8/2025) sekitar pukul 07.17 WIB di emplasemen Stasiun Jakarta Kota. 

    Joni menyampaikan bahwa pihak KAI Commuter memastikan semua penumpang berhasil dievakuasi dengan aman oleh petugas yang bertugas di lapangan. 

    Selanjutnya, petugas terkait segera melakukan proses evakuasi rangkaian Commuter Line serta perbaikan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk normalisasi kembali operasional pelayanan perjalanan Commuter Line.

  • Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, dijadwalkan berangkat ke Washington untuk mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pemangkasan tarif impor mobil Jepang.

    “Kami akan mendesak AS agar segera menandatangani perintah eksekutif atas kesepakatan tarif mobil dan komponen otomotif,” ujar Akazawa di hadapan parlemen Jepang, dikutip dari Reuters.

    Akazawa juga menyinggung isu “stacking”, di mana satu produk dapat dikenakan beberapa lapis tarif berbeda. Dia menegaskan Jepang ingin memastikan barang yang sudah dikenai tarif di atas 15% tidak terkena tambahan tarif 15% lagi.

    Berdasarkan lampiran dalam perintah eksekutif Trump tertanggal 31 Juli, ketentuan “no stacking” diterapkan terhadap Uni Eropa. Namun, tidak ada kejelasan apakah ketentuan serupa berlaku untuk Jepang.

    Meski demikian, Akazawa menyebut pihaknya telah mendapatkan jaminan dari Amerika Serikat bahwa Jepang akan diperlakukan sama seperti Uni Eropa dalam konteks tersebut.

    DIa juga menegaskan tidak ada kesalahpahaman dengan AS terkait paket investasi senilai US$550 miliar yang menjadi bagian dari kesepakatan tarif tersebut.

    “Kami telah berulang kali menjelaskan kepada pihak AS bahwa Jepang akan menginvestasikan hingga US$550 miliar dalam bentuk ekuitas, pinjaman, dan jaminan melalui lembaga keuangan milik negara, untuk bersama-sama membangun rantai pasok yang penting bagi keamanan nasional. Itulah pemahaman bersama kami,” jelas Akazawa.

    Akazawa menambahkan, porsi investasi dalam bentuk ekuitas diperkirakan hanya sekitar 1%–2% dari total komitmen tersebut.

    Bulan lalu, AS dan Jepang menyepakati pemangkasan tarif mobil dari total sebelumnya 27,5% menjadi 15%. Namun, belum ada kejelasan kapan tarif baru tersebut mulai berlaku.

    Sementara itu, tarif untuk sejumlah produk Jepang lainnya akan diturunkan dari 25% menjadi 15% mulai Kamis pekan ini.

  • Prabowo Berikan Amnesti Bagi 1.178 Narapidana, Termasuk Hasto, Gus Nur, dan Miguel Jimenes

    Prabowo Berikan Amnesti Bagi 1.178 Narapidana, Termasuk Hasto, Gus Nur, dan Miguel Jimenes

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti, yang berdampak pada pembebasan 1.178 narapidana dari berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh provinsi.

    Langkah ini diumumkan secara serentak oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat edaran resmi tertanggal 1 Agustus 2025.

    Berdasarkan lampiran Keppres, setidaknya lebih dari 1.000 narapidana tercatat sebagai penerima amnesti. Mereka tersebar di berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak berasal dari provinsi Aceh dan Bali. Para narapidana yang dibebaskan berasal dari berbagai kategori kasus dengan masa hukuman mulai dari beberapa bulan hingga belasan tahun.

    Beberapa nama narapidana yang tercatat dalam daftar seperti Hasto Kristiyanto, masih berstatus tahanan di Cabang Rutan KPK, Jakarta. Lalu, Muhammad Alfatih alias Fendi, divonis 15 tahun, dibebaskan dari Lapas Kelas IIB Langsa, Aceh.

    Kemudian ada nama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang sebelumnya divonis 6 tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian, penistaan agama, dan penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    Hukuman itu dipangkas menjadi 4 tahun di tingkat banding dan berkekuatan hukum tetap sejak Oktober 2023 dan Gus Nur tercatat sebagai penerima ke-353 dalam surat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.02-1292.

    Miguel Jaramillo Jimenes, warga negara asing asal Kolombia yang dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan saat berlibur ke Indonesia dan membawa narkotika berupa rajangan ganja (2,34 gram netto) dan cairan Delta 9 Tetrahydrocannabinol dalam dua vape (2,06 gram netto).

    Selain itu, Miguel juga kedapatan membawa biji-bijian hitam yang mengandung psilosina, sebuah narkotika golongan I, dengan total berat 6,26 gram netto. Alhasil, Miguel dibebaskan dari Lapas Narkotika Bangli, Bali.

    Amnesti Bertujuan Humanis dan Pembinaan

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemberian amnesti ini merupakan bagian dari kebijakan restoratif dan reintegratif, yang bertujuan untuk mendorong pembinaan narapidana, mengurangi overkapasitas lapas, serta memberi kesempatan kedua bagi mereka yang telah menunjukkan perubahan positif selama masa pidana.

    “Pelaksanaan amnesti harus bebas dari praktik transaksional. Ini bukan sekadar pembebasan, tapi bentuk keadilan yang mengedepankan nilai kemanusiaan,” tulis Dirjen Pemasyarakatan dalam surat edaran tersebut.

    Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, Keppres tersebut disampaikan ke 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dengan instruksi untuk segera menindaklanjuti proses pembebasan narapidana yang memenuhi kriteria amnesti.

    Instruksi tegas dan mekanisme ketat setiap kantor wilayah diminta untuk segera memeriksa kembali data fisik dan identitas narapidana penerima amnesti. Lalu, memastikan bahwa narapidana memahami makna amnesti dan bebas dari praktik korupsi, pungli, atau penyalahgunaan wewenang serta mencetak dan mengunggah dokumen amnesti ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

    Kantor wilayah juga diminta menyelesaikan pembebasan paling lambat pada 3 Agustus 2025, sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Termasuk, Pihak lapas dan rutan juga diminta untuk mempublikasikan proses pembebasan di media sosial serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah masing-masing.

     

  • Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

    Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana desa tidak menjadi penjamin program Koperasi Desa Merah Putih.

    Zulhas menjelaskan bahwa nantinya penjamin KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan pinjaman yang akan diambil setiap KopDes Merah Putih, termasuk sembako hingga mobil pengangkut logistik.

    “Oleh karena itu, dana desa tidak menjadi penjamin, yang menjadi penjamin itu nanti pinjaman untuk apa itu. Misalnya kalau untuk gas, gasnya itu yang dijaminkan. Kalau sembako, sembako yang dijaminkan. Jadi pinjaman itu yang dibelanjakan itulah yang menjadi jaminannya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Untuk itu, dia menekankan dana desa tidak akan menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih. “Tidak ada [dana desa menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih]. Yang dijaminkan itu misalnya kalau dipinjam untuk sembako, sembako lah jadi jaminannya. Kalau dia pinjam untuk beli mobil, mobil lah jadi jaminannya,” terangnya.

    Kendati demikian, Zulhas menjelaskan bahwa penggunaan dana desa nantinya akan diambil dalam keputusan terakhir jika terjadi pelanggaran dari KopDes/Kel Merah. Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dimaksud.

    “Sementara dana desa itu kalau misalnya terjadi sesuatu akibat pelanggaran. Nah itu baru nanti terakhir kira-kira. Dan itu peraturan sudah jadi,” ujarnya.

    Zulhas hanya menjelaskan bahwa dana desa hanya bersifat intercept. “Sementara dana desa itu intercept, istilahnya. Kalau pengurusnya uangnya dipakai, ya harus digantilah karena yang membentuk koperasi itu kan melalui musdesus [musyawarah desa khusus]. Harus bertanggung jawab,” tuturnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya menuturkan penggunaan dana desa sebagai jaminan pembayaran KopDes/Kel Merah Putih diperuntukkan guna menjamin keberlanjutan program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    “Perlu diluruskan, dana desa bukan sebagai jaminan dalam pengertian agunan. Skemanya lebih ke arah penjaminan fiskal atau fiscal backstop, untuk menjamin keberlanjutan program,” ujar Budi kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

    Budi menjelaskan jika di kemudian hari ada koperasi yang belum bisa membayar pinjaman tepat waktu, maka akan ada mekanisme penyangga yang bisa digunakan agar program tetap jalan dan tidak membebani koperasi secara berlebihan.

    “Ini [dana desa] dilakukan agar bank merasa lebih nyaman memberikan pembiayaan murah atau hanya 6% suku bunga, sekaligus memastikan program berjalan dengan tata kelola yang baik,” terangnya.

    Di samping itu, Budi menambahkan bahwa penggunaan dana desa juga tetap harus akuntabel dan sesuai mekanisme perundang-undangan. “[Penggunaan dana desa] tidak bisa dipakai sembarangan,” sambungnya.

    Untuk diketahui, setiap KopDes/Kel Merah Putih mendapat akan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Selain itu, juga terdapat jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Selanjutnya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan dana desa yang menjadi jaminan KopDes/Kel Merah Putih merupakan bagian dari mitigasi risiko jangka menengah panjang pemerintah.

    “Karena biar bagaimanapun risiko itu pasti akan ada, ada risiko gagal bayar dan seterusnya,” ujar Fithra saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus memitigasi agar risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) bank Himbara tidak melonjak imbas plafon pinjaman bernilai jumbo kepada KopDes/Kel Merah Putih.

    “Kalau risiko itu ada, bagaimana cara untuk menjamin supaya perbankan ini nanti tidak meningkat rasio NPL-nya. Nah salah satunya adalah melalui penjaminan dana desa itu. Jadi ini adalah hal yang jadi win-win buat semuanya,” terangnya.

    Di samping itu, Fitra menyampaikan bahwa pemerintah mengantisipasi risiko gagal bayar dengan memberikan dana desa yang setiap tahun dikucurkan.

    “Dalam setiap pendanaan pasti ada potensi risiko itu, makanya pemerintah juga coba untuk menjamin lewat dana desa yang memang yang dikeluarkan kan setiap tahunnya,” ucapnya.

    Fithra menjelaskan jaminan dana desa itu agar KopDes/Kel Merah Putih bisa mendapatkan akses pendanaan langsung dari bank Himbara. Di sisi lain, kata dia, Himbara juga tidak perlu khawatir untuk menyalurkan plafon pinjaman ke KopDes/Kel Merah Putih.

    Namun, sambungnya, perbankan juga harus memberikan asesmen terhadap rencana bisnis setiap KopDes/Kel Merah Putih.

    “Jadi tidak semuanya asalkan Koperasi Merah Putih judulnya, makanya itu akan dikasih dana. Enggak. Mereka kan juga harus memberikan semacam asesmen dulu di awal,” tandasnya.