Category: Bisnis.com

  • Prabowo Target MBG Sasar 20 Juta Penerima per Pertengahan Agustus 2025

    Prabowo Target MBG Sasar 20 Juta Penerima per Pertengahan Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai 20 juta orang pada pertengahan Agustus 2025.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 20 juta penerima manfaat hingga pertengahan Agustus yang dibidik Kepala Negara RI dipercepat dari semula ditargetkan pada akhir Agustus 2025.

    “Pak Presiden [Prabowo Subianto] menginginkan pertengahan Agustus ini kami sudah bisa melayani 20 juta. Padahal tadi targetnya 20 juta di akhir Agustus, tetapi Pak Presiden selalu ingin lebih cepat jadi kami bekerja keras,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Berdasarkan data BGN per Selasa (5/8/2025), Dadan mengklaim sebanyak MBG telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat MBG dan memiliki 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, dia juga memperkirakan angkanya akan terus bertambah pada pekan ini menjadi 12 juta penerima manfaat MBG dan 4.000 SPPG.

    “Mungkin dalam minggu ini sebetulnya sudah bisa mencapai 12 juta, mencakup 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan itu murni kemitraan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, untuk mendukung program MBG, BGN menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan percepatan pembangunan SPPG.

    Dia menjelaskan, terdapat tiga pola dalam membangun SPPG. Pertama, melalui kemitraan dengan memberikan insentif kepada para investor.

    Kedua, BGN juga merencanakan pembangunan 1.542 SPPG dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6 triliun. Namun dia menjelaskan, nilai jumbo dari APBN ini digelontorkan hanya untuk membangun gedung dan belum termasuk peralatan program MBG.

    Sayangnya, Dadan mengatakan bahwa pembangunan 1.542 SPPG belum terealisasi hingga saat ini. Alhasil, BGN meminta dukungan dari Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan SPPG.

    “Apakah nanti itu 50:50 atau 2/3-nya dibangun oleh PU. Karena sekarang ini SPPG sudah menyebar di 38 provinsi, di 502 kabupaten, dan 4.777 kecamatan dari 7.200 kecamatan,” imbuhnya.

    Dengan demikian, masih ada 12 kabupaten yang belum memiliki SPPG. Perinciannya, Kabupaten Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara, serta 9 kabupaten di Papua.

    Namun, BGN menargetkan infrastruktur pembangunan SPPG di daerah yang dikucurkan melalui APBN rampung pada akhir Oktober. Dengan begitu, pada November 2025, BGN hanya perlu mempersiapkan program MBG dan nantinya seluruh target penerima manfaat bisa dilayani pada akhir November.

    “Alhamdulillah, sejauh ini lancar dan dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum, saya kira pekerjaan Badan Gizi akan lebih ringan,” tuturnya.

    Ketiga, fokus pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menggandeng Kementerian PU. BGN pun telah mengidentifikasi setidaknya ada 6.000 daerah 3T yang harus dibangun SPPG.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pembangunan SPPG akan difokuskan ke kawasan 3T. Untuk tahap awal, Kementerian PU akan mengumpulkan para pejabat daerah untuk mendiskusikan terkait lokasi dapur.

    “Harapan saya sih bisa dapat minimum 1.000 [lokasi], tetapi ya kita lihat lah. Setelah itu, baru kita kemudian akan mulai proses fisik untuk pelelangan dan pembangunannya,” terang Dody.

    Dia berharap nota kesepahaman dengan BGN ini dapat mempermudah Kementerian PU dalam merealisasikan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah 3T.

    Setelahnya, Dody juga bakal menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) Sapu Jagat, sebagai salah satu kebijakan yang diperlukan PU untuk memulai pembangunan SPPG.

    “Agar Inpres Sapu Jagat-nya PU bisa segera ditandatangani Pak Presiden. Karena itu salah satu payung hukum di kami untuk bisa langsung melakukan swakelola atau langsung untuk segera memulai fisik pembangunan dapur ini,” tandasnya.

  • Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

    Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) tak lepas dari fondasi perekonomian Indonesia yang kuat. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang mengintai. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pihaknya bersyukur melihat pertumbuhan ekonomi periode ini yang berhasil mencapai 5,12% atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar. 

    “Di tengah tantangan global dan domestik yang cukup kompleks, capaian ini memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Menurut Shinta, pertumbuhan ini juga tak lepas dari daya tahan lapangan usaha di sejumlah sektor, serta peran stimulus fiskal pemerintah yang mulai terasa pada bulan Juni lalu. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat lima sektor yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini. Adapun, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar.

    Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 18,67%, kemudian sektor pertanian 13,83%, perdagangan 13,02%, konstruksi 9,48%, dan pertambangan 8,59%.  

    “Namun, kita juga tetap perlu melihat pentingnya membaca data ini secara utuh. Pertumbuhan di atas 5% patut disambut dengan optimisme, tetapi jangan sampai membuat kita terlena dengan catatan di lapangan,” jelasnya. 

    Shinta melihat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, konsumsi rumah tangga masih di bawah rata-rata historis, dan sektor manufaktur masih dalam fase kontraksi. 

    Hal ini tercerminkan dari laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50. 

    Kinerja bulan Juli memang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang berada di level 46,9 dan 47,4 pada Mei 2025. Dalam laporan terbaru S&P Global, tren kontraksi ini berlanjut sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7.

    “Karena itu, peluang menjaga pertumbuhan tahunan di kisaran 5% masih terbuka. Namun, sangat bergantung pada langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mempercepat realisasi belanja, memperkuat ekspor, dan memastikan iklim usaha tetap kondusif untuk mendorong investasi,” jelasnya. 

    Pada periode sebelumnya pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah, mulai dari diskon transportasi umum, tarif tol, listrik rumah tangga, bantuan pangan dan sembako, hingga subsidi upah bagi 17 juta pekerja dan 3,4 juta guru honorer. 

    Alhasil, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,25% dengan pertumbuhan 4,97% secara triwulanan dan 6,99% secara tahunan. 

    Shinta juga menerangkan bahwa pertumbuhan konsumsi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan primer dan makanan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat.

    Kendati demikian, untuk menjaga laju pertumbuhan 5% hingga akhir tahun ini, maka bukan hanya angka pertumbuhan yang perlu dipertahankan. Dunia usaha juga disebut perlu menumbuhkan kepercayaan baik dari investor, pelaku industri, maupun konsumen. 

    “Pelaku usaha membutuhkan dua hal utama, kepastian dan efisiensi,” tuturna. 

    Pertama, Shinta menerangkan bahwa kepastian dalam regulasi, perizinan, dan penegakan hukum sangat penting agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa ragu. 

    Kedua, yang tak kalah penting yaitu efisiensi dalam biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga perlu ditingkatkan, karena high cost economy masih menjadi keluhan utama di sektor riil.

    “Kami juga mendorong agar stimulus tidak hanya fokus pada sisi konsumsi untuk penguatan daya beli dan konsumsi, tapi juga diperkuat dari sisi produksi, terutama stimulus yang dapat berdampak terhadap cost structure industri,” terangnya. 

    Di sisi lain, percepatan pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, pangan, dan hilirisasi, juga dapat memberi efek pengganda terhadap permintaan domestik dan investasi swasta.

    Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, Apindo mendorong Indonesia Incorporated yakni kolaborasi semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi.

    “Kita harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

    Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. 

    Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025, senilai Rp24,44 triliun. 

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Sri Mulyani mengatakan stimulus yang akan diberikan ke masyarakat itu diharapkan bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan ketiga 2025, termasuk Juli 2025 yang sudah dilalui dan Agustus 2025 yang baru masuk lima hari ini. 

    Bendahara negara juga mengungkap belanja pemerintah bakal terakselerasi pada semester II/2025 usai pertumbuhannya terkontraksi 0,33% sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Selasa (5/8/2025). “Diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi.”

    Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi dengan anggaran senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025. Paket stimulus itu meliputi beberapa di antaranya PPN DTP, penebalan bansos Rp11,9 triliun, dan bantuan subsidi upah (BSU) Rp10,72 triliun.  

    Adapun BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pertumbuhan secara kuartalan yaitu 4,04% apabila dari kuartal I/2025 sebelumnya. 

  • Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

    Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Ahmad Dofiri.

    Penunjukan itu berdasarkan surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Dalam surat itu, posisi yang ditinggalkan Dedi sebagai Irwasum Polri digantikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

    “Jabatan PJU Mabes, Wakapolri Dedi Prasetyo,” ujar Kadiv Humas Polri, Sandi Nugroho saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Sandi menambahkan bahwa mutasi yang dilakukan Kapolri Sigit ini merupakan proses penyegaran pada institusi Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dedi merupakan pria kelahiran 26 Juli 1968 di Madiun. Dedi ditempatkan sebagai pama Polda Jatim usai dilantik sebagai perwira Polri pada 1990. 

    Kemudian, Dedi menjabat sebagai Kapolsek Deket (1992) dan Kapolsek Serpong (1997). Selanjutnya, Dedi memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1999.

    Dedi juga sempat bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004-2005; Kapolresta Kediri 2008; Kapolres Lumajang 2009; hingga akhirnya pecah bintang 1 pada 2017 saat menjadi Wakapolda Kalteng.

    Selang setahun, Dedi dimutasi menjadi Karopenmas Divisi Humas Polri. Karirnya yang moncer di Korps Bhayangkara membuatnya dipercaya sebagai Kadiv Humas Polri pada 2018.

    Selanjutnya, Dedi pecah bintang dua atau menjadi Irjen saat menjabat sebagai Kapolda Kalteng pada 2020. Selang setahun, Dedi menjadi AS SDM Kapolri (2023) dan Irwasum Polri (2024).

  • Kapolri Tunjuk 8 Pejabat Utama Mabes Polri Baru, Ini Daftarnya!

    Kapolri Tunjuk 8 Pejabat Utama Mabes Polri Baru, Ini Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengganti delapan pejabat utama (PJU) Mabes Polri mulai Wakapolri, Kabareskrim hingga Kabaharkam.

    Keputusan Kapolri itu tercantum surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa mutasi ini merupakan proses penyegaran pada institusi Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujar Sandi saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Dalam mutasi itu, Wakapolri dijabat oleh Irwasum Dedi Prasetyo. Posisi yang ditinggalkan Dedi diisi Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

    Sementara itu, posisi Kabareskrim Polri dijabat oleh Komjen Syahardiantono.

    Adapun, jabatan PJU Mabes Polri lainnya seperti Kabaharkam Polri kini dijabat Irjen Karyoto.

    Nah, berikut delapan PJU Mabes Polri yang baru dilantik.

    1. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo

    2. Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada

    3. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono

    4. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus

    5. Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran

    6. Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto

    7. Kadivhubinter Polri Amur Chandra Juli Buana

    8. Kapusjarah Polri Kombes Pol Bagas Uji Nugroho

  • Kapolri Mutasi Fadil Imran dari Kabaharkam jadi Astamaops Polri

    Kapolri Mutasi Fadil Imran dari Kabaharkam jadi Astamaops Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggeser posisi Kabaharkam Komisaris Jenderal (Komjen) Fadil Imran menjadi Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri.

    Keputusan Kapolri itu tercantum surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Dalam mutasi itu, posisi yang ditinggalkan Fadil Imran, kini dijabat oleh Irjen Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya. Sementara itu, kursi jabatan Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri.

    “Astamaops Polri, Komjen Fadil Imran, Kabaharkam Irjen Karyoto,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Sandi menyampaikan, total ada delapan pejabat utama (PJU) Mabes Polri dalam mutasi kali ini. Perinciannya, Wakapolri, Kabareskrim, Irwasum, Kabaintelkam; Astamaops; Kabarhakam; Kadivhubinter Polri; hingga Kapusjarah Polri juga turut diganti.

    Adapun, Sandi menyatakan bahwa mutasi ini dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja di lingkungan Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” pungkas Sandi.

    Dalam catatan Bisnis, Fadil Imran juga menjabat sebagai Komisaris di BUMN Holding Industri Pertambangan, MIND ID. Penunjukan Fadil itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (10/6/2025).

  • Mutasi Polri: Karyoto jadi Kabaharkam, Kapolda Metro Jaya Dijabat Asep Edi

    Mutasi Polri: Karyoto jadi Kabaharkam, Kapolda Metro Jaya Dijabat Asep Edi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjadi Kabaharkam Polri.

    Penunjukan itu berdasarkan surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Dalam mutasi ini Karyoto menggeser posisi Komjen Fadil Imran yang ditunjuk menjadi Astama Ops Polri. Sementara, Kursi jabatan yang ditinggalkan Karyoto itu kini diisi oleh Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri. 

    “Kabaharkam Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Sandi menyampaikan, total ada delapan pejabat utama (PJU) Mabes Polri dalam mutasi kali ini. Perinciannya, Wakapolri, Kabareskrim Irwasum, Kabaintelkam; Astama Ops; Kabarhakam; Kadivhubinter Polri; hingga Kapusjarah Polri juga turut diganti.

    Adapun, Sandi menyatakan bahwa mutasi ini dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja di lingkungan Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” pungkas Sandi.

  • Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

    Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera mengumumkan skema dan aturan resmi terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya bersyukur anggaran telah disetujui dengan plafon yang lebih tinggi yakni Rp20 miliar, dari semula Rp5 miliar. Dia meyakini kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kita senang sekali, hari ini kan sudah disampaikan bahwa KUR perumahan sudah disetujui tentu ini kan jumlahnya sangat signifikan sekali untuk menggerakkan ekonomi dan juga men-support pertumbuhan ekonomi,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (5/8/2025). 

    Untuk itu, dia memastikan akan melakukan sosialisasi terkait aturan dan skema KUR perumahan kepada berbagai pihak, termasuk pengembang, perbankan, kontraktor hingga pemilik homestay. 

    “Kita umumkan pada waktunya, kita umumkan, ini kan ada tiga peraturan Peraturan Menko Perekonomian, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perumahan,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah berencana untuk menyediakan KUR perumahan bagi pelaku UMKM, dengan plafon yang lebih tinggi yakni Rp20 miliar.

    Pada konferensi pers, Selasa (5/8/2025), Airlangga menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui pemberian KUR perumahan untuk UMKM bisa naik dari awalnya Rp5 miliar menjadi Rp20 miliar. 

    “Dan ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya Rp5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving dan itu plafonnya jadi Rp20 miliar Pak Menteri [Maruarar Sirait]. Ibu [Menteri Keuangan Sri Mulyani] sudah setuju jadi hari ini sudah jalan,” ungkap Airlangga di Gedung Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, pemerintah disebut akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

  • Mensesneg: Tunjangan Rp30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T Cair Bulan Depan

    Mensesneg: Tunjangan Rp30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T Cair Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah resmi diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyebut, kebijakan ini merupakan wujud nyata kepedulian kepala negara terhadap pemerataan layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri.

    “Sudah, Perpres-nya sudah diteken oleh Bapak Presiden,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025). 

    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden sangat menaruh perhatian khusus terhadap kondisi dokter, terutama mereka yang bertugas di wilayah 3T. Ia mengakui bahwa hingga kini masih banyak wilayah terpencil yang belum memiliki tenaga medis memadai.

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T yang bahkan belum memiliki dokter sama sekali,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah kini tengah bekerja keras melalui Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan dua tantangan utama: penambahan jumlah dokter secara nasional dan distribusi penugasan yang lebih merata, khususnya ke daerah-daerah yang paling membutuhkan.

    “Itulah kenapa Bapak Presiden kemudian berkenan memberikan tunjangan khusus bagi saudara-saudara kita yang bertugas di daerah 3T,” jelas Prasetyo.

    Soal waktu pelaksanaan, dia menyebut bahwa realisasinya kemungkinan tidak akan lama. Meskipun teknis pelaksanaan berada di tangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, ia memperkirakan tunjangan tersebut bisa mulai cair secepatnya.

    Sebagaimana diketahui, Perpres tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis dan Subspesialis, serta Dokter Gigi Spesialis dan Subspesialis di wilayah 3T ini bertujuan untuk mendorong kehadiran tenaga kesehatan profesional di daerah-daerah yang selama ini mengalami kekosongan layanan medis.

    Pemerintah berharap insentif ini mampu mempercepat tercapainya pemerataan layanan kesehatan nasional dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang layak.

    “Biasanya tidak lama setelah keputusan Presiden diambil. Mungkin bisa jadi bulan depan sudah mulai terealisasi,” pungkas Prasetyo.

  • Kapolri Angkat Komjen Syahardiantono jadi Kabareskrim Polri

    Kapolri Angkat Komjen Syahardiantono jadi Kabareskrim Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal Syahardiantono menjadi Kabareskrim Polri.

    Penunjukan itu berdasarkan surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Penunjukan Syahardiantono itu dilakukan setelah Kabareskrim Komjen Wahyu Widada mengisi jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

    “Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, M.Si,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Sandi menyampaikan, total ada delapan pejabat utama (PJU) Mabes Polri dalam mutasi kali ini. Selain, Kabareskrim dan Irwasum, Kapolri juga telah menunjuk Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri.

    Selanjutnya, jabatan Kabaintelkam; Astamaops; Kabarhakam; Kadivhubinter Polri; hingga Kapusjarah Polri juga turut diganti.

    Adapun, Sandi menyatakan bahwa mutasi ini dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja di lingkungan Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” pungkas Sandi.