Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Pengguna Internet di Indonesia Tembus 229,43 Juta Orang pada 2025

    Pengguna Internet di Indonesia Tembus 229,43 Juta Orang pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang mencapai 221,56 juta orang.

    “Kita sudah menjangkau sekitar 229 juta penduduk di seluruh Indonesia,” Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (6/8/2025). 

    Dari sisi penetrasi, Arif mengungkapkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 80,66%, meningkat dari 79,50% pada 2024, 78,19% pada 2023, dan 77,01% pada 2022.

    Arif menambahkan, meski penetrasi terus meningkat, masih ada hampir 20% masyarakat yang belum menikmati layanan internet. Dia menyebut, salah satu kendala yang dihadapi dalam pemerataan layanan internet adalah infrastruktur telekomunikasi yang masih menumpuk di wilayah tertentu dan belum merata. 

    Padahal, Arif menuturkan, jumlah penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 1.320.

    “Ini memang jadi PR kita bersama untuk bersama-sama bagaimana ke depan kita menciptakan regulasi yang benar-benar dapat mendorong bukan hanya kemerataan, tapi juga kualitas internet di Indonesia,” tambahnya.

    Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa mendominasi dengan porsi 58% dari total pengguna internet nasional. Disusul Sumatra (20,5%), Sulawesi (6,46%), Kalimantan (6,05%), Bali dan Nusa Tenggara (5,13%), serta Maluku dan Papua (3,71%).

    Dari sisi gender, pengguna laki-laki menyumbang 51% dan perempuan 49%, dengan penetrasi masing-masing 82% dan 78%. APJII juga mencatat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya berkontribusi sekitar 1,91% dari total pengguna internet, sedangkan daerah non-3T mencapai 98,9%.

    Pengguna internet didominasi Gen Z (25,54%) dan generasi milenial (25,17%), disusul Gen Alpha (23%) dan Gen X (18,15%). Aktivitas penggunaan internet masih didorong oleh media sosial, komunikasi online, dan layanan publik.

    “Alasan kita menggunakan internet ya pasti nomor satu ya sosmed. Indonesia ya sosmed nomor satu, komunikasi online, layanan publik dan seterusnya,” ungkap Arif.

    Mayoritas masyarakat mengakses internet melalui ponsel (95%), disusul laptop, tablet, dan smart TV yang belakangan mengalami peningkatan penggunaan. Cara mengakses internet paling banyak melalui mobile data (68%), kemudian wifi (28%), baik dari rumah, kantor, maupun fasilitas publik.

    Menurut Arif, harga layanan internet di Indonesia sudah relatif terjangkau. 

    “Menurut saya sih sudah cukup affordable, apalagi di sisi broadband sudah hampir bottom,” ujarnya.

    Meski pengguna internet terus bertambah, tantangan keamanan siber juga semakin besar. Penipuan online masih menjadi kasus tertinggi, diikuti pencurian data pribadi dan infeksi perangkat akibat virus.

    “Penipuan online ini masih marak. Masalah edukasi ke pengguna internet ini masih cukup low ya, terutama di kalangan tertentu,” katanya.

  • Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendorong penyempurnaan aturan terkait royalti pemutaran musik di ruang publik, tak terkecuali pusat belanja.

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa royalti bukan lagi merupakan persoalan baru, tetapi salah satu dari pendekatan hak cipta di pusat perbelanjaan.

    “Memang kalau kita lihat peraturan mengenai royalti ini tentunya harus terus disempurnakan. Kenapa? Karena kegiatan usaha bertambah, jenisnya beragam, inovasinya, kreativitasnya, kemudian juga teknologinya juga bertambah,” katanya dalam konferensi pers peluncuran Indonesia Shopping Festival 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Dia menjelaskan, penyempurnaan aturan itu sebaiknya dilakukan di dua sisi. Di sisi pertama, Alphonzus menggarisbawahi bahwa regulasi harus lebih spesifik mengatur bagaimana pusat perbelanjaan memutar lagu ciptaan siapa saja. 

    Dia berpandangan bahwa aspek teknologi menjadi tantangan pelaku usaha dalam mengidentifikasi musik maupun lagu musisi yang diputar secara terperinci.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti pembagian royalti kepada musisi terkait. Pihaknya turut mempertanyakan cara pendistribusian royalti kepada para pencipta maupun musisi yang lagunya diputar di pusat perbelanjaan.

    Meskipun demikian, Alphonzus menyebut bahwa APPBI selama ini tetap mematuhi aturan terkait pembayaran royalti ini, di samping tata cara pelaksanaannya yang belum sempurna.

    “Sebab kalau tidak dimulai, bagaimana kita bisa menghargai para musisi, para pencipta lagu tersebut? Jadi, saya kira sikap kami dari APPBI adalah mendukung dan juga sekaligus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan penyempurnaan aturan,” terangnya.

    Sebelumnya, wacana penarikan royalti untuk musik yang diputar di ruang publik menuai respons beragam. Terkait ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) untuk membuat aturan pembayaran royalti.

    Politikus Partai Gerindra ini mendorong Kementerian Hukum dan LKMN untuk menciptakan regulasi yang tidak menyulitkan bagi pendengar maupun pencipta lagu terkait.

    “Kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LKMN untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan, sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta oleh DPR,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

  • Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

    PMK itu mengatur ihwal efisiensi belanja yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai beleid yang diterbitkannya, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan. Usai mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025), Bendahara Negara langsung menuju mobilnya lantaran ada kegiatan yang harus diikutinya lagi. 

    “Aku nanti ada rapat. Terima kasih, ya,” ucapnya sebelum menutup pintu mobilnya dan bertolak pulang dari Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu(6/8/2025). 

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga merespons singkat. Dia juga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pelaksanaan pertama di awal tahun ini. 

    Namun demikian, Suahasil menjelaskan bahwa kementeriannya bakal mengumumkan lebih lanjut soal implementasi PMK tersebut. 

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan, efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga. 

    “Kalau efisiensi kan memang sudah menjadi keinginan kita setiap lembaga. Terus mencari efisiensi dalam anggaran. Jadi lanjut terus aja, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan,” tuturnya di Istana Kepresidenan. 

    PMK Efisiensi Anggaran

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PMK No.56/2025 itu mengatur bahwa anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    “Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi beleid yang dikutip, Rabu (6/8/2025).

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos yang diefisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

    Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Meski demikian, aturan baru tersebut juga tidak menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, Menteri Keuangan berhak menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

  • Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa investor belum menunjukkan kepercayaan diri penuh untuk menggenjot investasi di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui konsensus proyeksi, yakni mencapai 5,12% pada kuartal II/2025.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menjelaskan bahwa respons pasar bisa menjadi cerminan bagaimana investor menyikapi data pertumbuhan ekonomi.

    Pada hari pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025, Selasa (5/6/2025), IHSG ditutup menguat ke level 7.515,18 atau 0,68%. Namun, pada Rabu (6/8/2025) kembali melemah ke level 7.503,75 atau turun 0,15%.

    “Kalau dalam jangka pendek, kita sebenarnya bisa melihat kemarin IHSG masih relatif hijau, rupiah juga menguat, menggambarkan masih ada kepercayaan pasar. Namun, masalahnya, angka yang dirilis oleh BPS itu melawan puluhan leading indicator [indikator ekonomi], sehingga jika data-data ini tidak terefleksikan di real economy, investor jadi akan mencermati lagi perkembangannya,” ujar Eko kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Menurut Eko, Agustus ini akan menjadi bulan penting bagi investor untuk mencermati bagaimana perbandingan data ekonomi per Juni 2025 dengan kondisi riil, seperti peningkatan kredit dan Purchasing Manager’s Index atau PMI Manufaktur. Investor juga akan mencermati indikator yang bersifat bulanan seperti Mandiri Spending Index.

    “Jika memang tidak menunjukkan peningkatan [seperti yang tergambar dalam ekonomi kuartal II/2025], respons paling cepat nanti di pasar itu, di IHSG dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Eko menilai bahwa pihak-pihak yang mengantongi dana jumbo, seperti industri asuransi dan investor asing, masih akan menunggu alias wait and see untuk melakukan investasi. Data ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh tinggi 5,12% tidak akan serta merta menarik investasi.

    Industri asuransi maupun investor asing, menurutnya, akan membandingkan data primer dan sekunder. Data primer yang dia maksud adalah informasi produk domestik bruto (PDB) dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan informasi sekundernya adalah data pembanding dari berbagai indikator ekonomi.

    “Ketika data-data itu tidak match, dalam jangka menengah mereka akan wait and see. Artinya, misalkan 6 bulan ke depan, dunia usaha belum tentu akan ekspansi, investor juga harus diyakinkan dulu,” ujarnya.

    Berikut daftar 12 indikator utama yang menurut Indef tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025:

    Penjualan mobil dan motor turun: indikator langsung konsumsi masyarakat menengah-atas menurun
    PMI Manufaktur dalam fase kontraksi: industri lesu, permintaan domestik dan ekspor lemah
    Konsumsi rumah tangga turun: padahal konsumsi menyumbang >50% PDB, sinyal pelemahan ekonomi
    Penurunan investasi asing (foreign direct investment): menandakan kepercayaan investor melemah, berdampak ke investasi riil
    Inflasi naik pada Juli 2025: menggerus daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Peningkatan PHK: memperburuk daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Kredit perbankan melemah: mengindikasikan kehati-hatian pelaku usaha dan rumah tangga
    Indeks kepercayaan konsumen menurun: ekspektasi masa depan negatif
    Warga pesimistis terhadap penghasilan: mendukung hipotesis konsumsi lemah dan peningkatan ketimpangan
    Tekanan eksternal meningkat: adanya tarif Trump menekan pertumbuhan ekonomi global. Ekspor turun, suku bunga global tinggi, ketidakpastian geopolitik—memperburuk situasi perdagangan dan investasi
    Pasar keuangan Indonesia tidak terlalu menarik lagi: Capital outflow pasar saham Rp59 triliun, SRBI Rp77,4 triliun, nett buy SBN Rp59 triliun
    Penerimaan pajak turun: PPN dan PPnBM turun pada semester I/2025 sekitar 19,7%, pajak yang lemah tetapi PDB tumbuh tinggi membuat rasio pajak (tax ratio) akan turun.

  • Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Railink, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengoperasikan kereta bandara, melaporkan pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan secara tahunan sebesar 30,1% sepanjang Januari hingga Juli 2025. 

    Manager Komunikasi Perusahaan Railink Ayep Hanapi mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, total penumpang layanan kereta api bandara mencapai 4 juta penumpang, meningkat secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang mencatatkan 3,1 juta penumpang.

    “Peningkatan ini mencerminkan pulihnya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api bandara sebagai pilihan perjalanan yang nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025). 

    Ayep menyampaikan, secara khusus, layanan KA Bandara YIA di Yogyakarta menunjukkan performa yang positif. Jumlah penumpang gabungan dari KA Bandara YIA reguler dan KA Bandara YIA Xpress tercatat sebanyak 1,6 juta penumpang, naik dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 1,5 juta penumpang.

    Sementara itu, layanan KA Srilelawangsa di Medan menunjukkan lonjakan yang lebih signifikan. Jumlah penumpang dari rute Medan – Binjai – Kuala Bingai serta Medan–Araskabu–Kualanamu mencapai 2,4 juta penumpang, tumbuh hampir 58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 1,5 juta penumpang.

    Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan ini turut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, terutama menjelang dan pascaperiode libur Lebaran dan libur sekolah, juga turut memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini.

    Ayep menegaskan bahwa Railink berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang andal dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan di berbagai rute layanan kereta api bandara.

    PT Railink juga mengimbau para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk. 

    Penumpang juga diingatkan untuk memilih jadwal keberangkatan KA Bandara dengan waktu yang cukup sebelum penerbangan minimal 2 jam sebelum keberangkatan penerbangan domestik dan 3 jam sebelum keberangkatan penerbangan Internasional.

    Secara keseluruhan, perkembangan penumpang angkutan kereta bandara versi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk di dalamnya KA Bandara Manggarai-Soekarno Hatta di Jakarta, mencapai 4,51 juta penumpang sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Peningkatan jumlah penumpang KA bandara tersebut tumbuh 18,47% year on year (yoy). Sementara itu, secara bulanan, jumlah penumpang yang menaiki kereta bandara tersebut mencapai 773.300 orang per Juni 2025, tumbuh 1,20% dari Mei yang sejumlah 764.100 orang. 

  • Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

    Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

    Bisnis.com, MALANG— Akhir-akhir ini, muncul pro dan kontra terkait pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus. Ada yang merespon bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari makar, ada pula yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi.

    Pakar hukum sekaligus dosen hukum Universitas Brawijaya Muktiono, menilai bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan merupakan ekspresi individu pada suatu kegemaran atau kesenangan dan tidak dilarang UU.

    ”Tindakan tersebut adalah cara untuk mencari kesenangan (pursuing happiness) yang merupakan bagian dari hak asasi seseorang. Bisa juga tindakan ini juga bagian dari bentuk protes, sindiran, atau respon terhadap situasi tertentu yang merupakan hal biasa dari warga negara,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).

    Dia menilai, hal tersebut lumrah sejauh tidak melanggar hak orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar aturan hukum, tidak mengancam keselamatan diri dan publik, tidak mengganggu kesehatan diri sendiri dan orang lain, serta bukan tindakan kriminal.

    Dari perspektif hukum, kata dia, UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, serta Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia tidak melarang pengibaran bendera seperti itu. 

    Selain itu, dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain juga tidak melarang hal tersebut sejauh tidak ada pelecehan langsung terhadap bendera negara.

    ”Saya kira negara terlalu bersikap atau bertindak berlebihan, dengan melarang atau mengkriminalisasi pengibaran bendera atau pengecatan lambang One Piece jika tidak ada kebutuhan mendesak yang tidak didasarkan pada ancaman yg nyata,” tambahnya.

    Dia khawatir bahwa kriminalisasi terhadap hal-hal yang demikian justru akan akan membuang energi publik dan negara untuk mengurus hal-hal yang lebih esensial.

    ”Seharusnya negara fokus menyelesaikan masalah esensial, seperti pemberantasan korupsi, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, mengejar ketertinggalan teknologi, penyediaan lapangan kerja dan upah layak, dan pemerataan pendidikan,” ucapnya. (K24)

  • KPK Sebut Masih Punya ‘Utang’ Tangkap 5 DPO, dari Paulus Tannos hingga Harun Masiku

    KPK Sebut Masih Punya ‘Utang’ Tangkap 5 DPO, dari Paulus Tannos hingga Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan masih ada lima Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sampai saat ini masih belum di tangkap.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan KPK sudah melakukan berbagai upaya dan koordinasi kepada penegak hukum serta negara lain untuk menangkap lima DPO.

    “Hingga saat ini KPK sudah melakukan upaya-upaya, berkoodinasi dengan negara-negara lain untuk bisa menangkap mereka, tetapi hingga saat ini belum berhasil,” katanya di Gedung Juang KPK, Rabu (6/8/2025).

    Dirinya pun berharap bisa menangkap para DPO itu agar utang KPK bisa diselesaikan.

    “Tetapi hingga hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia KPK dapat segera menyelesaikan utang ini,” ucapnya.

    Adapun dia menampilkan lima DPO yang dimaksud, yaitu: 

    1. Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Paulus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

    2. Harun Masiku, calon anggota legislatif PDIP. Harun merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenai pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

    3. Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014-2017.

    4 dan 5. Emylia Said dan Herwansyah ialah tersangka pemberi suap AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Emilya dan Herwansyah masuk ke DPO di Bareskrim atas kasus dugaan pemalsuan surat terkait perkara perebutan hak ahli waris PT ACM.

  • Kejagung Ungkap Alasan Ekstradisi Riza Chalid Belum Diajukan

    Kejagung Ungkap Alasan Ekstradisi Riza Chalid Belum Diajukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan belum mengajukan permohonan ekstradisi Riza Chalid ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan ekstradisi, maka pihaknya harus mengetahui posisi dari tersangka kasus Pertamina itu.

    “Untuk ekstradisi kami harus memastikan di negara mana dulu saat ini berada,” ujar Anang saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).

    Anang menambahkan, permohonan ekstradisi itu juga tidak bisa serta merta diajukan secara langsung. Sebab, harus ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya terkait perjanjian kerja sama soal ekstradisi.

    “Dan [alasan lainnya] apakah kita ada perjanjian kerja sama ekstradisi,” imbuhnya.

    Di samping itu, Anang juga mengemukakan bahwa saat ini Riza Chalid telah mangkir tiga kali dari panggilan penyidik Jampidsus Kejagung. Dengan demikian, korps Adhyaksa saat ini tengah melakukan upaya paksa untuk memboyong saudagar minyak itu ke Indonesia.

    Adapun, upaya paksa itu dapat berupa menetapkan Riza masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan selanjutnya berkoordinasi dengan interpol untuk menerbitkan Red Notice.

    “Penyidik gedung bundar selanjutnya akan melakukan langkah-langkah hukum di antaranya akan menetapkan DPO dan red notice on proses,” pungkas Anang.

  • KPK Minta Maaf Hanya Laksanakan 2 OTT hingga Semester I/2025

    KPK Minta Maaf Hanya Laksanakan 2 OTT hingga Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kinerja semester I/2025 pada Rabu (6/8/2028) di Gedung Merah Putih KPK.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memaparkan sepanjang periode ini, KPK telah menangani beberapa perkara hingga tahap inkrah dan 2 Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

    “Penyelidikan ada 31, penyidikan 43, di proses penuntutan ada 46, dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah 31, dan sudah dieksekusi 35,” sebut Fitroh kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

    Fitroh menjelaskan beberapa perkara telah diproses dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian baru inkrah di semester pertama tahun 2025 ini. Meski begitu, dia meminta maaf bahwa di 6 bulan tahun 2025 baru melaksanakan 2 Operasi Tangkap Tangan (OTT).

    “Sepanjang semester I juga telah melakukan 2 kegiatan operasi tangkap tangan dan teman-teman sudah mengikuti semua ya. Mohon maaf baru 2,” kata dia.

    Dua OTT yang dimaksud adalah perkara proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan preservasi jalan pada Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

    Selain itu, dia mengatakan KPK juga sudah menangani kasus di sektor keuangan seperti pengadaan EDC di BRI, pembangunan di Mempawah, Kalimantan Barat, dan penyaluran hibah di Jawa Timur.

    Selanjutnya, di sektor sumber daya alam meliputi suap izin pertambangan di Kalimantan Timur, jual-beli gas di Perusahaan Gas Negara (PGN), dan pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

    Fitroh optimistis bahwa KPK mampu melakukan Operasi Tangkap Tangan yang masif agar memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

  • 6 Gunung Kompak Meletus Pasca Gempa Besar di Rusia

    6 Gunung Kompak Meletus Pasca Gempa Besar di Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Enam gunung berapi di Rusia Timur Jauh dikabarkan meletus menyusul gempa berkekuatan 8,8 skala Richter dan gempa susulan yang mengguncang wilayah tersebut pekan lalu.

    Dilansir dari livescience, gunung Klyuchevskaya merupakan gunung yang meletus lebih dulu, pada 30 Juli.

    Gunung ini telah menunjukkan tanda-tanda aktivitas sebelum gempa, dan para ahli menyimpulkan bahwa gempa tersebut kemungkinan mengintensifkan letusan tetapi tidak memicunya.

    Namun, sulit untuk mengetahui dampak pasti gempa terhadap gunung berapi tersebut. Letusan gunung berapi di dekatnya, yaitu Shiveluch, Bezymianny, Karymsky, Avachinsky, dan Krasheninnikov, segera menyusul dan berlanjut hingga hari ini.

    Semua gunung berapi tersebut terletak di Cincin Api, sebuah fitur geologis yang terkenal akan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

    Wilayah di sekitar deretan gunung berapi yang meletus ini, yang disebut Semenanjung Kamchatka, jarang penduduknya, sehingga tampaknya tidak ada ancaman aktif bagi masyarakat setempat. Namun, letusan tersebut dapat menimbulkan risiko bagi pesawat jika terbang menembus gumpalan abu, ujar Harold Tobin dilansir dari Live Science.

    Meskipun terjadi serentetan letusan baru-baru ini, para ahli mengatakan aktivitas vulkanik semacam ini bukanlah hal yang luar biasa. “Sekitar 40 hingga 50 gunung berapi aktif meletus di seluruh dunia pada waktu tertentu. Saat ini pun tidak berbeda,” kata Tobin. “Kamchatka adalah wilayah yang sangat aktif secara vulkanik.”

    Tidak ada cara yang jelas atau tunggal bagaimana gempa bumi dapat menyebabkan letusan gunung berapi, tetapi kedua peristiwa ini dapat terjadi bersamaan di zona subduksi, area di mana satu lempeng tektonik menukik di bawah lempeng lainnya.

    Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat yakni gempa berkekuatan 9,5 skala Richter yang melanda Valdivia, Chili, pada tahun 1960 diikuti oleh beberapa letusan gunung berapi.

    “Gempa bumi tersebut mengubah tekanan di kerak [Bumi], yang mungkin memudahkan magma untuk naik ke permukaan,” kata Segall. Guncangan tanah akibat gempa bumi juga mungkin berkontribusi terhadap letusan tersebut dengan mengubah pergerakan magma di bawah permukaan Bumi.

    Kedua mekanisme ini mungkin berperan dalam letusan di Chili, tetapi masih terlalu dini untuk mengkarakterisasi peristiwa Rusia baru-baru ini, kata Segall.

    Klyuchevskoy sudah menunjukkan tanda-tanda aktivitas sebelum gempa bumi, tetapi “kemungkinan besar kekuatannya meningkat, termasuk beberapa emisi abu,” kata seorang perwakilan Survei Geologi AS kepada Live Science pada 30 Juli.

    Aspek paling menonjol dari rangkaian peristiwa ini adalah letusan Krasheninnikov untuk pertama kalinya dalam sekitar 500 tahun. “Waktunya bisa jadi kebetulan yang sangat kuat atau sistem magmanya terganggu oleh gelombang seismik yang kuat dan memicu letusan,” jelas Tobin. “Sangat sulit untuk menentukan mana yang benar untuk satu letusan tertentu.”

    Selain itu, Kementerian Situasi Darurat Rusia untuk Wilayah Kamchatka melaporkan peningkatan aktivitas termal gunung berapi ketujuh di dekatnya, Mutnovsky. Citra satelit mengungkapkan anomali termal di gunung berapi tersebut, yang belum meletus, tetapi para ilmuwan mengatakan mereka tidak dapat memprediksi apakah atau kapan gunung berapi itu akan meletus.