Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyaluran beras subsidi guna mengatasi kendala distribusi yang sempat terjadi pada bulan lalu.

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, percepatan ini dilakukan menyusul peningkatan kapasitas distribusi harian yang kini mencapai 10 ribu ton beras per hari.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.

    Pemerintah berharap percepatan ini dapat memastikan stok beras subsidi segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah fluktuasi pangan global dan domestik.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tengah menggelontorkan 1,3 juta ton beras ke pasar dalam rangka operasi stabilisasi harga, menyusul masih tingginya harga beras meskipun produksi dalam negeri mencukupi.

    “Operasi pasar sudah berjalan. Insyaallah sebentar lagi harga turun,” ujar Amran.

    Lebih lanjut, dia meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu agar distribusi beras berjalan maksimal. 

    “Udah, tunggu aja. Sabar. 1,3 juta ton. Berilah kesempatan,” ucapnya.

     Amran menjelaskan bahwa target penyaluran beras tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras (bansos) sebanyak 360.000 ton sebagai bagian dari intervensi jangka pendek.

    “Target sampai akhir tahun kita salurkan. Tapi ada juga bansos 360.000 ton,” jelasnya.

    Amran menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilanjutkan hingga Desember 2025, bahkan sampai pasar benar-benar jenuh.

    “Kan ada SPHP. Lanjut. Lanjut sampai Desember, sampai jenuh pasar. Ini yang terbesar,” pungkas Andi Amran.

  • Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

    Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal permintaan Hotman Paris Hutapea agar terdakwa lain di kasus impor gula bisa dibebaskan seperti Tom Lembong.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa abolisi dari Presiden Prabowo Subianto bersifat personal. Artinya, hanya Tom Lembong saja yang berhak menerima abolisi tersebut.

    “Perlu digaris bawahi bahwa pemberian abolisi dari presiden terhadap saudara Tom Lembong ini kan sifatnya personal,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan permintaan dari terdakwa impor gula lain yang diwakilkan Hotman Paris itu. Pasalnya, hal itu merupakan hak dari kubu terdakwa.

    Namun demikian, Anang memastikan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang ada terkait importasi gula. “Terhadap yang lainnya tetap berlanjut proses hukum,” imbuhnya.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa abolisi untuk Tom Lembong ini tidak serta menghapus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Namun, hanya menghapus proses hukum pidana terhadap Tom Lembong.

    “Perbuatannya tetap ada. Tetapi proses hukum terhadap yang bersangkutan, perbuatan pidana tetap ada. Bedakan, bukan membebaskan,” pungkas Anang.

  • Kontribusi Pengguna Internet Paling Banyak di Jawa 58%, Maluku dan Papua 3,71%

    Kontribusi Pengguna Internet Paling Banyak di Jawa 58%, Maluku dan Papua 3,71%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII) mencatat Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan kontribusi pengguna internet terbesar di Indonesia. 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan kontribusi pengguna internet di Pulau Jawa mencapai 58% dari total pengguna nasional.

    “Berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, kita ambil lima pulau besar, tentunya Jawa masih nomor satu karena masyarakat Jawa juga masih paling banyak di Indonesia. Mengambil porsi atau berkontribusi 58% pengguna internet ada di Pulau Jawa,” kata Arif dalam Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Arif menambahkan urutan berikutnya ditempati Pulau Sumatera sebesar 20,5%, disusul Sulawesi 6,46%, Kalimantan 6,05%, Bali dan Nusa Tenggara 5,13%, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi terendah 3,71%.

    Berdasarkan tingkat penetrasi, Pulau Jawa mencatat capaian tertinggi yakni 84,69%, diikuti Kalimantan 78,72%, Sumatera 77,12%, Bali–Nusa Tenggara 76,86%, Sulawesi 71,64%, dan Maluku–Papua 69,26%.

    Adapun penetrasi internet berbeda dengan kontribusi. Penetrasi menggambarkan persentase pengguna internet di wilayah tersebut dibandingkan jumlah penduduknya. Sementara kontribusi mengacu pada persentase pengguna di suatu wilayah terhadap total nasional, sedangkan

    Arif menambahkan, survei juga mulai mengukur tingkat penggunaan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hasilnya, porsi pengguna internet di wilayah tersebut hanya sekitar 1,91% dari total pengguna nasional, sementara daerah non-3T menyumbang 98,69%.

    “Tapi tentunya daerah 3T juga menjadi perhatian khusus kita. Karena bagaimanapun pun mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu dilayani internet ke depannya,” katanya

    Secara keseluruhan, APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2025 mencapai 229,43 juta jiwa, naik dari 221,56 juta pada 2024. 

    Dari sisi penetrasi, angka ini setara 80,66% dari total populasi, meningkat dari 79,50% pada 2024. “Kita sudah menjangkau sekitar 229 juta penduduk di seluruh Indonesia,” kata Arif.

    Meski demikian, Arif mengungkapkan masih ada hampir 20% masyarakat yang belum menikmati layanan internet. Salah satu hambatannya adalah pemerataan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata.

    “Tapi kontribusinya terhadap nasional, pengguna-pengguna internetnya hanya 6,05 persen. Nah, kami begitu cara membaca penetrasi dan kontribusi ini,” ujarnya.

    Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 1.320 penyedia jasa internet (ISP). Namun, tantangan besar masih ada dalam pemerataan dan peningkatan kualitas layanan.

    “Ini memang jadi PR kita bersama untuk bersama-sama bagaimana ke depan kita menciptakan regulasi yang benar-benar dapat mendorong bukan hanya kemerataan tapi juga kualitas internet di Indonesia,” ungkapnya.

  • Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI memastikan tarif impor terhadap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19% akan berlaku mulai besok, Kamis (7/8/2025). Hal itu sejalan dengan apa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sebagaimana diketahui, hasil negosiasi antara Indonesia dan AS menyepakati agar barang yang dikirim dari Indonesia ke AS dikenai tarif impor 19%, atau lebih rendah dari sebelumnya 32%. Sebaliknya, barang AS yang masuk ke Indonesia bertarif 0%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan pengusaha jelang penerapan efektif esok hari.

    “Seperti kemarin seperti waktu dikenakan 10%, itu langsung, sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan eksportir,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Namun demikian, Airlangga menyebut tarif impor 0% terhadap barang dari AS ke Indonesia masih dalam tahap pembahasan.

    “Itu masih dalam pembahasan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Menurut Airlangga, pembahasan antara kedua negara itu masih berlangsung juga terkait dengan permintaan Indonesia kepada AS atas pengecualian barang-barang tertentu dari tarif impor 19%. Salah satunya crude palm oil atau CPO.

    Airlangga mengatakan, nantinya tarif impor yang berlaku itu tanpa harus ada mekanisme FTA maupun pernyataan bersama (joint statement) lagi.

    Secara terpisah, Airlangga yang memimpin tim negosiator Indonesia terkait dengan tarif impor itu sebelumnya telah memastikan tarif impor 19% berlaku esok hari.

    “7 Agustus, 7 Agustus,” terangnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

    Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun ini. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun untuk MBG saat ini belum cukup lantaran masih dibutuhkan tambahan dana Rp24 triliun untuk kepentingan intervensi pelaksanaan MBG dan anggaran lain-lain. 

    Dengan demikian, total kebutuhan anggaran BGN untuk program MBG pada tahun ini mencapai Rp121 triliun.

    “Rp24 triliun hanya untuk pelaksanaan MBG-nya, ditambah dengan [anggaran] lain-lain menjadi Rp49,7 triliun. Jadi total anggaran 2025 menjadi Rp71 triliun ditambah Rp49,7 triliun [Rp50 triliun],” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Adapun, sampai dengan 5 Agustus 2025, BGN telah menyedot anggaran Rp7,9 triliun. Nilainya lebih tinggi dari perkiraan BGN yang mulanya hanya bakal menyerap Rp6 triliun di akhir Juli 2025.

    Per 5 Agustus 2025, BGN juga telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat dan memiliki 3.338 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Dadan menuturkan, BGN telah mempekerjakan relawan di berbagai daerah untuk memaksimalkan program ini.

    “Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan kecepatan yang di luar perkiraan,” ujarnya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025, Selasa (7/8/2025).

    Bahkan, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran MBG akan melonjak pada periode Agustus—September 2025.

    “Kami perkirakan nanti di Agustus sendiri [penyerapan dana sangat signifikan], di bulan Agustus akan terserap Rp3 triliun sehingga kumulatif akan Rp9 triliun,” ungkapnya.

    Kemudian, BGN menargetkan sudah bisa melayani hampir 50 juta penerima manfaat MBG pada September mendatang dengan serapan dana di kisaran Rp19 triliun.

    Selanjutnya, BGN akan kembali menyerap anggaran senilai Rp37 triliun pada Oktober 2025. Pada periode ini, BGN ditargetkan sudah melayani 72 juta penerima manfaat MBG.

    Serta, sambung Dadan, serapan anggaran MBG diperkirakan akan mencapai Rp59 triliun dengan melayani 75 juta penerima manfaat pada November 2025. 

    “Di akhir Desember [2025], kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi anggaran yang Rp71 triliun itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun,” kata Dadan.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah mulanya menargetkan sebanyak 17,9 juta orang menjadi penerima manfaat MBG pada 2025. Secara terperinci, sebanyak 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Namun, target tersebut dinaikkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk 17,9 juta penerima manfaat MBG itu sudah ada di dalam APBNKita, yakni senilai Rp71 triliun.

    “Untuk APBN 2025 itu angka Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil dan menyusui,” kata Menkeu dalam Badan Anggaran (Banggar) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa (1/7/2025).

  • Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan efisiensi keuangan negara dan progres deregulasi perizinan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Rabu (6/8/2025).

    Dalam keterangannya usai rapat, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu dipanggil Presiden sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 13.00 WIB, untuk menyerahkan laporan tertulis terkait kajian pemberian tantiem dan bonus.

    “Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantiem dan bonus itu, sebelumnya sudah dilakukan kajian lengkap. Penghematannya, konservatifnya, sekitar Rp8 triliun per tahun,” jelas Rosan.

    Prabowo, kata Rosan, meminta agar hasil kajian itu turut disampaikan dalam forum sidang kabinet sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

    Selain itu, Rosan juga memaparkan kemajuan deregulasi perizinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi investor.

    Dia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme perizinan otomatis telah resmi diberlakukan.

    Tak hanya itu, dia juga mendorong seluruh kementerian yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan perizinan investasi nasional agar segera menindaklanjuti implementasinya sesuai arahan Presiden.

    “PP-nya baru saja keluar. Jadi semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami kalau tidak merespons dalam batas waktu tertentu otomatis izinnya akan kami keluarkan. Itu memberikan kepastian waktu,” tandas Rosan.

  • Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana impor lithium dari Australia untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air masuk akal. Hal ini pun dinilai memberikan dampak positif untuk Indonesia.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menuturkan, Indonesia sejauh ini belum memiliki cadangan lithium. 

    Menurutnya, Indonesia baru memiliki hypothetical resources, baik dari batuan seperti spodumen maupun dari cebakan garam. Namun, potensi itu belum diindikasikan sebagai cadangan. 

    Cebakan garam adalah istilah geologi yang merujuk pada akumulasi atau endapan garam mineral yang terbentuk secara alami di dalam kerak bumi. Cebakan ini terbentuk melalui proses evaporasi air laut atau danau garam dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang.

    Rizal menyebut, untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang sudah dicanangkan pemerintah, kebutuhan lithium tersebut harus diimpor dari negara lain. 

    Menurutnya, Australia memiliki cukup banyak cadangan lithium sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekosistem tersebut.

    “Posisi Australia yang lebih dekat ke Indonesia tentu akan memberikan dampak positif terutama untuk biaya transportasi dan kecepatan waktu pengadaannya [lead time],” tutur Rizal kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Mengutip data Geoscience Australia, cadangan lithium terbukti (ore reserves) Negeri Kangguru mencapai sekitar 5.051 kiloton lithium (kt Li), setara kurang lebih 5,05 juta ton per Desember 2023. Angka tersebut mewakili ±5% dari cadangan dunia.

    Sementara itu, sumber daya terbukti dan terindikasi (EDR) mencapai sekitar 8.440 kt Li atau 8,44 juta ton. Angka itu mencapai sekitar 28 % cadangan dunia.

    Meski RI berencana impor lithium dari Australia, Rizal mengatakan, sumber dari negara lain seperti dari negara-negara Afrika juga perlu dijaga. 

    “Ini agar sumbernya tidak berasal dari satu sumber. Apabila terjadi hambatan supply di Australia misalnya, bisa didatangkan dari negara lain,” imbuh Rizal.

    Lebih lanjut, Rizal mengatakan, proses impor lithium dari Australia umumnya dilakukan secara business to business (B2B). Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan lagi kegiatan eksplorasi, terutama untuk menemukan sumber daya dan cadangan mineral kritis termasuk lithium.

    Selain itu, pemerintah perlu mengaktifkan kegiatan riset dengan serius untuk menghasilkan teknologi pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Hal ini diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, baik dari sisi teknologi maupun biaya. 

    “Kita harus mencontoh China dan Korea yang sangat serius dalam hal ini. Sekarang mereka lebih maju dan posisinya di atas Indonesia saat ini,” ucap Rizal.

    Wacana impor lithium dari Australia sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

    Dia mengatakan, wacana impor itu tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

    Bahlil menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan. 

    Namun, dia mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

    “Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium,” ujarnya.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika. 

    “Nah, memang secara ekonomis akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana,” tutur Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian. 

    “Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya,” katanya.

  • Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya dalam Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Dalam sidang tersebut, Prabowo disebut sempat menyampaikan arahannya soal kinerja jajaran menterinya dan menyinggung terkait dengan potensi mengenai ada atau tidaknya perombakan dalam waktu dekat.

    Sejumlah menteri yang hadir mengonfirmasi pernyataan Presiden itu. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang awalnya enggan mengomentari secara gamblang soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut menyinggung tidak akan ada perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

    Saat ditanya wartawan usai menghadiri rapat kabinet di Istana, Zulhas hanya memberi jawaban diplomatis dan meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partainya, tanya aja beliau ya,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya apakah dirinya juga mendengar langsung pernyataan Presiden, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali menjawab singkat.

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Terima kasih ya,” ucapnya singkat.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky juga menanggapi kabar soal kemungkinan reshuffle kabinet.

    Dia membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal ini dalam sidang kabinet. Namun, dia enggan merinci lebih lanjut.

    “Ya, disampaikan. Tapi nanti tanya langsung sama Mensesneg [Prasetyo Hadi] ya,” singkat Riefky.

    Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

    Hal itu disampaikan Presiden pada akhir pengarahan dalam rapat kabinet hari ini di Istana Kepresidenan.

    “Iya, benar,” kata Widiyanti saat ditanya apakah Presiden menyatakan tidak akan melakukan reshuffle.

    Menurut dia, alasan Presiden cukup jelas dan positif lantaran kinerja pembantunya di kabinet yang diklaim bekerja dengan baik.

    “Karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ujar Widiyanti.

  • Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia masih berjalan sesuai rencana meski peluncuran finalnya mundur dari target semula sekitar 17 Agustus.

    “Waktu itu memang kita sampaikan sebagai ancer-ancer di dalam. Tapi sekarang kita masih dalam proses reading dan editing setelah uji publik selesai. Jadi ini memang bagian dari tahapan yang kami jalani,” kata Fadli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proses penyempurnaan buku sejarah ini tidak serta-merta cepat karena memerlukan kehati-hatian dan pelibatan banyak pihak.

    “Target kita mungkin akan ada beberapa kali lagi proses untuk membahas masukan-masukan. Tapi sejauh ini on the right track,” ujarnya.

    Meski peluncuran tidak dilakukan pada momen HUT ke-80 RI seperti sempat diwacanakan, Fadli menyebut pihaknya tetap menargetkan buku tersebut rampung dan dirilis dalam tahun ini.

    Sejauh ini, uji publik sudah dilakukan di beberapa kota dan kampus besar, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

    “Di UI itu di FIB, saya yang buka. Kita berharap sebenarnya ada debat, tapi memang tidak terlalu banyak debat,” ujarnya.

    Peserta uji publik terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati sejarah, komunitas, hingga tokoh masyarakat.

    Setelah rangkaian uji publik, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan dengan proses diskusi dan pembacaan mendalam (reading) oleh para sejarawan dan editor, termasuk melibatkan tokoh senior seperti Prof. Taufik Abdullah yang turut hadir memberi masukan.

    Fadli juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap diskusi publik, dan tak keberatan jika ada pihak yang ingin menggelar acara untuk membahas hasil penyusunan sejarah tersebut.

    “Bisa xaja [diskusi], tidak usah acara besar. Siapa yang mau undang, kita datangin. Tidak ada yang kita rahasiakan. Kita justru ingin ada diskusi, ada discourse. Jangan sendiri-sendiri, di luar atau di belakang. Kita maunya di depan,” tegas Fadli Zon.

  • AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera melakukan investigasi mendalam imbas maraknya insiden kereta anjlok.

    AHY menyebut telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pemerintah memberikan atensi lebih pada keselamatan pelaksanaan transportasi umum.

    “Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang Kabinet [kepada] Pak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya,” jelasnya di Istana Merdeka, Rabu (6/8/2025).

    Sejalan dengan hal itu, AHY meminta agar kementerian teknis terkait dapat segera merampungkan proses investigasi secara penuh. Nantinya, hasil investigasi tersebut bakal dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh penyelenggara jaringan transportasi umum.

    “Harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya termasuk prasarana pendukungnya, termasuk juga untuk kapal, apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error dan lain sebagainya,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, AHY juga meminta agar pelaksana transportasi umum dapat mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi guna menghindari kejadian yang sama terus terjadi berulang.

    “Ini yang harus menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa mencegah kecelakaan dan memanimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek diketahui mengalami insiden anjlok tepat di Emplasemen Stasiun Pegadenbaru, daerah Subang, Jawa Barat pada 1 Agustus 2025.

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah melakukan investigasi lanjutan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Meski demikian, dipastikan tidak Ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.

    Tak berselang lama, insiden kereta anjlok kembali terjadi. Kali ini melibatkan rangkaian KRL Commuter Line 1189 (Bogor—Jakarta Kota) di jalur IX Stasiun Jakarta Kota sekitar pukul 08.00 WIB.

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyampaikan bahwa insiden itu berimbas pada gangguan perjalanan kereta yang berasal dari Bogor maupun Nambo yang tidak dapat melakukan mobilisasi sampai Stasiun Jakarta Kota.