Category: Bisnis.com

  • Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

    Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng membantah sebagian besar Anggota Komisi XI menerima dana CSR BI dan OJK sebagaimana disampaikan oleh salah satu tersangka dalam kasus ini, Satori (ST).

    Pernyataan dari fraksi partai Golkar itu disampaikan di Komplek Parlemen, Jumat (8/8/2025). Dia menjelaskan dana untuk kegiatan sosial itu langsung disalurkan ke pihak yang dituju seperti gereja, masjid, atau UMKM.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik tetap mengusut tuntas perkara dugaan korupsi CSR BI dan OJK ini.

    “Penyidik tentu akan mendalami setiap keterangan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Terutama, katanya, dugaan dana yang mengalir ke sebagian Anggota Komisi XI DPR RI, partai-partai terkait, atau pihak lainnya yang terlibat dalam penyelewengan dana Program Sosial Bank Indonesia (PBSI) ini.

    “Hal ini untuk memastikan setiap rupiah uang negara tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi maupun pihak-pihak lainnya, dengan berbagai modus tindak pidana korupsi,” tambahnya.

    Diketahui, minggu lalu KPK menetapkan dua tersangka yang merupakan anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025). 

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Keduanya menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah makan, membeli tanah dan bangunan, membuka showroom, hingga untuk mengelola kedai minuman.

    Adapun para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

    Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk menjadi Wakil Panglima TNI.

    Jabatan Wakil Panglima TNI sendiri sudah lama tidak diisi selama lebih dari 20 tahun lamanya. Terakhir, jabatan tersebut diisi Jenderal Fachrul Razi 1999-2000, lalu kosong hingga kini diisi oleh Jenderal TNI Tandyo Budi Revita

    Padahal, jabatan Wakil Panglima TNI itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan pada 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 yang secara resmi menghidupkan kembali jabatan ini, meskipun baru terisi pada 2025.

    Fungsi jabatan Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI mengoordinasikan kerja tiga matra yaitu AD, AL, AU sekaligus mengambil alih tugas Panglima TNI jika berhalangan.

    Berikut sepak terjang Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang kini resmi menjadi Wakil Panglima TNI.

    Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969, dalam keluarga guru. Dia tamat dari Akademi Militer (Akmil) pada 1991 dan menempuh serangkaian pendidikan militer lanjutan seperti Sesarcabif, Dik Para Dasar dan Madya, Sesko TNI, hingga Lemhannas RI.

    Sebagai perwira muda, Tandyo menjalani berbagai posisi komando: mulai dari Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma (1995), Komandan Yonif Linud 330, hingga Komandan Brigif Linud 17/Kujang I pada tahun 2011–2012.

    Kariernya meluas hingga ke jabatan staf dan komandan wilayah seperti Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana (2014), Komandan Rindam IX/Udayana (2015), Komandan Resimen Taruna Akmil, serta Korem 142/Taroada Tarogau (2016).

    Selanjutnya, Tendyo juga memegang posisi strategis di Kemhan: Direktur Bela Negara (2018–2019), Direktur Kerjasama Pertahanan (2019–2021), dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat, 2021–2023).

    Puncak karir militernya dimulai pada saat Tendyo menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro sejak Desember 2023 hingga Februari 2024, lalu menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD pada Februari 2024 lalu.

    Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Tandyo sebagai Wakil Panglima TNI, karena jabatan tersebut telah lama kosong selama hampir 25 tahun. Pada saat itu, pangkatnya juga dinaikkan menjadi Jenderal bintang empat.

    Kemudian berdasarkan data dari LHKPN per Maret 2025 mencatat total kekayaan Tandyo sekitar Rp 6,6 miliar, dengan aset mayoritas berupa tanah dan bangunan di berbagai daerah seperti Magelang, Bekasi, Lampung Timur, hingga Mamuju.

  • Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

    Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan Republik Peru terhadap upaya Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Boluarte yang bertepatan dengan momen penting dalam hubungan kedua negara.

    “Yang Mulia Presiden Republik Peru baru saja tiba, dan ini merupakan kehormatan besar bagi kami karena kunjungan ini berlangsung sehari sebelum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Peru, tepatnya pada 12 Agustus,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Peru adalah negara sahabat dan mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Latin.

    “Meskipun secara geografis kita dipisahkan jarak yang jauh, kita sama-sama negara Pasifik yang memiliki kepentingan yang serupa membangun kesejahteraan rakyat dan memperkuat kerja sama regional,” tambahnya.

    Dalam konteks penguatan kerja sama bilateral, Prabowo menyambut baik peningkatan hubungan melalui Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA), serta membuka peluang kolaborasi lebih luas di sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, dan perikanan.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia juga menyampaikan harapannya untuk dukungan kepada Republik Peru terhadap Indonesia agar dapat bergabung di OECD.

    “Kami berharap dukungan Peru atas upaya kami untuk menjadi anggota penuh OECD. Tentu kami ingin kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Peru semakin meningkat. Kami juga telah menjalin komunikasi yang intensif dengan utusan dari Peru,” katanya.

    Prabowo juga menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan perikanan, mengingat pengalaman Peru yang maju di bidang tersebut.

    “Pengalaman Peru dalam sektor perikanan sangat menarik dan potensial untuk kita jadikan kerja sama konkret. Saya akan segera bertemu langsung dengan utusan Peru untuk membahas ini lebih lanjut,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Peru belum menjadi anggota OECD, tetapi saat ini merupakan kandidat aksesi. Peru diundang untuk memulai diskusi aksesi pada 2022 dan telah berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan standar OECD. 

    Untuk diketahui, OECD adalah kelompok yang terdiri dari 38 negara anggota, terutama negara-negara ekonomi maju, yang bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

  • NASA Percepat Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2030

    NASA Percepat Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – NASA sedang mempercepat rencananya untuk membangun reaktor nuklir di bulan.

    Selama beberapa tahun, badan tersebut telah berupaya menyiapkan sistem fisi berdaya 40 kilowatt untuk diluncurkan ke bulan pada awal tahun 2030-an. Namun, kepala sementara NASA, Sean Duffy, akan segera mengumumkan langkah yang lebih ambisius, melalui sebuah arahan yang akan dirilis minggu ini.

    “Arahan reaktor tersebut memerintahkan badan tersebut untuk meminta proposal industri terkait reaktor nuklir berdaya 100 kilowatt yang akan diluncurkan pada tahun 2030, sebuah pertimbangan utama bagi kembalinya para astronaut ke permukaan bulan,” demikian pernyataan NASA dilansir dari livescience.

    NASA sedang berupaya untuk mengembalikan para astronaut ke bulan melalui program Artemis, yang bertujuan untuk membangun satu atau lebih pangkalan di permukaan bulan pada sekitar tahun 2030.

    Sistem tenaga nuklir merupakan bagian penting dari visi ini. Tenaga surya bukanlah pilihan yang tepat untuk pos terdepan berawak; Karena bulan berotasi sangat lambat, malam hari di bulan berlangsung sekitar dua minggu Bumi.

    China juga berencana membangun pangkalan di bulan, bermitra dengan Rusia dan sejumlah negara lain. Arahan Duffy yang akan datang diarahkan untuk mengalahkan Tiongkok, tulis Politico.

    Arahan tersebut menyatakan bahwa negara pertama yang memiliki reaktor di bulan dapat “mendeklarasikan zona terlarang, yang akan secara signifikan menghambat Amerika Serikat,” menurut Politico.

    Presiden Donald Trump menunjuk Duffy — mantan pembawa acara Fox Business Channel dan bintang “Real World: Boston” yang juga Menteri Perhubungan AS — untuk menjadi administrator sementara NASA pada 9 Juli.

    Penunjukan ini dilakukan lima minggu setelah Trump menarik nominasi calon kepala NASA, pengusaha miliarder, dan astronaut swasta Jared Isaacman, yang awalnya ia pilih. Langkah mengejutkan ini dilakukan hanya sekitar seminggu sebelum Isaacman dijadwalkan untuk dikukuhkan oleh Senat AS.

  • Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kendati mengalami penurunan kinerja, industri pengolahan tembakau (IPT) menyumbang penerimaan pajak yang cukup signfikan ke pendapatan negara. 

    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa sampai semester 1/2025, industri pengolahan tembakau menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp24,2 triliun atau tumbuh 5% dari semester 1/2024 yang tercatat Rp22,9 triliun.

    Kinerja penerimaan industri pengolahan tembakau itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak dari sektor industri otomotif khususnya kendaraan roda empat yang hanya di angka Rp14 triliun. 

    Penerimaan pajak dari industri rokok hanya sedikit lebih rendah dari industri pengolahan sawit yang tercatat sebesar Rp29,4 triliun dan pengilangan minyak bumi sebesar Rp27,3 triliun.

    Kendati demikian, jika menambahkan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT), penerimaan dari industri tembakau menyumbang ke kas negara sekitar Rp130-an triliun.

    Adapun penerimaan cukai per semester 1/2025 kemarin hanya tumbuh 6,9% karena fenomena downtrading dan tidak adanya kenaikan tarif pada tahun ini. 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmasi terkait prospek penerimaan cukai tahun ini ke Bea Cukai. Namun hingga berita ini diunggah, pihak Bea Cukai belum membalas pertanyaan dari Bisnis. 

    Prospek Emiten Rokok 

    Sementara itu, emiten rokok menghadapi tekanan peredaran rokok ilegal yang perlahan menguasai pasar. Di tengah situasi ini, beberapa perusahaan disebut masih menunjukkan daya tahan meski harus ada upaya cepat untuk memitigasi kondisi pasar. 

    Arinda Izzaty, Junior Analyst PT Pilarmas Investindo Sekuritas mencontohkan beberapa emiten seperti PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mengalami kontraksi di tengah situasi tersebut.

    “Prospek saham emiten rokok seperti HMSP dan GGRM saat ini berada dalam tekanan signifikan akibat lonjakan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan menguasai 46% pangsa pasar pada 2024. Ini menyebabkan kontraksi pendapatan pada semester I/2025 karena menurunnya volume penjualan rokok legal dan makin ketatnya persaingan harga,” kata Arinda kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan dalam semester I/2025, HMSP mencatatkan kontraksi penjualan bersih 4,57% year-on-year (YoY) menjadi Rp55,17 triliun. Sedangkan GGRM mengalami kontraksi pendapatan 11,30% YoY menjadi Rp44,37 triliun. 

    Arinda menilai tantangan peredaran rokok ilegal ini bersifat struktural karena tidak hanya merugikan emiten dari sisi pendapatan, tetapi juga mengganggu ekosistem industri dan menekan penerimaan cukai negara, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan regulasi tambahan. 

    Di tengah situasi ini, sambungnya, investor melihat sektor rokok sebagai defensif tetapi stagnan, terutama karena kenaikan tarif cukai yang terus berlanjut dan rendahnya daya beli segmen konsumen menengah-bawah. 

    Meski demikian, Arinda melihat beberapa emiten masih menunjukkan ketahanan relatif, seperti misalnya HMSP yang mendapat dukungan dari Philip Morris dalam hal efisiensi dan inovasi, serta produk yang fokus ke kalangan menengah ke atas.

    Contoh lainnya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) lebih lincah dan adaptif di segmen pasar sigaret kretek tangan (SKT) yang memiliki struktur biaya lebih ringan.

    “GGRM, di sisi lain, menghadapi tantangan tambahan karena ketergantungan pada pasar domestik dan proyek non-inti seperti bandara Kediri yang menyedot banyak investasi,” ujarnya.

    Pendapatan GGRM

    Adapun dalam semester I/2025, pendapatan GGRM sebesar 98,74% dikontribusikan dari penjualan lokal, yakni mencapai Rp43,81 triliun atau kontraksi 11,05% YoY. Sedangkan, penjualan untuk ekspor yang hanya memiliki pangsa 1,26% juga turun 27,35% YoY menjadi Rp557,18 miliar.

    Arinda melanjutkan, ke depan kinerja emiten sektor rokok sangat bergantung pada efektivitas pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, arah kebijakan cukai, serta kemampuan emiten untuk mempertahankan volume dan margin melalui efisiensi dan inovasi produk. 

    “Atau, mungkin juga perusahaan rokok bisa melakukan disrupsi atau mitigasi di sektor ini. Beberapa yang kita perhatikan juga ada beberapa perusahaan rokok yang mulai beralih kepada rokok electrik untuk melakukan diversifikasi bisnis. Sehingga tentu hal ini membuat perusahaan rokok mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga,” pungkasnya.

  • Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

    Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Startup di Berlin Jerman, Tomorrow Bio menawarkan penawaran gila berupa pengawetan tubuh manusia setelah kematian, dan memberi orang kesempatan kedua untuk hidup.

    Dengan biaya US$200.000 atau sekitar Rp3,2 miliar, perusahaan itu menyediakan kriopreservasi seluruh tubuh dengan mendinginkan tubuh secara cepat ke suhu yang sangat rendah, yang membantu mencegah kerusakan dan pembusukan sel.

    Dilansir dari NDTV, Tomorrow Bio menjalankan tim siaga darurat 24/7 untuk memulai proses segera setelah kematian yang sah. Idenya adalah bahwa kemajuan medis di masa depan mungkin suatu hari nanti dapat menghidupkan kembali individu yang telah diawetkan.

    Sejauh ini, lebih dari 650 orang telah mendaftar untuk layanan ini, menaruh kepercayaan mereka pada sains dan harapan bahwa kematian pada akhirnya dapat dibalikkan.

    Sejauh ini, perusahaan tersebut telah melakukan kriopreservasi terhadap “tiga atau empat” orang dan lima hewan peliharaan, dengan hampir 700 orang lagi telah mendaftar. Pada tahun 2025, mereka berencana memperluas operasinya hingga mencakup seluruh wilayah AS.

    Tomorrow.Bio adalah laboratorium krionika pertama di Eropa, dengan misi untuk membekukan pasien setelah kematian dan berpotensi menghidupkan kembali mereka.

    Belum pernah ada orang yang berhasil dihidupkan kembali setelah kriopreservasi, dan, jika pun berhasil, potensi hasilnya bisa berupa hidup kembali dengan kerusakan otak yang parah.

    Fakta bahwa saat ini belum ada bukti bahwa organisme dengan struktur otak serumit manusia dapat dipulihkan dengan sukses menunjukkan konsep tersebut sebagai “tidak masuk akal,” kata Clive Coen, profesor ilmu saraf di King’s College London.

    Dia juga menganggap pernyataan bahwa nanoteknologi (melaksanakan elemen-elemen proses pada skala nano) atau konektomika (memetakan neuron otak) akan menjembatani kesenjangan antara biologi teoretis dan kenyataan saat ini sebagai janji yang berlebihan.

    “Begitu suhu mencapai nol derajat, Anda tidak ingin membekukan tubuh; Anda ingin mengkriopreservasinya. Jika tidak, akan ada kristal es di mana-mana, dan jaringan akan hancur,” kata Emil Kendziorra, salah satu pendiri Tomorrow.Bio dan mantan peneliti kanker, yang perusahaannya bergerak di bidang praktik dan penelitian krionika.

    Dilansir dari laman resminya, disebutkan prosedur ini berlaku untuk orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang tidak memiliki masalah medis besar.

  • Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

    Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Peru Dina Boluarte, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, upacara penyambutan kenegaraan digelar dengan penuh kehormatan, termasuk 21 dentuman meriam yang mengiringi kedatangan Presiden Boluarte.

    Presiden Peru tiba di ruang Kredensial pukul 10.18 WIB dan menandatangani buku tamu kenegaraan. Dalam momen tersebut, Presiden Boluarte tampil anggun mengenakan gaun berwarna hijau terang.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Peru, khususnya dalam bidang perdagangan, pertanian, dan kerja sama ekonomi.

    Terlihat sejumlah delegasi Peru yang mendampingi Presiden Boluarte terdiri dari Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Menteri Ekonomi dan Keuangan Raúl Pérez – Reyes Espejo, Menteri Pembangunan Agraria dan Irigasi Angel Amnero Campo, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Úrsula Desilú León Chempén, Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Enrique Vilchez Vilchez.

    Lalu ada Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama, Direktur Jenderal Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Peru Fernando Quiros Campos

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang hadir dalam penyambutan terdiri dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santosa

    Setelah upacara penyambutan, kedua kepala negara dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama di berbagai sektor strategis.

  • Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

    Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong tiba di Komisi Yudisial (KY) untuk menghadiri agenda audiensi.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Tom Lembong hadir sekitar 09.55 WIB. Tak sendiri, Tom didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya, seperti Ari Yusuf Amir.

    Adapun, Menteri di Kabinet era Presiden ke-7 Joko Widodo ini tampil necis dengan mengenakan kemeja putih saat menghadiri agenda tersebut.

    Tom menyampaikan, agenda hari ini merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran majelis hakim yang menangani perkara impor gula Tom Lembong.

    “Menindak lanjuti laporan kami ke Komisi Yudisial. Mengenai ke kahawatiran proses sidang terutama prilaku para hakim ya majelis hakim,” ujar Tom di KY, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia menambahkan, pemberian abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk mendorong serangkaian proses hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

    “Ya supaya bersama sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tiga hakim yang menangani sidang Tom Lembong yaitu Hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua. Sementara dua hakim anggotanya, yakni Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah. Tiga hakim itu juga telah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA).

  • Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

    Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menepis kabar industri real estate nasional yang disebut masih melanjutkan tren perlambatan penjualan.

    Ara menekankan, hal itu tidak sepenuhnya benar lantaran pihaknya justru melihat adanya peningkatan pembelian rumah subsidi beberapa waktu belakangan. 

    “Dari diskusi saya dengan pengembang dan para marketing rumah subsidi ternyata  bisnis perumahan subsidi makin menyala karena minat masyarakat untuk memiliki rumah semakin besar. Jadi tidak benar jika ada yang bilang bahwa bisnis properti semakin turun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Adapun, peningkatan penjualan rumah subsidi ini diklaim makin bergeliat seiring dengan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yakni Program 3 Juta Rumah.

    Ara menekankan, rumah subsidi merupakan jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan di Indonesia. 

    Dia juga menambahkan, pengembang perumahan saat ini dipastikan dapat merasakan langsung hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan khususnya Program 3 Juta Rumah. 

    “Kondisi di lapangan ternyata bisnis perumahan bersubsidi semakin menyala kan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, peningkatan pembelian rumah subsidi itu terjadi di tengah melemahnya penjualan rumah komersial sepanjang kuartal I/2025. Padahal, pada periode tersebut pemerintah tengah mengimplementasikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran adanya pelemahan daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat yang semulanya merupakan pasar rumah komersil mulai bermigrasi melakukan pembelian rumah subsidi.

    “Kita ini melihat bahwa ada korelasi yang sangat kuat dengan daya belinya. Jadi bisa jadi bahwa yang beli rumah-rumah kecil itu bukan cuma kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah yang tadinya mungkin bisa beli rumah yang agak gede, di atas 36 meter persegi, di atas 70 meter persegi, sekarang justru beli rumah-rumah kecil,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, saat ini masyarakat mulai bergeser melakukan pembelian rumah minimalis dengan rata-rata luasan 30 meter persegi.

    Alhasil, penjualan rumah kelas menengah dan atas mengalami penurunan, sedangkan penjualan rumah kecil justru mengalami peningkatan. 

    “Di kuartal I/2025 kita lihat pertumbuhan penjualan rumah yang menengah dan besar tetap turun, kontraksi, tetap decline,” pungkasnya.

  • TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky

    TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI telah menetapkan empat tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky Chepril Saprutra Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan empat tersangka itu berpangkat pratu berinisial AA, EDA, PNBS, ARR.

    “Sementara oleh penyidik Pomdam IX/Udayana sudah ditetapkan 4 orang tersangka,” ujar Wahyu kepada wartawan, dikutip Senin (11/8/2025).

    Dia menambahkan, keempat tersangka itu kini telah dilakukan penahanan di Subdenpom IX/1-1 di Ende untuk keperluan pengusutan.

    Adapun, penahanan ini juga dimaksudkan untuk mendalami peran-peran keempatnya dalam peristiwa kematian Prada Lucky.

    “Pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing, sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan,” tambahnya.

    Di samping itu, Wahyu mengemukakan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman terhadap 16 saksi lainnya. Dari pemeriksaan itu, dia menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru.

    “Selanjutnya untuk 16 orang lainnya saat ini msh terus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut,” pungkasnya.