Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Biaya Seller Rp1.250 Akibat Tekanan Operasional Tiktok Shop hingga Shopee

    Biaya Seller Rp1.250 Akibat Tekanan Operasional Tiktok Shop hingga Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah meningkatnya tekanan operasional, sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop memberlakukan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per transaksi. 

    Kebijakan ini disebut menjadi langkah terbaru untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan ketat, naiknya biaya logistik, regulasi baru dan keringnya pendanaan eksternal

    Shopee lebih dahulu menerapkan kebijakan ini sejak 20 Juli 2025, diikuti Tokopedia dan TikTok Shop pada 11 Agustus 2025. Biaya ini dikenakan pada setiap transaksi selesai, tak peduli jumlah produk dalam satu order. 

    Meski terlihat kecil, langkah ini menambah beban bagi pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan platform digital sebagai kanal utama penjualan.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk respons atas dinamika yang terjadi di sektor digital.

    “Industri e-commerce menghadapi tekanan biaya logistik, persaingan ketat, dan keterbatasan pendanaan eksternal. Setiap platform memiliki pertimbangan bisnis masing-masing,” ujar Budi, dikutip Senin (11/8/2025).

    Budi menambahkan, pendanaan global di sektor teknologi yang menurun membuat platform perlu mencari sumber pendapatan lain agar bisnis tetap berjalan dan layanan tetap optimal. 

    Salah satu fokus penggunaan biaya ini adalah untuk mendukung operasional logistik mulai dari pengiriman, keterjangkauan wilayah, hingga efisiensi distribusi. Hal ini demi memastikan layanan ke pembeli lancar dan pengiriman semakin cepat.

    “Kami memahami bahwa pelaku UMKM sensitif terhadap penambahan biaya, namun besaran biaya pemrosesan ini relatif kecil dan sebanding dengan fasilitas yang diperoleh, seperti akses pasar yang lebih luas, dukungan promosi, dan layanan logistik.”

    Menurutnya, yang terpenting, platform tetap transparan, memberikan edukasi memadai kepada penjual, dan menjaga agar UMKM dapat terus tumbuh serta bersaing sehat di ekosistem digital.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan ikut buka suara. 

    “Pengelola platform e-commerce memiliki kewenangan untuk menarik bayaran atau fee kepada penjual yang berjualan di platform tersebut,” katanya.

    Sejalan dengan idEA, Iqbal juga mengingatkan platform e-commerce untuk memberi perhatian khusus kepada penjual yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai langkah ini akan ditempuh oleh seluruh platform sebagai strategi untuk mendorong profitabilitas yang lebih cepat. 

    “Pola bisnis sekarang tidak hanya mengandalkan kuantitas atau value perusahaan, namun sudah lebih ke keuntungan per layanan. Akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” ujar Nailul.

    Menurut Nailul, biaya-biaya ini akan mendorong seller untuk meningkatkan harga jual barang mereka. Seller pasti akan membebankan kepada konsumen dan dampaknya terhadap harga jual akan terbatas. 

    “Ketika harga barang naik, permintaan akan turun, tapi saya rasa penurunannya tidak drastis,” tambahnya. 

    Dia juga memperkirakan pola diskon toko akan berubah, lebih mengarah pada pembelian dalam jumlah lebih dari satu agar konsumen bisa menikmati potongan harga.

    Nailul justru menyoroti tantangan regulasi yang dialami oleh platform digital, seperti kewajiban pemungutan pajak  sebesar 0,5% dari penjualan UMKM dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. 

    “Bagi lokapasar, tentu tantangan terberat adalah pemetaan pedagang yang memiliki omzet lebih dari Rp500 juta karena mekanismenya hanya berdasarkan surat pernyataan. Artinya, ini sifatnya self-assessment dan sangat tergantung dari kesadaran pelaku usaha,” ungkap Nailul.

    Dia juga menambahkan bahwa sistem ini berisiko menimbulkan celah penghindaran pajak jika tidak dibarengi integrasi data yang kuat antar platform.

    Nailul menilai harus ada sinkronisasi data dari satu platform dengan platform lainnya, misalnya dengan menggunakan NIB atau NIK, agar tidak terjadi loophole dan kesenjangan antara penjual daring dan luring.

    Berdasarkan perkiraan Celios, dengan berbagai tantangan ini, e-commerce akan mengalami pertumbuhan tipis selama 2025. “Realistisnya, e-commerce bisa tumbuh 2% saja,” ujar Nailul. 

  • Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

    Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Joao Angelo De Sousa Mota memutuskan untuk mundur dari posisi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara setelah 6 bulan menjabat.

    Dia menilai bahwa pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, tidak sepenuhnya mendukung upaya Agrinas untuk mewujudkan visi pemerintah dalam hal kedaulatan pangan. Salah satunya dalam hal dukungan anggaran untuk BUMN baru tersebut.

    “Kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini, [anggaran] Agrinas Pangan Nusantara masih nol,” katanya dalam konferensi pers, Senin (11/8/2025).

    Selain itu, Joao juga menyinggung perihal birokrasi Danantara yang dinilai berbelit-belit. Dia mencontohkan perihal studi kelayakan alias feasibility study yang tidak segera selesai berkali-kali.

    Dia lantas berpendapat bahwa Danantara dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memangkas kerumitan birokrasi dan fokus pada orientasi pengembangan bisnis.

    Namun, superholding badan usaha pelat merah tersebut dinilai tak selaras dalam melakukan percepatan untuk membangun pertanian dan pangan dalam negeri dengan adanya belenggu administrasi.

    “Sehingga sudah 6 bulan kami masih belum bisa melakukan apa pun, dan selama ini semua yang kami lakukan masing-masing secara pribadi dengan tanggung jawab, rasa memiliki dan mencintai negara ini,” sambungnya.

    Hal inilah yang mendasari keputusan Joao untuk menanggalkan jabatannya. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya petani, dan pihak yang telah menunjuknya untuk mengemban jabatan tersebut.

    Sementara itu, Danantara Indonesia menegaskan seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara berjalan normal menyusul pengunduran diri Joao Angelo De Sousa Mota.

    Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) secara ketat di seluruh aspek operasional. Menurutnya, setiap aksi korporasi, termasuk di Agrinas Pangan dilaksanakan setelah melalui kajian kelayakan yang komprehensif dan sesuai prosedur.

    “Proses yang sedang berjalan memastikan setiap keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian, mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan,” ujarnya.

  • KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

    KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

    Bisnis.com, BANDUNG – Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, PT Kereta Api Indonesia (Persero) hadirkan Promo Merdeka dengan menerapkan potongan harga 80% untuk tiket keberangkatan khusus 17 Agustus.

    Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari 12-17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

    “Promo ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia KAI yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan. Naik kereta api sambil menikmati indahnya alam Indonesia di long weekend kemerdekaan tentu jadi pilihan yang tepat,” ujar Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo, Senin (11/8/2025). 

    Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial yang melintasi wilayah Daop 2 Bandung serta di seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. 

    Dia mengimbau agar kesempatan promo ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin berwisata ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang, atau sekadar pulang kampung ke kampung halaman tercinta semua bisa lebih hemat dengan tiket diskon ini.

    “Semangat kemerdekaan adalah tentang kebebasan, dan kami ingin pelanggan punya kebebasan untuk menjelajahi wilayah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ke Yogyakarta dengan cara yang nyaman dan terjangkau. KAI akan terus berinovasi menghadirkan layanan terbaik dengan semangat kemerdekaan,” tambah Kuswardojo.

    Ia mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga di momentum hari kemerdekaan.

    “Tiket Promo Merdeka ini terbatas, jadi jangan tunggu lama-lama. Segera pesan dan siapkan ranselmu dan pantau terus ketersediaannya di Access by KAI,” tutup Kuswardojo.

    Syarat dan Ketentuan Diskon KAI Jelang HUT ke-80 RI 

    1.    Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 s.d. 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

    2.    Tarif diskon berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

    3.    Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

    4.    Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

    5.    Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

    Tiket dengan tarif Promo Merdeka masih bisa dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku.

  • Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI) mendapat sorotan usai meraih persetujuan evaluasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Perusahaan asal AS ini merupakan anak usaha dari ThorCon International Pte Ltd yang berbasis di Singapura. 

    Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), ThorCon Power Indonesia akan menjadi pelopor pembangkit listrik berbasis nuklir pertama di Indonesia lewat proyek TMSR500. 

    Baru-baru ini, ThorCon mendapatkan persetujuan evaluasi tapak PLTN di Pulau Kelasa. Adapun, persetujuan diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. TPI  merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang dimiliki investor asal Amerika Serikat (AS). 

    Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bapeten telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan nomor 00003.556.1.300725 tertanggal 30 Juli 2025. 

    Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono mengatakan evaluasi teknis telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan yang semula satu tahun menjadi 126 hari kerja.

    “Hal ini menunjukkan komitmen Bapeten untuk mendukung percepatan perizinan berusaha pembangunan reaktor nuklir secara selamat dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, proses pembangunan dan pengoperasian PLTN harus melalui tahapan izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning dan izin operasi.

    Kendati demikian, persetujuan evaluasi tapak dari Bapeten bukan berarti izin tapak diberikan. Pasalnya, perizinan hanya akan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah belum memberikan persetujuan, apalagi perizinan terkait pembangunan PLTN di wilayah tertentu. 

    “Belum, belum ada yang menerima izin tapak dari Bapeten. Nanti, ketuanya adalah Menteri ESDM, jadi semua perizinan, semua perencanaan, semua investasi, pengoperasian, semua ketuanya Menteri ESDM karena ini pembangkitan tenaga listrik,” kata Eniya kepada wartawan, Senin (11/8/2025). 

    Lantas, bagaimana jejak usaha ThorCon di Indonesia dan bagaimana rencana pengembangan PLTN pertama di Tanah Air? 

    Profil ThorCon Power Indonesia

    Berdasarkan informasi yang tertera di laman LinkedIn perusahaan PT ThorCon Power Indonesia berdiri pada 2021. Perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA) yang sepenuhnya dimiliki oleh ThorCon International Pte, Ltd. 

    Kantor perwakilan PT TPI berada di Jakarta dan telah hadir sejak 2018, tepatnya di Revenue Tower, Sudirman Central Business District. 

    Adapun, ThorCon telah menandatangani beberapa Perjanjian dan Nota Kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan nuklir, termasuk universitas dan perusahaan milik negara, melalui Kantor Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd. 

    ThorCon juga telah terlibat dan berkomunikasi secara luas secara praktis dengan setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang terlibat di sektor energi dan nuklir serta banyak Pemerintah Provinsi dan Komisi Energi DPR RI.  

    Tak hanya itu, perusahaan ini mengklaim telah mendapatkan dukungan yang baik dari Pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLTN dengan investasi swasta. 

    Hal ini disebut seiring dengan penerbitan surat rekomendasi Pemerintah kepada ThorCon untuk mempersiapkan implementasi proyek TMSR500. 

    Rencana Pengembangan PLTN ThorCon 500

    Sementara itu, mengutip dari situs resmi ThorCon Power, PT Thorcon Power Indonesia (TPI) mengantongi persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) atas program evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Bangka Tengah.

    Pengajuan dokumen dilakukan pada Januari lalu, setelah hampir dua tahun proses konsultasi pra-perizinan. 

    Direktur Perizinan Bahan Bakar Nuklir dan Reaktor BAPETEN, Wiryono, menyebut pihaknya telah meninjau dokumen dan menyampaikan revisi yang dibutuhkan, yang kemudian dipenuhi oleh TPI.

    “Selama beberapa bulan berikutnya, kami mengikuti protokol kami untuk meninjau pengajuan mereka dan memberi tahu TPI tentang elemen-elemen yang perlu direvisi,” ujar Wiryono. 

    Teknologi yang digunakan mengacu pada desain reaktor garam cair (MSR) berkapasitas 500 MWe yang dikembangkan oleh Laboratorium Nasional Oak Ridge, AS.

    Survei awal menunjukkan Pulau Kelasa sebagai lokasi potensial dengan pertimbangan keselamatan, ekologi, dan kesesuaian lokasi. Thorcon juga menegaskan kesiapan mereka mematuhi regulasi nuklir Indonesia melalui tim lokal yang telah dibentuk.

    Persetujuan ini muncul seiring target pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kapasitas PLTN sebesar 10 GW pada 2040. Saat ini, sebagian besar listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara.

    Langkah selanjutnya bagi Thorcon adalah memperoleh izin lokasi dan persetujuan desain, dengan rencana konstruksi dimulai pada 2027 dan operasional penuh pada 2031. Thorcon juga berkomitmen melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap proses.

    “Kami melihat potensi tenaga nuklir yang sangat besar di Indonesia, oleh karena itu kami telah membentuk tim perizinan dan tenaga nuklir domestik. Kami adalah perusahaan nuklir pertama dan satu-satunya yang telah melakukan hal ini,” ujar Kun Chen, Chief Nuclear Officer PT TPI. 

    Di samping itu, persetujuan program evaluasi lokasi dan sistem manajemen evaluasi lokasi PTI muncul setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Mei targetnya untuk memperkenalkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 10 GW pada tahun 2040.

    Saat ini, lebih dari separuh kapasitas listrik terpasang Indonesia menggunakan batu bara.

    “Persetujuan dari BAPETEN merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengembangkan dan melisensikan tenaga nuklir dengan cepat, sesuai janjinya untuk memberikan kontrak dalam waktu lima tahun guna memenuhi target energi bersih,” jelasnya. 

  • RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

    RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, di mana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

    Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien.

    Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

    Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

    Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

    “Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.

    Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya.

    “Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

    “Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

  • RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

    RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, di mana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

    Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien.

    Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

    Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

    Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

    “Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.

    Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya.

    “Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

    “Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

  • Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

    Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum DPR RI Puan Maharani menegaskan agar kasus kekerasan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga menyebabkan kematian seperti yang dialami oleh Prada Lucky, prajurit asal Nagekeo, NTT, jangan sampai terulang lagi.

    Puan menyayangkan kejadian tersebut karena seharusnya hubungan antara senior dengan junior berjalan harmonis dan jauh dari kekerasan.

    “Jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior, jangan kemudian didasarkan oleh tindakan atau perilaku kekerasan. Namun bagaimana saling hormat dan menghormati saling menghargai” kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Senin (11/8/2025).

    Ketua DPP PDIP itu berharap para pelaku diadili sesuai aturan hukum yang berlaku dan dilandaskan pada prinsip keadilan.

    “Jadi apa yang sudah dilakukan penyelidikan-penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, dia meminta agar instansi TNI melakukan evaluasi agar kekerasan senior kepada junior tidak menimpa prajurit lainnya

    “Mekanisme yang ada juga harus dievaluasi jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan bahwa TNI sudah menetapkan 20 tersangka terkait kematian Prada Lucky.

    “Dan hari ini saya sampaikan bahwa 16 personil yang kemarin dilanjutkan pemeriksaan secara mendalam itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wahyu di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Para tersangka sudah diperiksa di Pomdam IX/Udayana sebelum dijadikan tersangka dan telah ditahan. Wahyu belum bisa menjelaskan secara pasti motif dari para tersangka. Namun diduga kaitannya dengan pembinaan.

    “Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit,” pungkas Wahyu.

  • Dirut Agrinas Pangan Mundur, Singgung soal Birokrasi Danantara

    Dirut Agrinas Pangan Mundur, Singgung soal Birokrasi Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Joao Angelo De Sousa Mota mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Dia menyinggung terkait birokrasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai alasannya mundur.

    Selama 6 bulan menjabat, Joao menilai superholding badan usaha pelat merah tersebut tidak sepenuhnya mendukung perkembangan Agrinas Pangan Nusantara dalam menjalankan program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

    “Harusnya teman-teman dari Danantara dibentuk sebagai suatu badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses atau kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis, bukan lagi membangun satu birokrasi yang sangat panjang, berbelit-belit, yang hampir tidak mungkin kita wujudkan,” kata Joao dalam konferensi pers, Senin (11/8/2025).

    Dia juga menyinggung tiadanya dukungan dari sisi anggaran. Menurutnya, anggaran Agrinas Pangan Nusantara hingga saat ini masih nol, sehingga tidak bisa mengeksekusi program yang telah disiapkan.

    Joao menggarisbawahi bahwa permasalahan pangan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, sehingga gerak cepat diperlukan untuk mendukung visi tersebut.

    Kendati begitu, Danantara dinilai masih terbelenggu dengan administrasi yang rumit dan tumpang tindih. Dia juga menyinggung perihal studi kelayakan alias feasibility study yang tak kunjung rampung hingga berulang kali.

    Hal inilah yang membuat Joao merasa belum dapat melakukan apa pun selama setengah tahun menjabat. Dia mengaku telah mencurahkan tenaga secara pribadi untuk menggerakkan Agrinas Pangan.

    “Saya berusaha untuk membangkitkan animo dalam mengatasi masalah pertanian kita, tetapi dari beberapa pihak saya tidak melihat ada dukungan nyata dalam mewujudkan apa yang sudah diperintahkan langsung dari presiden kepada pembantu-pembantunya,” lanjut Joao.

    Itu sebabnya, sebagai pertanggungjawaban lebih lanjut, dia memilih menanggalkan jabatannya. Joao juga meminta maaf kepada masyarakat, khususnya petani, dan pihak yang telah menunjuknya untuk mengemban jabatan tersebut.

    Di sisi lain, Danantara Indonesia menegaskan seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara berjalan normal menyusul pengunduran diri Joao Angelo De Sousa Mota.

    Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) secara ketat di seluruh aspek operasional. Menurutnya, setiap aksi korporasi, termasuk di Agrinas Pangan dilaksanakan setelah melalui kajian kelayakan yang komprehensif dan sesuai prosedur.

    “Proses yang sedang berjalan memastikan setiap keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian, mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan,” ujarnya, Senin (11/8/2025). 

  • Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

    Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui bakal mengumumkan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026 pada pekan ini, tepat sebelum pelaksanaan Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia.

    Jelang pengumuman tersebut, pos anggaran infrastruktur menjadi salah satu yang menarik dibahas. Pasalnya, pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pihaknya kerap jor-joran mengalokasikan modal belanja untuk mendukung pembangunan konektivitas jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran infrastruktur TA 2025 masih ditetapkan oleh Presiden ke-7 RI Jokowi pada pelaksanaan Nota Keuangan yang digelar pada 16 Agustus 2024. Di mana, semulanya Anggaran itu ditetapkan Jokowi sebesar Rp400,3 triliun.

    “Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

    Kala itu, Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

    Namun demikian, pos anggaran belanja infrastruktur tersebut tak sepenuhnya disalurkan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo usai pihaknya mencanangkan program efisiensi anggaran.

    Perlu Jadi Prioritas

    Meski demikian, sejumlah pakar belum dapat memprediksi berapa anggaran infrastruktur yang bakal dikucurkan Prabowo. Pakar Transportasi ITB sekaligus Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Sonny Sulaksono mengaku belum sama sekali mendapat gambaran berapa alokasi anggaran infrastruktur tersebut.

    “Saya belum melihat angka-angka untuk alokasi APBN 2026 jadi belum bisa menanggapi [berapa proyeksi anggaran infrastruktur yang bakal dikucurkan],” kata Sonny kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

    Senada, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan hal serupa. Di mana, dia mengaku belum mendapat pola rumusan anggaran infrastruktur yang akan ditetapkan Prabowo.

    Hanya saja, dia berpandangan bahwa rumusan anggaran infrastruktur perlu menjadi prioritas pemerintah. Terlebih, guna menciptakan pemetaan pembangunan di Indonesia.

    “Kita butuh melakukan pengembangan infrastruktur ke daerah-daerah penghasil mineral yang umumnya pembangunan infrrastrukturnya terbelakang. Semuanya fokusnya ke Jawa, Jakarta padahal daerah miskin banyak di Indonesia. Ada Morowali, Halmahera Pulau Obi itu penghasil mineral semua,” tandasnya.

    Kebutuhan Anggaran Infrastruktur

    Sebagai gambaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran infrastruktur US$625,37 miliar atau setara dengan Rp10.302,97 triliun (asumsi kurs Rp16.475 per dolar AS) untuk 2025—2029. 

    Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menhadapi kebutuhan anggaran untuk memperluas konektivitas dan memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur dasar. 

    Bendahara Negara tersebut tidak menampik bahwa pembiayaan untuk infrastruktur ini menjadi kendala serius karena pemerintah hanya mampu memberikan 40% dari kas negara atau sekitar Rp4.121,22 triliun. 

    “Jadi, kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini. Hal ini akan memerlukan partisipasi sektor swasta, dukungan dari banyak mitra, dan juga penciptaan mekanisme pendanaan inovatif,” ujarnya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Kamis (12/6/2025). 

    Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang dipaparkan, gap financing atau kesenjangan pendanaan untuk membiayai infrastruktur Indonesia sebesar 60% yang tidak mampu dibiayai APBN diharapkan dapat ditopang oleh injeksi investasi BUMN/BUMD dan sektor swasta. 

    Masing-masing diharapkan dapat berkontribusi 30% atau sekitar US$187,61 miliar atau setara Rp3.090,87 triliun dalam lima tahun ke depan. 

    Di samping adanya kesenjangan pendanaan, Sri Mulyani menyoroti adanya kesenjangan permintaan infrastruktur yang signifikan, terutama di daerah regional dan yang kurang terlayani. 

    Terlebih, masih minimnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur serta banyak proyek menunjukkan viabilitas yang marginal yang memerlukan dukungan untuk menarik investasi swasta.

  • Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

    Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Joao Angelo De Sousa Mota mengumumkan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, usai dirinya mengemban selama enam bulan.

    Joao menyatakan dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini, Senin (11/8/2025).

    “Saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, tanggal 11 Agustus 2025, kami mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini,” kata Joao Mota dalam konferensi pers, Senin (11/8/2025).

    Dalam penjelasannya, Joao mengaku hingga saat ini belum bisa memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

    “Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara, dan Presiden [Prabowo Subianto] yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini,” tuturnya.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya menghormati keputusan pribadi Joao Angelo De Sousa Mota untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

    “Keputusan ini kami hargai sebagai langkah profesional, dan akan diproses sesuai ketentuan serta tata kelola perusahaan yang berlaku,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Lebih lanjut, Rosan memastikan seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berjalan normal. Adapun, lanjut dia, layanan kepada mitra dan pemangku kepentingan akan dilaksanakan seperti biasa.

    “Proses transisi kepemimpinan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan terencana untuk memastikan kelancaran program strategis serta kesinambungan arah dan tujuan perusahaan,” tambahnya.

    Rosan juga menyatakan, setiap aksi korporasi, termasuk di PT Agrinas Pangan Nusantara, dilaksanakan setelah melalui kajian kelayakan yang komprehensif dan sesuai prosedur yang berlaku.

    Profil Joao Angelo De Sousa Mota

    Melansir dari laman resmi PT Yodya Karya (Persero), Joao Mota merupakan profesional dengan pengalaman yang luas di bidang konstruksi, pertanian, peternakan, serta industri kreatif.

    Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor 32/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025, Joao Mota diangkat sebagai Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero). Adapun perusahaan pelat merah ini telah bertransformasi dna berganti nama menjadi  PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada 14 Mei 2025.