Category: Bisnis.com

  • Menkopolkam Budi Gunawan Pastikan TNI Tangani Kasus Prada Lucky Secara Profesional

    Menkopolkam Budi Gunawan Pastikan TNI Tangani Kasus Prada Lucky Secara Profesional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan TNI AD menyelidiki kasus penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo dengan profesional.

    “Tim Investigasi Kodam IX/Udayana dan Penyidik Denpom IX/1 Kupang telah bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta-fakta yang ada,” kata Budi Gunawan di Jakarta dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Pria yang akrab disapa BG ini menjelaskan, hal tersebut terlihat dari 20 prajurit yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tersebut.

    Menurut BG, proses hukum harus berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi tegaknya keadilan.

    Tidak hanya sesuai prosedur, BG meminta proses hukum juga harus terbuka dan transparan agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat dan pihak Kemenko Polkam sendiri.

    “Kemenkopolkam terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan,” kata BG.

    Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penganiayaan yang mengakibatkan Prada Lucky Saputra Namo meninggal dunia.

    “Sudah 20 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan,” katanya kepada wartawan di Kupang, Senin.

    Hal ini disampaikan Wahyu saat berkunjung ke rumah orang tua Prada Lucky Namo di asrama tentara Kuanino, Kota Kupang

    Dia mengatakan dari 20 orang tersangka tersebut, salah satunya adalah seorang perwira yang diduga terlibat penganiayaan, sehingga Prada Lucky meninggal dunia.

    Saat ini, ujar dia, proses pemeriksaan masih terus berlanjut, dimana tidak hanya melibatkan Detasemen Polisi Militer (Denpom) tetapi juga dari Kodam Udayana untuk mengungkap kasus tersebut.

    Sebagai seorang pimpinan TNI di wilayah Kodam IX/Udayana, Pangdam Udayana mengaku kehilangan prajurit muda.

    Dia juga menyesalkan kejadian tersebut, dia mengaku akan menindak tegas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

    “Kejadian ini, saya sesalkan dan saya sebagai Pangdam IX/Udayana sekaligus atasan langsung, di satuan ini atas peristiwa ini saya akan laksanakan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tambah dia.

  • InJourney Larang Kendaraan Besar Melintas di Jalur Perimeter, Ini Alasannya

    InJourney Larang Kendaraan Besar Melintas di Jalur Perimeter, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pembatasan melintas bagi kendaraan besar dengan tinggi di atas 2,1 meter di jalan perimeter Selatan dan Utara. 

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana menyampaikan pembatasan yang telah dilakukan mulai 5 Agustus 2025 ini sebagai langkah pengaturan operasional guna mendukung keselamatan dan kelancaran aktivitas di kawasan bandara.

    Dwi menjelaskan jalur perimeter merupakan akses terbatas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bandara, khususnya di area sisi udara.

    “Penyesuaian ini merupakan bagian dari pengelolaan kawasan terbatas agar fungsi jalur perimeter tetap berjalan optimal sesuai peruntukannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (12/8/2025).  

    Sebagaimana diketahui, jalur perimeter adalah jalan inspeksi yang mengelilingi sisi udara (airside) bandara dan diperuntukkan bagi kegiatan internal, seperti patroli keamanan dan pengawasan pagar perimeter. 

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.1/2009 tentang Penerbangan serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 43/2005, jalur ini bukan merupakan jalan umum terbuka untuk publik, melainkan bagian dari kawasan terbatas dengan akses yang diatur secara ketat. 

    Pembatasan kendaraan di jalur ini bertujuan untuk menjaga integritas pengawasan keamanan, memastikan efektivitas operasional, serta menghindari potensi gangguan akibat lalu lintas kendaraan berdimensi besar di area terbatas bandara. 

    Dirinya mengimbau kepada para pengguna jalan agar memperhatikan jenis dan dimensi kendaraan sebelum melintas di jalur perimeter. 

    “Kami mengimbau pengguna jalan untuk memperhatikan rambu yang telah disediakan di sepanjang jalur perimeter, guna mendukung kelancaran dan keselamatan operasional bandara,” tutupnya. 

    Dwi juga menyampaikan bahwa informasi pembatasan telah disosialisasikan melalui berbagai media komunikasi visual yang ditempatkan di titik-titik strategis. 

  • Beda Vonis Suami Sandra Dewi dan Pendiri Sriwijaya Air pada Kasus Korupsi Timah

    Beda Vonis Suami Sandra Dewi dan Pendiri Sriwijaya Air pada Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Moeis dengan pendiri maskapai Sriwijaya Air, Hendry Lie sedikit berbeda pada kasus korupsi tata niaga timah.

    Pasalnya, Hendry Lie tetap divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar pada sidang banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

    Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, majelis hakim PT Jakarta telah menjatuhkan hukuman pidana yang sama dengan pengadilan tingkat pertama.

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” dalam amar putusan banding oleh PT Jakarta, dikutip Senin (11/8/2025).

    Selain pidana badan, Majelis Hakim PT Jakarta juga menetapkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti Rp1,05 triliun untuk Beneficial Ownership PT Tinindo Inter Nusa itu.

    Adapun, apabila Hendry Lie tak bisa membayar uang pengganti itu selama satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang.

    Sementara itu, jika harta benda Hendry Lie masih tidak menutupi uang pengganti maka kewajiban itu bakal diganti dengan pidana penjara selama delapan tahun dengan dikurangi masa tahanan sebelumnya.

    “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.052.577.589.599,19,” tambah hakim.

    Selain itu, hakim juga menyatakan sejumlah aset tanah dan bangunan di Badung, Bali agar dirampas negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas perkara Hendry Lie.

    Beda Vonis Harvey Moeis

    Sementara itu, vonis berbeda dijatuhkan kepada Harvey Moeis. Majelis hakim PT Jakarta justru memperberat vonis terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara.

    Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan suami Sandra Dewi itu telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya.

    “Menjatuhkan pidana kepada HM selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ujarnya di PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey.

    Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tipikor. 

    Selain itu, perbuatan Harvey juga dinilai telah menyakiti rakyat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi. Sementara itu, hakim menekankan tidak ada hal yang meringankan pada putusan tersebut.

    “Hal meringankan tidak ada,” pungkasnya.

    Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis. 

    Langkah itu ditempuh Harvey lantaran tidak terima dengan putusan PT Jakarta atas vonis yang dijatuhkan kepada dirinya.

    Sidang putusan kasasi Harvey dibacakan pada Rabu (25/6/2025). Putusan kasasi tersebut menegaskan bahwa Harvey tetap dihukum penjara selama 20 tahun penjara.

    “Amar putusan, JPU tolak, terdakwa tolak,” demikian dikutip dari laman resmi MA, Senin (30/6/2025).

  • Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

    Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan konsolidasi anak usaha dengan fokus pada tiga lini bisnis utama. Perusahaan telekomunikasi pelat merah itu menargetkan hanya memiliki 22 dari sekitar 60-an anak usaha pada 2027.

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra mengatakan saat ini perseroan memiliki sekitar 60 anak usaha, sebanyak 49 perusahaan berstatus sebagai pemegang saham pengendali langsung, sedangkan sisanya bukan pengendali.

    Sesuai arahan Danantara, perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah anak usaha, dengan harapan pada 2 tahun ke depan jumlah anak usaha turun dari 60 menjadi 22 anak usaha atau berkurang dua pertiga.

    Namun, Angelo memastikan perampingan anak usaha ini bukan konsolidasi dalam rangka pemangkasan jumlah karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan penggabungan entitas yang sama sehingga Telkom Group lebih fokus.

    “Sekarang ini sedang berjalan, harapannya bakal finish di akhir 2027,” kata Angelo di Jakarta, Selasa (11/8/2025).

    Sementara itu, dilansir dari lama resmi, Telkom saat ini memiliki 12 anak perusahaan yang dimiliki langsung oleh Telkom. Di luar itu, Telkom masih memiliki puluhan anak usaha. Pendapatan dari anak usaha yang dimiliki langsung, terkonsolidasi dengan perusahaan. 

    Adapun anak perusahaan tersebut antara lain: PT Metra-Net, PT Pins Indonesia, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TelkomInfra), PT Telekomunikasi Indonesia Internasional dan PT Multimedia Nusantara (Telkometra). 

    Kemudian, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Akses, dan PT Graha Sarana Duta (Telkom Property). 

    Langkah ini dilakukan sesuai arahan Danantara agar Telkom dapat bergerak lebih ramping dan lincah menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang makin menantang.

    Lebih lanjut, dalam mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan Telkom juga berencana memacu bisnis dan layanan telekomunikasi dalam 3 pilar utama, yakni digital connectivity, investasi pada digital platform, dan pengembangan kapabilitas bisnis serta selektif dalam investasi di digital services. 

    Angelo menyampaikan tiga pilar utama ini dipacu untuk memperbesar pendapatan perseroan. Pada tahun ini, sambungnya, perseroan akan fokus pada konsolidasi anak usaha, salah satunya divestasi lini bisnis fiber optik.

    “Tahun ini kami targetkan divestasi aset fiber optik selesai, sebenarnya secara formal perusahaan sudah ada, tinggal pelepasan asetnya,” ujarnya. 

    Telkom akan difokuskan pada tiga arah utama. Pertama, pemanfaatan data dan platform digital untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan.

    Kedua, penguatan infrastruktur digital, termasuk pengembangan data center dan jaringan konektivitas berkapasitas tinggi.

    “Ketiga pengembangan kemitraan strategis, baik dengan pelaku industri lokal maupun mitra global, guna memperluas jangkauan dan menciptakan nilai bersama,” kata SVP Group Sustainability & Corporate Communication Ahmad Reza.

  • Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

    Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu merek smartphone ternama di Indonesia, OPPO, telah memperkenalkan produk barunya, yaitu seri OPPO Reno 14 bulan lalu. Salah satu variannya, Reno 14 F 5G kini turun harga menjadi Rp4,6 juta. 

    OPPO Reno 14 F 5G dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, serta memiliki ukuran layar 6,57 inci dengan resolusi 2372 x 1080 piksel dan refresh rate maksimum 120 Hz.

    Smartphone ini juga menawarkan kamera belakang dengan resolusi 50 MP, yang mendukung mode Ultra-Wide, dan juga kamera depan dengan resolusi 32 MP.

    Selain itu, fitur tambahan seperti AI Flash Photography dan AI Editor 2.0 memberikan pengalaman fotografi yang disempurnakan bagi penggunanya.

    Selain OPPO Reno 14 F 5G, masih ada sejumlah varian lainnya yang turun harga, sehingga bulan ini dapat dikatakan sebagai waktu yang tepat jika ingin coba membeli smartphone OPPO.

    Berikut ini daftar harga lengkap smartphone OPPO dilansir laman resminya:

    OPPO Find Series

    OPPO Find N5 Rp27.999.000

    OPPO Find X8 Pro Rp19.999.000

    OPPO Find X8 Rp13.999.000

    OPPO Find N3 dari Rp24.999.000 jadi Rp19.999.000

    OPPO Find N3 Flip dari Rp15.999.000 jadi Rp14.499.000

    OPPO Find X3 Pro Rp15.999.000

    Oppo Find N3

    OPPO Reno Series

    OPPO Reno 14 Pro Rp10.999.000

    OPPO Reno 14 5G Rp7.499.000

    OPPO Reno 14 F 5G dari Rp4.999.000 jadi Rp4.599.000

    OPPO Reno 13 Rp8.999.000

    OPPO Reno 13 F 5G Rp5.599.000

    OPPO Reno 13 F Rp4.699.000

    OPPO Reno 12 Pro 5G dari Rp8.999.000 jadi Rp6.999.000

    OPPO Reno 12 5G dari Rp6.999.000 jadi Rp5.299.000

    OPPO Reno 12 F 5G dari Rp5.299.000 jadi Rp3.899.000

    OPPO Reno 12 F 4G dari Rp3.799.000 jadi Rp3.099.000

    OPPO Reno 11 Pro 5G dari Rp8.999.000 jadi Rp6.649.000

    OPPO Reno 11 5G dari Rp5.599.000 jadi Rp4.499.000

    OPPO Reno 11 F 5G dari Rp4.399.000 jadi Rp4.059.000

    OPPO Reno 8 T 5G Rp5.499.000

    OPPO Reno 8 T 4G Rp4.399.000

    OPPO Reno 8 5G Rp4.999.000

    OPPO A Series

    OPPO A5i Pro dari Rp2.499.000 jadi Rp2.199.000

    OPPO A5 Rp2.599.000

    OPPO A5X dari Rp1.899.000

    OPPO A5 Pro 5G Rp4.299.000

    OPPO A5 Pro Rp3.099.000

    OPPO A3 dari Rp2.499.000 jadi Rp1.999.000

    OPPO A5i Rp1.399.000

    OPPO A3 Pro 5G dari Rp3.999.000 jadi Rp3.749.000

    OPPO A3x Rp1.399.000

    OPPO A79 5G dari Rp3.799.000 jadi Rp2.999.000

    OPPO A98 5G dari Rp4.299.000 jadi Rp3.499.000

    OPPO A78 5G dari Rp3.999.000 jadi Rp2.899.000

    OPPO A78 4G dari Rp3.399.000 jadi Rp2.199.000

    OPPO A57 Rp2.099.000

    OPPO A38 Rp1.799.000

    OPPO A58 Rp2.399.000

    OPPO A60 Rp2.299.000

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

    Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

    Bisnis.com, JAKARTA – Inilah link resmi pendaftaran CPNS 2025 jika mekanismenya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Laporan Bisnis sebelumnya menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

    Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

    “Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita,” ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

    Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

    “Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja],” ujar Rini.

    Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

    Oleh sebab itu, belum diketahui formasi apa saja yang akan dibuka di pendaftaran CPNS 2025.

    Namun ada baiknya jika Anda sudah mempersiapkan pendaftaran CPNS 2025 sejak saat ini.

    Nantinya, untuk cek formasi CPNS 2025 kemungkinan akan sama seperti cara cek CPNS 2024.

    Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

    Link Pendaftaran CPNS 2025

    Buka laman resmi SSCk ASN di https://sscasn.bkn.go.id
    Klik Daftar untuk buat akun SSCASN
    Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).
    Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses
    Pendaftaran Akun’
    Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.
    Silahan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

    Cara cek formasi CPNS

    Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.
    Klik menu ‘Layanan Informasi’ di halaman utama
    Pilih opsi ‘Info Lowongan’ dari menu yang muncul.
    Isi kolom ‘Jenis Pengadaan’ dengan jenis formasi yang kamu cari.
    Isi kolom ‘Instansi’ dengan nama instansi yang sesuai.
    Klik tombol ‘Cari’ untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

    Itulah link pendaftaran CPNS 2025 jika mekanismenya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

  • Biaya Rp1.250 per Pesanan Berisiko Tekan Jumlah Transaksi Shopee dan Tokopedia

    Biaya Rp1.250 per Pesanan Berisiko Tekan Jumlah Transaksi Shopee dan Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Beban biaya aplikasi yang diterapkan raksasa e-commerce Shopee dan Tokopedia-TikTok Shop berisiko menekan jumlah transaksi, terlebih di tengah pelemahan daya beli.

    Susul Shopee, per 11 Agustus TikTok Tokopedia juga menerapkan biaya tambahan sebesar Rp1.250 per transaksi kepada jutaan mitra UMKM yang tergabung di dalam platform. 

    Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia. 

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kebijakan order fee ini cenderung akan diterapkan oleh semua platform e-commerce. Menurut Nailul, seller kemungkinan besar akan membebankan kenaikan biaya ini kepada konsumen lewat penyesuaian harga jual produk. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah transaksi.  

    “Ketika harga barang naik, permintaan akan turun, namun saya rasa penurunannya tidak signifikan. Seller akan merespons dengan pola diskon toko, terutama bagi pembeli yang membeli produk lebih dari satu. Pola diskon pun akan berubah, mendorong pembeli untuk bertransaksi lebih besar agar dapat potongan harga,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025). 

    Sekadar informasi, menurut data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), nilai transaksi e-commerce nasional pada 2024 mencapai lebih dari Rp512 triliun, dengan lebih dari 2,6 miliar transaksi. Artinya, nilai transaksi pada tahun ini berpotensi meningkat mengingat adanya tambahan biaya Rp1.250 per transaksi yang diterapkan oleh e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. 

    Nailul mengatakan orientasi bisnis e-commerce kini mulai beralih dari sekadar mengejar valuasi perusahaan atau jumlah transaksi (gross merchandise value/GMV), ke arah profitabilitas tiap layanan. Beban yang dipikul oleh pembeli dan penjual akan makin meningkat.

    “Jadi menurut saya, akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” kata Huda. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah Tokopedia-Shopee mengejar profitabilitas merupakan perjudian. Pasalnya, jumlah transaksi akan berkurang, yang dikhawatirkan berdampak pada kinerja. 

    “Ini akan berpengaruh terhadap kinerja TikTok Tokopedia ke depan,” kata Heru. 

    Sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop mulai memberlakukan biaya pemrosesan pesanan sebesar Rp1.250 per pesanan hari ini. Kebijakan serupa sudah dilakukan oleh Shopee. 

    Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia.

    “Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia dalam laman resmi dikutip Senin (11/8/2025).  

    Mereka menambahkan biaya ini menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai tambah bagi konsumen dan penjual di kedua platform.  

  • KPK Telusuri Aliran Dana Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

    KPK Telusuri Aliran Dana Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran dalam kasus korupsi kuota haji 2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

    “Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

    Sementara itu, dia memastikan KPK berkomitmen menuntaskan perkara tersebut. Terlebih, kata dia, KPK dalam setiap prosesnya akan berangkat dari alat bukti.

    “Dengan demikian, pihak-pihak yang diduga memang terkait, terlibat, atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak, serta ditelusuri oleh KPK,” jelasnya.

    Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

    Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang merek perlengkapan olahraga dan outdoor asal Kanada, Arc’teryx menegaskan bahwa pembukaan toko di salah satu mal besar Jakarta bukan merupakan toko resmi. 

    Head of Legal Arc’teryx Equipment Cameron Clark menjelaskan produk-produk yang dijual di toko tersebut bukan merupakan produk resmi Arc’teryx, serta tidak memenuhi standar perusahaan.

    Dia menggarisbawahi Arc’teryx tidak memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko tersebut.

    Menurutnya, pembukaan toko ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta terhadap pendaftaran merek di Indonesia yang secara tidak sah diajukan oleh perusahaan asal China, yang kini digunakan pada toko baru yang berlokasi di Jakarta tersebut.

    “Kami ingin menegaskan bahwa toko yang dibuka di mal besar Jakarta ini bukanlah toko resmi Arc’teryx,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Senin (11/8/2025). 

    Lebih jauh, Cameron menyatakan produk yang dijual di sana tidak berasal dari Arc’teryx Equipment, sebuah perusahaan yang didirikan pada 1989 di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asalnya sejak 1992. 

    “Prioritas kami adalah melindungi konsumen dan memastikan hanya produk resmi Arc’teryx yang memenuhi standar tinggi kami yang tersedia di seluruh dunia,” terangnya.

    Lebih lanjut, Cameron menyampaikan bahwa selain proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, Amer Sports juga telah memulai langkah hukum terhadap perusahaan yang sama di negara asalnya, serta tindakan hukum lainnya sedang berjalan di Malaysia dan Singapura sebagai respons terhadap upaya penyalahgunaan merek Arc’teryx. 

    Upaya penegakan hukum ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Amer Sports dalam membela hak kekayaan intelektualnya dan memastikan konsumen tidak disesatkan oleh pihak-pihak yang secara keliru mengklaim keterkaitan dengan merek tersebut.

    Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pembukaan toko tidak resmi seperti ini memberikan sinyal negatif terkait ketidakpastian perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia bagi pemilik merek asing, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan investor asing. 

    “Keputusan pengadilan yang positif bagi pemilik merek asli sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

    Arc’teryx mengimbau seluruh konsumen di Indonesia untuk tetap waspada dan selalu memverifikasi keaslian produk sebelum melakukan pembelian. 

  • Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

    Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengelolaan uang di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Kami masih mendalami terkait pengelolaan uang dari umat yang nanti menjadi calon haji. Ini lah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di BPKH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (11/8/2026). 

    Budi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji, uang dari para calon haji reguler maupun khusus disetorkan dan dikelola oleh BPKH.

    Setelah masuk ke periode pelaksanaan haji, kata dia, uang tersebut disetorkan oleh BPKH ke Kementerian Agama untuk yang haji reguler, dan ke agen penyelenggara haji untuk haji khusus.

    “Dengan demikian, memang dibutuhkan keterangan dari pihak BPKH ini,” katanya.

    Sebelumnya, KPK sempat meminta keterangan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada saat kasus tersebut masih di tahap penyelidikan pada 8 Juli 2025.

    Diketahui, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler.