Category: Bisnis.com

  • PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

    PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan, ketika ada natural declining atau penurunan produksi secara alami, pasokan gas yang dikelola emiten pelat merah berkode saham PGAS itu pun praktis terganggu. Selain itu, terganggunya operasional di hulu pun turut mengganggu pasokan.

    “Apabila misalnya dari sisi hulu terjadi penurunan natural decline gitu ya, terus kemudian juga ada rencana-rencana operasional di hulu juga yang terganggu, pastinya itu akan juga memengaruhi dari pasokan gas yang ada,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Fajriyah menegaskan bahwa PGN bukanlah perusahaan yang bergerak di sisi hulu yang bisa memproduksi gas sehingga pasokan gas anak usaha PT Pertamina (Persero) itu bakal terpengaruh jika mitra yang ada di sisi hulu mengalami natural declining.

    Menurutnya, permasalahan pasokan bertambah rumit ketika ada peningkatan demand dari pelanggan. Imbasnya, terjadi mismatch antara supply dan demand gas bumi.

    Adapun, ancaman penurunan pasokan juga tak lepas dari belum tersambungnya infrastruktur penyaluran gas bumi. Pasalnya, saat ini pipa gas yang sudah tersambung baru dari Sumatra hingga Jawa.

    Padahal, potensi sumber daya gas bumi lebih banyak ditemukan di sekitar Indonesia Timur. Oleh karena itu, Fajriyah menyebut ketersediaan infrastruktur masih menjadi tantangan.

    “Infrastruktur sampai saat ini kita masih dalam progres untuk memperluas jaringan-jaringan gas kita ke daerah lain,” imbuh Fajriyah.

    Putar Otak Cari Solusi

    Untuk menyiasati keterbatasan infrastruktur, PGN pun mulai memperkenalkan produk liquefied natural gas (LNG) kepada pelanggan. PGN, kata Fajriyah, sudah memiliki fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Lampung untuk regasifikasi LNG.

    “Sekarang sudah semakin banyak [LNG] karena memang adanya keterbatasan pasokan dari gas pipa. Jadi, fasilitas kami untuk regasifikasi juga semakin meningkat gitu ya optimalisasinya,” kata dia.

    Kendati demikian, PGN juga mengalami tantangan dari sisi harga dalam memperluas pemasaran LNG. Sebab, terdapat biaya tambahan untuk melakukan regasifikasi yang kerap dianggap memberatkan pagi pelanggan.

    “Memang harga dari LNG itu juga lebih tinggi dari harga gas pipa, yaitu akhirnya memang menjadi salah satu hal yang memengaruhi harga gas secara umum di industri,” katanya.

    Tak hanya itu, PGN juga aktif menjalin komunikasi dengan KKKS untuk memperoleh suplai gas.

    “Jadi, sekarang secara reguler kami rapat dengan mereka [KKKS], baik langsung dengan pemasoknya, maupun lewat pemerintah,” kata Fajriyah.

    Dia menjelaskan, PGN berperan sebagai pembeli gas sekaligus pemilik infrastruktur penyalur gas. Karena itu, PGN selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam pembahasan dengan KKKS.

    Menurutnya, yang dibahas bersama pemerintah itu yakni terkait destinasi penyaluran gas, apa saja infrastruktur yang harus dibangun, hingga penyaluran gas ke berbagai industri.

    “Secara reguler selalu ada pembahasannya, yang Andaman, yang Masela. Harapannya, PGN bisa menjadi bagian dari perusahaan gas yang bisa mendapatkan hasil dari sumur-sumur baru itu,” tutur Fajriyah. 

  • Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

    Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran Rp8 triliun untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis.

    Amran menjelaskan bahwa komoditas itu mencakup kelapa, kakao, tebu, pala, dan jambu mete, dengan perluasan lahan mencapai 800.000 hektare (ha).

    “Ini kita akan membantu petani-petani seluruh Indonesia. Total luasan kurang lebih 800.000 ha. Insyaallah nanti melibatkan sekitar 1 juta orang pekerja,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akan menjadi ujung tombak dari program pengembangan komoditas perkebunan ini.

    Tebu menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan atensi lebih. Kementan menyatakan bakal melakukan penanaman kembali alias replanting sekitar 100.000 ha tebu dalam beberapa bulan ke depan.

    “Nanti khususnya tebu, kita replanting kurang lebih 100.000 dan kemungkinan besar kita akan selesaikan dalam waktu 6 bulan,” tuturnya.

    Dengan demikian, jika program ini terus berlanjut, Amran menargetkan bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada gula putih dalam waktu 2 tahun ke depan.

    Terpisah, Mahmudi selaku Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengatakan bahwa pihaknya menargetkan produksi gula dapat menembus 1 juta ton pada akhir tahun ini.

    Dia memaparkan capaian produksi gula perseroan pada tahun lalu berkisar 850.000 ton. Dengan demikian, target pertumbuhan produksi gula yang ditetapkan PTPN III mencapai 15% secara tahunan.

    Menurut Mahmudi, kontribusi dari PTPN diharapkan mampu mendorong produksi gula nasional yang pada 2024 lalu mencapai 2,4 juta ton.

    “Tahun lalu [produksi gula nasional] 2,4 juta ton, tahun ini kita merencanakan minimum 2,7 juta ton. Mudah-mudahan ini menjadi produksi tertinggi secara nasional,” ujarnya saat ditemui wartawan.

  • Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

    Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

    Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

    Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

    “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

    Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

    “Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak,” imbuh Hadi.

    Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

    Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

    “Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak,” jelas Hadi.

    Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

    “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan,” ucap Hadi.

    Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

    “Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya.

    Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

    “Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan,” ucap Pri Agung.

    Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di ‘lift’ atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

    Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

    “Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya,” jelasnya.

  • Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

    Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex.

    Dirdik Jampidsus Kejagung Rl, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Iwan sebagai tersangka.

    “Tim penyidik Jampidsus kembali menetapkan 1 orang tersangka, dengan identitas IKL selaku mantan Wakil Dirut PT Sritex 2012-2023” ujar Nurcahyo di Kejagung, Rabu (13/8/2025).

    Dia menambahkan, penyidik melakukan penahanan terhadap Iwan Kurniawan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

    “Untuk kepentingan penyidikan tersangka IKL dilakukan penahan rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini 13 Agustus 2025 di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group. 

    Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    Adapun, penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

  • Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

    Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mencatat kenaikan impor keramik dari India hingga 130% pada 5 bulan pertama tahun ini. Adapun, derasnya produk impor murah dari negara tersebut ditenggarai praktik dumping. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk segera memberikan perlindungan dan dukungan bagi industri agar produk lokal tidak kehilangan daya saing. 

    “Terindikasi melakukan praktik dumping di samping pasar Indonesia sebagai salah satu negara pengalihan pasar ekspor keramik India ke AS yang terdampak perang tarif,” kata Edy kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

    Edy menilai di tengah penurunan daya beli masyarakat saat ini, gempuran produk impor dari India menjadi tantangan yang menekan kinerja industri nasional. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk keramik (HS 69) tercatat mencapai US$24,82 juta pada Januari-Juni 2025 atau naik 90% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya US$13 juta. 

    “Industri keramik semakin terdesak dengan kenaikan biaya produksi akibat kuota gas HGBT [harga gas bumi tertentu] di sisi lain terhimpit oleh penurunan daya beli masyarakat dan gempuran produk impor dari India dan China,” jelasnya. 

    Namun, Edy mengakui bahwa industri keramik nasional saat ini mulai menunjukkan pemulihan yang ditunjukkan dengan stabilnya kapasitas produksinya. 

    Dalam catatan Asaki, tingkat utilisasi produksi pada semester I/2025 ini berada di kisaran 70%-71% atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 60%. 

    Adapun, secara volume produksi meningkat sekitar 62 juta meter persegi atau bertumbuh 16,5% (year-on-year/yoy). 

    “Kinerja industri keramik nasional di semester I/2025 meskipun bertumbuh namun masih di bawah target Asaki yakni tingkat utilisasi 75% untuk semester I/2025 ini,” jelasnya. 

  • Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya. 

  • Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

    Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

    Bisnis.com, JAKARTA — Nasib empat proyek tol yang digagas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih terkatung-katung. Pembiayaan masih menjadi faktor utama yang menghambat proses konstruksi sejumlah proyek tol tersebut.

    Adapun, keempat proyek tol tersebut di antaranya Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci), Tol Gilimanuk – Mengwi, Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), hingga Tol Puncak.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian mencontohkan, saat ini Tol Dalam Kota Bandung yang sempat masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) era Jokowi masih dalam tahap pendalaman studi kelayakan atau feasibility study 

    Senada, dia juga menjelaskan bahwa Tol Puncak sedang dalam tahap yang sama. Dia menyebut saat ini keberlanjutan rencana pembangunan sedang digodok di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Nah ini [Tol Puncak] juga sama, karena masih tahap persiapan info progresnya masih di DJPI,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Sementara itu, nasib pembangunan Tol Getaci juga saat ini masih belum menunjukan titik terang. Usai dua kali lelang, tapi gagal mendapat Investor, pemerintah saat ini tengah melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan saat ini pemerintah berencana melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    “Sedang review, memang lama [prosesnya]. Getaci kita nunggu alokasi uangnya untuk melakukan review,” kata Rachman saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025). 

    Lebih lanjut, Rachman Arief memberi sinyal bahwa pemerintah berencana kembali memangkas panjang ruas Tol Getaci yang bakal dibangun pada tahap awal hanya sampai Tasikmalaya saja. Padahal semulanya, tahap awal dibidik dibangun hingga Cilacap kemudian sempat dipangkas hingga Ciamis.

    Dia menjelaskan, revisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat dan kesanggupan investor untuk mengeksekusi proyek tersebut. 

    “Iya [sampai Tasikmalaya],” jelasnya singkat.

    Hal serupa juga terjadi pada rencana pembangunan Tol Gilimanuk – Mengwi yang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali. Rachman Arief menyebut saat ini prosesnya masih dalam review ulang studi kelayakan.

    “Lagi di review FS semua, Gilimanuk – Mengwi mungkin baru kelar di Desember,” jelasnya.

    Berikut daftar 4 proyek tol yang telah digagas sejak era Jokowi tapi belum terealisasi:

    1. Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci)

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tol Getaci digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Namun, tol ini ditengarai gagal menjadi tol terpanjang lantaran ruasnya terus dipangkas untuk meningkatkan minat investor.

    Semulanya, Tol Getaci di desain bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah. 

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek Jalan Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) mulai dibangun pada 2022 – Instagram BPJT.

    Asal tahu saja, Tol Getaci terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara – Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). 

    Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangnya diperkirakan hanya ada di kisaran 50,32 kilometer.

    2. Tol Bandung Intra Urband Toll road (BIUTR)

    Sebagai informasi, Tol Dalam Kota Bandung masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diteken pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Berdasarkan laporan yang dirilis langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp7,83 triliun.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa bahwa konstruksi Tol Dalam Kota Bandung tersebut melingkupi pengembangan Bandung Intra Urban Toll Road dan North South Link di Bandung. 

    “Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung ada dua, yang direkomendasikan oleh Menteri PUPR, Bandung Intra Urban Tol Road [BIUTR]. Ini koneksi simpang susun Pusdai dengan nilai investasi Rp7,8 triliun,” jelas Susi (15/5/2024). 

  • Satelit Nusantara-5 Siap Meluncur Bulan Depan dari Florida, Kapasitas 160 Gbps

    Satelit Nusantara-5 Siap Meluncur Bulan Depan dari Florida, Kapasitas 160 Gbps

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) bakal meluncurkan satelit khusus internet bernama Satelit Nusantara 5 (SNL) dari Florida Space Coast, Amerika Serikat, pada September 2025. 

    Setelah menjalani proses peningkatan orbit dan pengecekan di orbit, satelit ini ditargetkan mulai beroperasi komersial dari orbit geostasioner atau sekitar 35.400 km dari permukaan bumi pada 2026.

    CEO sekaligus Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi komunikasi satelit, dan SNL akan melanjutkan warisan tersebut. 

    “Satelit ini akan memberdayakan komunitas, sekolah, dan bisnis yang belum pernah memiliki akses andal. Dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps, SNL akan memperkuat kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan kapasitas nasional,” kata Adi dikutip dari laman Sat News pada Rabu (13/8/2025). 

    Adi menambahkan kemitraan dengan Boeing dan mitra teknologi global memastikan tak ada yang tertinggal seiring pertumbuhan Indonesia.  

    SNL yang baru saja diserahkan Boeing kepada PSN dirancang untuk menyediakan konektivitas berkapasitas tinggi dan andal bagi lebih dari 17.000 pulau di Indonesia serta wilayah Asia Tenggara. 

    Menggunakan platform 702MP andalan Boeing, satelit ini mampu memberikan kapasitas lebih dari 160 Gbps untuk mendukung akses internet broadband dan layanan komunikasi penting di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga desa terpencil, bahkan area terdampak bencana.

    Dengan teknologi pemrosesan muatan canggih, SNL dapat mengarahkan kapasitas internet dan komunikasi secara dinamis ke lokasi yang membutuhkan. 

    Untuk menunjang kinerjanya, satelit ini dilengkapi sayap surya buatan anak perusahaan Boeing, Spectrolab, yang mampu menghasilkan daya hingga 15 kW sehingga dapat beroperasi penuh selama misi 15 tahun. 

    Peluncuran Satelit Nusantara-3 yang dikenal juga dengan sebutan Satelit Satria-1

    Spectrolab juga tengah meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi tingginya permintaan sel surya kelas antariksa.

    Presiden Boeing Satellite Systems International Ryan Reid menambahkan, Boeing memiliki sejarah panjang melayani Indonesia dan Asia Pasifik sejak peluncuran satelit Palapa A1 pada 1976. 

    “Dengan Nusantara Lima, kami melanjutkan warisan itu, menghadirkan solusi andal dan berkapasitas tinggi yang disesuaikan dengan geografi unik dan kebutuhan konektivitas Indonesia. PSN telah menjadi mitra luar biasa sepanjang program ini,” kata Reid.

    Sekadar informasi, Satelit Nusantara Lima awalnya direncanakan meluncur pada Desember 2023. 

    Dalam perhelatan rensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean 2023 di Jakarta, Grup Pasifik Satelit Nusantara (PSN) melalui anak perusahaannya, PT Satelit Nusantara Lima (SNL) bersama Pemerintah Filipina mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan Perjanjian Layanan Kapasitas Satelit (Satellite Capacity Service Agreement).  

    Perjanjian tersebut telah disepakati dengan We Are IT Philippines Inc. (WIT) pada akhir 2022 terkait penggunaan kapasitas satelit Nusantara 5 (N5) di wilayah Filipina.  

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, Satelit Nusantara-5 yang rencananya diluncurkan pada Desember 2023 akan membantu menyediakan koneksi internet berbasis satelit di daerah-daerah terpencil Filipina. Satelit ini akan melayani tiga negara utama yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. 

    Menurut Adi, permintaan dari Malaysia dan Filipina sudah masuk, sementara kebutuhan di Indonesia sendiri masih sangat besar.  

    CEO sekaligus Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso

    “Malaysia sama Filipina sudah ada yang minta. Indonesia kita juga masih kekurangan ya. Jadi kita jalankan aja terus,” tambahnya. 

    Adi menambahkan sejalan dengan hadirnya satelit baru, bisnis PSN diproyeksinya akan makin moncer. Tahun ini dia memperkirakan pendapatan bisnis perusahaan tumbuh dua digit. 

    Pertumbuhan akan makin tinggi pada 2026 setelah Satelit Nusantara 5 resmi komersialisasi.  

    “Insya Allah tumbuh dua digit tahun ini,” kata Adi. 

  • AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

    AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan lima kementerian teknis lingkup Infrastruktur pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Menteri Koordinator (Menko) IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rapat tersebut bakal membahas sejumlah isu pengembangan infrastruktur strategis mulai dari sektor konektivitas hingga perumahan.

    “Kami Kemenko Infrastruktur ini yang mengoordinasikan, mengorkestrasikan lima kementerian teknis tentunya ingin setiap saat melakukan monitoring, evaluasi baik melalui rapat-rapat koordinasi seperti ini maupun secara langsung di lapangan,” kata AHY, Rabu (13/8/2025).

    Dalam agenda tersebut, AHY mengaku akan membahas pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang termasuk pelaksanaan program transmigrasi hingga implementasi kebijakan satu peta atau one map policy.

    Kedua, agenda tersebut juga bakal membahas implementasi program pengentasan kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang rencananya dibidik mulai diterapkan pada 2027.

    Pada saat yang sama, AHY juga menyinggung akan membahas hasil evaluasi dari berbagai kecelakaan transportasi baik perkeretaapian maupun di jalan darat.

    Selanjutnya, AHY juga mengaku akan membahas keberlanjutan pengembangan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya agar prosesnya dapat dipercepat. Serta, membahas kelanjutan rencana menghidupkan kembali keberadaan bandara internasional.

    Dari sektor ketahanan, AHY turut memastikan akan melanjutkan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di mana, pada tahap awal akan diprioritaskan di wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak.

    Selanjutnya, dari sisi konektivitas AHY menekankan bakal meminta update mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan Jalan Daerah (IJD).

    “Last but not least, nomor empat kita akan membahas isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman,” ujarnya.

    Dalam penjelasannya, AHY mengaku akan membahas mengenai rencana implementasi renovasi rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Ini juga harus dipastikan sekali lagi bisa menjadi daya ungkit dari pembangunan perumahan yang semakin luas baik di desa maupun di kota,” pungkasnya. 

  • Sambut Dana Abadi, IDPRO Pastikan Infrastruktur Data Center RI Siap Dukung AI

    Sambut Dana Abadi, IDPRO Pastikan Infrastruktur Data Center RI Siap Dukung AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha data center menilai usulan pembentukan dana abadi kecerdasan buatan (AI) merupakan langkah strategis yang harus dijalankan negara. Infrastruktur pusat data dalam negeri dipastikan telah siap mendukung kemajuan AI. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, mengatakan inisiatif ini memiliki kepentingan geopolitik yang besar, termasuk untuk pertahanan dan keamanan negara. 

    Dia memastikan, pusat data (data center) sebagai tulang punggung AI sudah siap mendukung langkah tersebut.

    “Beberapa anggota IDPRO juga kita lihat sekarang sudah mendapatkan funding yang luar biasa, karena memang pertumbuhan industri ini sangat positif,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Hendra menuturkan, dari aspek kapasitas, sejumlah anggota IDPRO telah membangun fasilitas hyperscale berskala besar. 

    Mereka juga sudah memiliki interkoneksi dengan bandwidth tinggi, serta mengadopsi standar uptime global, umumnya tier-3 atau tier-4.

    Dari sisi keamanan dan kepatuhan, lanjut dia, hampir semua anggota IDPRO telah mengikuti standar keamanan fisik dan siber global, seperti ISO 27001 (information security management system). 

    Sistem ISO merupakan sistem keamanan yang diterapkan oleh negara-negara eropa, yang memiliki perhatian tinggi terhadap keamanan data center.

     “Jadi, artinya kalau kita melakukan penerapan AI security network itu sudah banyak yang siap,” imbuhnya.

    pekerja di salah satu ruangan data center

    Dia menambahkan, kecepatan pembangunan data center kini lebih singkat berkat teknologi modular. Menurutnya proses pembangunannya itu tidak lebih dari 8–9 bulan, berbeda dengan metodologi zaman dulu yang bisa 1,5 sampai 2 tahun. 

    Hendra menambahkan momentum Indonesia menjadi AI hub semakin kuat karena masih bisa membeli chipset dari Amerika Serikat. 

    “Vietnam, Malaysia, dan Thailand kan kena sanction karena terindikasi melakukan re-exporting chipset ini ke China. Nah Indonesia belum terkena sanction,” katanya.

    Hal ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat AI di Asia Pasifik atau setidaknya Asia Tenggara.

    Hendra, yang terlibat dalam penyusunan peta jalan (roadmap) nasional AI, menegaskan data center adalah komponen utama kedaulatan digital. 

    “Artinya secara data centernya, berdaulat secara regulasi, berdaulat secara cyber security, dan berdaulat secara talent-nya juga,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan tantangan terbesar adalah kebutuhan listrik yang sangat besar. 

    “Yang tadinya kita bisa handling 10 kilowatt, ini kan kita lebih sampai 35 kilowatt per raknya. Kalau kita tidak hati-hati, penggunaan listrik dari pembangkit tenaga batubara akan sangat polutif ke lingkungan,” jelasnya.

    Hendra menjelaskan, pasokan energi di Pulau Jawa saat ini masih memiliki excess supply dari PLN sekitar 5 gigawatt. 

    Kondisi ini mendukung penggunaan energi besar pada data center di wilayah tersebut. Namun, di Pulau Batam, pasokan energi masih terbatas karena tingginya pembangunan pusat data di kawasan itu. Oleh sebab itu, pasokan energi masih menjadi tantangan. 

    Hendra menyebut, penelitian oleh Colliers dan Structure Research memperkirakan kebutuhan daya data center di Indonesia bisa mencapai 2 gigawatt pada 2030. Untuk AI, angka tersebut berpotensi dua kali lipat jika penggunaannya masif di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan.

    “Di salah satu dokumen AI roadmap, salah satunya adalah menghitung IT capacity planning-nya. Tapi menurut saya itu belum final, karena listriknya besar sekali. Ada chipset namanya GB200 Blackwell, satu rak itu bisa sampai 135 kilowatt,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan pemerintah mendapat usulan pembentukan dana abadi AI yang mayoritas akan dikelola Danantara Indonesia. Meski belum ada target nilai investasi, pemerintah memperkirakan program ini dapat dimulai 2027–2029 dengan model pembiayaan campuran publik swasta. 

    Strategi ini juga merekomendasikan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI. Langkah ini mengikuti tren regional, setelah Malaysia berhasil menjaring investasi miliaran dolar dari raksasa teknologi dunia untuk membangun infrastruktur cloud dan AI. 

    Danantara Indonesia tidak memberi respons pertanyaaan Reuters hingga berita tersebut. 

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga mengajak publik untuk terlibat dalam penyusunan buku putih peta jalan dan konsep etika kecerdasan buatan (AI). Masukan dari publik ditunggu paling lambat hingga 22 Agustus 2025.