Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Indosat Lindungi Pelanggan Muda Tri dari Spam, Dorong Fitur Berbiaya Rp50.000

    Indosat Lindungi Pelanggan Muda Tri dari Spam, Dorong Fitur Berbiaya Rp50.000

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mendorong solusi Anti-Spam plus bagi pelanggan Tri yang membeli paket dengan harga berkisar Rp30.000 hingga di atas Rp50.000.  

    Fitur Tri AI Anti-Spam tersedia dalam 2 paket yaitu, fitur basic yang menawarkan pelindungan berupa peringatan ketika pengguna mendapatkan panggilan telpon. Paket ini dibanderol dengan harga Rp30.000.

    Berikutnya, fitur Anti-Scam Plus dengan notifikasi yang lebih jelas dan warna berbeda untuk setiap ancaman yang diterima. Pelanggan dapat memperoleh layanan ini jika berlangganan paket mulai dengan harga mulai dari Rp50.000.

    VP Head of Product & Pricing Strategy Nicholas Yulius menjelaskan secara sistem backend, fitur basic dan plus tidak ada perbedaan. Pembedanya hanya tampilan yang diterima pelanggan. Dengan produk plus, pelanggan dapat memperoleh notifikasi yang lebih berwarna sebagai nilai tambah.

    Ongkos lebih mahal untuk menggunakan layanan anti-scam ini, lanjutnya, karena perusahaan juga mengeluarkan biaya untuk membangun produk tersebut.

    “Kami di Indosat sendiri memiliki ongkos yang tidak murah untuk AI dan ingin melindungi pelanggan kami, makanya kami secara diversity yaitu basic dan plus,” kata Nicholas, Kamis (14/8/2025).

    Merujuk laporan Info Memo, rerata pendapatan per pelanggan (ARPU) yang dibukukan Indosat untuk belanja layanan perusahaan (ARPU) berkisar Rp38.900 pada semester I/2025 atau naik 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Jika seluruh pengguna Indosat berlangganan paket Rp50.000, maka ARPU yagn dibukukan perusahaan berpotensi naik.    

    Adapun pelanggan pada periode tersebut mencapai 95,4 juta. Laporan info memo Indosat tidak membedah jumlah pelanggan dan ARPU IM3 – Tri secara spesifik.

    Sementara itu, Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Bilal Kazmi mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Indonesia menjadi negara dengan penerima panggilan spam terbanyak di Asia Pasifik. Sebanyak 65% masyarakat Indonesia mengalami upaya scam setiap minggunya, dan 39% anak muda pernah menjadi korban penipuan daring.

    Tri, lanjutnya, selalu memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengalaman digital pelanggan. Sebagai brand yang adaptif dan dekat dengan dunia anak muda, Tri menghadirkan Tri AI Anti Spam/Scam berbasis teknologi AIvolusi 5G untuk memberdayakan generasi muda Indonesia.

    “Teknologi ini memberikan jaringan yang aman, sehingga anak muda bebas bereksplorasi, berkarya, dan menjelajah dunia online dengan percaya diri. Dengan produk hemat, jaringan cepat, dan komitmen menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, Tri terus berdiri di garda depan,” kata Bilal

  • Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan yang dijual tak sesuai standar mutu dan kualitas.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Kepala Negara RI tanpa pandang bulu akan menindak tegas tersangka kasus pengoplosan beras.

    “[Sikap Presiden Prabowo terkait kasus beras oplosan] ditindak tegas yang bersalah,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Sayangnya, saat ditanya lebih jauh akan seperti apa bentuk penindakan tersebut, Amran hanya menyampaikan bahwa hal itu sudah masuk wewenang aparat penegak hukum (APH).

    “Tindak tegas! itu nanti penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Kementan mengungkap terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Adapun, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus menertibkan para pengusaha beras nakal yang telah merugikan ekonomi dan masyarakat hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Dia meminta agar Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium.

    “Nakal. Beras, beras biasa ganti aja stempel [menjadi beras] premium. Tapi ini [beras oplosan] terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan,” kata Prabowo dalam pidato saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo dari Kementan, pihaknya telah menindak pengusaha beras yang menjual beras oplosan. Sayangnya, fenomena pengoplosan ini masih terus muncul.

    Dia juga menyoroti kasus penyunatan volume Minyakita yang dijual tak sesuai takaran.

    “Sama dengan minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh! 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini dapat dengan mudah melacak anomali komoditas pangan. Pemerintah juga memiliki laboratorium untuk memeriksa mutu beras dan pangan lainnya yang tersebar di berbagai daerah, termasuk bantuan kecerdasan buatan.

    “Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” pungkasnya.

  • KPK Panggil Dirut KAI Bobby Rasyidin jadi Saksi Dugaan Korupsi SPBU Pertamina

    KPK Panggil Dirut KAI Bobby Rasyidin jadi Saksi Dugaan Korupsi SPBU Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) 2018-2023.

    Adapun Bobby diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT Len periode 2020-2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa selain Bobby ada tiga saksi lainnya yang akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8/2025).

    “Hari ini Kamis [14/8] KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] terkait proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina [Persero] periode 2018- 2023),” kata Budi, Kamis (13/8/2025).

    Budi mengungkapkan tiga saksi lainnya, yaitu adalah Karyawan PT Telkom Judi Achmadi, VP Solution Delivery PT Sigma Cipta Caraka Kreasi Binsar Pardedes, dan VP Procurement PT Sigma Cipta Caraka Heri Purnomo.

    Adapun, dua permasalahan dalam proyek ini yaitu pengadaan mesin EDC dan tangki penampungan di SPBU. Sebagai informasi, KPK sedang mendalami dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina tahun 2018-2023. 

    Sejumlah saksi yang telah diperiksa di antaranya Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama, Head of Outbound Purchasing PT SCC Aily Sutedja, VP Corporate Holding and Portofolio IA PT Pertamina Anton Trienda.

    Kemudian, VP Sales Enterprise PT Packet Systems Antonius Haryo Dewanto, hingga mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia Benny Antoro.

  • Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

    Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aliran dana kasus korupsi penetapan kuota haji dan penyelenggaran haji periode 2024.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pihak telah didalami untuk mengetahui ke mana aliran dana ‘panas’ tersebut mengalir. Komisi anti rasuah di antaranya telah memanggil Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Di samping itu, KPK berencana memanggil mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis dan pemilik agen travel haji dan umroh Maktour yakni Fuad Hasan Masyhur.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

    “Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

    Dalam perkembangan terbaru, KPK menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    penyidik menyita  beberapa dokumen dan barang bukti elektronik  (BBE). Namun Budi belum dapat menjelaskan rincian dokumen maupun barang bukti tersebut

    “Penggeledahan juga dilakukan di kantor Kemenag. Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBE,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, KPK turut menggeledah rumah di Depok dan menyita 1 mobil serta beberapa aset penting lainnya.

    KPK Dalami Pengelolaan Dana Haji

    Sementara itu, KPK turut mendalami pengelolaan uang di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Kami masih mendalami terkait pengelolaan uang dari umat yang nanti menjadi calon haji. Ini lah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di BPKH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (11/8/2026). 

    Budi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji, uang dari para calon haji reguler maupun khusus disetorkan dan dikelola oleh BPKH.

    Setelah masuk ke periode pelaksanaan haji, kata dia, uang tersebut disetorkan oleh BPKH ke Kementerian Agama untuk yang haji reguler, dan ke agen penyelenggara haji untuk haji khusus.

    “Dengan demikian, memang dibutuhkan keterangan dari pihak BPKH ini,” katanya.

    Sebelumnya, KPK sempat meminta keterangan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada saat kasus tersebut masih di tahap penyelidikan pada 8 Juli 2025.

    Diketahui, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

  • Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 hanya membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan.

    Pada tahun ini, seleksi CPNS tidak dibuka untuk masyarakat umum. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya yang direkrut memiliki kompetensi spesifik di bidangnya.

    “Pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM aparatur negara yang unggul. Dengan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat, seleksi Sekolah Kedinasan TA 2025 diharapkan mampu mencetak generasi pelayan publik yang profesional dan berintegritas,” kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif dalam siaran pers resmi yang dikutip dari situs BKN, Kamis (14/8).

    Tahapan seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan ini juga dilakukan berbeda dengan seleksi umum.

    Biasanya seleksi umum meliputi Administrasi, SKD, SKB, dan wawancara. Namun untuk jalur sekolah kedinasan tahapannya meliputi seleksi administrasi, SKD, tes CAT dan Non CAT oleh BKN.

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan saat ini telah sampai pada pelaksanaan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Berikut ini jadwal lengkap pelaksanaan CPNS jalur sekolah kedinasan yang dibuka pada 2025:

  • Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

    Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembacaan nota keuangan menjelang 15 Agustus 2025. Sebab, moment ini bisa saja menjadi momen kenaikan gaji PNS.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi meminta publik bersabar menunggu isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan APBN 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).

    Hasan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan bocoran terkait kemungkinan pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun program prioritas baru pemerintah.

    “Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, publik baru akan mengetahui secara jelas postur APBN 2026 dan program-program prioritas yang akan disampaikan Presiden pada saat pidato resmi berlangsung.

    Hasan menekankan Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari tersebut, yakni pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI dan pidato penyampaian Nota Keuangan APBN 2026. 

    “Besok kita bisa melihat dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa saja program prioritas yang akan disampaikan presiden. Jadi kita tunggu besok pidato presiden, kita nikmati pada waktunya,” pungkas Hasan.

  • Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka oleh pemerintah sejak 29 Juni 2025.

    Sayangnya, seleksi CPNS tahun ini tidak dibuka untuk umum. Pemerintah fokus membuka lowongan CPNS melalui jalur sekolah kedinasan.

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    MenpanRB Jamin Seleksi Transparan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

    Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

    SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

    Jadwal CPNS 2025

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

  • Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

    Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan ada persoalan di luar kebijakan pemerintah daerah dibalik aksi demonstrasi Bupati Pati, Sudewo.

    Pernyataan itu, Tito sampaikan karena urusan terkait dengan peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% kini telah dicabut.

    “Sekarang, ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu. Tapi, berhubungan dengan masalah lain,” ujar Tito di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/5/2025).

    Kemudian, eks Kapolri ini meminta agar aksi demonstrasi ini murni atas aspirasi masyarakat Pati, bukan ditunggangi oleh kepentingan politik.

    Di samping itu, Tito menyampaikan bahwa mau bagaimanapun juga Bupati Pati, Sudewo merupakan pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

    “Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan lah, bagaimanapun bupati dipilih oleh rakyat,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Tito mengemukakan apabila ada keberatan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo maka sebaiknya bisa melalui mekanisme yang berlaku.

    Misalnya, melalui legislator daerah atau DPRD hingga meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi atau peneguran.

    “Di antaranya melalui DPR mungkin, bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya,” pungkas Tito.

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur umum.

    CPNS 2025 hanya dibuka melalui jalur sekolah kedinasan, yang mana pendaftarannya telah dilakukan sejak 29 Juni 2025 lalu.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

    Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

    SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Adapun persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebesar 3.252 formasi secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh sekolah kedinasan di bawah naungan tujuh instansi.