Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • MK Tolak Uji Materi UU HPP Soal Tarif PPN 12%

    MK Tolak Uji Materi UU HPP Soal Tarif PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan terkait dengan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

    Permohonan itu khususnya terkait dengan penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Adapun putusan itu dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo pada sidang pleno perkara No.11/PUU-XXIII/2025, Kamis (14/8/2025).

    “Menolak permohonan para pemohon No.11/PUU-XXIII/2025 baik di dalam provisi maupun pokok permohonan,” ujar Suhartoyo dikutip dari siaran YouTube MK.

    Untuk diketahui, pokok permohonan judicial review yang diajukan ke MK pada perkara itu terkait dengan objek permohonan Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

    Aturan itu mengubah ketentuan Pasal 4a ayat (2) huruf b dan ayat (3)huruf a, huruf g, dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No.42/2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau UU PPN, terhadap ketentuan pada UUD 1945.

  • Beras Oplosan Marak, Pedagang Pasar Tradisional Semringah Omzet Naik

    Beras Oplosan Marak, Pedagang Pasar Tradisional Semringah Omzet Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pedagang pasar tradisional mengalami peningkatan omzet imbas kasus beras yang tak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kasus beras oplosan membawa berkah bagi pedagang di pasar tradisional, lantaran masyarakat berbondong-bondong beralih membeli beras di pasar tradisional.

    “Ada yang menarik. Ini berkah bagi pedagang tradisional. Itu omzetnya naik, karena banyak yang beralih [membeli beras] ke [pasar] tradisional,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Amran menuturkan dengan masyarakat membeli beras di pasar tradisional, ini justru bisa menghidupkan penggilingan kecil di Tanah Air. Apalagi, penggilingan kecil mendominasi dari total penggilingan.

    “Kalau dia belanja di tradisional, menghidupkan pengilingan kecil. Penggilingan kecil jumlahnya itu 95% dari total penggilingan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Amran menuturkan bahwa Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga telah menurunkan harga beras premium sebesar Rp1.500 per kemasan 5 kilogram.

    “Premium kan sudah turun Rp1.500 [per 5 kilogram], ada suratnya aku terima. Dan itu statement ketua asosiasinya itu. Aprindo, turun Rp1.500 [per 5 kilogram],” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengeklaim kini pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tak lagi takut berjualan beras imbas adanya kasus beras oplosan. Dia memastikan sudah tidak ada lagi masalah terkait beras oplosan. Dia juga mengeklaim permasalahan ini sudah tertangani.

    “Sudah-sudah, nggak ada masalah. Sudah tertangani dengan baik,” ujar Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail seperti apa proses penanganan kasus beras oplosan yang telah menggegerkan masyarakat.

    Omzet Turun

    Sementara itu, Ombudsman sebelumnya menemukan adanya penurunan signifikan omzet pedagang beras di PIBC saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (11/8/2025). Adapun, sidak ini dilakukan untuk memantau kondisi perdagangan beras di tengah polemik beras oplosan.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menuturkan sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20–50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.

    “Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6–10 ton beras perhari,” ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Berdasarkan data Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, perbandingan in-out beras di PIBC pada 1–10 Juli 2025 dan 1–10 Agustus 2025 terjadi penurunan beras yang masuk 22,97% dan yang keluar 20,84%.

    Dari sisi harga, Yeka menemukan terjadi kenaikan harga beras di PIBC. Harga jual termurah Rp13.150 per kilogram dan harga termahal tembus Rp14.760 per kilogram, dengan rata kenaikan harga beras sebesar Rp200 dalam dua pekan terakhir.

    Selain itu, Yeka menyebut penurunan penjualan ini juga berdampak pada turunnya tenaga kerja di sektor bongkar muat. Merujuk data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, sebanyak 80% dari sekitar 1.200 anggota tidak bekerja karena menurunnya volume pembelian beras di PIBC.

    “Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” tuturnya.

    Adapun, Ombudsman akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

    Yeka menyatakan langkah ini untuk mencari solusi agar pasar kembali bergairah, sekaligus memastikan perdagangan beras tetap transparan dan sesuai ketentuan.

  • Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

    Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan menandatangani MoU pembentukan koperasi dengan 4 Kabupaten dan 1 kota untuk meningkatkan sektor pangan dan energi baru terbarukan (EBT), pada 20 Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala BP Raskin Budiman Sudjatmiko di Kantor BP Taskin, Kamis (14/8/2025). Budiman menyebut 4 kabupaten dan 1 kota tersebut, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.

    “Insya Allah, tanggal 20 Agustus akan ada MoU dengan 4 Kabupaten 1 kota dengan pembentukan koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Ada Pemerintah Kabupaten menyediakan 400 hektar lahan bagi industrialisasi pertanian berdasarkan koperasi kerjasama dengan pihak swasta,” kata Budiman.

    Sebab, kata Budiman, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum meningkat secara signifikan. Nantinya pembangunan koperasi akan memanfaatkan potensi yang dapat memajukan ekonomi warga serta daerahnya.

    Tak hanya itu, wilayah itu dimanfaatkan untuk mengelola limbah makanan yang dihasilkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menghasilkan nilai ekonomis, seperti pengelolaan minyak jelantah, pengelolaan limbah plastik, tulang ikan atau ayam, dan limbah bahan makanan lainnya.

    Nantinya pengelolaan akan bekerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta.

    Adapun Budiman menyebut Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Budi mengatakan Padahal Indramayu penyumbang produksi beras maupun garam terbesar di Indonesia. Lalu disusul Kabupaten Brebes.

    “Kabupaten Indramayu adalah kabupaten termiskin di Jawa Barat padahal 70% beras Jawa Barat dari Indramayu, 32% Garam Jawa Barat dari Indramayu tapi penduduknya termiskin nomor 1 termiskin. Satu lagi Brebes di Jawa Tengah, sebelahnya termiskin nomor satu di Jawa Tengah. Lalu kita akan buat aglomerasi,” jelas Budi.

    Dia menjelaskan, pada pengelolaan pertanian akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, pengelolaan limbah di Kabupaten Kuningan, industri hilirisasi digitalisasi produk pertanian di Kota Cirebon.

    Menurutnya MoU mampu mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas di era pemerintahan Prabowo Subianto.

  • Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 triliun yang bersumber dari Danantara untuk menyerap gula petani yang tidak terserap pasar.

    Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan nantinya yang akan melakukan pembelian gula petani, yakni PT RNI dan PT SGN.

    “Harganya baik, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

    Terkait dugaan adanya peredaran gula rafinasi di pasar, dia menegaskan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran dan tak bisa ditolerir.  

    Karena itulah, dia menegaskan Kementan akan melakukan pendekatan ke kepolisian dan pihak-pihak yang mengurusinya.

    Intinya, kata dia, gula rafinasi itu gula yang diperuntukkan industri makanan dan minuman, tidak boleh dijual di pasar.

    Dengan demikian, mereka yang menjual gula rafinasi di luar kepentingan industri maka merupakan kegiatan yang melanggar hukum. 

    Diberitakan Bisnis, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta agar pemerintah menghentikan impor ethanol lantaran telah membuat harga tetes tebu anjlok. 

    Hal ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan anjloknya harga gula dan tetes tebu telah memukul pendapatan petani tebu.

    Khabsyin mengungkap, saat ini kondisi gula petani kian mengkhawatirkan. Dia menyebut, stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100.000 ton secara nasional dan akan terus bertambah.

    Dia menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami mendesak pemerintah membeli gula petani sesuai HPP,” kata Khabsyin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, Khabsyin menuturkan petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Di mana, harga tetes turun menjadi Rp1.500 per kilogram di tahun ini, bahkan pembeli tetes meminta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal, ungkap dia, tahun lalu harganya mencapai Rp3.000 per kilogram. 

    Menurutnya, anjloknya harga tetes tebu disebabkan adanya Permendag 16/2025. Khabsyin menilai, Permendag 16/2025 telah membuka keran impor ethanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota, dan bebas bea masuk. Di sisi lain, tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis, produksi ethanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor ethanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi Menperin [Menteri Perindustrian], ini membuat harga tetes petani jatuh,” tuturnya.

  • Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

    Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 triliun yang bersumber dari Danantara untuk menyerap gula petani yang tidak terserap pasar.

    Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan nantinya yang akan melakukan pembelian gula petani, yakni PT RNI dan PT SGN.

    “Harganya baik, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

    Terkait dugaan adanya peredaran gula rafinasi di pasar, dia menegaskan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran dan tak bisa ditolerir.  

    Karena itulah, dia menegaskan Kementan akan melakukan pendekatan ke kepolisian dan pihak-pihak yang mengurusinya.

    Intinya, kata dia, gula rafinasi itu gula yang diperuntukkan industri makanan dan minuman, tidak boleh dijual di pasar.

    Dengan demikian, mereka yang menjual gula rafinasi di luar kepentingan industri maka merupakan kegiatan yang melanggar hukum. 

    Diberitakan Bisnis, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta agar pemerintah menghentikan impor ethanol lantaran telah membuat harga tetes tebu anjlok. 

    Hal ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan anjloknya harga gula dan tetes tebu telah memukul pendapatan petani tebu.

    Khabsyin mengungkap, saat ini kondisi gula petani kian mengkhawatirkan. Dia menyebut, stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100.000 ton secara nasional dan akan terus bertambah.

    Dia menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami mendesak pemerintah membeli gula petani sesuai HPP,” kata Khabsyin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, Khabsyin menuturkan petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Di mana, harga tetes turun menjadi Rp1.500 per kilogram di tahun ini, bahkan pembeli tetes meminta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal, ungkap dia, tahun lalu harganya mencapai Rp3.000 per kilogram. 

    Menurutnya, anjloknya harga tetes tebu disebabkan adanya Permendag 16/2025. Khabsyin menilai, Permendag 16/2025 telah membuka keran impor ethanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota, dan bebas bea masuk. Di sisi lain, tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis, produksi ethanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor ethanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi Menperin [Menteri Perindustrian], ini membuat harga tetes petani jatuh,” tuturnya.

  • KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

    KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rp2 miliar terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V), anak usaha Perum Perhutani di sektor kehutanan.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menjelaskan penyitaan tersebut setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di perusahaan tersebut.

    “Benar [KPK mengamankan Rp2 miliar],” kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Kamis (14/8/2025).

    Fitroh juga membenarkan bahwa penyitaan itu terkait dengan kasus dugaan suap izin pemanfaatan kawasan hutan. “Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan,” jelasnya.

    Diketahui, KPK telah mengamankan 9 orang dalam OTT yang sama. Jumlah pihak yang terlibat dapat bertambah seiring perkembangan penyidikan.

    “9 (orang diamankan dalam kegiatan) OTT,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam penangkapan, penyidik telah menangkap beberapa pihak yang terdiri dari jajaran direksi perusahaan BUMN dan pihak swasta. Namun, dia belum dapat menjelaskan identitas mereka.

    Pasalnya, mereka akan diperiksa selama 1×24 jam untuk menentukan status sebagai saksi atau tersangka. KPK akan mengumumkan konstruksi perkara melalui konferensi pers.

    “Direksi salah satu BUMN dan swasta,” kata Fitroh.

    Fitroh juga membenarkan OTT dilakukan di sekitar Jakarta. “(OTT di) Jakarta, Inhutani V,” ujarnya.

    Profil Inhutani V

    PT Eksploitasi dan Industri Hutan V atau biasa disingkat menjadi Inhutani V. Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1991 untuk mengusahakan hutan di Pulau Sumatra bagian selatan.

    Inhutani V adalah anak usaha Perhutani yang bergerak di bidang kehutanan. Inhutani V resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Perhutani, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang kehutanan.

    Pada tahun 2022, Perhutani menggabungkan Inhutani IV dan Perhutani Anugerah Kimia ke dalam perusahaan ini. Melalui penggabungan tersebut, perusahaan ini akan difokuskan pada produksi gondorukem, terpentin, dan turunannya.

    Adapun kegiatan usaha Inhutani V adalah briket, kopal, karet, sengon, kayu, wood working, tebu, dan reklamasi tambang.

    Perusahaan ini juga memiliki beberapa unit usaha yakni Unit Lampung, Unit Industri Trenggalek, Unit Sumut Aceh, dan Unit Bangka.

  • Indosat (ISAT) Andalkan AI dan Cloud Pacu Segmen B2B di Tengah Efisiensi

    Indosat (ISAT) Andalkan AI dan Cloud Pacu Segmen B2B di Tengah Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) terus memperkuat layanan business-to-business (B2B) melalui beragam solusi berbasis teknologi canggih seperti kecerdasan artifisial (AI), cloud computing, dan keamanan siber. 

    Langkah ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital pelanggan korporasi di Indonesia.

    Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah mengatakan perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan bisnis lewat akses ke beragam teknologi.

    “Indosat Ooredoo Hutchison berkomitmen untuk memberdayakan bisnis melalui akses ke teknologi kecerdasan artifisial (AI), cloud, dan keamanan untuk mendukung transformasi digital pelanggan melalui berbagai solusi,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (14/8/2025).

    Buldansyah menjelaskan, solusi yang ditawarkan mencakup layanan data center dan cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, solusi backup dan disaster recovery, serta infrastruktur data center bersertifikasi global.

    Indosat Business juga menyediakan layanan cloud yang komprehensif, solusi keamanan siber terintegrasi untuk melindungi aset digital, data, dan pengguna perusahaan dari ancaman siber. 

    Selain itu, tersedia mobile solutions untuk mendukung komunikasi korporasi dan meningkatkan produktivitas, serta digital analytics dan solusi big data untuk mengoptimalkan pemasaran dan pengelolaan identitas pelanggan.

    Perusahaan juga menghadirkan digital applications guna mendukung bisnis dan loyalitas pelanggan, seperti aplikasi SaaS, WhatsApp Business API, dan chatbot AI.

    Layanan fixed services disiapkan untuk menyediakan konektivitas internet dan komunikasi suara berperforma tinggi. 

    Buldansyah menuturkan, kinerja segmen B2B menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, terlihat dari kenaikan segmen Multimedia, Data Communication, and Internet (MIDI) sebesar 23,4% secara tahunan (year-on-year/YoY) sepanjang 2024.

    Ke depan, lanjutnya, perusahaan akan terus berinovasi secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

    “Dengan fokus pada implementasi teknologi canggih seperti AI dan cloud guna menghadirkan solusi relevan sesuai kebutuhan pelanggan,” pungkasnya.

  • Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

    Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri pengguna gas bumi mulai kelimpungan menghadapi kondisi keterbatasan pasokan gas. Terlebih, baru-baru ini pelaku industri di wilayah barat Jawa terpaksa menghentikan produksi lantaran aliran energi yang menurun drastis. 

    Indonesian Rubber Glove Manufacturers Association (IRGMA) mengungkap kondisi industri di area Tangerang yang mengalami penurunan tekanan gas. Bahkan, sejumlah pabrik mematikan kiln atau pemanas bersuhu tinggi sehingga produksi terhenti. 

    “Semua industri [pengguna gas] di Jawa Barat [shut off], info yang sudah off di wilayah Tangerang sejak kemarin malam. Kalau sudah berhenti setop produksi, maka akan ada perumahan tenaga kerja,” kata Ketua Umum IRGMA Rudy Ramadhan kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025). 

    Tak hanya pengusaha sarung tangan karet, Rudy yang juga bergabung dalam Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo) juga mendapatkan informasi serupa terkait penyetopan pemanas tungku untuk pengerjaan logam.

    Rudy menyebut bahwa penurunan tekanan gas telah diumumkan oleh distributor gas yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. melalui surat tertulis. Perusahaan pelat merah itu menyebut akan ada pengaturan pemakaian maksimum gas pada periode 13-31 Agustus 2025 menjadi 48%. 

    “Bagi yang masih mendapatkan pasokan gas 48% ini berisiko utilitasnya akan turun hingga 50%. Industri sarung tangan bulan lalu dapat pasokan gas 60%, kita kapasitas terpasang 70%,” terangnya. 

    Menurut dia, dengan pasokan gas yang dibatasi hanya 48% maka produksi akan turun signifikan. Padahal, pihaknya telah merencanakan peningkatan produksi pada Agustus ini.  

    Rudy menegaskan bahwa penurunan saluran gas ke industri terjadi tak hanya kepada industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT). Industri non-HGBT seperti pengecoran logam juga mulai setop produksi. 

    “Ini memicu ancaman pengurangan tenaga kerja industri pengecoran logam yang merupakan industri hulu dari sejumlah sektor industri termasuk alat berat, otomotif, pertambangan, kelapa sawit,” jelasnya. 

    Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk mengaktifkan kembali kiln untuk memenuhi pesanan yang sudah terkontrak, meskipun penggunaan gas di atas volume yang dibatasi 48% disebut akan dikenakan surcharge 120% dari harga gas regasifikasi US$14. 

    “Untuk industri sarung tangan karet saat ini belum ada rencana menurunkan utilisasi produksi karena harus komitmen dengan konsumen,” imbuhnya. 

    Senada, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$17,8 per MMBtu. 

    “Itu dari harga dasar regasifikasi US$14,8 per MMBtu dan surcharge 120% [untuk pemakaian di atas AGIT], sedangkan HGBT US$7 per MMBtu hanya 48% sehingga harga rata-rata menjadi US$12,6 per MMBtu,” ujar Yustinus, dihubungi terpisah. 

    Dalam kondisi ini, pihaknya kembali menagih ketersediaan pasokan gas sesuai alokasi Kepmen ESDM 76/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Yustinus meyakini pemerintah tengah mencari cara agar implementasi HGBT terlaksana secara penuh. 

    “Pelaksanaan sepenuhnya Perpres dan Kepmen sangat penting dan genting untuk kelangsungan industri termasuk menjaga kepercayaan investor,” tuturnya. 

    Tanggapan PGN

    Menanggapi kondisi ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkap kondisi keterbatasan pasokan gas lantaran adanya penurunan volume yang disalurkan pemasok gas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas pada Agustus 2025.  

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, kondisi tersebut berdampak pada pengaliran gas untuk sementara waktu kepada sebagian pelanggan gas PGN di wilayah Jawa Barat.  

    “Kondisi ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan operasional tak terencana [unplanned] di beberapa pemasok gas serta beberapa rencana tambahan pasokan gas yang masih dalam progres,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025). 

    Terlebih, saat ini perusahaan pelat merah itu belum mendapatkan tambahan kargo LNG domestik untuk periode Agustus 2025 sebagai sumber alternatif lainnya.

    Untuk itu, PGN telah menyampaikan kepada pelanggan terdampak untuk melakukan pengaturan pemakaian gas. Dia juga mengimbau bagi pelanggan dengan sistem dual fuel untuk sementara mempersiapkan bahan bakar lainnya sebagai energi pengganti. 

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi dan memahami bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran operasional pelanggan,” jelasnya. 

  • Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

    Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui Program Petani Milenial. Adapun, omzet yang dikantongi bisa mencapai Rp10 miliar per tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebanyak 300.000 petani muda yang bergabung ke dalam program Petani Milenial.

    Amran menyatakan pemerintah akan terus mendorong dan membina petani milenial lantaran mereka telah menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah. Apalagi, omzet yang dikantongi petani milenial bisa mencapai Rp10 miliar per tahun.

    “Petani Milenial, pemuda-pemuda, ini membanggakan. Sekarang jumlahnya sudah ada 300.000 [petani]. Yang menarik, ada omzet sampai Rp10 miliar per tahun. Ini harus dibina, ada Rp5 miliar per tahun. Ini kita harus kawal, kita harus bina mereka,” kata Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Adapun, 300.000 petani milenial ini mencakup sektor peternakan, hortikultura, perkebunan, hingga sektor hilir seperti pangan. Menurutnya, program ini menjadi kesempatan milenial untuk terjun di sektor pertanian.

    “Yang kami lihat tadi ini yang menarik, di atas Rp10 miliar per tahun itu sudah banyak, dan itu menarik. Yang Rp5 miliar banyak, lebih banyak lagi yang Rp1 miliar ke atas. Itu per orang,” terangnya.

    Amran menuturkan dengan bergabung ke dalam program Petani Milenial, maka para petani muda akan mendapatkan kemudahan proses perizinan. 

    “Kami support, izin-izin dipermudah. Ada tadi minta izin, saya bilang selesaikan. Langsung selesaikan. Ada tadi minta bantuan pompanisasi, saya bilang berikan. Irigasi pompa, saya bilang berikan. Kita harus backup mereka, kita bimbing mereka,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Owner Merapi Farm Taufik Mawaddani —yang masuk ke dalam program Petani Milenial— mengatakan sektor pertanian memberikan dampak nyata secara finansial. Terlebih, pertanian merupakan sektor yang paling penting dan dibutuhkan masyarakat.

    Meski tak mengungkap secara detail, Taufik mengaku sektor pertanian telah memberikan omzet hingga miliaran rupiah per tahun.

    Taufik menuturkan pemerintah melalui Kementan telah membantu petani muda untuk terus tumbuh dan berkembang, termasuk dari sisi proses pengurusan perizinan, fasilitas vaksin gratis, hingga dalam mengakses permodalan.

    “Kami dibantu, difasilitasi kemudian kami diberikan satu ilmu terkait dengan bagaimana cara berternak yang benar difasilitasi terkait dengan pasar, bagaimana membuka pasar,” ujarnya.

    Senada, petani milenial Ade Putra Daulay dari PT Riau Pangan Bertuah yang bergerak di sektor pangan mengatakan pihaknya mendapatkan kemudahan akses dalam mengurus perizinan dari Kementan.

    Adapun, dia menyebut omzet yang mampu dikantongi dalam setahun bisa mencapai di rentang Rp15 miliar—Rp17 miliar.

    “Kalau per tahun itu kita bertemu di Rp15–17 miliar. Kalau per bulan itu rata-rata Rp2,5–3 miliar rata-rata itu,” tandasnya.

  • Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sadewo saat ini tengah menghadapi sejumlah kasus imbas kebijakan menaikkan pajak hingga 250 persen.

    Kebijakannya itu kemudian memunculkan amarah publik hingga terjadinya demo besar yang terjadi di Alun-alun Pati pada Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat pun menuntut Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh DPRD Pati yang sigap melakukan rapat membentuk panitia khusus (pansus).

    Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan bahwa pada Rabu (13/8) digelar rapat paripurna DPRD membentuk pansus hak angket.

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan Bupati Pati Sadewo akan diajukan melalui mekanisme resmi untuk dikirim ke Mahkamah Agung (MA).

    Ternyata, terdapat kasus lain yang menyeret Bupati Sadewo. Setelah namanya viral karena kebijakan pajak, ia justru disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.