Category: Bisnis.com

  • Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 segera diumumkan.

    Hal itu tepatnya bakal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025) besok. Dalam pidatonya, Prabowo akan menyampaikan gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk kuota BBM subsidi. 

    Adapun, BBM subsidi itu mencakup bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Pertalite, jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar, dan JBT minyak tanah.

    Di sisi lain, sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan proyeksi BBM subsidi untuk 2026. Tercatat, untuk kuota JBT minyak solar, BPH Migas mengusulkan 18,531 juta-18,742 juta kl. Angka ini lebih rendah dari target penyaluran tahun ini yang sebanyak 18,8 juta kl.

    Sementara itu, minyak tanah diusulkan sebesar 517.000-535.000 kl untuk 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding target 2025 yang sebanyak 525.000 kl.

    Sedangkan, usulan kuota Pertalite untuk 2026 adalah sebesar 31,229 juta-31,230 juta kl. Angka ini masih sama dengan target penyaluran 2025 yang sebanyak 31,2 juta kl.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat kuota BBM subsidi itu idealnya bisa ditekan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah perlu mendorong produksi biodiesel.

    “Seharusnya didesain [volume BBM subsidi] semakin turun dengan menggalakkan produksi biodiesel sehingga mengurangi ketergantungan impor,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga mengingatkan agar pemerintah menggalakan program konversi BBM ke gas. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun Infrastruktur gas yang terintegrasi. 

    Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengurangi besaran subsidi secara perlahan. 

    “Khusus untuk kendaraan roda dua bisa dilaksanakan program konversi BBM ke motor listrik,” imbuh Hadi.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai volume BBM subsidi pada 2026 seharusnya bisa lebih rendah. Namun, hal ini harus dibarengi dengan mendorong subsidi pada transportasi publik.

    Dia pun mengingatkan jangan sampai jika volume BBM subsidi ditekan, tetapi dananya dipindahkan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Khawatir efisiensi subsidi BBM-nya buat MBG dan proyek yang tidak membantu penguatan daya beli kelompok menengah ke bawah,” kata Bhima.

  • Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran insentif untuk industri padat karya pada awal tahun ini belum signifikan mendorong kinerja pertumbuhan. Hal ini tercerminkan dari sejumlah sektor yang masih terkontraksi meski telah diguyur stimulus dari negara.

    Pemerintah memberikan paket stimulus untuk sektor industri padat karya pada awal tahun ini. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku untuk sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

    Kedua, pemerintah juga memberikan diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 3,76 juta pekerja di sektor padat karya. 

    Ketiga, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri maka diberikan pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu. 

    Meski berlaku sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja sejumlah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian, serta furnitur/kayu masih stagnan dan cenderung melemah di kuartal II/2025, meskipun industri alas kaki masih tumbuh positif. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Hal serupa terjadi di industri furnitur yang terkontraksi -0,95% yoy pada kuartal II/2025 atau turun dari kuartal sebelumnya 9,86% yoy. Industri kayu juga kontraksi -3,71% yoy turun dari sebelumnya 0,11% yoy. 

    Sementara itu, industri alas kaki masih dapat tumbuh positif di angka 8,31% yoy pada kuartal kedua tahun ini, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 6,95% yoy. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran dan mendorong low cost economy untuk menstimulasi industri padat karya. 

    Menurut Ajib, percepatan restitusi, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM merupakan bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” kata Ajib kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/8/2025). 

    Kisi-kisi Stimulus Padat Karya Berlanjut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025 senilai Rp24,44 triliun.  

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu. 

    Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga disebut akan memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester I/2025. 

    Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.

    “Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Menurut Febrio, upaya tersebut sebagai langkah untuk memulihkan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025. 

    Meski sudah membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 46,9, posisi itu masih di bawah 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. 

    “Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung,” tuturnya. 

  • Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

    Telkom Kebut Bisnis Enterprise, Fokus Dorong AI dan Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memacu pertumbuhan bisnis business to business (B2B) dengan mengandalkan empat solusi utama, yakni artificial intelligence (AI), layanan cloud, internet of things (IoT), dan keamanan siber.

    Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemad mengatakan ke depan perusahaan akan melakukan refocusing portofolio menjadi empat segmen utama, salah satunya B2B ICT untuk melayani korporasi secara langsung.

    “Platform yang akan kami kembangkan itu kurang lebih ada empat fokus platform untuk melayani mereka. Yang pertama, AI. Yang kedua, cyber security. Kemudian yang ketiga, IT, dan yang keempat cloud service,” kata Faizal dalam Business Update Penguatan Product Hero Digital dan B2B Telkom di Market di Jakarta pada Kamis (14/8/2025). 

    Faizal menyebut AI menjadi killer solution bagi seluruh segmen pelanggan. Perusahaan akan meluncurkan AI Center of Excellence di Bali dalam dua pekan mendatang dengan branding “AI Big Box” yang menyasar seluruh sektor industri. 

    Ekosistem AI ini terdiri atas empat pilar, yakni kerja sama dengan kampus, AI Playground untuk uji coba solusi, AI Connect untuk kolaborasi global-lokal, dan AI Hub yang akan dibangun di sembilan kota besar di Indonesia.

    “Kalau kita tidak jualan pakai AI tidak laku. Apa saja jualan mesti ditambahkan AI supaya laku,” kata Faizal.

    Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menyatakan kontribusi pendapatan segmen enterprise Telkom saat ini masih di bawah 20%. 

    Pihaknya pun menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari segmen enterprise menjadi lebih dari 30% dalam lima tahun ke depan. 

    “Jadi dalam lima tahun ke depan kami harapkan bisnis enterprise Telkom menjadi pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan pendapatan Telkom Group secara keseluruhan menyamai rekan-rekan global kami,” kata Vera.

    Untuk mencapai target tersebut, Vera mengatakan Telkom memobilisasi modal, organisasi, dan talenta ke empat sektor prioritas. 

    “Nomor satu adalah konektivitas dan kami menyebutnya konektivitas cerdas didorong oleh AI, dilengkapi dengan solusi keamanan siber. Lalu nomor dua adalah internet of things, ketiga keamanan siber, terakhir yang lebih menarik lagi, kecerdasan buatan,” kata Vera.

    Veranita menegaskan, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan teknologi yang dikembangkan mampu memberi dampak nyata bagi pelanggan dan ekosistem digital nasional. 

    “Kami memiliki tanggung jawab untuk dapat membawa ini ke dalam tindakan nyata, benar-benar membantu organisasi, bisnis, dan komunitas untuk membangun kemampuan,” ungkapnya.

  • Menhub Tunggu Investigasi KNKT soal Kecelakaan Kapal & Kereta Anjlok

    Menhub Tunggu Investigasi KNKT soal Kecelakaan Kapal & Kereta Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi mengungkapkan sederet kecelakaan kapal maupun insiden kereta yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang disebabkan oleh sejumlah hal. 

    Dudy menekankan bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) karena masih melakukan proses investigasi.

    Namun, dirinya menyampaikan temuan awal dan pencegahan lanjutan atas kecelakaan kapal yang terjadi di Selat Bali, Manado, maupun Sanur. 

    Misalnya, pada kecelakaan kalap Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pemerintah terpaksa untuk memeriksa 15 jenis kapal yang jenisnya sama untuk memitigasi kecelakaan lebih lanjut meski menyebabkan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang.  

    “Walaupun ada keluhan, tapi demi keselamatan kami harus melakukan pemeriksaan ulang kurang lebih seminggu untuk memastikan bahwa kapal berjenis sama laik untuk dioperasionalkan,” kata Dudy dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (14/8/2025).  

    Sementara pada kejadian di Manado, pihaknya juga melakukan ramp check ulang kepada kapal yang berlayar di sekitar perairan wilayah tersebut sebagai bentuk pencegahan. Pasalnya, kapal yang tenggelam tersebut masih tergolong kapal baru. 

    “Di sana itu ternyata kapal baru [yang tenggelam] dan baru dilakukan pemeriksaan rutin, tetapi ternyata masih ada hal-hal yang membuat terjadinya kecelakaan dan kami minta evaluasi,” ujarnya.

    Sementara kecelakaan teranyar yang terjadi pekan lalu di Sanur, Bali, Dudy menegaskan kepada Direkorat Jenderal Hubungan Laut dan pengelola untuk memerhatikan keterampilan dari anak buah kapal (ABK). 

    Bukan tanpa sebab, kecelakaan tersebut terjadi di dekat dermaga dan bersiap masuk pelabuhan. Namun, kapal membelakangi ombak sehingga terdorong ombak dan terbalik. 

    “Training itu harus dipastikan secara betul dan benar. KNKT mungkin keterampilan ABK pelu diperhatikan, mestinya dia tidak melakukan manuver berlawanan dengan ombak. Kami evaluasi dan berusaha melakukan perbaikan,” tuturnya. 

    Insiden Kereta Anjlok

    Sementara insiden anjloknya lima gerbong kereta api yang terjadi dengan KA Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir di Subang, Jawa Barat, pihaknya bahkan melakukan pengecekan hingga produsen gerbong, yakni PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. 

    Kemudian anjloknya kereta di empalsemen Stasiun Jakarta Kota dan di Sumatra Selatan, nyatanya terjadi usai dilakukan maintenance rel. 

    “Di sini harus dipastikan ada cek dan kontrol sehingga memastikan maintanance dilakukan dengan baik dan pengawasan yang baik,” tegas Dudy. 

    Meski dalam insiden tidak menimbulkan korban jiwa sebagaimana yang terjadi pada kecelakaan kapal, tetapi penumpang mengalami dampaknya secara langsung. Mulai dari keterlambatan kereta, pembatalan perjalanan KRL maupun KA jarak jauh, hingga rekayasa rute yang harus dilakukan dan mengganggu rencana perjalanan penumpang. 

    Misalnya, pada insiden anjloknya KA Bromo Anggrek, KAI membatalkan 80 perjalanan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto – Kroya – Bandung akibat kejadian tersebut. 

    Sementara itu, imbas KRL anjlok, puluhan perjalanan dari arah Bogor/Depok/Nambo dari sekitar pukul 07.30 WIB hingga 12.00 WIB harus berhenti sebagian di Stasiun Jayakarta dan Manggarai.

    Meski demikian, Dudy kembali menyampaikan bahwa seluruh dugaan tersebut masih menanti laporan resmi dari KNKT, baik soal kereta maupun kapal.

  • Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

    Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge menyampaikan tetap mengikuti seleksi lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui entitas anaknya, PT Telemedia Komunikasi Pratama.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama awalnya mayoritas dimiliki oleh PT Yelooo Integra Datanet Tbk (YELO).

    Pada Juni 2025, YELO kemudian menjualnya ke PT Dharma Sinar Semesta, anak usaha WIFI, dengan nilai Rp20,6 miliar.

    Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo mengatakan perusahaan mengikuti lelang 1,4 GHz melalui salah satu anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama. 

    Yune menjelaskan alasan Telemedia dimajukan sebagai peserta e-Auction karena rekam jejaknya yang baik. Hal tersebut juga selaras dengan misi perusahaan.

    “Ini selaras dengan misi kita internet terjangkau untuk rakyat,” kata Yune kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).

    Sementara itu, Direktur Surge Shannedy Ong mengatakan Telemedia Komunikasi akan mewakili Surge mengikuti lelang seleksi 1,4 GHz. 

    Mengutip Bloomberg, PT Telemedia Komunikasi Pratama yang beroperasi dengan merek Viberlink merupakan penyedia layanan telekomunikasi nirkabel yang menawarkan internet berbasis serat optik dan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi, termasuk layanan instalasi dan pemeliharaan untuk pelanggan di Indonesia.

    Berdasarkan pengumuman resmi Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) Tahun 2025, terdapat tujuh penyelenggara telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) pada 11–13 Agustus 2025.

    Daftar tersebut adalah:

    1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

    2. PT XLSMART Telecom Sejahtera

    3. PT Indosat Tbk

    4. PT Telemedia Komunikasi Pratama

    5. PT Netciti Persada

    6. PT Telekomunikasi Selular

    7. PT Eka Mas Republik

    Penyelenggara Telekomunikasi tersebut yang telah mendapatkan akun sistem e-Auction dapat melakukan pengunduhan dokumen seleksi.  Mereka juga diminta mempelajari dokumen seleksi dan menyiapkan daftar pertanyaan jika terdapat substansi yang kurang dipahami. 

    Pengunduhan dokumen seleksi dapat dilakukan melalui sistem e-Auction mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Penyelenggara telekomunikasi yang telah mengunduh dokumen seleksi selanjutnya disebut calon peserta seleksi. 

    Calon peserta seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis terkait isi dokumen melalui surat resmi dalam format file PDF yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Pertanyaan harus disampaikan paling lambat Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB melalui sistem e-Auction.

  • Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK

    Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka suap perizinan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung. 

    Akan hal tersebut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengusut kasus ini untuk menemukan barang bukti maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menyeret perusahaan BUMN tersebut.

    “Tentu kita akan lihat apakah juga pengurusan, ya kepengurusan lahan ini, kerja sama lahan ini. Apakah anak perusahaannya saja atau juga mengalir uangnya ke induk perusahaannya dalam hal ini perhutani,” kata Asep saat ditanya wartawan apakah akan mengusut jajaran Perhutani, Kamis (14/8/2025).

    Pasalnya, Perhutani memiliki anak perusahaan Inhutani mulai dari 1,2,3, dan 4. Menurutnya tidak menutup kemungkinan anak perusahaan lainnya menerima aliran dana itu.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan 3 tersangka, yaitu; Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC); Direktur PT PML Djunaidi (DJN); dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT).

    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Asep.

    PT PML melalui DJN memberikan Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman ke rekening PT INH. Adapun dari dana tersebut, DIC diduga menerima uang tunai dari DJN sebesar Rp100 juta.

    Alhasil, DIC menyetujui permintaan PT PML dengan mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 dan lebih dari 600 hektare di register 46.

    Atas perbuatannya DJN dan ADT sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan DIC, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus s.d 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.

  • Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

    Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Maruarar Sirait (Ara) memastikan bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi buruh.

    Dalam penjelasannya, penambahan kuota itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi lantaran serapan kuota FLPP bagi buruh telah melampaui target yang ditetapkan.

    “Sebagai apresiasi, saya sudah sepakat dengan Pak Menaker untuk menambahkan alokasi rumah subsidi untuk buruh menjadi 50.000 unit,” jelas Ara dalam akun Instagram resminya, Kamis (14/8/2025).

    Ara menegaskan, awalnya pihaknya memberikan kuota FLPP bagi buruh hanya sebesar 20.000 unit. Akan tetapi, hingga Agustus 2025 serapannya telah melebihi target yang ditetapkan hingga tembus 36.629 unit.

    Sejalan dengan hal itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam penyaluran fasilitas FLPP tersebut.

    “Hingga Agustus 2025 [serapan FLPP Buruh] sudah melebihi target tercapai 36.629 unit,” tambahnya.

    Ara menyebut, program rumah subsidi menjadi kunci penting dalam realisasi program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, dia bilang, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan yang besar serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru.

    “Dengan kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000, dengan rata-rata pekerja 5 orang untuk 1 unit rumah, maka total sekitar 1.750.000 tenaga kerja terserap, apalagi tahun depan jika naik 500.000 kuotanya,” tandasnya.

  • Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

    Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkap pelaku usaha ritel modern sempat mendapat tekanan untuk menjual beras premium. Hal ini buntut kasus beras oplosan yang tak sesuai mutu dan kualitas.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengatakan imbas mencuatnya kasus beras oplosan, pelaku usaha ritel modern bimbang untuk menjual beras kualitas premium ke masyarakat. Kondisi ini membuat ritel mengurangi stok beras premium.

    “Saya peritel punya anggota 54.000, dalam keadaan kemarin anggota saya banyak dipanggil oleh polisi. Kenapa? Ya, karena menjual beras yang diumumkan, sehingga kita mengurangi lah,” kata Solihin saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Meski begitu, dia mengungkap bahwa pemerintah tetap menginginkan agar merek-merek beras yang disebut dalam kasus oplosan tetap dipajang di rak penjualan (display).

    Di sisi lain, lanjut Solihin, aparat kepolisian justru memanggil peritel untuk dimintai keterangan. Dia mengakui situasi ini semakin membuat peritel menjadi tidak leluasa menjual beras premium.

    “Tapi reaksi daripada teman-teman kepolisian, memintai keterangan peritel itu juga menjadi suatu hal yang membuat kita kurang nyaman,” ujarnya.

    Bukan hanya itu, Solihin menyatakan sebagian masyarakat juga menginginkan agar merek beras oplosan tidak dipajang di rak ritel. Bahkan, sambung dia, juga ada pemerintah daerah yang secara langsung meminta agar merek beras oplosan yang diumumkan polisi diturunkan dari rak. 

    “Ada pemerintah daerah yang menginginkan itu [menurunkan merek beras premium oplosan]. Ada masyarakat juga, enggak semuanya lah,” bebernya.

    Imbasnya, situasi ini semakin membuat peritel sulit menjual dan mulai mengurangi pasokan beras premium. “Kami juga sebagai pedagang, enggak menginginkan kita dagang, tapi enggak nyaman. Saya milih enggak dagang,” tuturnya.

    Solihin menjelaskan stok beras yang dimiliki ritel modern terbatas ini terjadi lantaran merek beras premium yang tak sesuai mutu itu tidak mengirimkan pasokan ke gerai ritel modern.

    “Cuma memang stoknya nipis kan, otomatis. Iya, yang brand-brand [beras premium tidak sesuai mutu] ini. Stoknya mau nipis. Kenapa? Barang enggak dikirim, stok yang ada tipis. Otomatis begitu kita di-display, habis,” ungkapnya.

    Selain itu, Solihin mengungkap stok beras premium yang terbatas itu juga disebabkan banyak produsen beras yang sudah tidak lagi memproduksi kualitas premium.

    “Stok beras premium pada saat ini banyak produsen yang sudah tidak memproduksi lagi. Lebih dari satu, kalau saya bilang banyak lebih dari satu lah,” terangnya.

    Tersangka Kasus Beras Oplosan

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka dari PT Padi Indonesia Maju (PIM) terkait dengan kasus beras oplosan yang tidak sesuai standar mutu.

    Adapun, modus yang dilakukan adalah dengan memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium Nomor 6/128/2020 yang telah ditetapkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017.

    Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah menyita barang bukti yang digunakan dalam kasus beras oplosan, yakni 13.740 karung beras, beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg.

    Serta, beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung, beras patah kecil 5,750 ton dalam kemasan karung, dan dokumen legalitas serta sertifikat penunjang.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 212 merek beras (kualitas premium dan medium) mencapai sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

    Data tersebut sebagaimana mengacu pada investigasi selama 6–23 Juni 2025 yang melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

  • Beli Beras Murah Bulog di Alfamart-Indomaret Cs Dibatasi Maksimal 2 Pak

    Beli Beras Murah Bulog di Alfamart-Indomaret Cs Dibatasi Maksimal 2 Pak

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan ritel modern akan membatasi pembelian beras murah alias stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog maksimal 2 kemasan (pack) per orang.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, pembatasan beras SPHP ini dilakukan agar bisa terdistribusi secara merata kepada masyarakat.

    Adapun, beras SPHP akan didistribusi di setiap gerai ritel modern seperti Alfamart—Indomaret Cs untuk menstabilkan harga beras. Hal ini sejalan dengan penugasan dari Perum Bulog.

    “Kalau untuk Bulog, saya batasin cuma hanya dua pieces. Untuk beras yang ditugasi oleh Bulog ya, [beras] SPHP,” kata Solihin saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Solihin menjelaskan pembatasan ini hanya berlaku untuk beras SPHP yang merupakan penugasan dari Perum Bulog. Dia menerangkan bahwa ritel modern mendapatkan penugasan untuk membantu pendistribusian beras di tengah meroketnya harga beras.

    Lebih lanjut, Solihin menerangkan, keberadaan beras SPHP sudah mulai dilakukan pengiriman dari gudang ke setiap gerai ritel di Indonesia.

    “Tapi jangan salah, kalau saya sebut mulai pengiriman bukan berarti ada di toko. Karena pengiriman itu dikirim ke gudang. Nah, dari gudang baru dikirim ke toko-toko. Jadi perlu waktu,” terangnya.

    Di sisi lain, masyarakat dapat dengan bebas membeli beras kemasan premium alias tanpa pembatasan selama ada stok beras.

    “Untuk SPHP kita batasin. Untuk beras SPHP, karena itu beras subsidi ya, itu kita batasin hanya dua [kemasan setiap orang]. Kalau premium, tergantung stoknya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal menuturkan, pihaknya mendapatkan lampu hijau dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjual beras SPHP ke ritel modern.

    Rizal menjelaskan, beras SPHP Bulog yang didistribusikan ini mengingat pasokan beras di gerai ritel yang semakin menipis. 

    “Sesuai dengan izin dari Bapanas, kami dikasih izin untuk juga dijual [beras SPHP], dikirim ke ritel-ritel, seperti Alfamart, Indomaret, itu diizinkan. Nah, ini sekarang dikasih izin, kami kirim ke mereka [ritel]. Karena di Alfamart, Indomaret ini kan sekarang kosong barang, makanya kami masukkan dengan beras SPHP, supaya masyarakat jangan sampai tidak ada beras,” jelas Rizal di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Adapun, pengiriman beras SPHP ke gerai ritel modern dilakukan berdasarkan permintaan distribution center (DC) masing-masing perusahaan. Setelahnya, DC mengajukan ke Bulog setempat. Dia mengatakan, pemerintah melalui Bulog mendorong beras SPHP dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas.

    “Kami jaga kualitas maupun kuantitasnya. Beras Bulog itu bersih, tidak ada kutu, dan tidak ada hama, dan beratnya juga 5 kilogram. Bahkan 5 kilogram lebih,” pungkasnya.

  • Ini Tiga Tantangan Membangun AI Menurut Cloudera

    Ini Tiga Tantangan Membangun AI Menurut Cloudera

    Bisnis.com, JAKARTA — Cloudera, perusahaan platform data dan AI menyebut sedikitnya terdapat tiga tantangan bagi organisasi atau perusahaan yang hendak membangun kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sendiri atau dikenal juga dengan agen AI. 

    Ketiga tantangan itu ialah aspek terkait teknologi, unsur biaya atau belanja modal dan kualitas data. Pasalnya, membangun AI tanpa data yang berkualitas sangat mustahil.   

    Sergio Gago, Chief Technology Officer (CTO) Cloudera mengatakan bahwa sejak 3 tahun terakhir AI berkembang pesat. Sebagian besar organisasi kini memiliki tim dan mengembangkan AI dan membuat konsep yang baik. 

    “Namun, ketika mereka hendak merilis layanan AI, mereka terjebak karena tidak memiliki sistem pendukung kepatuhan yang tepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, di sela-sela Cloudera EVOLVE25 di Singapura baru-baru ini. 

    Sergio menuturkan pada sisi teknis teknologi, sebelum organisasi menghadirkan AI, perusahaan harus memperhatikan sistem kepatuhan yang tepat mulai dari aspek keamanan siber, persiapan data, pengembangan model hingga akses data yang tepat.

    Menurutnya, banyak organisasi atau perusahaan melewatkan tahapan itu demi demo AI yang cepat. Padahal, lanjutnya, data lineage dan kontrol akses sangat penting untuk melatih AI hingga seperti manusia dalam hal akses data, tata kelola, kepatuhan, dan kontrol. 

    “Itu tantangan besar. Dan banyak perusahaan belum siap menjawabnya. Apa yang kami umumkan hari ini, versi 1.5.5, Cloud AI dan AI inference adalah fondasi untuk itu,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, pada EVOLVE25, Cloudera mengumumkan versi terbaru Cloudera Data Services. Pembaruan ini membawa kemampuan Private AI ke lingkungan on premise dan memberikan perusahaan kapabilitas AI generatif yang aman, didukung GPU, langsung di balik firewall mereka. 

    Dengan tata kelola yang sudah built-in dan portabilitas hybrid, organisasi kini dapat membangun dan meningkatkan kedaulatan data cloud di pusat data mereka sendiri, yang menghilangkan kekhawatiran soal keamanan. 

    Cloudera mengklaim menjadi satu-satunya vendor yang menghadirkan lifecycle data sepenuhnya dengan layanan cloud-native yang sama, baik di lingkungan on-premise maupun public cloud.

    Layanan yang disediakan antara lain Cloudera AI Inference yang diakselerasi oleh NVIDIA di lingkungan on premise. Cloudera menghadirkan kemampuan untuk menyederhanakan penerapan dan pengelolaan model AI skala besar langsung di pusat data. 

    Selanjutnya, ada juga Cloudera AI Studios di lingkungan on premise memungkinkan seluruh lifecycle aplikasi AI diakses secara luas, menyediakan low-code template yang memberdayakan tim untuk membangun dan meluncurkan aplikasi dan agen GenAI.

    Sergio melanjutkan tantangan kedua untuk membangun AI ialah aspek biaya. Perusahaan dapat berinvestasi pada GPU yang sangat mahal tetapi mungkin saja tidak benar-benar digunakan. 

    “Kami tawarkan solusi, Anda bisa mengembangkan model private melalui private AI, model yang bisa dipercaya dan divalidasi sesuai regulasi di negara masing-masing,” jelasnya.

    Venkat Rajaji, Senior Vice President, Product Development Cloudera menambahkan poin ketiga tantangan untuk membuat AI efektif adalah kualitas data. 

    “Anda tidak bisa menjalankan AI tanpa data. Data adalah darah dari semua yang ingin Anda lakukan dengan AI. Mendapatkan data yang benar, sumber data yang tepat dan kualitas data yang baik adalah satu-satunya cara mendapatkan hasil yang nyata dari AI,” imbuhnya.