Category: Bisnis.com

  • Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

    Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Merah Putih PT Pertamina (Persero) mampu mencatatkan penjualan senilai Rp222,65 juta selama periode 11–15 Agustus 2025. Nilai transaksi itu dihasilkan dari 50 UMKM binaan Pertamina dengan total transaksi mencapai 1.180 kali.

    VP CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menerangkan, nilai transaksi fantastis itu dihasilkan dari penjualan ritel selama gelaran SMEXPO Merah Putih Pertamina di Jakarta.

    “Untuk yang transaksi di tempat, per pukul 15.00 WIB, transaksinya itu mencapai Rp222 juta dari 50 UMKM,” katanya saat ditemui dalam agenda Closing SMEXPO Merah Putih di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Selain transaksi ritel, UMKM di SMEXPO Merah Putih juga mencatatkan transaksi business-to-business (B2B) dengan sejumlah perusahaan peritel. Total potential buyer dari transaksi ini bahkan mencapai Rp9,27 miliar.

    Pada tahun ini, Pertamina menargetkan sekitar 1.400 UMKM untuk turut serta dalam SMEXPO Pertamina yang akan digelar secara nasional. Rudi menerangkan, nantinya para pelaku UMKM akan terlebih dahulu mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum menampilkan produk-produk mereka di SMEXPO.

    Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan tantangan bagi para UMKM untuk mampu mengimplementasikan proses pendampingan yang telah mereka dapatkan, dengan meningkatkan omzet penjualan mereka 10–20%.

    Dengan begitu, Rudi menerangkan, kehadiran UMKM tidak hanya sebagai jargon. Melalui program ini, Rudi berharap bahwa para UMKM mampu ‘naik kelas’ demi menggerakkan ekonomi nasional.

    “Nah, kenaikan omzet ini yang kita harapkan secara konsisten akan terus terjadi di setiap gelaran-gelaran UMK Akademi ataupun SMEXPO yang kita laksanakan saat ini,” tambahnya.

    Ke depannya, Pertamina bakal menggelar SMEXPO di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya untuk menjaring potensi-potensi ekonomi lokal di daerah, sebelum akhirnya menggelar SMEXPO nasional di penghujung tahun.

    Adapun, SMEXPO Merah Putih merupakan ajang pameran UMKM yang digelar oleh PT Pertamina (Persero) di Jakarta pada periode 11–15 Agustus 2025. Sebanyak 50 UMKM turut serta dalam gelaran ini, yang memiliki lini bisnis beragam, seperti makanan dan minuman hingga peralatan rumah tangga.

  • Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

    Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan kompensasi senilai Rp1.376,9 triliun imbas kebijakan pemangkasan pagu anggaran tranfer ke daerah (TKD) di RAPBN 2026.

    Namun demikian, kompensasi itu diberikan bukan dalam bentuk alokasi anggaran yang langsung ke kas kabupaten atau provinsi melainkan program pemerintah pusat di daerah.

    Sekadar catatan, pagu dana transfer ke daerah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun menjadi Rp650 triliun. Pemerintah menyebut penurunan itu lantaran banyak pos anggaran di dalam transfer ke daerah yang langsung disalurkan melalui anggaran kementerian/lembaga pusat.

    Untuk diketahui, RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto siang ini di DPR menunjukkan bahwa anggaran transfer ke daerah hanya Rp650 triliun. Nilainya lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp919 triliun.

    Sementara itu, outlook dari realisasi belanja transfer ke daerah di 2025 sudah mencapai Rp864,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran transfer ke daerah atau TKD yang menurun itu sudah dikompensasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun.

    “Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah tadi naiknya jauh, jauh lebih besar, dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara mengakui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sebagaimana pemetaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah akan mengatasi agar pelayanan minimal daerah-daerah tersebut bisa tetap dilakukan untuk publik.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.

  • Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

    Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus level 8.000 saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025). Namun, kenaikan itu tidak bertahan lama dan IHSG ditutup melemah.

    Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah ke level 7.898,37 atau terkoreksi 0,41% pada perdagangan hari ini. Sepanjang hari, IHSG sempat menyentuh level all time high, dengan diperdagangkan di level 7.898,37–8.017,17. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai lonjakan tersebut dipicu sentimen sesaat. Dia juga mengatakan bahwa pergerakan sentimen di pasar bergerak dengan cepat. 

    “Sebelumnya kan sebenarnya sentimen-sentimen positif kan sudah dibangun. Saya pikir target 8 ribu itu kita sering melihat di beberapa postingan,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Meski demikian, menurutnya, pasar pada akhirnya akan menilai realitas berdasarkan kondisi fundamental, konfigurasi pendapatan dan belanja negara. “Jadi market itu kan nggak bisa dibohongin. Artinya dia bisa akan terkoreksi sendiri,” jelas Yusuf. 

    Adapun, diberitakan sebelumnya, sebanyak 244 saham ditutup menguat, 451 saham melemah, dan 261 saham stagnan.

    Dari jajaran big caps, pelemahan dipimpin oleh saham Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang terkoreksi 5,15% ke level Rp8.750 per lembar saham. 

    Sebaliknya, penguatan kinerja saham dipimpin oleh PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang naik 6,91% ke Rp359.900 per lembar.

  • Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

    Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

    Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya ada pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan lintas raya terpadu (LRT) di Kota Atlas itu.

    “Pembangunan LRT itu adalah rencana yang sudah sangat lama dan di periode kepemimpinan sebelumnya sudah ada ‘detail engineering design’ (DED),” kata Agustina di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut dia, rencana pembangunan LRT di Semarang akan menerapkan skema investasi yang harus mendapatkan persetujuan dan dukungan pemerintah pusat.

    “Sepertinya di tingkat pusat ini ada persiapan yang cukup masif. Kami kemarin mendapatkan pemberitahuan dalam waktu dekat akan ada rapat bersama antara [Kementerian] Perhubungan, PU, dan Pemerintah Kota Semarang,” katanya.

    Yang pasti, ia menegaskan kesiapan Pemkot Semarang dalam pembangunan moda transportasi massal LRT yang akan semakin menambah opsi transportasi bagi masyarakat.

    “Kami siap dan senang. Kalau ada LRT berarti transportasi publik akan jadi tambah banyak. Anak-anak muda senang. Kalau lihat film-film drakor itu kan enak sekali nih, orang pada naik LRT bersih, nyaman. Saya kira itu mimpi kita bersama ya,” katanya.

    Untuk rute LRT, ia mengatakan sejauh ini masih dalam kajian, namun yang jelas mencakup Bandara Internasional Ahmad Yani, kemudian dari Mangkang menuju ke Penggaron.

    “Nah, kami minta ada tambahan titik-titiknya sampai ke atas [kawasan Semarang Atas]. Sampai sejauh mana bisa mengatasi kemiringan, dan sebagainya, ini sedang dirembuk,” katanya.

    Karena tidak menanggung pembiayaan pembangunannya, kata dia, Pemkot Semarang nanti berkewajiban menyediakan lahan untuk rute LRT, terutama pembebasan lahan masyarakat.

    “Dari jalur [rute LRT, red.] itu ada beberapa tanah warga yang harus terkena. Kalau tanahnya pemkot tentu ini gratis. Tapi, [lahan, red.] yang lainnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota semua,” katanya.

    Rencana pembangunan LRT di Kota Semarang sudah muncul pada medio 2028 lalu untuk mengintegrasikan Bandara Internasional Ahmad Yani dengan kawasan perkotaan, seperti Simpang Lima.

    Wacana pembangunan LRT tersebut kembali mengemuka setelah Wali Kota Semarang Agustina menyampaikannya saat diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota” di Jakarta, 8 Agustus 2025.

  • Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

    Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026, meski target penerimaan negara naik cukup tinggi.

    Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan tahun depan akan tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi lainnya yang sudah ada.

    “Tadi kan pertanyaan menjurus ke, ‘Apakah ada pajak baru, tarif baru?’ Kita tidak, tapi lebih kepada reform di internal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan, reformasi internal akan diarahkan pada penguatan administrasi dan penegakan hukum. Caranya, sambung Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Selain itu, intensifikasi pertukaran data akan ditingkatkan melalui perluasan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian ESDM.

    Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu data menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, dan menekan praktik ekonomi bayangan (shadow economy) maupun aktivitas ilegal.

    “Dengan data yang akurat dan timing yang tepat, peluang untuk enforcement yang lebih baik akan terbuka,” tegasnya.

    Sri Mulyani mencontohkan, temuan Presiden terkait 3—3,5 juta hektare lahan CPO yang diambil secara ilegal akan dimanfaatkan untuk membangun basis data baru yang dapat digunakan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan dan penerimaan negara lainnya.

    Adapun, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

  • Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

    Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang belakangan menuai sorotan publik.

    Tito menegaskan, pemerintah daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

    “Di Bali misalnya sektor usaha, PAD-nya tinggi karena mereka kreatif, ada sektor lain misalnya kendaraan bermotor yang masih mungkin belum ter-collect dengan baik, itu bisa diatur untuk dioptimalkan,” ujar Tito pada Jumat (15/8/2025).

    Dia mencontohkan, Bali sukses mengandalkan sektor usaha, sementara Yogyakarta mengoptimalkan sektor UMKM. Menurut Tito, daerah juga bisa menggarap potensi pajak kendaraan bermotor atau retribusi restoran, namun perizinan harus dipermudah terlebih dahulu sebelum memungut pajak.

    Terkait kenaikan PBB, Tito menjelaskan bahwa kewenangan tersebut diatur dalam UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 35/2023. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan setiap tiga tahun, namun wajib mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan melibatkan partisipasi publik.

    Kemendagri mencatat, terdapat 20 daerah yang menaikkan PBB secara signifikan, bahkan di atas 100%. Dari jumlah itu, dua daerah yakni Pati dan Jepara sudah membatalkan kenaikan. Tiga daerah baru menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) pada 2025, sementara 15 daerah lainnya menetapkan pada 2022—2024.

    “Surat edaran ini menegaskan dua hal. Pertama, faktor sosial ekonomi harus diperhatikan. Jika memberatkan, aturan dapat ditunda atau dibatalkan. Kedua, usulan kenaikan pajak, termasuk NJOP, wajib disampaikan ke Kemendagri untuk kami review dan beri masukan,” tegas Tito.

    Sebagaimana diketahui, demo besar-besaran terjadi di Pati yang merupakan imbas rencana kenaikan PBB hingga 250%.

    Sebagaimana diketahui, isu tentang akan adanya demo besar di Pati sudah merebak sejak beberapa hari belakangan. Bahkan Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah telah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif PBB pada Rabu (13/8/2025).

    Disebutkan di laman BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada tahun 2025.

    Keputusan ini diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

    Dilansir dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo.

    Dia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar, padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

  • Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

    Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pemerintah telah mengucurkan setengah dari jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

    Ketua DPD, Sultan B Najamudin itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik Kemandirian Fiskal Daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi Dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

    “Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).

    Mantan wakil Gubernur Bengkulu menilai rancangan APBN 2026 menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastructur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Pasalnya, di sektor pendidikan pemerintah menganggarkan lebih dari Rp758 triliun yang merupakan terbesar terbesar dalam sejarah RI. 

    Kendati anggaran Transfer ke Daerah menurun drastis dari Rp919,87 triliun menjadi Rp649,99 triliun 29,3%, Sultan mengatakan pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

    “Pada prinsipnya secara keseluruhanalokasi anggaran belanja negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah, hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program Kementerian Dan lembaga,” jelasnya.

    Dia mencontohkan misalnya anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis, sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif.

  • Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

    Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan tema utama “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, Telkomsel mengukuhkan komitmennya untuk terus memajukan bangsa.

    Tema nasional tahun ini selaras dengan tema Telkomsel dalam merayakan kemerdekaan, yakni “Nyalakan Semangat Indonesia”, yang merupakan perwujudan nyata dari peran Telkomsel sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan menyatukan, memberdayakan, dan memajukan masyarakat melalui solusi teknologi terdepan menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan, “Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semangat kemerdekaan ini menjadi inspirasi sekaligus pengingat bagi Telkomsel untuk terus berkontribusi memajukan bangsa. Melalui Nyalakan Semangat Indonesia, kami berkomitmen menjadi digital enabler yang mewujudkan masyarakat Indonesia berdaya saing tinggi untuk menciptakan masa depan gemilang.”

    Digital Enabler Indonesia selama 30 Tahun

    Selama 30 tahun, Telkomsel konsisten menghubungkan masyarakat Indonesia melalui jaringan lebih dari 280.000 BTS yang menjangkau 97% populasi, melayani 158,4 juta pelanggan mobile dan 10 juta pelanggan IndiHome-B2C, serta menghadirkan inovasi produk seperti SIMPATI yang berevolusi menghadirkan ragam digital benefit untuk pelanggan, Telkomsel Halo, IndiHome dan Telkomsel One.

    Komitmen terhadap konektivitas terdepan juga tercermin dari perluasan jaringan 5G secara contiguous yang diperkuat dengan pemanfaatan artificial intelligence (AI) secara end-to-end di 56 kota/kabupaten sepanjang akhir 2024 hingga 2025, termasuk wilayah strategis seperti Bandung, Batam, Makassar, Surabaya, Jabodetabek, Bali, hingga Ibu Kota Nusantara, dengan dukungan lebih dari 3.000 BTS 5G. Upaya-upaya tersebut mengantarkan Telkomsel meraih enam penghargaan internasional dari Ookla® Speedtest Awards™ di Q1-Q2 2025.

    Sebagai digital enabler, Telkomsel juga mendorong inovasi melalui:

    Pengembangan platform digital nasional: Layanan seperti MAXStream, Langit Musik, Dunia Games, dan LinkAja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup digital masyarakat.
    Penyediaan solusi korporasi (Enterprise): Pemanfaatan layanan Mobility Insight (MSIGHT), Digital Advertising (DigiAds), Internet of Things (IoT), dan layanan berbasis data lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional mitra bisnis.
    Pengelolaan ekosistem inovasi: Melalui anak perusahaan INDICO yang mengelola bisnis vertikal Telkomsel di sektor digital, serta Telkomsel Ventures yang mendukung pertumbuhan startup digital Indonesia.
    Tata kelola digital: Inisiatif Telkomsel Jaga Data yang merupakan perwujudan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk meningkatkan keamanan digital nasional.
    Pelopor optimasi AI: Merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi Indonesia yang menjadi salah satu pendiri Autonomous Networks di dunia yang diluncurkan pada ajang Digital Transformation World 2023, serta menjadi yang pertama yang mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia melalui penggunaan Autonomous Network dan virtual assistant seperti Veronika dan TED untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan.
    Pelopor 5G: Pertama yang mengomersilkan layanan 5G di Indonesia bagi pelanggan individu dan sektor industri seperti smart mining dan telesurgery.

    Inisiatif Sosial dan Lingkungan untuk Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan

    Telkomsel tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan melalui berbagai program dan inisiatif berdampak, antara lain:

    Pendidikan (IndonesiaNEXT, Internet BAIK, dan Telkomsel Jaga Cita)

    IndonesiaNEXT adalah program peningkatan keterampilan digital berskala nasional untuk mempersiapkan talenta muda siap industri dengan lebih dari 96 ribu mahasiswa pendaftar, dari lebih dari 800 universitas, serta lebih dari 7 ribu sertifikasi digital yang diberikan; sedangkan Internet BAIK merupakan inisiatif literasi digital yang membekali pelajar, guru, dan orang tua dengan etika serta pemanfaatan teknologi secara bertanggungajwab dengan total lebih dari  41 ribu peserta di 35 provinsi; sementara inisiatif Telkomsel Jaga Cita hadir mendukung pendidikan yang adaptif, inklusif, dan merata di Indonesia.

    Digital Citizenship (NextDev)

    NextDev merupakan inkubator startup digital tahap awal yang mendorong inovasi inklusif dan berkelanjutan. NextDev telah menarik lebih dari 6 ribu startup untuk mendaftar, hingga kini melahirkan 152 alumni yang mengikuti inkubasi, dengan 13 startup berkolaborasi bersama Telkomsel dan 8 startup melanjutkan ke akselerasi Tinc.

    Pemberdayaan Komunitas (DCE & Baktiku Negeriku)

    Digital Creative Entrepreneur (DCE) membina UKM melalui pelatihan, mentoring, dan akses ke market, serta telah menjangkau 1050 UKM. Baktiku Negeriku yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa di Indonesia, telah member dampak pada  120 agent of change (AOC)  dan pemangunan  digital center di 30 desa.          

    Filantropi (TERRA & Telkomsel Sambungkan Senyuman)

    TERRA adalah unit siaga bencana Telkomsel yang fokus pada pemulihan jaringan dan bantuan kemanusiaan yang telah melibatkan lebih dari  600 relawan yang menjangkau 175 komunitas, sementara Telkomsel Sambungkan Senyuman telah memberikan dukungan kepada ragam komunitas lokal di berbagai momen, menghadirkan aksi nyata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Kepedulian Lingkungan (Telkomsel Jaga Bumi)

    Melalui inisiatif Telkomsel Jaga Bumi, perusahaan mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah, program carbon offset, hingga penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia sesuai prinsip ESG. Program ini telah mendaur ulang lebih dari 75 ribu paving block, 30 ribu phone holder, 10 ribu tempat sampah, serta menanam 25 ribu pohon mangrove yang membantu menyerap emisi karbon.

    Rayakan Kemerdekaan dengan Ragam Program Spesial

    Dalam rangka merayakan HUT ke-80 RI, Telkomsel menyiapkan berbagai program spesial:

    Jejak Semangat Indonesia: Menghidupkan kembali jejak perjuangan dengan sentuhan digital. Telkomsel menghadirkan kegiatan tur jalan kaki di Jakarta dan D.I. Yogyakarta bersama komunitas pemandu lokal, Jakarta Good Guide dan Jogja Good Guide. Sebanyak 30 pelanggan terpilih di tiap kota menelusuri titik ikonik sejarah kemerdekaan, program ini diperkaya aktivitas interaktif di MyTelkomsel seperti MyTelkomsel Quiz, sebagai perwujudan semangat 30 tahun Telkomsel yang menghubungkan negeri melalui kolaborasi dan inovasi.
    Penawaran produk spesial  HUT RI untuk ragam segmen pelanggan:
    Prabayar: Paket Merdeka– Paket kuota 8GB untuk 5 hari, hanya Rp17 ribu; Surprise Deal– Harga spesial dengan kuota besar plus langganan WeTV dan Amazon Prime Video selama 30 hari.
    Pascabayar: Halo+ for Independence Day – Pelanggan Halo+ mendapat bonus kuota 17GB selama 3 bulan dan diskon tagihan Rp17 ribu; Halo x Lazada 8.8 – Diskon spesial 17% dan kuota ekstra 17GB selama 3 bulan untuk pelanggan baru Halo melalui Lazada.
    by.U: Pesta Merdeka – Selebrasi kemerdekaan bersama by.U dan para content creator, dimeriahkan dengan perlombaan seru, seperti Lomba Mancing Manja, Lomba Layangan, Merdeka Ride, selebrasi dari by.U dilengkapi dengan pelaksanaan upacara kemerdekaan yang diikuti oleh pelanggan by.U.
    IndiHome & Orbit: Promo Merdeka IndiHome – harga spesial untuk pelanggan baru IndiHome selama 3 bulan pertama; Surprise Deal Orbit – Harga spesial dengan kuota besar, hanya berlaku pada 17 Agustus.
    Digital Lifestyle: Telkomsel Short Movie – Paket video vertikal drama eksklusif di MyTelkomsel; MLBB & FF Special Independence – Promo Free Fire untuk pengguna baru, Buy 1 Get 1, serta harga spesial di MLBB dengan bonus Diamond.
    MyTelkomsel: Hadiah Pol-Polan Kemerdekaan di MyTelkomsel dengan berbagai benefit, termasuk Cashback Nampol, Kirim Barang Spesial Kemerdekaan via Pos Aja, dan Lari Spesial Kemerdekaan.

    “Kami meyakini penyediaan konektivitas yang merata dan inovasi teknologi merupakan kunci untuk membentuk masyarakat berdaya saing tinggi. Dengan semangat ini, kami optimis untuk terus memperkuat bangsa dalam menyongsong Indonesia yang maju, dengan rakyat sejahtera, bersatu berdaulat,” pungkas Nugroho.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato Kenegaraan perdananya sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Kepala negara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal, termasuk pemberian tantiem jumbo kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.

    Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Nota Keuangan, Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025):

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salfey. Om swastiastu. Namo budhaya. Salam kebajikan. Rahayu rahayu.

    Hadirin sekalian yang berbahagia!

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara wakil presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh Mandiri dan sejahtera. Ketangguhan adalah pondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan Dari Sabang Sampai Merauke.

    Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras Bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana, perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara.

    Dengan dukungan semua komponen bangsa pemerintah Bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year membaik dari triwulan pertama 4,87% lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67% nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita.

    Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan Rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,67% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47% terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Batuk) Maaf tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi Global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih telah dimulai tahun ini 80.000 koperasi telah dibentuk dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang akan memiliki cold storage akan memiliki gerai-gerai dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak Global APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi. Melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi di tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025 disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita.

    Negosiasi bebas tarif Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economy Partnership agreement sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral dalam BRICS, dalam G20 dan Asean Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD, insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Pasal 33 undang-undang dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya negara harus hadir melindungi mereka yang tidak mampu menciptakan rasa aman bagi semua.

    APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, Mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas.

    Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian!

    Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan rupiah Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

    Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita kita tingkatkan. Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan kita harus genjot pembangunan pembangkit dari Surya dari hydro, dari panas bumi dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga Desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan dan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan ebt serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis setelah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas sdm masa depan Indonesia dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk mbg tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah Senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran, kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa.

    KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun. Untuk gaji guru penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 lpdp ditagihkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di Bidang sains teknologi engineering dan matematik.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi Rumah Sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC tuberkulosis melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa kelurahan merah putih. Desa kitabangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro kecil dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa Mandiri koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong. Tradisi kita budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada raket kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal, lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui bank himbara agar koperasi desa kelurahan merah putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia Global penuh ketidakpastian, ancaman muncul tiba-tiba, Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah pondasi kedaulatan. Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin Damai Tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin Damai Tapi kita mengerti sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Saudara-saudara sekalian!

    Riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia selama mereka duduki Indonesia nusantara, GDP perkapita mereka tertinggi di dunia artinya siapa yang kuasai kekayaan Indonesia GDP perkapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari tiga atau empat di dunia dan itu yang kita tuju, kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan. Memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit Patriot Bangsa.

    Alhamdulillah Yang Maha kuasa telah memberi karunia kepada kita, kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth, kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan juga untuk pertahanan modern.

    Saudara-saudara sekalian!

    Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya.

    Kedelapan, kita percepat investasi dan Perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme kompetensi dan integritas akan menjadi pijakan didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

    Berbagai proyek iritasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan.

    Saudara-saudara sekalian!
    Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (LFPP) dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa kota dan di pesisir. Serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.

    Hadirin yang saya muliakan! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!

    Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2006 dirancang sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3147,7 triliun.

    Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB ditopang dengan pembiayaan pruden inovatif dan sustainable. Dan pemerintah yang saya Pimpin berjanji dihadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin dan adalah harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 Saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.

    Kita harus berani, Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur dengan baik semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.

    Optimalisasi pendapatan negara dilakukan konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak yang tidak mampu dibantu. Penerima perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Intensif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

    Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan Rakyat.

    Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on aset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12% katakanlah konservatif 10% katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN BUMN kita kasetnya adalah senilai lebih dari US$1000 triliun.

    Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$50 miliar. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelolaan investasi danantara Indonesia untuk membereskan BUMN BUMN kita. Tadinya pengelolaannya sangat tidak masuk akal perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan Tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantiem.

    Saudara-saudara!

    Masa ada komisaris Yang rapat sebulan sekali Tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara sekalian.

    Saudara-saudara sekalian!

    Pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi serius tidak masuk akal jadi direksi dan komisaris Kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima Tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka.

    Saudara-saudara sekalian!

    Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat jangan seenak-enaknya. Kualitas Belanja Negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja saudara-saudara. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja Nasional tidak efisien dipangkas, belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat untuk aktivitas ekonomi nilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran danantara harus dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

    Ke depan belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara penuh dengan inovatif. Kita harus pruden mengelola utang defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5% suku bunga SBN di kisaran 6,9% nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 per dollar. Tingkat pengangguran terbuka di 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio gini kita kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan.

    Pesan harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

    Dirgahayu Republik Indonesia!!!
    MERDEKA!! MERDEKA!! MERDEKA!!

    Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan pada APBN 2026 yakni sebesar Rp185 triliun.

    Menurut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis.

    Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Di luar sektor pertahanan, pemerintah mengalokasikan Rp179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan yang melibatkan Polri, BNN, dan instansi terkait.

    Dana ini diarahkan untuk pengamanan wilayah perbatasan, pemeliharaan alat material khusus (almatsus), serta pencegahan terorisme dan kejahatan siber.

    Sementara itu, bidang hukum seperti Kejaksaan, HAM, dan peradilan mendapatkan anggaran Rp60,4 triliun.

    Fokusnya antara lain pada penindakan tindak pidana umum, khusus, dan perdata tata usaha negara (PTUN), pemberantasan korupsi dan pencucian uang, serta penyelesaian perkara narkotika.