Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan penjelasan mengenai sistem kuota dan biaya haji pada 2025.

    Bagi warga Indonesia yang ingin menunaikan kewajiban Ibadah Haji, pemerintah memberikan pilihan dua jalur perjalanan, yakni jalur reguler dan khusus. Reguler merupakan jalur bagi jemaah yang ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    Adapun, jalur khusus, atau  juga dikenal dengan haji plus, menggunakan biaya pribadi dan terselenggara berkat bantuan pihak swasta seperti agen travel umroh dan haji.

    “Swasta bukan hanya membantu, tetapi kewenangan haji plus itu memang ada di swasta,” jelas Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Minggu (17/8/2025).

    Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji di 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221.000 jemaah kepada Indonesia.

    Pemerintah, melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

    Setelah melalui pembahasan di Komisi 8 DPR RI, pada 7 Januari 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

    Untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH di 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55.431.750,78.

    “Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN,” ungkap Wahid.

    Penetapan biaya haji dan kuota jemaah ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

    Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara. 

    “Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia,” jelas Wahid.

    Menurut Wahid, penentuan kuota tambahan ini sering kali tidak dapat dibahas lagi dengan Komisi 8 DPR, karena pemberiannya dari Raja Saudi terkadang setelah selesai pembahasan antara Pemerintah dan Komisi 8 DPR.

    “Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya, pakai keputusan menteri,” kata Wahid.

    Menurut Wahid, keterlibatan swasta pada penyelenggaraan haji melalui agen travel sangat membantu jemaah. Sebab, meski kuota haji reguler memiliki porsi yang lebih besar, tetapi antrean jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci masih panjang.

    Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas.

    Bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.

    Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.

    Selain itu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler. “Haji plus bisa pilih hotel, bintang tiga, atau lima. Mereka juga bisa pilih penginapan yang posisinya di depan Masjidil Haram, jadi posisi ring satu dan dua,” jelas Wahid.

    Asnawi Bahar, Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), menyampaikan agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.

    “Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerja sama dengan semua industri di Arab Saudi,” jelas Asnawi.

    Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

  • Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI

    Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025. 

    Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Panitia Negara Perayaan HUT ke-80 RI, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Dalam upacara tersebut, Prasetyo Hadi bertindak sebagai pembina upacara, sementara Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, siswi SMAN 1 Manokwari asal Papua Barat, dipercaya sebagai pemimpin upacara. 

    Jalannya acara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul laporan pemimpin upacara.

    Rhita kemudian mendapatkan kehormatan mewakili seluruh rekannya dengan memegang Sang Saka Merah Putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala BPIP, Yudian Wahyudi. Setelah itu, Menteri Sekretaris Negara membacakan pernyataan pengukuhan anggota Paskibraka.

    “Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus, tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ujar Prasetyo Hadi dalam sambutannya.

    Sebagai tanda resmi pengukuhan, Lencana Merah Putih Garuda dan kendit dipasangkan secara simbolis kepada pemimpin upacara. Prosesi kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Menteri Sekretaris Negara, yang diikuti tamu undangan lainnya.

    Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, antara lain Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri beserta jajaran Dewan Pengarah BPIP, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

  • Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

    Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengklaim arsitektur RAPBN 2026 merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. 

    Budisatrio mengatakan delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan bagaimana anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. 

    Adapun ke-8 agenda prioritas tersebut antara lain, ketahanan pangan, energi, program MBG, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan koperasi desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “RAPBN 2026 merupakan rancangan anggaran perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di dalamnya tercermin agenda prioritas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan pemerataan, hingga perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” ujar Budisatrio, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

    Lebih lanjut, Budisatrio menyoroti kerangka RAPBN 2026 yang menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit terjaga pada 2,48% dari PDB. Menurutnya, desain fiskal tersebut ekspansif namun tetap realistis dan rasional.

    Budisatrio menjelaskan, RAPBN 2026 disusun dengan visi besar yang realistis dan terukur. Untuk mencapai target tersebut, penerimaan perpajakan dan PNBP perlu diperkuat melalui digitalisasi serta penguatan tata kelola. 

    “Di sisi lain, APBN harus dikelola secara akuntabel dengan menekan potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Budisatrio.

    Sebagai partai pendukung pemerintah, lanjutnya, Gerindra berkomitmen untuk mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran. Fokusnya adalah memastikan delapan agenda prioritas yang disampaikan Presiden dapat dituangkan secara konsisten dalam postur anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

    “Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Banggar, agar agenda prioritas yang telah disampaikan Presiden Prabowo benar-benar diterjemahkan secara konsisten di dalam UU APBN 2026,” tambahnya.

  • Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

    Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri menyayangkan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah bangsa. 

    Presiden Ke-5 RI itu berpendapat bahwa banyak anak muda yang tidak mengetahui perjalanan Republik Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai menghadiri prosesi pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk peringatan HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    “Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, terutama anak-anak muda,” kata Megawati kepada wartawan.

    Megawati kemudian mengenang masa mudanya ketika pernah bergabung dalam Paskibraka pada 1963. Dari pengalaman itu, dia mengaku memahami metode pembinaan yang tepat bagi generasi penerus.

    “Karena saya menjadi pengawas ya dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun ’63, jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya, supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Megawati menjelaskan bahwa dirinya telah menggagas program Duta Pancasila. 

    Dia menuturkan, para anggota Paskibraka yang telah purna nantinya bisa mengikuti seleksi untuk bergabung dalam wadah tersebut.

    “Dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya purna Paskibraka, akan di-testing lagi, karena setelah itu akan masuk yang saya telah buat, yaitu tempat yang namanya Duta Pancasila,” pungkas Megawati.

  • Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

    Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, membagikan pengalamannya saat mendidik generasi muda yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). 

    Dia menekankan pentingnya pemahaman anggota Paskibraka terhadap nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan nasionalisme. Mengingat, dirinya pernah menjadi anggota pasukan tersebut pada 1963.

    Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai menghadiri pengukuhan 76 anggota Paskibraka yang dipersiapkan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). 

    “Sejak dulu saya ikut mengawasi karena pernah menjadi bagian dari Paskibraka tahun 1963. Jadi saya tahu bagaimana mendidik mereka agar benar-benar memahami arti Pancasila, kebangsaan, dan nasionalisme,” tutur Presiden ke-5 RI itu.

    Megawati menjelaskan, setelah menjalankan tugas di upacara HUT RI, para anggota akan bergabung sebagai purna Paskibraka. 

    Nantinya, mereka akan kembali menjalani proses seleksi untuk ditetapkan sebagai Duta Pancasila. Dengan begitu, setiap anggota Paskibraka sudah memiliki bekal ideologi sejak awal keterlibatannya.

    “Setelah menjadi purna Paskibraka, mereka akan dites kembali sebelum masuk ke dalam wadah yang saya bentuk, yaitu Duta Pancasila,” tambahnya.

    Lebih jauh, Megawati menyoroti rendahnya pengetahuan sejarah di kalangan generasi muda. 

    Dia menilai banyak anak muda yang tidak lagi memahami perjalanan sejarah Indonesia, padahal hal itu sangat penting untuk memperkuat rasa kebangsaan.

    “Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah Republik Indonesia, apalagi yang anak-anak muda,” pungkas Megawati.

  • Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

    Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Merayakan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 besok, PT KCIC memberikan diskon spesial sebesar Rp45.000 untuk penumpang kereta cepat Whoosh.

    Dikutip dari akun instagram whoosh, Promo Merah Putih, diskon Rp45.000 naik Whoosh ini berlaku hanya di tanggal 17 Agustus 2025 saja.

    Potongan atau diskon spesial itu diberikan untuk kelas premium ekonomi khusus keberangkatan pada 17 Agustus 2025.

    “Halo, Sobat #Whoosh! Rayakan HUT ke-80 RI bareng KCIC lewat promo Whoosh Merah Putih potongan Rp45.000 untuk kelas Premium Economy khusus keberangkatan 17 Agustus 2025,” tulis mereka.

    Disebutkan juga tersedia 2.220 kursi di empat jadwal spesial: 08.00 & 17.00 dari Stasiun Halim, serta 08.05 & 17.05 dari Stasiun Tegalluar Summarecon.

    Tiket bisa dibeli lewat aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, atau langsung di loket & mesin TVM.

    Pembelian Tiket Whoosh
    Pembelian tiket dapat dilakukan secara offline dan online.
    Pembelian offline dapat dilakukan diLoket Stasiun dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 15 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran tunai maupun non tunai (Debit Card, Credit Card, dan QRIS)
    Ticket Vending Machine hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan QRIS
    Pembelian online dapat dilakukan melalui:Aplikasi Whoosh Kereta Cepat hingga dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan kartu kredit.
    Website ticket.kcic.co.id dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan kartu kredit.
    Untuk pembelian tiket Whoosh di mitra lainnya, mengikuti ketentuan dari tiap mitra-mitra tersebut.
    Registrasi Akun Whoosh
    Pendaftaran Pengguna Melalui Aplikasi dan Website

    Download aplikasi “Whoosh – Kereta Cepat” pada Playstore dan AppStore atau buka website ticket.kcic.co.id
    Buka aplikasi dan pilih opsi “Registrasi”
    Isi semua data personal yang ada;Username
    Password (terdiri dari 8-16 karakter, menggunakan angka,lambang, huruf depan kapital)
    Jenis Kelamin
    Tanggal Lahir
    Tipe Pengguna (dewasa/ anak anak)
    Negara asal
    Pilih tipe dokumen yang akan dipilih (KTP/Passport). Lalu isi nomor, nama dan tanggal habis masa berlaku dokumen tersebut.
    Kemudian masukan email dan nomor WhatsApp pengguna, lalu klik tombol merah “kirim/send” untuk memperoleh kode verifikasi yang dikirimkan ke email dan WhatsApp yang sudah didaftarkan.
    Mohon untuk tidak menklik tombol merah secara terus menerus untuk menghindari gagalnya registrasi

    Setelah kode verifikasi email dan whatsapp di isi, lalu klik Terms of Service and Privacy Agreement dan klik submit.
    Geser graphic validation/puzzle yang muncul.
    Selamat Anda sudah berhasil melakukan registrasi!

  • Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

    Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef menyebut RAPBN 2025 terlalu ambisius dan belum menjawab penyebab permasalahan yang menghambat perekonomian Indonesia.  

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) M. Fadhil Hasan, menyatakan APBN 2026 akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo lebih menekankan ideologi dan paradigma ekonomi dengan peran dominan negara untuk mengelola sumber daya strategis. 

    Fokus utamanya pada hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, serta kebijakan proteksionis dalam kerangka “Berdikari”. 

    “Namun, RAPBN 2026 dipandang ambisius oleh banyak pengamat. Ada tantangan dalam konsistensi data pertumbuhan ekonomi serta potensi inkonsistensi kebijakan. Karena di satu sisi pemerintah mendorong intervensi negara, sementara di sisi lain terikat pada kesepakatan internasional yang menuntut deregulasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (16/8/2025). 

    Selain itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan masih terdapat paradoks fiskal di dalam narasi optimisme RAPBN 2026.

    “Ketergantungan pada pembiayaan utang tetap besar, sementara belanja negara diarahkan pada delapan agenda prioritas yang bersifat populis, tetapi belum seluruhnya menjawab akar masalah pembangunan struktural,” ujarnya. 

    Konsolidasi fiskal yang ditekankan pemerintah berisiko menjadi sekadar target nominal, tanpa diimbangi perbaikan kualitas belanja dan efektivitas kebijakan. 

    Rizal juga menyoroti 8 program unggulan dalam RAPBN 2026 menghadapi masalah dalam implementasinya. Misalnya, program ketahanan pangan sebagai salah satu yang mendapat alokasi APBN terbesar tapi masih terjebak pada persoalan klasik seperti distribusi pupuk, dominasi pasar oleh swasta, dan kerentanan iklim. 

    Kemudian transisi energi yang masih terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil untuk industri hilirisasi, yang justru memperlambat dekarbonisasi. 

    Sementara itu, program makan bergizi gratis berpotensi baik untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi rawan salah sasaran serta dapat menimbulkan tekanan inflasi pangan lokal jika tata kelola rantai pasok tidak diperkuat.

    Pada program sektor sosial, pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh porsi belanja besar, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. 

    “Belanja pendidikan belum sepenuhnya menjawab learning loss [kehilangan pembelajaran] dan mismatch vokasi dan industri, sementara anggaran kesehatan menghadapi risiko coverage gap akibat pengetatan cleansing peserta JKN,” paparnya. 

    Di sisi lain, program koperasi desa dan agenda pertahanan juga menyimpan dilema koperasi rakyat rawan problem tata kelola, sedangkan pertahanan masih bergantung pada impor alutsista dengan industri domestik yang lemah. 

    “Dengan demikian, RAPBN 2026 memerlukan koreksi terutama dalam implementasi program agar tidak hanya menonjolkan narasi pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan daya ungkit yang nyata bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

  • Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

    Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai efektivitas nilai tambah dari proyek hilirisasi yang ada saat ini belum optimal. Pasalnya, program hilirisasi saat ini disebut tak dibarengi dengan inovasi diversifikasi produk hingga hilir.

    Padahal dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR RI pada Jumat (15/8/2025) kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen akan mengebut proyek hilirisasi yang investasinya ditaksir mencapai US$38 miliar atau setara Rp618 triliun pada 2026.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Ariyo Irhamna mengatakan, banyak proyek hilirisasi saat ini masih menitikberatkan pada pemanfaatan jumlah sumber daya alam, utamanya mineral.

    Menurut Ariyo, sejatinya tulang punggung hilirisasi adalah kemampuan berinovasi dan mengomersialkan produk turunan baru.

    “Dengan kata lain, nilai tambah yang dihasilkan masih relatif rendah dibanding investasi dan insentif yang dikeluarkan,” kata Ariyo kepada Bisnis, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Tak hanya itu, dia melihat masih ada keterbatasan komersialisasi riset dalam negeri. Pasalnya, pemerintah selama ini disebut hanya memberi dukungan riset dan insentif fiskal, tetapi transisi dari riset dasar ke pilot project dan komersialisasi belum optimal.

    Ariyo menegaskan, perlunya pemisahan tugas antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang fokus pada riset dasar hingga paten, sementara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab mendorong inovasi sampai produk siap pasar.

    “Saat ini sebagian insentif hanya meningkatkan kapasitas produksi tanpa mendorong inovasi atau hilirisasi produk baru,” tuturnya.

    Adapun, sejumlah stimulus fiskal maupun non-fiskal yang diberikan pemerintah saat ini dinilai cenderung belum sepenuhnya memacu hilirisasi industri strategis.

    Menurut dia, beberapa sektor menerima insentif besar. Namun, output industrialisasi yang tercatat relatif rendah, menunjukkan potensi inefisiensi alokasi insentif.

    Untuk itu, dia menyebut, guna mendorong pertumbuhan industri dan hilirisasi dalam 1 tahun ke depan, pemerintah perlu menyiapkan beberapa langkah strategi.

    Pertama, memperkuat ekosistem inovasi dan komersialisasi lewat insentif baru yang diarahkan untuk mendukung pilot project dan start-up hilirisasi berbasis teknologi daripada hanya riset dasar.

    Kedua, optimalisasi insentif fiskal yakni insentif pajak, kemudahan izin investasi, dan dukungan infrastruktur harus diselaraskan dengan sektor-sektor prioritas hilirisasi. Fokus pada nilai tambah, teknologi, dan ekspor produk olahan.

    Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi riset-industri. Pasalnya, industri membutuhkan akses ke riset mutakhir. Maka pemerintah harus memfasilitasi kolaborasi universitas–industri dan transfer teknologi.

    Keempat, monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Sebab, setiap paket stimulus harus disertai indikator keberhasilan yang jelas, misalnya pertumbuhan produksi olahan, jumlah paten yang dikomersialisasikan, atau kontribusi ekspor industri hilir.

    Kelima, pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif tambahan jika perlu insentif berbasis hasil (outcome-based incentive) yang disebut lebih efektif daripada insentif input, misal subsidi langsung agar industri terdorong menghasilkan produk yang siap pasar.

    “Evaluasi program hilirisasi harus diperketat untuk mengukur dampak investasi pemerintah terhadap output industri, jumlah paten yang dikomersialisasi, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.

  • Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

    Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies menilai independensi Badan Pusat Statistik (BPS) menurun di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Padahal, semestinya BPS harus independen dari semua pengaruh politik.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski merupakan lembaga pemerintahan, namun BPS adalah salah satu lembaga yang harus independen dari semua pengaruh politik serta menjadi rujukan bagi regulator.

    “BPS di era Pak Prabowo itu independensinya menurun,” ujarnya dalam acara Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80, Sabtu (16/8/2025).

    Menurutnya, independensi BPS yang menurun dapat terlihat dari gestur Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang beberapa kali melaporkan hasil data-data yang belum dipublikasikan kepada Prabowo. Seperti contohnya, data pengangguran dan kemiskinan dimana Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia, BPS kala itu menunda untuk merilis data tersebut ke publik. Dalam catatan Bisnis, Prabowo menyebut bahwa laporan pengangguran dan kemiskinan tersebut langsung dari Kepala BPS.

    Pada awalnya, BPS menjadwalkan merilis data kemiskinan Indonesia pada 15 Juli 2025 namun mengalami penundaan menjadi tanggal 28 Juli 2025, atau sepekan sejak Prabowo mengumumkan angka pengangguran dan kemiskinan menurun.

    “Ini kan ada jeda antara bertemu dengan Presiden kemudian diumumkan kepada publik. Ini yang membuat adanya distorsi yang kurang begitu bagus,” kata Bhima.

    Pihaknya juga meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang dirilis BPS beberapa waktu lalu. Adapun BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II/2025.

    Jika ditelisik lebih dalam, Bhima menilai banyak komponen yang tidak masuk akal dan bertolak belakang seperti konsumsi rumah tangga, industri, investasi langsung atau PMTB, hingga ekspor yang diklaim BPS mengalami pertumbuhan tinggi. Terlebih, pertumbuhan kuartal II/2025 melampaui kuartal I/2025 yang tumbuh 4,87% YoY, di mana momen Ramadan dan Idulfitri jatuh pada akhir Maret 2025 atau masih kuartal I/2025.

    “Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu, Lebaran itu selalu lebih tinggi daripada kuartal yang lainnya,” ucapnya. 

    Pihaknya sudah melaporkan anomali tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tepatnya ke Komisi UN Statistical Commission dan UN Statistical Division. Pasalnya, BPS merujuk pada standar statistik internasional PBB sehingga PBB sebagai pemilik standar dapat melakukan pengecekan terhadap rilis yang disampaikan PBB.

    “Yang punya standar tadi harusnya bisa cek. Karena memang hampir dari semua komponen yang kemudian kita coba laporkan kepada PBB, ini sulit sekali mencari pembenarannya,” tuturnya.

    Celios juga berencana untuk meminta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melakukan pengecekan terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat Indonesia sedang dalam proses aksesi ke organisasi tersebut. Pihaknya akan mengirimkan surat kepada PBB untuk melakukan investigasi terkait dengan data garis kemiskinan.

    Hal itu juga pernah dilakukan Malaysia ketika ada garis kemiskinan yang terlalu rendah. Pada April 2020, PBB mengirim special report ke pemerintah Malaysia dan merevisi garis kemiskinan.

    “Jadi ujungnya adalah harus ada revisi terhadap data yang disajikan oleh BPS dan transparansi,” ujar Bhima

  • Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

    Indef Sebut Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Perlu Strategi Ekstra

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pemerintah dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi target penerimaan negara hingga biaya utang yang tinggi. 

    Saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi optimistis di 5,4% dengan inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/US$, dan yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dalam RAPBN 2026. 

    Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menyatakan meskipun targetnya optimistis, tapi masih ada tantangan besar yang akan muncul, baik dari sisi penerimaan negara yang melemah serta biaya utang yang tinggi. 

    “Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% sangat optimis, sementara realisasi 2023–2025 selalu di bawah target. Oleh karena itu, upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi butuh strategi ekstra,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025). 

    Terkait target inflasi sebesar 2,5% pada tahun depan, Eko menilai masih relatif realistis, sejalan dengan capaian sebelumnya yang cenderung rendah. 

    “Namun, potensi lonjakan harga pangan tetap menjadi risiko utama terhadap daya beli masyarakat. Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, lebih pesimistis dibanding target sebelumnya. Perlu strategi penguatan atau apresiasi Rupiah kembali ke bawah Rp16.000 agar stabilitas makro lebih terjaga,” ujarnya. 

    Selain itu, Eko juga menyoroti Yield SBN Indonesia yang masih mahal (target 6,9% pada 2026) dibanding negara lain. Dia menilai hal ini akan membebani fiskal dan bisa mengganggu keberlanjutan apabila tidak ditekan ke kisaran 6%. 

    “Gap total penerimaan negara pada RAPBN 2026 terhadap outlook 2025 mencapai Rp282,2 triliun, sehingga strategi peningkatan penerimaan harus dilakukan tanpa menekan basis pajak yang sudah patuh,” tegasnya. 

    Terakhir, Eko juga menegaskan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% hanya mungkin bila pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, optimalisasi ekspor, masuknya investasi yang memutar uangnya di dalam negeri, dan efisiensi birokrasi.