Category: Bisnis.com

Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

“Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

“Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

09/12/2025 11:59
JK Bandingkan Penanganan Bencana di Aceh saat Tsunami 2004 vs Banjir 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membandingkan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh dengan Tsunami pada 2004 silam dan banjir yang melanda Aceh-Sumatra pada 2025.

Selain gerak cepat penanganan bencana, JK, sapaan akrabnya, turut menyoroti soal sumber dana bantuan yang akan disalurkan untuk rakyat Aceh. Perlu diketahui, saat Tsunami 2004, Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, saat membantu penanganan di Aceh saat diterpa Tsunami 2004, Indonesia menerima banyak bantuan dari negara lain maupun lembaga internasional. Sementara saat ini, pemerintah justru belum membuka opsi bantuan internasional.

“Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” katanya usai acara BOG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

Oleh karena itu, JK meminta kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan jika keran bantuan dari luar negeri belum dibuka.

Pasalnya, imbuh JK, sejumlah kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana di wilayahnya karena berbagai keterbatasan, salah satunya anggaran. Terlebih korban jiwa per Senin (8/12/2025) telah mencapai 961 orang.

JK menegaskan pemerintah pusat harus segera cepat menangani bencana di tiga provinsi itu. Menurutnya, dalam bencana terdapat masa kritis yang jika lambat penanganannya, maka akan menimbulkan kerugian lebih besar.

Dia menyebut pemerintah memiliki ‘PR’ yang besar karena bencana terjadi di sejumlah titik, tidak seluas Tsunami Aceh 2024.

“Pengalaman dulu tsunami, walaupun ini tsunami lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dengan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menilai proses rehabilitasi semua fasilitas membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2-3 tahun, terutama pembangunan infrastruktur seperti rumah.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyinggung bahwa bencana saat ini seperti “tsunami kedua” yang melanda Aceh.

“Aceh seakan mengalami ‘tsunami kedua’. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Muzakir, Sabtu (29/11/2025).

Dia menambahkan kondisi di sejumlah wilayah telah mengkhawatirkan. Apalagi, masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan akibat jalur yang putus akibat bencana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena masih mampu menangani bencana tersebut.

“Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat.

Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

09/12/2025 11:41
Dihujat Netizen, Bupati Aceh Selatan Mirwan Akhirnya Minta Maaf

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf usai pergi umrah tanpa izin disaat wilayah yang dipimpinnya dilanda bencana alam banjir.

Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official pada hari ini Selasa (9/12/2025).

Dalam video tersebut, Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, lebih khusus terhadap warga Aceh Selatan.

“Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan,

Dia mengakui bahwa kepergiannya di tengah bencana banjir telah mengganggu stabilitas nasional. Oleh sebab itu, Mirwan menyatakan bakal terus bekeria keras memulihkan kondisi Aceh Selatan pasca bencana banjir.

“Kami berjanji akan terus bekerja, bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting, memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat meminta Mendagri Tito agar memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat yang pergi tanpa izin saat bencana banjir di Aceh.

Prabowo menilai sikap yang dilakukan pejabat seperti Mirwan itu merupakan desersi jika di dalam militer. Desersi itu artinya perbuatan prajurit yang lari meninggalkan tugas.

“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?,” ujar Prabowo di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

09/12/2025 11:25
Raffi Ahmad Sumbang Rp5 Miliar untuk Pemulihan Bencana Alam Sumbar

Bisnis.com, PADANG – Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menerima bantuan uang tunai sebanyak Rp5 miliar dari selebritis sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

“Bantuan dari Raffi Ahmad ini berupaya uang yang dikirim melalui perwakilan Tim Rans Entertainment yang diserahkan secara simbolis ke saya sebagai Wagub Sumbar,” kata Vasko dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan dana bantuan dari Founder & Chairman Rans Entertainment itu akan dipergunakan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota Sumbar.

Vasko mengakui bahwa dalam melakukan penanganan dan pemulihan dampak bencana alam ini, pemerintah daerah membutuhkan banyak anggaran. Adanya bantuan itu, lanjutnya, sangat membantu, mengingat anggaran daerah sangat minim dan sulit untuk gerak cepat dalam penanganan bencana alam tersebut.

Usai menerima bantuan tersebut, Vasko langsung menghubungi sumando urang Minang (menantu orang Minang) itu, yakni Raffi Ahmad melalui panggilan video.

Hal ini dilakukan wagub untuk menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Raffi Ahmad atas kepedulian terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Sumbar.

“Saya juga telah menyampaikan ke Raffi Ahmad terkait rencana pemanfaatan dana tersebut,” tegasnya.

Dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal paling mendesak, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Di dalam sambungan video call itu, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk empati keluarganya kepada masyarakat Sumbar yang tengah menghadapi masa sulit.

“Pak Wagub, mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sekeluarga turut berduka atas musibah yang terjadi. Kami mohon maaf belum bisa hadir langsung, InsyaAllah setelah ini kami bisa datang,” ujar Raffi.

Satu unit mobil pick up tertimbun material lumpur dan genangan air akibat bencana banjir bandang di Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

09/12/2025 10:37
Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginginkan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diberhentikan sementara dari jabatannya.

Hal itu usai Mirwan dikabarkan pergi ibadah umrah ketika wilayah yang dipimpinnya terdampak bencana hidrometeorologi. Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan.

Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan penjabat sementara atau Plt.

“Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” kata Dasco kepada jurnalis, dikutip Selasa (9/12/2025).

Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif. Mirwan, katanya, masuk sebagai kader Partai Gerindra saat mengikuti Pilkada.

Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan MS.

Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

“Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, tapi sanksinya sudah sangat keras,” katanya.

Respons juga diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia menilai setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi.

Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

“Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” pungkas Puan.

Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah.

Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

09/12/2025 08:58
Pembahasan UMP 2026 Jakarta Hampir Final, Berapa Kenaikannya?

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final.

“Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin.

Pramono menjelaskan, pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil. Pramono pun berjanji akan memutuskan UMP 2026 secara adil.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

Yassierli menyebut formula penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Sementara itu, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum (UMP) 2026 yang belum diumumkan pemerintah hingga saat ini.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam perumusan UMP 2026 yang turut memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL). Dia menyebut bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL, tetapi tidak melibatkan buruh.

Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

“Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

09/12/2025 08:43
Menteri Bahlil Beberkan Jurus Pemerintah demi Gaet Investor Hulu Migas

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan strategi pemerintah untuk menarik minat investor di sektor hulu minyak dan gas bumi. Kebijakan tersebut disampaikan pada 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membuka ruang relaksasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan penambahan insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi. “Sekarang kami sudah banyak komunikasi, relaksasi berbagai kebijakan tentang sweetener. Dan saya pikir, sejak kami masuk, kami sudah memangkas berbagai tahapan regulasi. Jadi saya pikir, oke lah,” kata Bahlil.

Meski tidak merinci insentif fiskal yang diberikan, Bahlil memastikan pemerintah optimistis terhadap pencapaian target lifting minyak nasional tahun ini yang diproyeksikan melampaui target APBN 2025, yakni di atas 605.000 barel per hari.

Dari sisi industri, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan target investasi hulu migas sebesar 16 miliar dollar AS pada 2026 atau sekitar Rp266 triliun dengan asumsi kurs Rp16.627 per dollar AS.

Target tersebut akan didukung aktivitas eksplorasi yang lebih agresif. Dalam Work Program and Budget (WP&B) 2026, SKK Migas menargetkan sedikitnya 100 sumur eksplorasi, 100 penerapan teknologi Multi-Stage Fracturing (MSF), serta 100 sumur baru di struktur atau lapangan yang selama ini belum dikembangkan.

Djoko mengungkapkan, tim teknis kini tengah memetakan 300 struktur potensial yang dapat menjadi lokasi pengeboran. Selain eksplorasi, SKK Migas juga menargetkan peningkatan lifting minyak pada 2026 menjadi 110.000 barel per hari, lebih tinggi dibandingkan target tahun ini sebesar 605.000 barel per hari. Optimisme tersebut ditopang rencana penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta percepatan pengelolaan sumur tua, sumur idle, dan lapangan yang melibatkan masyarakat.

Djoko menegaskan bahwa kombinasi teknologi, percepatan eksplorasi, dan insentif pemerintah diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong peningkatan produksi migas di tengah menurunnya cadangan baru selama beberapa tahun terakhir.

09/12/2025 08:36
Cara Daftar BSU Rp600.000 Desember 2025, untuk Karyawan yang Belum Dapat

Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah cara daftar BSU Rp600.000 untuk karyawan yang belum dapat.

Jika berkaca pada aturan sebelumnya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan berupa BSU dari pemerintah.

Oleh sebab itu, banyak yang berharap hal tersebut kembali dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ini.

Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

“Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

Meski demikian, Anda bisa tetap berusaha mendaftar BSU untuk jaga-jaga jika bantuan tersebut cair lagi dalam waktu dekat.

Cara Daftar ada di halaman 2…

09/12/2025 08:31
Bahlil Bongkar Jurus Swasembada Energi: 70 WK Migas Dilelang, 2.500 Sumur Idle Diaktifkan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah gebrakan untuk mewujudkan swasembada energi di tengah gejolak geopolitik global.

Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil mengatakan, saat ini upaya menggenjot lifting minyak menjadi fokus utama. Adapun target lifting minyak pada tahun ini mencapai 605.000 barel per hari (bph) dan bakal terus ditingkatkan menjadi 1 juta bph pada 2029.

Untuk mencapai target itu, Bahlil mengatakan pihaknya mengubah skema lelang wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dari sebelumnya bertahap menjadi serentak mulai tahun ini.

Oleh karena itu, dia mengatakan lebih dari 70 WK migas siap dijajakan mulai tahun ini.

“Tadi saya katakan bahwa untuk kita menaikkan lifting kita, itu kita harus melakukan eksplorasi. Ada 70 cekungan kita akan tenderkan,” tutur Bahlil.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) segera melakukan konstruksi. Jika tidak, Bahlil tak segan membatalkan proyek.

Di samping itu, pihaknya juga bakal mengoptimalkan sumur tua (idle). Bahlil membuka kesempatan kepada PT Pertamina (Persero) dan usahanya untuk menggandeng KKKS lain dalam menggarap sumur idle tersebut.

Data Kementerian ESDM sendiri mencatat saat ini terdapat 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

Perinciannya, Pertamina bakal mereaktivasi 500 sumur idle dengan menggandeng mitra pada tahun ini. Kemudian, 2.000 sisanya bakal dikerjakan hingga 2028 mendatang.

Khusus tahun ini, 500 sumur idle yang potensial dikerjasamakan itu mayoritas berlokasi di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 60 sumur berada di offshore, sedangkan sisanya onshore.

“Kita memberikan ruang bagi KKKS, khususnya Pertamina untuk melakukan kolaborasi dengan yang lain. Bagi kita yang penting menaikkan lifting,” jelas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan pihaknya bakal menggenjot implementasi BBN campuran 50% biodiesel ke dalam solar atau B50 pada 2026. Hal ini dilakukan guna menekan impor solar.

Menurutnya, penerapan mandatory B50 ke depannya juga dapat menjadi substitusi konsumsi solar hingga 20 juta kiloliter (kl).

Kementerian ESDM memprediksi konsumsi solar tahun depan tembus 40,2 juta kl. Dengan demikian, implementasi B50 pada semester II/2026 dapat mengalihkan hampir setengah dari kebutuhan solar.

“Yang berikutnya adalah kita dorong, tahun depan kita nggak lagi impor solar. Karena kita dorong ke B50,” kata Bahlil.

09/12/2025 08:28
Pejuang KPR Catat, Ini 11 Fasilitas yang Diberikan Pemerintah agar Lebih Mudah dan Murah Punya Rumah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan 11 fasilitas yang telah direalisasikan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah dalam satu tahun masa jabatannya di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut utamanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias kelompok pejuang kredit pemilikan rumah (KPR).

Dalam pemaparannya pada 40 Bisnis Indonesia Grup (BIG) Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025), Ara menyebut sejumlah program prioritas. “Pertama ada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujarnya.

Pemerintah juga mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari. Kepastian lanjutan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah hingga Rp2 miliar turut menjadi bagian dari paket kemudahan tersebut.

Selain itu, Bank Indonesia melonggarkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen. Ara menjelaskan bahwa pelonggaran itu memberi ruang lebih besar bagi perbankan menyalurkan pembiayaan perumahan. “Daripada uangnya [GWM] ada di bank, ditetapkan jadi 4% sehingga bisa untuk sektor perumahan. Akibatnya kuota FLPP naik jadi 350.000, ini sejarah,” ujarnya.

Selain insentif fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah menggandeng pelaku usaha properti untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Sejumlah perusahaan, termasuk Djarum Group dan Ciputra, telah berpartisipasi dalam program tersebut.

Di sektor pembiayaan, pemerintah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun, KPR subsidi yang disalurkan swasta seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA), serta perluasan penyaluran rumah subsidi bagi pekerja informal. Ara juga menyebut terlaksananya akad massal rumah subsidi terbanyak sepanjang sejarah, mencapai 26.000 unit.

Program tambahan meliputi pembiayaan mikro perumahan bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Skema ini memungkinkan masyarakat merenovasi rumah menjadi layak huni sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Ara mencatat efisiensi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 6 persen melalui pemilihan toko bangunan secara terbuka atau sistem PTT.

09/12/2025 08:24