Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

    Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

    Bisnis.com, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal rencana pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan penerimaan pajak naik 13,5% pada 2026.

    Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya seringkali ditanyakan warga mengenai pajak pemerintahan yang saat ini dinilai sebagai hantu menakutkan.

    Menurut Ganjar, hal tersebut disebabkan sosialisasidari pemerintahan mengenai kenaikan pajak untuk masyarakat belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang kaget tiba-tiba pajak dinaikkan tanpa ada sosialisasi lebih dulu.

    “Saya kira Ibu Kemenkeu dan Ditjen Pajak ini juga harus memberikan sosialisasi yang sebanyak-banyaknya, karena banyak dari masyarakat bawah yang bertanya ke kami bagaimana perpajakan ini bisa jadi hantu yang mengerikan,” tutur Ganjar kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Selain itu, Ganjar juga turut mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ditjen Pajak untuk membuka saluran komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa bertanya langsung kepada pemerintah alasan menaikkanpajak ke masyarakat.

    “Selama ini kan belum ada saluran itu. Jadi agar publik punya kesadaran pajak, baiknya berikan akses untuk konsolidasi sekaligus bertanya soal kenaikan pajak ini,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Target itu naik sebesar 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di acara rapat paripurna DPR pada Jumat (25/8/2025).

    Dalam postur RAPBN 2026, penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun tersebut akan menjadi sumber utama pendapatan negara. Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Artinya, 74,92% atau 3/4 dari pendapatan negara akan berasal dari penerimaan pajak. Sementara itu, sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun.

    Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan penerimaan pajak tahun depan akan diarahkan untuk menopang program-program strategis, mulai dari ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

  • Bebas Bersyarat, Setya Novanto Bisa jadi Pejabat Publik Lagi Mulai 2031

    Bebas Bersyarat, Setya Novanto Bisa jadi Pejabat Publik Lagi Mulai 2031

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Ketua DPR RI sekaligus eks terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) masih belum memiliki hak politiknya hingga 2031.

    Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti mengatakan hak politik Setnov untuk menduduki jabatan terhitung 2,5 tahun sejak menjalani bebas bersyarat hingga (1/4/2029).

    “Maka hak [menduduki jabatannya] di 2 tahun 6 bulan dihitung sejak selesai menjalani PB [pembebasan bersyarat] tanggal 1 April 2029,” ujar Rika saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

    Dia menambahkan keputusan itu sebagaimana berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) soal peninjauan kembali (PKO) yang diajukan Setya Novanto.

    Menurut Rika, hitung-hitungan itu kembalinya hak politik Setya Novanto secara eksplisit terhitung 2,5 tahun sejak menjalani masa pidana atau bebas murni pada 2019.

    “Pidana tambahan mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Setya Novanto resmi bebas bersyarat sejak Sabtu (16/8/2025). Bebasnya mantan Ketua Golkar itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.

    Status Setnov yang tadinya dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandung. Setnov juga wajib melapor sebulan sekali hingga April 2029.

    Adapun, salah satu alasan Setnov bebas lantaran berkelakuan baik selama di lapas. Misalnya, aktif dalam program pertanian dan perkebunan, serta menjadi inisiator klinik hukum. Selain itu, Setnov juga sudah menjalani hukuman 2/3 penjara.

  • Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

    Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya penataan sistem royalti musik di Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang adil, baik bagi para pencipta dan pelaku seni maupun bagi pengguna karya musik.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025) malam.

    Fadli mengakui, persoalan royalti yang belakangan memicu keresahan sejumlah musisi, pegiat seni, hingga pelaku industri perhotelan memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian.

    Menurutnya, isu ini terkait erat dengan hak kekayaan intelektual sehingga memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

    “Memang perlu ada satu penataan yang bisa membuat semua pihak win-win. Bagaimanapun, ada hak-hak pencipta lagu, penyanyi, label, dan lain-lain, tetapi juga harus ada manfaat yang adil bagi para pengguna. Saya kira nanti akan ada titik keseimbangan jika semua duduk bersama,” kata Fadli.

    Merespons desakan sejumlah musisi dan pelaku usaha agar pemerintah meninjau ulang regulasi, Fadli menyatakan pemerintah membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

    “Sudah waktunya memang dilakukan revisi. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, termasuk dunia digital, perlu diikuti dengan adaptasi regulasi. Oleh karenanya, revisi itu diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, perkembangan ekosistem digital membuat model bisnis musik berubah drastis. Mekanisme royalti yang sebelumnya mengandalkan laporan manual perlu didukung oleh sistem otomatis berbasis teknologi yang mampu menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Sementara itu, terkait dengan kritik dari sejumlah musisi, termasuk Ari Lasso, yang menyoroti praktik distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) seperti WAMI, Fadli menekankan perlunya transparansi.

    “Ini salah satu persoalan yang memang harus dibereskan. Transparansi lembaga pengelola royalti masih jadi isu. Tidak mudah dalam aplikasinya, tetapi harus dicari cara agar semua pihak bisa menerima secara seimbang,” tuturnya.

    Fadli menyebut kemungkinan adanya lembaga pengawas khusus bagi pengelola royalti bisa dipertimbangkan, tetapi yang lebih mendesak adalah pembenahan sistem teknis.

    Dia menekankan perlunya mekanisme mechanical right yang bekerja otomatis, sehingga distribusi royalti berjalan lebih akurat dan tidak menimbulkan kecurigaan.

    “Yang paling penting menurut saya adalah teknik dan caranya, apalagi sekarang sudah serba digital. Harus ada data yang reliable dan bisa diterima semua pihak,” pungkas Fadli Zon.

  • Gerobak Bakso, Siomay, hingga Starling Masuk Istana saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

    Gerobak Bakso, Siomay, hingga Starling Masuk Istana saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Biasanya, halaman tengah Istana Merdeka di Jakarta identik dengan suasana yang bersih dan lapang. Namun, Minggu (17/8/2025) siang itu, pemandangan berbeda tersaji. Seusai Upacara Detik-detik Proklamasi, aroma sate yang dibakar, tawa anak-anak yang berlarian, hingga alunan musik campursari Ndarboy Genk memenuhi udara.

    Rakyat dari berbagai penjuru nusantara duduk berbaur di bawah rindangnya pohon, menyantap soto, mie goreng, atau kudapan tradisional. Untuk pertama kalinya, halaman Istana bukan hanya milik pejabat negara, melainkan menjadi ruang pesta rakyat—tempat pemimpin dan masyarakat melebur tanpa sekat, merayakan kemerdekaan dengan cara paling sederhana: berbagi rasa dan kebersamaan.

    Asap tipis mengepul dari kuah panas bakso yang disajikan di mangkuk-mangkuk kecil. Tak ada bunyi suara “ting… ting…” dari mangkok beradu sendok tetapi tertutup dengan obrolan riuh warga yang mengantre bawah pohon rindang halaman tengah Istana Merdeka. Sementara di sisi lain, gerobak siomay dengan hiasan merah putih tampak dikerumuni anak-anak yang berebut saus kacang kental di atas siomay kukus.

    Bukan di alun-alun atau pasar malam, melainkan di Istana Merdeka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gerobak bakso dan siomay benar-benar masuk ke dalam kompleks kepresidenan. Para pedagang yang biasanya berjualan di pasar kini ikut meramaikan pesta rakyat peringatan HUT ke-80 RI di Istana. 

    Pesta rakyat ini menghadirkan puluhan stan makanan yang disiapkan oleh para pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sekitar Istana.

    Hidangan khas Nusantara tersaji berjejer, mulai dari sate, soto ayam, mie goreng Jawa, hingga aneka kudapan tradisional lainnya. Kursi-kursi di antara pohon-pohon rindang telah disiapkan agar masyarakat bisa menikmati hidangan sambil ditemani alunan musik dari grup musik Ndarboy Genk yang membuat suasana makin meriah dan hangat.

    Salah seorang masyarakat yang hadir, Zefanya mengaku terkesan dengan inisiatif baru ini. Menurutnya, keterlibatan para pelaku UMKM dan pedagang memperlihatkan kebersamaan yang saling menyatu.

    “Kita bisa bersama-sama pejabat dengan rakyat, bisa bersama-sama menyatu dalam satu acara khusus untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Istana Merdeka Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Dewi Leba, masyarakat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pesta rakyat untuk pertama kalinya. Acara ini menurutnya dapat membantu roda ekonomi para pelaku usaha yang terlibat.
    “Jadi selain ada pesta kemeriahannya dapat, roda ekonomi di tempat ini juga berputar dan membantu para pelaku usaha, makanan dan lain-lain,” ucapnya.

    Bagi para pedagang, keterlibatan dalam pesta rakyat ini memberikan kebanggaan tersendiri dengan membawa dagangan mereka masuk ke halaman Istana. Ahmad Musfiq, pedagang sate Madura, juga mengaku bangga bisa masuk ke Istana untuk pertama kalinya.

    Sementara bagi Khoirun Nasikin, pedagang mie goreng Jawa yang telah mendapatkan kesempatan masuk Istana sebelumnya mengatakan bahwa pesta rakyat kali ini terasa berbeda.

    “Ya, cukup menyenangkan. Semoga makin berkembang, ekonominya makin membaik,” ucap Khoirun.

  • Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Langit pagi Jakarta tampak bersih setelah semalaman diguyur hujan ringan. Udara yang biasanya padat dengan polusi, seolah memberi jeda pada Minggu (17/8/2025).

    Ribuan pasang mata menatap ke halaman Istana Merdeka, tempat Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Di antara semarak musik, derap langkah pasukan, hingga riuh sorak masyarakat yang memenuhi undangan, ada banyak yang berbeda dari perayaan kali ini.

    Kemeriahan tidak hanya hadir di halaman utama upacara. Di sudut istana, berdiri photobooth dengan latar dedaunan dan ornamen khas daerah yang lengkap dibubuhi tulisan tagline “HUT Ke-80 RI Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Warga, undangan, hingga pejabat tampak antusias berfoto, mengabadikan momen bersejarah ini dengan senyum lebar. Tak jauh dari sana, sebuah pameran mobil klasik menarik perhatian. Deretan kendaraan dinas presiden terdahulu—mulai dari Mercedes Benz putih yang pernah ditumpangi Soeharto hingga Cadillac Fleetwood hitam era 1980-an—menjadi magnet nostalgia. Seakan waktu berhenti sejenak, menyambungkan generasi lama dan baru dalam satu ruang kebanggaan yang sama.

    Saat upacara berlangsung pun Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya, membacakan naskah Proklamasi di hadapan rakyat—sebuah momen simbolis yang mengikat sejarah dengan masa kini.

    Tepat pukul 10.00 WIB, halaman Istana Merdeka yang biasanya teduh berubah hening. Semua mata tertuju pada mimbar utama ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri dengan tegap. Dengan suara mantap, dia membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…” suara itu bergema melalui pengeras suara, lalu disambut hening khidmat di antara ribuan tamu undangan.

    Biasanya, pembacaan teks Proklamasi adalah tugas Ketua DPR atau MPR. Namun, tahun ini sejarah mencatat perubahan penting untuk pertama kalinya, teks sakral itu dibacakan langsung oleh Presiden setelah pertama kali dibaca oleh proklamator RI Soekarno.

    Setelah pembacaan Proklamasi, suasana hening beralih menjadi degup yang penuh harap. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) memasuki lapangan dengan langkah tegap. Seragam putih mereka berkilau di bawah sinar matahari.

    Sang Merah Putih, dilipat rapi dan dijaga dengan penuh kehormatan, perlahan dibawa menuju tiang utama. Ketika bendera mulai ditarik ke atas, hembusan angin membuatnya terbentang sempurna. Tepuk tangan bergemuruh.

    Bagi rakyat biasa yang lebih sering melihat megah dengan menonton dari luar pagar Istana, momen itu juga tak kalah emosional. Para pengunjung pun tampak tertib dan kooperatif, meski harus melewati beberapa lapisan pemeriksaan sebelum masuk ke area istana.

    “Ini pertama kalinya saya ikut upacara di Istana. Tak sabar sekali saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Saya menangis,” ujar Clorinda Rahmania Revan, seorang siswi asal Padang yang datang bersama orang tuanya.

    Sejak beberapa tahun terakhir, setiap peringatan HUT RI di Istana selalu menghadirkan parade busana adat. Tradisi itu kembali hadir, dengan Presiden Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam dengan berkalung melati.

    Salah satu momen paling menyentuh datang dari Presiden Prabowo sendiri. Sebelum bendera dikibarkan, ia terlihat menundukkan badan dan mencium Sang Merah Putih.

    Gerakan sederhana itu sontak mengundang decak kagum. Banyak yang menilai, ciuman tersebut melambangkan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Saya sangat terharu. Itu simbol kecintaan pada bangsa, penghormatan pada sejarah,” ujar Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Upacara kenegaraan tahun ini juga mencatat pertemuan bersejarah: tiga presiden hadir dalam satu panggung. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto duduk berdampingan.

    Kebersamaan itu mengingatkan publik pada pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Meski berbeda latar belakang politik, ketiga presiden itu tampil akrab dan saling melempar senyum.

    Meski begitu, ada satu kursi kosong yang menyita perhatian. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri absen dari upacara.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapinya santai. Saat ditanya mengenai absennya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Luhut menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

    “Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” tandas Luhut.

    Dari Istana ke Jalanan

    Seiring matahari bergeser ke barat, suasana berubah. Jika pagi hari khidmat, maka sore hingga malam hari adalah pesta rakyat. Ribuan warga berbondong-bondong menuju kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyaksikan karnaval rakyat.

    Mobil hias dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berparade dengan dekorasi khas. Ada yang menampilkan kapal phinisi, ada yang menghadirkan ondel-ondel raksasa, hingga miniatur naga barongsai.

    Anak-anak kecil bersorak gembira melihat pertunjukan tari daerah. Orang dewasa sibuk mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

    Di tengah keriuhan karnaval, suara rakyat tetap menjadi inti perayaan. Bagi sebagian orang, HUT ke-80 RI bukan sekadar pesta, melainkan ruang untuk merenung. Namun, bagi generasi muda, perayaan ini lebih seperti ajang kebanggaan.

    “Seru sekali saya ikut acara dari pagi sampai malam. Capek, tapi seru sekali” kata Irfan warga asal Cibubur.

    Menjaga Api Persatuan

    Perayaan 80 tahun Indonesia bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju masa depan. Pemerintah berjanji akan melanjutkan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, pemerataan pendidikan, hingga transformasi energi.

    Namun, lebih dari sekadar program, peringatan HUT RI adalah ajakan untuk menjaga api persatuan.

    Jelang pergantian hari, di bawah langit Jakarta yang terang benderang dengan lampu malam, ribuan bendera kecil berkibar bersamaan. Di wajah-wajah rakyat, terpancar kebanggaan dan harapan. Delapan dekade Indonesia menjadi pengingat: bahwa kemerdekaan adalah hadiah yang harus dijaga, dan persatuan adalah kunci untuk melangkah lebih jauh.

  • Iwan Kurniawan Klaim Tidak Terlibat Korupsi Sritex, Kejagung: Nanti Diungkap di Sidang

    Iwan Kurniawan Klaim Tidak Terlibat Korupsi Sritex, Kejagung: Nanti Diungkap di Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal bantahan bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto terlibat di kasus korupsi kredit.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menyatakan bahwa bantahan itu merupakan hak dari Iwan Kurniawan. Oleh karena itu, pihaknya tidak ambil pusing terkait pernyataan itu.

    “Itu hak. Kan tersangka mempunyai hak juga. Silakan aja. Alibinya seperti apa,” ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Senin (18/8/2025).

    Namun demikian, kata Anang, Korps Adhyaksa tetap memegang teguh pada fakta hukum yang ada. Artinya, alat bukti kasus pemberian kredit ini tidak hanya bergantung pada pernyataan satu pihak saja.

    Oleh karena itu, Anang meminta agar seluruh pihak bisa menunggu fakta hukum tersebut terungkap di persidangan nantinya.

    “Nanti kan ada fakta-fakta hukum. Nanti akan ke depannya diungkap di persidangan,” pungkasnya.

    Bantahan Iwan Kurniawan Lukminto

    Sebelumnya, Bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) mengklaim dirinya tidak terlibat dalam kasus pemberian kredit Sritex usai ditetapkan sebagai tersangka Rabu (13/8/2025) malam.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Iwan Kurniawan keluar dari Gedung Bundar Kejagung RI sekitar 20.47 WIB.

    Nampak, Iwan sudah diborgol lengkap dengan rompi tahanan khas Kejaksaan RI digiring oleh sejumlah jaksa ke mobil tahanan Kejagung RI.

    Sebelum diangkut ke mobil tahanan, Iwan langsung menuju ke arah kerumunan awak media. Iwan kemudian menyatakan bahwa dirinya hanya diperintah oleh Presiden Direktur untuk meneken dokumen terkait kasus kredit ini.

    “Saya menandatangani dokumen atas perintah presdir dan saya tidak terlibat dalam kasus ini” ujar Iwan.

    Kemudian, saat ditanya awak media soal sosok Presdir yang dimaksud. Iwan tidak mengungkap lebih jelas, dia hanya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat di kasus Sritex.

    “Saya tidak terlibat,” tutur Iwan saat memasuki mobil tahanan.

  • Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

    Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua DPR sekaligus terpidana kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto resmi bebas bersyarat menjelang HUT ke-80 RI.

    Bebasnya Setnov sapaan akrabnya itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.

    “Yang bersangkutan [bebas] berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 [Juli] yang lalu,” ujar Menteri Imipas Agus Andrianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Adapun, salah satu alasan Setnov bebas lantaran berkelakuan baik selama di lapas. Misalnya, aktif dalam program pertanian dan perkebunan, serta menjadi inisiator klinik hukum. Selain itu, Setnov juga sudah menjalani hukuman 2/3 penjara.

    Selain itu, Setnov sejatinya dihukum 15 tahun penjara. Namun, hukuman itu disunat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) dari Setnov. Dengan begitu, total Setnov dihukum selama 12,5 tahun penjara.

    Di samping itu, secara total mantan Ketua Umum Golkar itu mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman pidana sebanyak 28 bulan dan 15 hari.

    Lantas, bagaimana perjalanan kasus Setnov?

    Setya Novanto merupakan eks Ketua DPR RI yang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun. Adapun, total uang korupsi yang dinikmati Setnov dalam kasus ini sebesar US$7,3 juta.

    Kemudian, dalam proses penetapantersangka hingga penahanan Setnov ini dinilai penuh “drama”. Pasalnya, kala itu meski sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, namun Setnov berhasil menggugurkan status hukumnya itu lewat praperadilan.

    Namun, upaya hukumnya itu terkesan sia-sia usai KPK kembali menetapkan tersangka pada September 2017.

    Tak hanya itu, drama berlanjut saat Setnov penangkapan oleh komisi antirasuah. Penangkapan itu dilakukan setelah Setnov mangkir dari panggilan KPK.

    Mulanya, penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada (15/11/2017). Namun, Setnov tidak ditemukan di kediamannya.

    Seharu berselang, muncul kabar Setnov akan beranjak menuju KPK. Hanya saja, mobil yang ditumpangi eks Ketua DPR ini mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Medika Permata Hijau.

    Peristiwa inilah yang membuat kondisi kesehatan Setnov menjadi viral. Lantaran kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi menyebutkan bahwa akibat kecelakaan itu membuat kliennya memiliki benjolan sebesar bakpao.

    Adapun, kecelakaan ini akhirnya terungkap merupakan rekayasa yang dilakukan Fredrich untuk merintangi penyidikan KPK terhadap kliennya. Alhasil, Fredrich juya ditetapkan sebagai tersangka perintangan.

    Persidangan dan Sel Mewah

    Selanjutnya, Setnov menjalani sidang di PN Tipikor Jakarta Pusat. Sidang perdana bergulir pada (13/12/2017). Kala itu, Setnov kembali menjadi sorotan usai tidak mau berbicara di awal persidangan lantaran kondisi kesehatannya.

    Singkatnya, Setnov divonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta pada (24/4/2018). Selain pidana badan, Setya Novanto juga dihukum membayar uang pengganti US$7,3 juta dan hak politiknya dicabut selama lima tahun.

    Di tengah menjalani hukumannya, Setnov kembali viral usai Ombudsman melakukan sidak di Lapas Sukamiskin pada September 2018. Dalam temuannya, sel Setnov disebut lebih mewah dibandingkan dengan sel tahanan lainnya.

    Setelah adanya laporan itu, Ditjenpas bersama Najwa Shihab untuk melakukan inspeksi ke Lapas Sukamiskin pada Juli 2018.

    MA Pangkas Hukuman Setnov

    Selang tujuh tahun kemudian, Mahkamah Agung (MA) PK Setnov. Hukuman pidananya dipangkas dari 15 tahun penjara menjadi 12,5 tahun.

    Berdasarkan salinan putusan perkara No.32 PK/Pid. Sus/2020, PK yang dimohonkan oleh pria akrab disapa Setnov itu diputus oleh Majelis Hakim sejak 4 Juni 2025.

    Kemudian, Setnov dijatuhi pidana denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan serta uang pengganti US$7,3 juta yang telah dikompensasi sebesar Rp5 miliar. Kompensasi uang pengganti itu telah dititipkan Setnov ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk setoran pengganti kerugian keuangan negara.

    Dengan demikian, uang pengganti kerugian keuangan negara yang masih harua dibayarkan yakni Rp49 miliar subsidair 2 tahun penjara.

    Setnov juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun terhitung sejak selesainya pemidanaan.

    Bebas Bersyarat

    Setnov resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025.

    Bebasnya mantan Ketua DPR RI itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025. Status Setnov berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan  pada Balai Pemasyarakatan Bandung.

    Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti menjabarkan bahwa salah satu alasan Setnov dapat menghirup udara bebas di luar penjara adalah menjadi inisiator klinik hukum.

    “Aktif dalam program kemandirian di bidang pertanian dan perkebunan, dan inisiator program klinik hukum di Lapas Sukamiskin,” jelasnya kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Salemba, Minggu (17/8/2025).

    Setnov juga telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Diketahui, masa penahanan Setnov telah dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.

    Di sisi lain, Setnov telah membayar denda sebesar Rp500 juta dan membayar uang pidana pengganti Rp43 miliar dengan sisa Rp5,3 miliar subsider 2 bulan 15 hari.

    Rika menekankan bahwa pemberian keringanan hukum berlaku untuk seluruh narapidana jika dirasa memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Itu jadi pertimbangan dan semua warga binaan yang diberikan program kebebasan bersyarat. Itu juga dicek pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Jadi bukan hanya Setnov,” paparnya. 

  • Pecat 2.000 Pekerja secara Ilegal saat Pandemi, Qantas Didenda Rp949,16 Miliar

    Pecat 2.000 Pekerja secara Ilegal saat Pandemi, Qantas Didenda Rp949,16 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan Qantas Airways Ltd. dijatuhi denda sebesar 90 juta dolar Australia atau setara Rp949,16 miliar akibat pemecatan hampir 2.000 pekerja darat secara ilegal pada masa pandemi. Putusan pengadilan juga menyoroti budaya perusahaan dan mempertanyakan sejauh mana maskapai nasional Australia itu telah melakukan perubahan.

    Berdasarkan putusan Federal Court of Australia yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (18/8/2025), Qantas diwajibkan membayar A$50 juta dari total denda langsung kepada Transport Workers’ Union (TWU), serikat pekerja yang menggugat pemecatan tersebut.

    Sebagian dari sisa denda—yang akan diputuskan pada sidang lanjutan—berpotensi dialokasikan kepada 1.820 pekerja yang terdampak. Denda ini berada di luar kompensasi A$120 juta yang telah disepakati tahun lalu untuk para mantan karyawan.

    Adapun, Qantas sebenarnya menghadapi ancaman hukuman maksimal hingga A$121 juta terkait kasus pemecatan ilegal ini.

    Qantas melakukan outsourcing layanan penanganan darat di 10 bandara Australia pada akhir 2020, di bawah kepemimpinan mantan CEO Alan Joyce, ketika pandemi Covid-19 membuat industri penerbangan lumpuh. TWU berargumen, langkah itu dilakukan untuk menghindari negosiasi terkait upah, kondisi kerja, serta potensi aksi mogok.

    Dalam pembacaan putusan yang berlangsung satu jam, Hakim Michael Lee mengecam budaya perusahaan yang memungkinkan pemecatan terjadi. Dia juga meragukan tingkat penyesalan Qantas serta komitmen manajemen untuk berubah, dengan menyoroti strategi hukum perusahaan yang dinilai keras dan agresif selama proses persidangan.

    Lee mengaku “merasa tidak tenang dan tidak pasti” terkait proses pengambilan keputusan di level manajemen atas Qantas sebelum outsourcing tersebut dilakukan.

    Kasus ini menjadi salah satu dari sejumlah skandal yang menjerat Qantas selama pandemi dan setelahnya, termasuk tuduhan regulator bahwa perusahaan menjual kursi untuk ribuan penerbangan yang sebenarnya sudah dibatalkan atau disebut ghost flights. Atas kasus itu, Qantas juga telah sepakat membayar penalti dan kompensasi tambahan sebesar A$120 juta.

    Penyelesaian kasus pekerja darat dipandang sebagai bagian penting dari upaya pemulihan reputasi Qantas di bawah kepemimpinan CEO baru Vanessa Hudson, yang menggantikan Joyce pada akhir 2023. Namun, kritik tajam Hakim Lee kembali membuka perdebatan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana perubahan yang benar-benar dilakukan.

    Hakim Lee bahkan menyebut permintaan maaf yang disampaikan Qantas hanya sebatas “penyesalan performatif.” Dia juga menyayangkan absennya Hudson di ruang sidang, yang memilih menyampaikan permintaan maaf melalui pernyataan resmi perusahaan.

    “Satu hal bagi CEO untuk menerbitkan siaran pers yang menyatakan penyesalan, hal lain adalah menguji kebenaran penyesalan, pengakuan kesalahan, dan perubahan budaya di ruang pengadilan. Saya melihat Qantas lebih menyesali kerusakan reputasi yang ditimbulkan kasus ini ketimbang kerugian yang dialami para pekerja,” ujar Lee.

    Sementara itu, Joyce yang kembali tampil di publik pekan lalu dalam sebuah konferensi penerbangan di Sydney, membela langkah-langkah yang diambil ketika dirinya masih menjabat. Menurutnya, keputusan sulit dan menyakitkan selama pandemi telah menyelamatkan Qantas dari kebangkrutan.

    Sekretaris Nasional TWU, Michael Kaine, menilai pemecatan pekerja pada 2020 sebagai tindakan kejam dan egois.

    “Putusan hari ini adalah pesan senilai A$90 juta untuk korporasi Australia bahwa pekerja akan selalu melawan demi keadilan,” ujarnya.

  • Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

    Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus gali lubang tutup lubang guna menjaga stabilitas pengelolaan anggaran di tengah penurunan peforma penerimaan pajak, risiko rasio utang, dan membengkaknya alokasi untuk pembayaran bunga utang.

    Sekadar catatan, dalam nota keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp599,4 triliun, naik 8,56% dari outlook tahun 2025 sebesar Rp552,1 triliun. Jumlah itu setara 17,8% dari pagu belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 senilai Rp3.136,5 triliun. 

    Rencana alokasi anggaran pembayaran bunga utang tersebut juga sejatinya jauh lebih rendah baik dari sisi pertumbuhan maupun porsinya terhadap belanja pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir. 

    Sebagai perbandingan, dengan total outlook senilai Rp552,1 triliun pada APBN 2025, pertumbuhan alokasi anggaran pembayaran bunga utang mencapai 11,5% dan memakan porsi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 20,4%.

    Meski demikian, pagu anggaran pembayaran bunga utang 2026 tetap menjadi salah satu komponen paling dominan dalam struktur belanja pemerintah pusat. Pagu belanja pembayaran bunga utang bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja subsidi atau belanja sosial yang masing-masing hanya dialokasikan senilai Rp318,9 triliun dan Rp167,36 triliun di RAPBN 2026.

    Besarnya porsi pembayaran bunga utang dan kondisi keseimbangan primer yang masih defisit, memaksa pemerintah menarik utang baru pada tahun depan. Menarik utang baru untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah berencana menarik utang senilai Rp781,9 triliun pada tahun 2026 atau paling banyak sejak pandemi berakhir. 

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah pernah menarik utang besar saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, misalnya, pemerintah menarik utang hingga Rp870,5 triliun; kemudian turun menjadi Rp696 triliun pada 2022; turun menjadi Rp404 triliun pada 2023; Rp558,1 triliun pada 2024, dan Rp715,5 triliun pada 2025 (outlook).

    Pemerintah dalam penjelasan di Nota Keuangan RAPBN 2026 berdalih bahwa berbagai kebijakan anggaran yang tercantum di RAPBN 2026, termasuk penarikan utang tersebut, memang dirancang untuk mengemban dua agenda utama yaitu meredam gejolak global sekaligus mendukung agenda pembangunan. “Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal,” jelas dokumen tersebut, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Khusus soal pengendalian utang, pemerintah bahkan telah menetapkan tiga prinsip utama. Pertama, akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan. Kedua, efisien dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang.

    Ketiga, seimbang dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

    Mimpi Presiden Prabowo 

    Menariknya, di tengah kondisi anggaran yang diperkirakan sampai tahun depan masih gali lubang tutup lubang, Presiden Prabowo Subianto mengungkap keinginannya untuk menekan defisit sekecil mungkin bahkan kalau perlu tidak ada defisit setidaknya pada tahun 2027-2028.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat—apakah dalam 2027 atau 2028—saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Namun demikian dengan besarnya porsi pembayaran bunga utang, peforma penerimaan pajak yang loyo, hingga kebutuhan belanja untuk membiayai program-program ambisius pemerintah, mimpi Presiden Prabowo masih panggang jauh dari api. Apalagi rasio pajak pemerintah sampai sekarang masih terjebak di kisaran 10-11% dari produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan bahwa pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026, baru memikirkan defisit tahun-tahun setelahnya, termasuk soal tak ada lagi defisit atau anggaran berimbang (balance budget) APBN.

    “Untuk balance budget 2—3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 sudah mikir 2—3 tahun. Namun, saya melihat sinyal dari presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan, tetapi kita lihat setahap demi setahap,” ujar Sri Mulyani pada Jumat (15/8/2025).

    Sri Mulyani menyebut bahwa 2025 pun masih tersisa beberapa bulan dan Kemenkeu selaku pengelola fiskal harus terus mengawalnya dengan ketat. Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan fokus menjalankan APBN 2025 dan menyiapkan APBN 2026.

    Meskipun begitu, dia menyebut bahwa selaku anak buah Prabowo, jajaran Kemenkeu akan tetap mengkaji strategi untuk bisa mencapai balance budget, yakni defisit APBN menjadi 0% atau bahkan menjadi surplus.

    “Kemudian direction yang dimintakan tadi oleh bapak presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung, dan nanti pasti dilaporkan kepada presiden,” ujarnya.

    Bukan Pekerjaan Mudah 

    Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan bahwa untuk menekan defisit, pemerintah salah satunya harus meningkatkan penerimaan pajaknya dengan optimal. Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengenakan pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat.

    Di sisi lain, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan pajak yang diperoleh.

    “Apakah kemudian masyarakat siap dipajakin untuk mengejar target defisit 0%? Saya kira secara politik itu tidak populer. Kalau misalnya pajaknya besar dan tingkat kesejahteraannya tidak naik, saya kira cukup sulit,” kata Yusuf saat ditemui di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

    Yusuf melanjutkan, melihat dari komponen penyumbang pajak, sektor-sektor yang pertumbuhan pemungutannya tinggi dalam beberapa tahun terakhir justru memiliki kontribusi yang relatif minim. Dia menuturkan, karakteristik ini kebanyakan terlihat pada sektor-sektor jasa.

    Sebaliknya, sektor yang kontribusi pajaknya besar memiliki pertumbuhan pemungutan yang rendah, seperti manufaktur, perdagangan, dan lainnya.

    “Melihat kondisi tersebut cukup sulit untuk kemudian mencapai target defisit 0%,” lanjutnya.

  • Maskapai Ini Didenda Hampir Rp1 Triliun Imbas PHK Ribuan Staf saat Covid

    Maskapai Ini Didenda Hampir Rp1 Triliun Imbas PHK Ribuan Staf saat Covid

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai asal Australia Qantas Airways Ltd. diminta untuk membayar A$90 juta atau setara Rp949,15 miliar (asumsi kurs Rp10.546,17 per A$) karena memangkas hampir 2.000 ground staf secara ilegal selama masa pandemi.

    Dilansir Bloomberg pada Senin (18/8/2025), denda itu tertuang dalam putusan pengadilan dan menimbulkan kritik tajam terhadap budaya maskapai dan seberapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

    Dalam putusan pada hari ini, Pengadilan Federal Australia memerintahkan Qantas untuk membayar denda sebesar A$50 juta langsung kepada Serikat Pekerja Transportasi (TSU), yang telah menggugat maskapai tersebut atas pemecatan yang dilakukan perusahaan.

    Sebagian dari sisanya, yang akan ditentukan pada sidang berikutnya. Kemungkinan akan diberikan kepada sebagian dari 1.820 karyawan yang dipecat. Denda tersebut merupakan tambahan dari kesepakatan kompensasi sebesar A$120 juta tahun lalu untuk para mantan karyawan yang terdampak.

    Sebagai informasi, Qantas mengalihdayakan operasi penanganan darat atau ground-handling di 10 bandara Australia pada akhir 2020, di bawah pimpinan CEO saat itu Alan Joyce, karena pandemi melumpuhkan aktivitas penerbangan. Serikat Pekerja Transportasi berargumen bahwa staf diberhentikan untuk menghindari negosiasi mengenai gaji dan kondisi kerja serta potensi pemogokan.

    Membacakan putusannya yang berdurasi satu jam, Hakim Michael Lee mengkritik budaya perusahaan yang memungkinkan pemecatan tersebut terjadi. Dia juga mempertanyakan tingkat penyesalan maskapai dan komitmennya untuk berubah.

    Pemecatan ilegal tersebut merupakan salah satu dari beberapa masalah Qantas selama pandemi dan setelahnya, termasuk tuduhan dari regulator bahwa Qantas menjual kursi di ribuan penerbangan yang telah dibatalkan. Qantas setuju untuk membayar denda dan kompensasi tambahan sebesar A$120 juta untuk penerbangan yang dibatalkan.

    Menyelesaikan kasus petugas ground handling menjadi bagian penting dari rehabilitasi Qantas di bawah penerus Joyce, Vanessa Hudson, yang mengambil alih kepemimpinan pada akhir 2023. Pernyataan pedas Hakim Lee kini membuka kembali perdebatan tentang siapa yang harus disalahkan, dan apa yang sedang dilakukan, menyusul krisis reputasi terburuk dalam sejarah maskapai tersebut.