Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

    Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

    Bisnis.com, JAKARTA – Satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berdasarkan laporan kaji cepat per Minggu (17/8) pukul 23.42 WIB.

    Dilaporkan warga yang meninggal dunia merupakan pasien yang sebelumnya mengalami kritis usai tertimpa reruntuhan bangunan pascagempa di Gereja Elim Masani, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

    Saat gempa terjadi, para jemaat tengah mengikuti ibadah pagi. Sejumlah jemaat tertimpa material kayu dan batako dari bangunan gereja yang masih dalam tahap konstruksi

    Abdul Muhari, Ph.D. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan data kerusakan rumah juga mengalami peningkatan. 

    Dilansir dari Antara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan kerusakan infrastruktur bertambah menjadi 204 bangunan akibat guncangan gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).

    Menurut data BPBD, ada 204 bangunan rusak terdiri atas 101 rumah rusak ringan, tiga rumah rusak sedang, 70 rusak berat, dan

    Dilansir dari laman BNPB, Sesuai dengan instruksi Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., sebagai bentuk respon cepat, pemerintah melalui BNPB segera melaksanakan rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempabumi melalui ruang komunikasi digital pada Minggu (17/8) malam.

    Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko PMK, Bupati Poso, Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kalaksa BPBD Poso dan jajaran forkopimda Kabupaten Poso.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB segera diberangkatkan pada Senin (18/8) dini hari menuju poso guna melakukan upaya penanganan darurat dan pendampingan pemerintah daerah di lokasi kejadian.

    Dalam tahap awal, direncanakan akan dikirimkan bantuan berupa makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, Hygiene kit, selimut dan matras.

  • RAPBN 2026 Fokus MBG, CSIS Khawatir Sektor Perhotelan Makin Terkontraksi

    RAPBN 2026 Fokus MBG, CSIS Khawatir Sektor Perhotelan Makin Terkontraksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia memaparkan postur RAPBN 2026 yang berfokus pada proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperdalam kontraksi pertumbuhan sejumlah sektor industri, tak terkecuali perhotelan.

    Peneliti CSIS Indonesia Riandy Laksono menjelaskan anggaran pemerintah saat ini banyak dialihkan untuk mendukung proyek MBG seperti sektor pertanian dan jasa makanan-minuman.

    Efisiensi belanja pemerintah pusat yang dicanangkan berlanjut pada tahun depan juga menjadi faktor penguat pandangan tersebut.

    “Uang sudah ditarik dari sektor-sektor seperti konstruksi dan perhotelan, karena orang tidak boleh lagi berjalan dinas, infrastruktur juga berkurang. Jadi sektor konstruksi dan perhotelan ini terkontraksi,” katanya dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Senin (18/8/2025).

    Menurutnya, kontribusi sektor konstruksi dan perhotelan terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air saat ini juga telah menurun. 

    Berdasarkan data yang ditampilkan, sektor perhotelan menyumbang sekitar 0,215% terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024, lantas melandai 0,003% pada kuartal II/2025.

    Sebaliknya, jasa makanan dan minuman menunjukkan pertumbuhan sepanjang tahun berjalan, dan dapat berlanjut dengan catatan masalah disbursement alias pencairan MBG dapat diatasi.

    Riandy menjelaskan bahwa saat ini disbursement anggaran MBG baru sebesar Rp8 triliun dari Rp71 triliun pada 2025. Menurutnya, untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pemerintah perlu mengalokasikannya kembali untuk sektor perhotelan.

    “Di saat ekonomi sulit, yang penting uangnya mengucur ke bawah. Ini yang paling penting, karena kita ingin menolong rakyat. Bukan menahan-nahan uangnya ada di kantong pemerintah,” ujarnya.

    Adapun, anggaran untuk MBG tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Jumlah ini melonjak dari yang ditetapkan di APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkapkan adanya penurunan okupansi hotel berbintang di Tanah Air pada Juni 2025.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menjelaskan bahwa memasuki paruh pertama tahun ini, perkembangan industri perhotelan Indonesia terbilang masih dinamis.

    “Pada Juni tahun ini terdapat penurunan tingkat okupansi hotel bintang sebesar 4,71% dibandingkan Juni tahun lalu,” kata Widiyanti sebagaimana dikutip dari YouTube Kementerian Pariwisata, Minggu (17/8/2025).

    Sementara itu, apabila ditilik dari periode Januari–Juni tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dia menyampaikan terdapat penurunan sebesar 3,54%.

  • Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

    Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDIP mengapresiasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang batal merilis Sejarah Indonesia baru pada HUT RI ke-80 pada Minggu (17/8/2025). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika Sejarah Indonesia baru itu dirilis oleh pemerintahan, maka masyarakat akan gaduh karena ada banyak sejarah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah.

    “Jadi dari berbagai upaya masukan agar sejarah dapat ditulis dengan benar, lalu ini didengarkan akhirnya penulisan sejarah yang menimbulkan kontroversi ini ditunda,” tuturnya di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Hasto menegaskan bahwa pihaknya juga telah membentuk Badan Nasional Sejarah Partai DPP PDI-Perjuangan agar memberi kontribusi kepada negara untuk belajar lagi tentang sejarah.

    “Badan ini akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah, lalu menatap masa depan yang jauh lebih optimis setelah melihat kebenaran sejarah itu,” katanya.

    Dia memastikan PDIP bakal terus memberikan kontribusi terkait penulisan ulang sejarah Indonesia sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian akademis dan melihat sejarah secara komprehensif,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, buku penulisan ulang sejarah Indonesia dipastikan batal dirilis pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa 17 Agustus 2025 yang ditetapkan sebelumnya merupakan tenggat waktu (deadline) dari penulisan buku sejarah Indonesia versi terbaru. Dia pun menepis anggapan bahwa tidak dirilisnya buku sejarah Indonesia pada momen HUT ke-80 Kemerdekaan RI bukan karena ditunda.

    “Bukan ditunda. Memang belum selesai karena rancangannya itu penulisannya selesai 17 Agustus [2025]. Itu deadline yang kami berikan dan sudah selesai,” katanya saat ditemui di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Fadli mengatakan proses penyusunan buku sejarah Indonesia kini tengah memasuki proses editing. Dalam proses editing tersebut, akan ditambahkan pula masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat di kalangan akademik dari sejumlah diskusi publik yang telah digelar oleh Kemenbud.

  • China Ciptakan Baterai Lithium Berdaya Simpan 2 Kali Lipat Lebih Kuat dari Tesla

    China Ciptakan Baterai Lithium Berdaya Simpan 2 Kali Lipat Lebih Kuat dari Tesla

    Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Universitas Tianjin China mengembangkan terobosan baterai logam litium yang mampu menyimpan energi dua kali lebih banyak dibandingkan dengan baterai kendaraan listrik milik Tesla.

    Sebagai informasi, sel baterai Tesla memiliki kepadatan energi sebesar 300 watt-jam per kilogram. Di bawahnya, ada Blade teknologi buatan BYD dengan tingkat kepadatan energi sebesar 150 watt-jam per kilogram.

    Mengutip Independent.co.uk, baterai temuan China ini memiliki kepadatan energi lebih dari 600 watt-jam per kilogram. 

    Dalam konteks industri kendaraan listrik, terobosan ini penting mengingat kepadatan energi menentukan besar daya yang dapat disimpan dalam perangkat; semakin tinggi kepadatan, semakin kecil dan ringan baterai yang dapat dibuat.

    Temuan mengenai ihwal tersebut – yang dipublikasikan dalam jurnal Nature – menunjukkan adanya peningkatan 200% – 300% dibandingkan dengan kepadatan energi dan daya tahan baterai logam litium saat ini.

    Adapun, keberhasilan ini tak lepas dari rancangan ulang terhadap lingkungan solvasi ion litium yang mengatasi keterbatasan desain elektrolit. Sementara di rancangan terdahulu, elektrolit baterai litium bergantung pada struktur solvasi sehingga menciptakan hambatan terhadap kinerja.

    Elektrolit baru yang dikembangkan bernama delocalised electrolyte dengan mikro lingkungan solvasi yang lebih tidak teratur dan terdelokalisasi. Kondisi ini disebut mengurangi hambatan transportasi ion sekaligus meningkatkan stabilitas – dua faktor penting dalam kinerja dan umur siklus baterai.

    Selain itu, dijelaskan juga desain elektrolit baru ini menciptakan lingkungan yang lebih heterogen, memungkinkan dinamika ion litium yang lebih cair.

    Saat para ilmuwan menguji elektrolit ini pada sel pouch baterai logam litium berkapasitas tinggi yang umum digunakan, hasilnya mampu memberikan kepadatan energi yang belum pernah dicapai sebelumnya.

    Yakni, 604,2 watt-jam per kilogram sembari mempertahankan siklus stabil lebih dari 100 kali pengisian ulang.

  • Anggaran MBG Tembus Rp335 Triliun, Pemerintah Pastikan Penerima Terima Nutrisi

    Anggaran MBG Tembus Rp335 Triliun, Pemerintah Pastikan Penerima Terima Nutrisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat.

    Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Senin (18/8/2025), program unggulan pemerintah ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran untuk program MBG senilai Rp335 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Anggaran bernilai jumbo ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta peserta, baik siswa, para siswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Anggaran tersebut melonjak dibandingkan alokasi 2025 senilai Rp171 triliun.

    “Makanan yang disajikan dalam program ini [MBG] dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat, serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal,” demikian yang dikutip dari dokumen tersebut.

    Pemerintah mengeklaim komposisi makanan kepada setiap kelompok sasaran memperhatikan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG.

    “Makanan yang diberikan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap,” tambahnya.

    Lebih lanjut, program prioritas ini mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan, hingga keberagaman.

    Dokumen tersebut juga menyatakan program ini sekaligus berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, serta penguatan SDM Indonesia. Dalam hal ini, peningkatan penggunaan sumber pangan lokal akan terus didorong untuk memperbesar stimulus ekonomi mikro dan kecil.

    Dengan pendekatan menyeluruh, lanjutnya, efektivitas MBG diharapkan dapat membantu pemenuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan potensi lokal.

    “Selain itu, penyelenggaraan MBG juga merupakan bagian dari strategi pemerintah di bidang pendidikan dan berpotensi berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan,” sambungnya.

    Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen dalam peningkatan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah. Untuk itu, pelaksanaan program MBG akan terus dioptimalkan ke depan.

    “Dampak MBG terus diperkuat terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang,” pungkasnya.

  • Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

    Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti buka suara soal kejadian yang menimpa salah satu anak buahnya, yakni Karya Listyanti Pertiwi, yang dibunuh oleh pegawai BPS karena menolak meminjamkan uang untuk melunasi utang judi online.

    Amalia menyampaikan pesan terkait kepergian Tiwi, pegawai BPS Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara saat upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 RI di Kantor BPS, Jakarta pada Minggu (17/8/2025).

    Dia bersama para pimpinan BPS menyampaikan duka cita atas meninggalnya Tiwi. Amalia juga mengajak seluruh peserta upacara untuk memanjatkan doa bagi mendiang Tiwi.

    “Saya atas nama seluruh pimpinan dan jajaran BPS menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian yang menimpa rekan kita, pegawai BPS di Halmahera Timur. Mari kita merenungkan sejenak dan membacakan doa dalam waktu 30 detik,” ujar Amalia, seperti tercantum dalam unggahan media sosial resmi BPS pada Senin (18/8/2025).

    Amalia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum terhadap Aditya Hanafi, yang membunuh Tiwi karena tidak mendapatkan pinjaman uang untuk melunasi utang judi online. Setelah pembunuhan itu, diketahui bahwa Aditya menggunakan identitas Tiwi untuk mengajukan pinjaman online (pinjol).

    “Kami, akan terus mengawal dan memonitor proses hukum, dan mengedepankan keadilan. Semoga rekan kita BPS yang telah mendahului kita di Halmahera Timur dapat diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya, aamiin,” ujar Amalia.

    BPS merilis keterangan resmi terkait kematian Tiwi pada Minggu (17/8/2025) atau 17 hari setelah temuan mayat korban di kamar rumah dinasnya. Dalam keterangan resmi itu, BPS menyebut bahwa Tiwi merupakan pegawai yang amanah dan profesional.

    Berdasarkan keterangan resmi itu, BPS menyatakan mengawal penuh proses hukum yang ada sejak ditemukannya jenazah korban. Tim Hukum BPS bekerja sama dengan keluarga, kepolisian, dan pihak-pihak lain yang terkait, dengan janji untuk mengawal pengungkapan kasus itu secara terang benderang agar terdapat keadilan bagi korban.

    “Seiring dengan proses hukum yang ada, tersangka yang juga merupakan pegawai BPS Kabupaten Halmahera Timur, Aditya Hanafi telah diberhentikan sementara sebagai pegawai BPS, hingga menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap [inkracht],” dikutip dari keterangan resmi BPS.

    BPS juga menyatakan memberikan dukungan terhadap seluruh akses informasi untuk membantu penyelidikan kasus. Lalu, pimpinan BPS telah mengunjungi keluarga korban di Magelang, Jawa Tengah.

    “BPS menyediakan layanan konseling psikologis bagi keluarga almarhumah maupun jajaran BPS Kabupaten Halmahera Timur dalam menghadapi kasus ini. Semoga keluarga dan rekan-rekan yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan kesabaran, dan proses hukum dapat berjalan sebaik dan seadil mungkin,” tertulis dalam keterangan resmi.

  • Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

    Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Artis Niķita Mirzani mengaku kesal karena data mutasi rekeningnya dibuka di persidangan. Dia menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/8), yang menghadirkan saksi dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

    Menanggapi hal ini, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menegaskan, bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.

    Terlebih, jika nasabah menjadi terdakwa kasus dugaan TPPU, Pakar hukum perbankan itu menjelaskan, Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta informasi terkait rekening nasabah kepada bank dalam mengusut kasus tindak pidana. Yunus menyebut, bank juga diberikan kekebalan untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas tindakan tersebut.

    “Bank berhak memberikan informasi terkait nasabah kepada aparat penegak hukum, karena filosofinya adalah ada kepentingan umum yang lebih besar, yaitu penegakan hukum, yang harus didahulukan di atas kepentingan nasabah selaku individu,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/8).

    Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa Pasal 72 ayat (2) UU TPPU secara eksplisit mengecualikan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang oleh penegak hukum.

    Menurutnya, tindakan bank sebagai penyedia jasa keuangan yang segera menindaklanjuti permintaan dari PPATK dalam rangka pengusutan kasus pencucian uang juga sudah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) UU TPPU. “Oleh karena itu, mengingat kepentingan penegakan hukum diperlukan oleh semua pihak, maka ketentuan rahasia bank dapat diterobos,” tandasnya.

    Sebelumnya Nikita Mirzani menyatakan tak terima data rekeningnya diungkap saat proses persidangan, tanpa dimintakan izin kepadanya terlebih dahulu. “Iya itu saya kecewa sekali karena saya adalah nasabah prioritas. Jadi, kecewa karena rekening koran saya diobrak-abrik,” katanya seusai sidang.

    Terpisah, pengamat hukum sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum berhak untuk mengakses rekening perbankan terdakwa kasus tindak pidana, tanpa harus meminta persetujuan langsung dari nasabah terjerat.

    “Membuka rekening itu merupakan upaya paksa, memang perlu izin dari lembaga hukum terkait tapi bukan dari tersangka/terdakwa” ujar Hibnu.

    Ia juga menjelaskan bahwa kerahasiaan data perbankan tidak bersifat mutlak. Demi kepentingan peradilan, sambungnya, data rekening dapat dibuka dan dijadikan alat bukti di persidangan.

    “Kalau memang dibutuhkan harus dibuka karena untuk kepentingan peradilan. Tidak ada rahasia mutlak karena untuk kepentingan peradilan,” tuturnya.

  • IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

    IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman tokoh olahraga sekaligus purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

    Prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman itu dilakukan di Aula Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.18 WIB.

    “Jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasihi, yang telah mendedikasikan semua dirinya untuk memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela Negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,” kata Surya Paloh dilansir dari Antara, Senin (18/8/2025). 

    Mewakili keluarga besar Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian IGK Manila yang berpulang di Jakarta pada Senin pagi.

    “Atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem kita melepaskan jenazah senior kita, mentor kita, sahabat kita I Gusti Kompyang Manila,” ucapnya.

    Dia menyebut IGK Manila telah meninggalkan catatan yang tak terlupakan atas dedikasi semasa hidupnya. 

    “Dedikasi yang diberikannya adalah dengan segala ketulusan hati, tanpa mengenalnya lelah, memberikan seluruh kekuatan energi yang dia miliki bagi sesuatu yang berarti bagi ruang, kapasitas, dan tanggung jawab yang ada di pundaknya,” ujarnya.

    Paloh juga memanjatkan doa agar arwah beliau dapat diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta

    “Dan segala kekurangan, kekhilafan, dosa yang ada pada dirinya kita mohonkan diampuni,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa jenazah IGK Manila akan disemayamkan selama dua malam di ABN Partai NasDem hingga Rabu (20/8) untuk selanjutnya jenazah akan dikremasikan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

    “Hari Rabu pagi sekitar jam 10.00 pagi kita akan melepaskan secara resmi jenazah beliau menuju Rumah Sakit RSPAD untuk dalam satu prosesi kremasi seperti apa yang telah dipesankan oleh beliau,” kata dia.

    Selain Paloh, prosesi persemayaman dan penghormatan terakhir terhadap IGK Manila itu dihadiri pula oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, hingga anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi.

    Selain itu tampak hadir pula, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung.

  • Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai absennya sektor teknologi dan informasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berdampak pada kualitas digital dalam negeri.

    Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan minimnya alokasi anggaran khusus untuk sektor tersebut berpotensi memperlambat kemajuan digital Indonesia.

    “Minimnya alokasi anggaran khusus dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi dan literasi digital,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Heru mengingatkan sektor digital sudah menyumbang 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016, dan berpotensi meningkat hingga 20% pada 2045 apabila mendapatkan dukungan konsisten dari pemerintah.

    Dia menambahkan, tanpa adanya prioritas dalam RAPBN, investasi pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan keamanan siber berisiko stagnan. “Pada akhirnya hal ini akan melemahkan daya saing global,” ujarnya.

    Di sisi lain, kesenjangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, sehingga pemerataan digital juga terancam terhambat. 

    “Tanpa anggaran khusus, pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G/5G di daerah terpencil berisiko lambat,” kata Heru.

    Heru juga mengingatkan, tanpa prioritas eksplisit dalam RAPBN, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, misalnya Singapura. Namun, transformasi digital tetap dapat diintegrasikan dalam agenda prioritas lain.

    “Tapi kan tetap transformasi digital dapat terintegrasi dalam agenda lain, seperti pendidikan [e-learning] atau ekonomi kerakyatan [digitalisasi UMKM],” tambahnya.

    Dia pun menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih bisa mendorong kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital.

    “Semoga meski tidak jadi prioritas, tetap ada anggaran besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur digital kita yang masih minim dan belum merata,” katanya.

    Selain itu, Heru berharap alokasi anggaran digitalisasi juga dapat disalurkan melalui kementerian atau lembaga (K/L) lain, khususnya yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertanian, energi, dan pertahanan.

    Transaksi QRIS

    Lebih lanjut, Heru menilai sejumlah program seperti QRIS dan Satu Data Indonesia telah menunjukkan potensi lintas sektoral. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan swasta serta kebijakan Kementerian bisa menutupi celah ini, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi.

    Selain itu, dia menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi sarana integrasi akses digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedesaan. 

    “Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pelatihan literasi digital untuk memastikan inklusi, terutama di wilayah tertinggal,” pungkasnya. 

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Jejak 7 Perusahaan Peserta e-Auction Lelang 1,4 GHz: Telkom hingga Telemedia

    Jejak 7 Perusahaan Peserta e-Auction Lelang 1,4 GHz: Telkom hingga Telemedia

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik. 

    Untuk mengetahui lebih jauh kapasitas dan posisi finansial para peserta, berikut kinerja pendapatan terakhir masing-masing perusahaan berdasarkan laporan resmi yang telah dipublikasikan:

    1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

    Telkom menjadi perusahaan dengan kinerja dan aset terbesar yang mengambil dokumen e-Auction. Telkom membukukan pendapatan Rp73 triliun pada semester I/2025,.

    Rinciannya, pendapatan telepon sebesar Rp3,07 triliun, interkoneksi Rp4,96 triliun, data-internet dan jasa teknologi Rp44,25 triliun, serta jaringan Rp1,84 triliun. Sementara itu, IndiHome menyumbang Rp13,25 triliun dan layanan lain Rp4,14 triliun.

    Telkom memiliki panjang serat optik 173.000-175.000 kilometer, yang tersebar di dalam dan luar negeri.

    2. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) 

    PT XL Axiata Tbk. (EXCL) yang kini menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera, setelah bergabungnya PT Smartfren Telecom Tbk  mencatat pendapatan Rp8,6 triliun pada kuartal I/2025, naik 1,93% dibandingkan Rp8,43 triliun pada periode sama tahun lalu.

    Pendapatan tersebut ditopang jasa GSM mobile dan jaringan telekomunikasi senilai Rp8,47 triliun, serta managed service dan jasa teknologi informasi sebesar Rp125,8 miliar. Dari sisi aset, serat optik XLSMART mencapai 165.000 kilometer pada 2024. 

    3. PT Indosat Tbk (ISAT) / Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)

    Indosat membukukan pendapatan Rp27,1 triliun pada semester I/2025, turun 3,1% YoY dari Rp27,9 triliun. Kontributor utama berasal dari seluler Rp22,7 triliun, MIDI Rp3,96 triliun, dan telekomunikasi tetap Rp398 miliar.

    Pendapatan seluler turun 3,6% YoY, terutama akibat penurunan pendapatan data, telepon, dan SMS, meski sedikit tertolong kenaikan jasa nilai tambah dan interkoneksi.

    4. PT Telemedia Komunikasi Pratama

    Perusahaan ini tidak merilis laporan keuangan rinci. Namun, mereka mengklaim telah menjangkau lebih dari 150 juta populasi di Pulau Jawa, 18.000 desa, 592 kota, dan membentangkan lebih dari 2.800 kilometer jaringan fiber optik.

    Telemedia merupakan anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge/WIFI). Surge membeli Telemedia dari YELO sekitar Rp20 miliar. 

    Dalam laporan semester I/2025, Surge membukukan pendapatan Rp513,4 miliar, naik 66,17% YoY dari Rp309 miliar.

    Pendapatan itu berasal dari iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar.

    5. PT Netciti Persada

    Netciti tidak mencantumkan laporan kinerja keuangan di laman resminya. Perusahaan ini fokus menyediakan jaringan Fiber to the Home (FTTH) dan broadband ultra-cepat, dengan jangkauan di wilayah utama Indonesia seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Medan, serta kawasan hunian seperti Alam Sutera dan Suvarna Sutera.

    6. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

    Telkomsel melaporkan pendapatan Rp113,3 triliun sepanjang 2024, tumbuh 10,7% YoY. Bisnis digital mendominasi dengan kontribusi Rp102,9 triliun, naik 13,5% YoY. Rinciannya, layanan data Rp86,8 triliun dan digital service Rp16,1 triliun.

    7. PT Eka Mas Republik

    Perusahaan ini tidak merinci laporan keuangan. Eka Mas Republik merupakan entitas anak tidak langsung PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melalui kepemilikan di PT DSSA Mas Sejahtera.