Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • OPINI: AI untuk Soemitronomics

    OPINI: AI untuk Soemitronomics

    Bisnis.com, JAKARTA – Genderang pe­­­­ringatan HUT ke-80 RI, dita­­­buh dengan pe­­­luncuran 81.147 Ko­­­­pe­­­rasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 21 Juli 2025. Harapannya, menjadi sumber kesejahteraan desa. Koperasi dan ekonomi kerakyatan, men­­jadi salah satu pilar Soe­mitronomics, prinsip eko­­­nomi Prof. Soemitro Djo­­­johadikusumo, ayahanda Pre­­­si­­­den Prabowo.

    Prof Soemitro yang oleh kolega dan mahasiswanya disapa Pak Mitro, percaya, koperasi pilar ekonomi rak­yat guna menghadapi kapitalisme. Tulang punggungnya, gotong royong dan kemandirian. Fokus ekonomi kerakyatan tentu industrialisasi pedesaan, menyemai ekonomi demi mengurangi ketimpangan.

    Industrialisasi pedesaan bisa terwujud, bila salah satu pilar pemikiran Pak Mitro terealisasi, industrialisasi nasional. Dia percaya, investasi asing bisa membantu proses ini. Catatannya, ada partisipasi modal dalam negeri dan investasi ulang sebagian laba ke ekonomi Indonesia.

    Pak Mitro menyoroti pentingnya rakyat sebagai aktor ekonomi, berkesempatan berpartisipasi produktif di pembangunan. Untuk itu, pilar pemikiran lain yang penting adalah pembangunan manusia. Negara memastikan gizi, pendidikan, dan kesehatan bagi rakyat, karena itu prasarat utama.

    Jika prinsip Soemitro­no­­­mics terlaksana, kita akan bertemu muaranya: Ekonomi Pancasila. Pak Mitro merumuskannya sebagai “moral economy” atau “value-based economy”, yang berarti ekonomi didasarkan nilai moral di lima sila Pancasila. Jadi jangan heran, bila Presiden Prabowo mengeber program KDMP, MBG, Sekolah Rakyat (SR), hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

    Bila dieratkan dengan tek­­­nologi akal imitasi (AI), ba­­­­­­­gaimana keduanya bisa menyatu dan membahu, agar jadi katalis ekonomi berdaya? Jawabannya, kita butuh Peta Jalan AI dan best practices. Komitmen kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, hing­ga masyarakat sipil, adalah pengikat utama.

    Itu mengapa, kita harus mendukung Indonesia AI Center of Excellence (AI CoE), yang diluncurkan Komdigi pada 11 Juli 2025. Inisiatif yang didukung PT Indosat Tbk., NVIDIA, dan Cisco ini punya enam pilar guna memperkuat kemandirian dan kedaulatan AI. Sehingga, terlahirkan industrialisasi AI turunan. Pondasinya, regulasi pemprosesan data dan penggunaan infrastruktur AI harus di Indonesia. Jadi, baik itu perusahaan lokal atau global, harus investasi infrastruktur AI di Indonesia. Tujuannya, jaringan infrastruktur AI kita mengembang kokoh. Manfaat ekonomi turunan tercipta. Paralel, daya saing nasional AI dimulai dengan pengembangan AI model lokal dan dilanjutkan solusi turunannya.

    Keduanya terkait, agar re­­­levansi kekayaan budaya, bahasa, juga kekhasan Indonesia terjaga. Yang paling penting, produk yang ditelorkan sesuai kebutuhan masyarakat. Bila berhasil, solusi AI model lokal bisa dipasarkan secara global. Inilah milestone Indonesia sebagai inovator, tak sekadar pengguna.

    Untuk itu, penting, membuka akses AI bagi masyarakat, dari kota hingga desa. Sehingga manfaat dan sumber talenta di AI, keamanan siber, dan digital bermunculan. Harapannya ekosistem AI terbentuk, menjadikan kita salah satu kekuatan AI di kawasan dan global. Tentu pen­­dekatannya inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

    Kembali ke urusan solusi AI dan Soemitronomics. Ba­­­gaimana bisa mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo? Mari dimulai dari KDMP. AI bisa digitalisasi proses koperasi. Dimulai pe­­­ngelolaan data, analisis risiko usaha, dan pemantauan kinerja real-time melalui dasbor nasional.

    Dengan data potensi desa, AI menganalisis potensi lo­­­kal desa. Lantas muncul re­­­komendasi dan prediksi je­­­nis usaha yang sesuai. Bisa juga mendukung integrasi keterpaduan sistem koperasi dengan platform pemerintah.

    Apakah bisa diselaraskan dengan MBG? Tentu saja. Digitalisasi AI MBG dapat memetakan, menghubungkan KDMP serta produsen lokal dengan titik distribusi MBG. Pada kondisi ini, integrasi pelibatan koperasi untuk MBG bisa mewujud.

    Untuk Sekolah Rakyat, so­­­lusi AI bisa membantu pembelajaran adaptif. Solusi AI untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lo­­­kal dan kemampuan siswa. Tutor virtual dan chatbot edu­­­katif, bisa jadi alternatif pembelajaran digital. AI dapat membantu memahami daerah yang butuh intervensi pendidikan.

    Bagi Pemeriksaan Kese­­hat­­­an Gratis, AI digunakan bagi analisis data kesehatan, juga deteksi potensi penyakit katastropik lebih awal. Chatbot medis dan telemedicine, untuk layanan konsultasi otomatis juga efisien bagi kesehatan dasar. Selain itu AI bisa membantu pengelolaan rekam medis dan integrasi antar fasilitas kesehatan.

    Pemanfaatan AI bagi akselerasi Soemitronomics, bisa dalam dua tahap. Program MBG, KDMP, dan Pemeriksaan Kesehatan jadi aggregate demand jangka pendek. Untuk industrialisasi dan transformasi digital, adalah aggregate supply jangka panjang. Walau, kita masih ada pekerjaan bersama menyiapkan infrastruktur digital pendukung.

    Selain data center berchip AI beserta jaringan fiber optik, spektrum frekuensi juga komponen utama ekosistem AI dan 5G. Teknologi 5G memungkinkan latensi rendah dan bandwidth tinggi, dibutuhkan bagi AI real-time. Penerapan AI di IoT, edge computing, industri, serta layanan publik bergantung jaringan cepat, stabil, dan andal, sebagian bertumpu pada spektrum yang memadai.

    Biaya spektrum di Indo­­ne­­­sia mengalami peningkatan signifikan, naik lima kali li­­­pat sejak 2010. Saat ini, rasio biaya spektrum terhadap pen­­­dapatan operator mencapai 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan Asia Pasifik yang hanya 8,7%.

    Temuan GSMA, jika harga spektrum turun, Indonesia be­rpotensi menyelamatkan dan meningkatkan PDB hingga 2%. Manfaat sosio-ekonomi implementasi 5G sekira Rp216 triliun selama 2024—2030, sehingga kebijakan spek­trum dan formula biaya ta­­­hunan yang terjangkau, juga kunci enabler transformasi digital dan adopsi AI di Indonesia.

  • Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

    Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI-Perjuangan mengkritisi rencana pemerintah yang ingin mengambil anggaran pendidikan sebesar Rp335 triliun hanya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 nanti.

    Ketua DPP PDI-P bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut bahwa anggaran MBG sangat fantastis dan menyerap 44,2 persen dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan nasional tahun 2026.

    Ganjar pun mengaku khawatir anggaran Rp335 triliun untuk MBG tahun depan itu. Menurutnya, pemerintah harus menjalankan program itu dengan baik.

    “Jangan sampai ada potensi kecurangan, penurunan kualitas makanan dan sebaran MBG juga harus merata,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8).

    Ganjar juga menegaskan pemerintah harus mengalokasikan dan mendistribusikan MBG secara baik sesuai dengan kebutuhan para siswa.

    “Seandainya kondisi keuangannya kurang bagus, distribusi harus berhati-hati agar yang lain tidak terganggu,” katanya.

    Menurut Ganjar, MBG sudah jadi program politik pemerintah, sehingga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghilangkan program MBG tersebut, maka dari itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar pembagian MBG sesuai dengan aturan.

    “Kalau sudah jadi program politik, pasti yang punya program juga akan terus mempertahankan itu. Hanya rambu-rambu yang perlu diperhatikan governance itu bisa terlaksana dengan baik tidak ada potensi kecurangan di lapangan,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Angka tersebut naik sebesar 9,8% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2025 senilai Rp690,1 triliun. Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3 persen.

    Kendati demikian, jika melihat dari rincian anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

  • 5 Negara dengan Cadangan Logam Tanah Jarang Terbesar di Dunia

    5 Negara dengan Cadangan Logam Tanah Jarang Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) menjadi perhatian usai disinggung Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo mengaku bersyukur Indonesia dianugerahi potensi LTJ. Menurutnya, LTJ merupakan mineral penting dan tidak semua negara memilikinya.

    “Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” ucap Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan tiga lokasi dengan potensi kandungan LTJ tinggi di Indonesia. Menurutnya, tiga lokasi dengan kandungan LTJ itu adalah Bangka Belitung, Mamuju, dan wilayah Sulawesi.

    Dia menyebut, LTJ saat ini menjadi mineral yang menjanjikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Brian mengungkapkan, saat ini berbagai perguruan tinggi tengah melakukan penelitian sekaligus menghitung potensi cadangan LTJ yang ada di Tanah Air. Di samping itu, kampus tengah meneliti terkait proses pemurnian LTJ.

    “Dan kita ternyata punya cukup banyak [potensi LTJ], harapannya penelitian di berbagai perguruan tinggi kita bisa lakukan percepatan hilirisasi sehingga LTJ bisa kita pemurnian dan menjadi komoditas yang bisa menambah pendapatan negara,” tutur Brian.

    Apa Itu Logam Tanah Jarang dan Fungsinya?

    Logam tanah jarang merupakan sekelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat unik dan sangat penting untuk berbagai teknologi modern, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan teknologi pertahanan.

    Adapun 17 unsur tersebut termasuk dengan lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, disprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, skandium, yttrium.

    Pun LTJ merupakan salah satu sumber daya paling berharga di Bumi. Meskipun terdapat secara alami, unsur-unsur ini jarang ditemukan dalam jumlah yang cukup besar untuk ditambang.

    Tak heran, ketika ditemukan dalam jumlah yang sesuai, unsur-unsur LTJ ini langsung bernilai.

    LTJ memiliki beberapa fungsi. Sebanyak 17 unsurnya dapat digunakan dalam berbagai produk. Contohnya, seperti laser, peralatan militer, magnet dalam kendaraan listrik, turbin angin, dan elektronik konsumen seperti smartphone.

    Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar lima negara dengan cadangan logam tanah jarang terbesar di dunia per 2024:

    5 Negara dengan Cadangan Logam Tanah Jarang Terbesar di Dunia

    1. China

    China menjadi negara dengan cadangan LTJ terbesar di dunia, yakni mencapai 44 juta metrik ton. Negara ini juga merupakan produsen LTJ terkemuka di dunia pada 2024, dengan produksi sebesar 270.000 metrik ton.

    Adapun, tambang utama LTJ di China adalah Tambang Bayan Obo di Inner Mongolia yang merupakan deposit LTJ terbesar di dunia. Tambang itu memiliki cadangan lebih dari 40 juta metrik ton.

    Meskipun sudah menduduki posisi teratas, China tetap fokus untuk memastikan cadangan LTJ mereka tetap tinggi.

    Negara ini juga telah mengendalikan penambangan tanah jarang ilegal selama beberapa tahun, menutup tambang tanah jarang ilegal atau yang tidak ramah lingkungan, serta membatasi produksi dan ekspor. Batasan produksi ini telah dilonggarkan, dan dalam beberapa tahun terakhir China telah menaikkan kuota penambangan beberapa kali.

    Berbagai mineral tanah jarang dipamerkan di ruang pameran di Baotou Jiangxin Micro Motor Technology Co., di Baotou, Mongolia Dalam, China, pada Kamis, 1 Juni 2023./Bloomberg-Qilai Shen

    2. Brasil

    Brasil memiliki cadangan LTJ terbesar kedua di dunia, yakni sebesar 21 juta metrik ton. Proyek LTJ utama di Brasil adalah Pela Ema di negara bagian Goiás.

    Pela Ema adalah proyek yang dikelola oleh perusahaan Serra Verde, dan merupakan salah satu deposit lempung ionik terbesar di dunia yang mengandung unsur-unsur tanah jarang seperti neodymium, praseodymium, terbium, dan dysprosium.

    Proyek yang sedang memulai produksi komersial sejak awal 2024 menargetkan produksi 5.000 ton oksida tanah jarang per tahun mulai 2026.

  • Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

    Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple pada September 2025 diperkirakan akan mengenalkan seri ponsel pintar terbarunya yaitu seri iPhone 17, dan serie iPhone 17e pada 2026 mendatang, dengan versi lebih terjangkau.

    Bocoran tentang iPhone 17e sudah mulai terungkap.

    Dilansir dari Antara, berdasarkan DCS yang bersumber dari informasi rantai pasok Apple, iPhone 17e bakal memiliki layar berukuran 6,1 inci dengan panel layar OLED dengan refresh rate 60Hz.

    Untuk desainnya, iPhone 17e akan tampil lebih segar dengan tampilan Dynamic Island karena pendahulunya iPhone 16e masih menjaga tampilan dengan notch. Untuk chip, Apple bakal menyematkan chipset Apple A19 pada iPhone 17e, chip itu bakal debut lewat iPhone 17 pada tahun ini.

    Untuk kamera, bagian depan dikabarkan akan memiliki sensor 12 megapiksel dengan pengenalan wajah 3D, sementara bagian belakang kemungkinan akan memiliki kamera utama 48 megapiksel.

    Secara keseluruhan, bocoran ini menekankan pada perubahan desain yang cukup signifikan. Namun tentu hal yang paling dinantikan dari iPhone 17e, yakni harga ponsel yang paling terjangkau dari jajaran ponsel pintar Apple.

    Sejauh ini, pendahulunya yaitu iPhone 16e telah membuktikan dirinya sebagai ponsel yang memiliki penjualan baik dari jajaran ponsel pintar iPhone.

    Menurut laporan riset dari Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) untuk kuartal pertama 2025, iPhone 16e berhasil meraih popularitas lebih tinggi daripada pendahulunya yang dikenal dengan nama iPhone SE.

    iPhone 16e tidak hanya menarik permintaan dari pelanggan SE yang sudah ada, tetapi juga mengalihkan penjualan dari model lama seperti iPhone 15 dan 14.

    Hingga Q2 2025, iPhone 16e menyumbang 11 persen dari total penjualan iPhone di AS, lebih dari dua kali lipat pangsa SE yang hanya 5 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

    Sementara itu, penjualan model lama turun tajam dari 28 persen pada Juni 2024 menjadi hanya 15 persen pada kuartal ini, menunjukkan bagaimana iPhone 16e telah mengubah komposisi penjualan Apple di segmen bawah.

    Berdasarkan kinerja penjualan iPhone 16e yang kuat, iPhone 17e dapat diharapkan untuk terus menjadi pilihan iPhone Apple yang paling terjangkau namun paling menarik.

  • Prabowo Target APBN 2028 Tanpa Defisit, CSIS Khawatir Danantara Jadi Korban

    Prabowo Target APBN 2028 Tanpa Defisit, CSIS Khawatir Danantara Jadi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono mengaku khawatir Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mewujudkan target APBN tanpa defisit atau anggaran berimbang pada 2028.

    Ambisi APBN tanpa defisit itu sendiri Prabowo sampaikan ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke parlemen pada akhir pekan lalu.

    Riandy menilai target APBN tanpa defisit itu tidak realistis, mengingatkan selama ini pemerintah masih kesusahan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Artinya, harus ada sumber pendapatan negara lain selain pajak untuk menutup defisit anggaran yang sudah berlangsung puluhan tahun.

    Menurutnya, sumber pendapatan negara baru yang signifikan dan realistis dalam waktu singkat adalah Danantara. Riandy menghitung, dengan aset US$1.000 miliar dan asumsi imbal hasil (return on equity/ROE) 5%, Danantara bisa menyumbang US$50 miliar atau sekitar Rp700 triliun per tahun ke kas negara.

    “Rp700 triliun itu memang setara dengan defisit anggaran kita beberapa tahun terakhir. Jadi wajar saja ketika balance budget [anggaran seimbang] ditutup dari Danantara,” ujar Riandy dalam media briefing CSIS, Senin (18/8/2025).

    Kendati demikian, dia menilai APBN seimbang sesungguhnya tidak mutlak diperlukan selama pengelolaan fiskal tetap berkelanjutan. Masalahnya, sambung Riandy, pemerintah tidak bisa memaksakan Danantara menyetor Rp700 triliun setiap tahun ke kas negara.

    Riandy mengingatkan bahwa aset Danantara kebanyakan dana pihak ketiga dan tidak semuanya produktif. Selain itu, dia takut Danantara malah melakukan investasi secara agresif yang bisa menimbulkan efek crowding out sehingga sektor swasta malah menarik diri.

    Lebih lanjut, dia menilai target Prabowo untuk menghapus defisit APBN mencerminkan konsistensi dengan sikap lamanya yang cenderung anti-utang. Narasi anti-utang itu, sambungnya, kerap disampaikan Prabowo sebelum masuk ke pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Jadi obsesi tanpa utang kembali lagi, tetapi tidak diiringi oleh strategi dan kemampuan menarasikan dari mana penerimaan itu datang, kecuali dengan menjadikan Danantara sebagai cash cow [mesin uang] yang baru,” pungkasnya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.

    Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

  • RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

    RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, alokasi anggaran Kementerian PKP 2026 itu meningkat dari anggaran pada 2025 yakni Rp4,7 triliun.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran Kementerian PKP pada tahun depan mayoritas akan digunakan untuk sejumlah program perumahan seperti pelaksanaan renovasi rumah atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Sri Mulyani merinci, BSPS tahun depan dialokasikan untuk 373.939 unit rumah dengan nilai mencapai Rp8,6 triliun.

    “Targetnya [BSPS] tahun 2026 itu 373.939 rumah, anggarannya naik cukup tajam [menjadi] Rp8,6 triliun dari tahun ini sebesar Rp1,4 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam akun Youtube Kemenkeu, dikutip Senin (18/8/2025).

    Adapun, Program BSPS itu bakal diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kondisi rumah yang dinilai sudah tidak layak huni.

    “Kementerian Perumahan memiliki program [BSPS] untuk memberikan langsung pada rumah yang perlu di upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya,” tegas Sri Mulyani.

    Anggaran Tak Sesuai Usulan Kementerian PKP

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.

    Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi BSPS senilai Rp45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.

    “Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).

    Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.

    “Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026,” pungkasnya.

  • Australia Temukan Fosil Paus Purba Berusia 26 Juta Tahun, Punya Gigi Tajam

    Australia Temukan Fosil Paus Purba Berusia 26 Juta Tahun, Punya Gigi Tajam

    Bisnis.com, JAKARTA — Para ilmuwan telah menemukan paus purba yang “terlihat lucu” dengan mata besar dan gigi tajam yang melahap mangsa di lepas pantai Australia sekitar 26 juta tahun lalu.

    Paus purba tersebut memiliki nama ilmiah Janjucetus dullardi, dan merupakan salah satu sepupu dari paus biru raksasa (Balaenoptera musculus). 

    “Bayangkan versi paus balin yang mirip hiu, kecil dan tampak imut, tetapi jelas tidak berbahaya,” kata Mahasiswa Doktoral Paleontologi Monash University Australia, Ruairidh Duncan, dikutip dari LiveScience (18/8/2025)

    Para peneliti mengidentifikasi spesies baru ini dari potongan tengkorak yang ditemukan di pesisir tenggara Australia. Spesies yang ditemukan itu disebut masih remaja, dengan panjang 2,1 meter, menurut sebuah studi di jurnal Zoological Journal of the Linnean Society, Selasa (12/8/2025).

    J. dullardi termasuk dalam famili paus kecil yang disebut mammalodontida, yang hidup di perairan hangat dan dangkal di lepas pantai Australia dan Selandia Baru selama Zaman Oligosen (33,9 juta hingga 23 juta tahun yang lalu).

    Periode tersebut tidak lama, dalam waktu evolusi, sejak nenek moyang paus masa kini pertama kali kembali ke laut sekitar 50 juta tahun yang lalu.

    Seorang kepala sekolah bernama Ross Dullard pertama kali melihat fosil j. dullardi ketika berjalan di sepanjang pantai Half Moon Bay, dekat Melbourne, pada 2019.

    Fosil-fosil itu tersingkap di dasar singkapan batuan yang terkikis gelombang (Formasi Marl Jan Juc), lalu setelah Dullard menemukan fosil tersebut, dia menyumbangkannya ke Museum Victoria.

    Untuk melakukan analisis detail terhadap fosil-fosil yang ditemukan Dullard, para peneliti menggunakan fotografi pemindaian mikroCT, dan teknik lainnya. Dari sana terungkap, ini merupakan penemuan spesies baru yang sebelumnya dikenal, dan pada akhirnya dinamai serupa dengan penemunya.

    Selama bertahun-tahun, Australia Tenggara telah menjadi pusat fosil paus purba, dengan dua spesies paus kecil lainnya ditemukan dari formasi Marl Jan Juc. 

    Para peneliti terus menemukan fosil di wilayah itu, dan berharap akan ada lebih banyak penemuan di tahun-tahun mendatang. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

    Anggaran Pendidikan 2026

    Sementara itu, secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan RAPBN 2026 sebanyak Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan.

    Penerima manfaat dari alokasi anggaran tersebut antara lain untuk siswa/mahasiswa sebanyak Rp401,5 triliun. Perinciannya untuk program bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp17,2 triliun yang ditujukan kepada 1,2 juta mahasiswa.

    Program Indonesia Pintar (PIP) anggarannya mencapai Rp15,6 triliun pada 2026 yang ditujukan untuk 21,1 juta siswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp25 triliun kepada 4.000 mahasiswa.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp335 triliun untuk 89,9 juta orang dan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sementara itu, untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran mencapai Rp178,7 triliun. Perinciannya adalah program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru.

    Kemudian, program Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru. Program Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS sebesar Rp3,2 triliun bagi 80.325 dosen.

    Serta program Tunjangan Profesi Guru PNS, Tunjangan Profesi Dosen PNS, serta Gaji Pendidik lainnya sebesar Rp82,9 triliun.

    Terakhir, alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus mencapai Rp150,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp24,9 triliun dialokasikan untuk SR.

    Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan Rp64,3 triliun yang disalurkan kepada 53,6 juta siswa. Selanjutnya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) memperoleh Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.

    Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi madrasah dan sekolah yang mencakup 850 madrasah serta 11.686 sekolah. Sementara itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapat alokasi Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga terkait.

    Adapun pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi akan memperoleh anggaran sebesar Rp3 triliun.

  • RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%

    RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp118,5 Triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Anggaran Kementerian PU dalam RAPBN 2026 ini meningkat 37,8% dibandingkan dengan anggaran Kementerian PU TA 2025 sebesar Rp86 triliun.

    Meski alokasi anggarannya naik cukup signifikan, tetapi anggaran Kementerian PU yang tercantum dalam RAPBN 2026 masih jauh dari usulan yang disampaikan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp68,8 triliun untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur.

    Dody menjelaskan, usulan tersebut disampaikan usai pihaknya diketahui hanya mendapat pagu indikatif untuk TA 2026 sebesar Rp70,8 triliun sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

    “Dari hasil exercise kami, secara mandiri sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 Triliun,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025). 

    Dengan demikian, total anggaran yang diperlukan Kementerian PU untuk melaksanakan pengerjaan proyek infrastruktur pada 2026 mencapai Rp139,66 triliun.

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran senilai Rp68,8 triliun secara garis besar diperuntukkan guna mendukung program dukungan manajemen senilai Rp3,60 triliun dan program teknis Rp65,28 triliun.

    Khusus untuk program teknis, anggaran Rp65,28 triliun itu diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan setidaknya 12 program kerja. Di antaranya pelaksanaan pembangunan dukungan infrastruktur mendukung swasembada pangan (Rp4,92 triliun).

    Kemudian, juga digunakan untuk menyelesaikan proyek yang terkontrak dalam anggaran tahun jamak atau multiyears contract (Rp12,01 triliun) terdiri dari Rp11,25 triliun proyek MYC lanjutan dan senilai Rp760 miliar MYC baru. Selanjutnya, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan baru (Rp17,62 triliun), mendukung pembayaran PDN dan PLN (Rp2,26 triliun), dan pelaksanaan vokasi politeknik PU (Rp10 miliar).

    Dukungan teknis pusat atau balai (Rp3,51 triliun), pengadaan lahan untuk proyek non-proyek strategis nasional (Rp2,49 triliun), dan anggaran untuk darurat bencana (Rp550 miliar).

    Kemudian, anggaran untuk program padat karya (Rp3,98 triliun), pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan (Rp6,03 triliun), proyek sekolah rakyat (Rp10 triliun) dan dukungan pelaksanaan DOB Papua (Rp1,77 triliun).

  • Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

    Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memfokuskan alokasi anggaran ke program-program unggulannya. Di tengah keterbatasan fiskal, harus ada yang menjadi korban dari ambisi Prabowo memenuhi janji politiknya

    Presiden sendiri telah menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke parlemen pada akhir pekan lalu. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan fokus anggaran pada tahun depan.

    Jika dibandingkan dengan postur APBN tahun ini maka tampak belanja negara menjadi lebih tersentralisasi. Belanja pemerintah pusat naik 17,8% dari Rp2.663,4 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp3.136,5 triliun (RAPBN 2026).

    Sebaliknya, transfer ke daerah (TKD) turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Artinya, Prabowo mengorbankan anggaran yang selama ini digunakan daerah untuk melakukan pembangunan sesuai keinginannya.

    “Jadi, semua program itu akan didorong dan dijalankan sebagian besar oleh pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya akan tergantung lewat DAK [dana alokasi khusus] atau DAU [dana alokasi umum] yang semuanya juga banyak telah diarahkan pengeluarannya,” jelas Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan dalam media briefing, Senin (18/8/2025).

    Sementara berdasarkan jenis belanja pemerintah pusat, Prabowo tampak mengorbankan investasi jangka panjang. Ketika jenis belanja lain meningkat, belanja modal yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembelian aset pemerintah justru berkurang cukup drastis.

    Perinciannya, belanja modal turun 20,4% dari Rp344,33 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp274,17 triliun (RAPBN 2025). Akibatnya porsinya belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat menurun drastis yaitu dari 12,9% (outlook APBN 2025) menjadi 8,7% (RAPBN 2026).

    “Ini menjadi pertanyaan tentang kapasitas, produktivitas atau production capacity dari negara ini karena belanja modalnya makin hari makin kecil,” ujar Deni.

    Sementara itu, jenis belanja pemerintah pusat jenis lain mengalami kenaikan nilai anggaran seperti belanja pegawai (naik 11,6%), belanja barang (47,5%), pembayaran bunga utang (8,6%), subsidi (10,7%), hibah (73%), bantuan sosial (8,5%), dan belanja lain-lain (50,4%).

    Meski naik dari segi nilai anggaran, ada yang mengalami penurunan dari segi persentasenya terhadap total belanja pemerintah pusat: porsi belanja pegawai turun dari 19,5% (outlook APBN 2025) menjadi 18,5% (RAPBN 2025), pembayaran bunga utang turun dari 20,7% menjadi 19,1%, subsidi turun dari 10,8% menjadi 10,2%, dan bantuan sosial turun dari 5,8% menjadi 5,3%.

    “Jadi peningkatan [anggaran] program-program prioritas pemerintahan Prabowo mengorbankan belanja dari bantuan sosial yang cenderung menurun, dan walaupun porsi pembayaran bunga utang sedikit berkurang, porsinya itu dalam belanja negara masih sangat besar yaitu sekitar 19%,” tutup Deni.

    RAPBN 2026 Diarahkan untuk Program Prioritas Prabowo

    Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui RAPBN 2026 disusun untuk mendukung agenda-agenda prioritas Prabowo. Berbagai agenda prioritas itu masing-masing mendapat anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan (Rp335 triliun di antaranya atau hampir 44% untuk biayai program makan bergizi gratis).

    Kemudian Rp244 triliun untuk anggaran kesehatan; Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi merah putih, dan UMKM; Rp402,4 triliun untuk anggaran ketahanan energi; Rp608,2 untuk anggaran perlindungan sosial; Rp424,8 triliun untuk pertahanan semesta; Rp530 triliun untuk kontribusi investasi; dan Rp57,7 triliun untuk program tiga juta rumah.

    Untuk biayai semua itu di tengah kapasitas fiskal yang sempit, Sri Mulyani tidak menampik anggaran transfer ke daerah atau TKD menjadi menurun. Hanya saja, dia meyakini penurunan itu akan terkompensasi dengan anggaran program kementerian atau lembaga (K/L) yang diklaim langsung diterima dan dirasakan masyarakat senilai Rp1.376,9 triliun.

    “Itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara mengakui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sebagaimana pemetaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah akan mengatasi agar pelayanan minimal daerah-daerah tersebut bisa tetap dilakukan untuk publik.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.