Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • 60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemulihan infrastruktur telekomunikasi pasca bencana di Aceh terkendala pasokan listrik. Akibatnya, sebanyak 60,7% Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tersebut masih belum berfungsi meski perangkat dalam kondisi baik.

    Adapun banjir besar menerpa wilayah Aceh pada 28 November 2025 tengah malam. Dampaknya, sejumlah korban jiwa berjatuhan dan infrastruktur alami kerusakan.

    Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid melaporkan pemulihan jaringan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah mencapai 95% dan 97-98%. Namun, Aceh masih menjadi pekerjaan rumah terbesar.

    Meutya menegaskan hambatan utama pemulihan BTS di Aceh adalah ketiadaan pasokan daya listrik.

    “Kita masih punya PR di Aceh, yaitu 60,7% masih terdampak, ini dikarenakan power,” ujar Menteri Komdigi, dikutip di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (9/12/2025).

    Menteri memproyeksikan pemulihan BTS dapat langsung melonjak hingga 75% jika pasokan listrik pulih. Kondisi ini juga menunjukkan ketergantungan mutlak infrastruktur telekomunikasi terhadap ketersediaan energi listrik.

    Komdigi mengakui percepatan pemulihan konektivitas di Aceh sangat bergantung pada kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Koordinasi lintas sektor ini menjadi titik kritis dalam penanganan pascabencana.

    “Kami akui untuk di Aceh kami masih perlu bekerja lebih giat lagi terkhusus bekerja sama dengan PLN, karena saat ini memang listriknya belum pulih sehingga BTS-BTS belum dapat berjalan dengan baik,” kata Menteri Komdigi.

    Untuk menjamin koordinasi tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, Komdigi mengerahkan solusi berbasis satelit. Sebanyak 17 titik dilayani Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dan 91 titik menggunakan Starlink, berdasarkan usulan masyarakat dan anggota Komisi I DPR.

    Penggunaan teknologi satelit ini ternyata memiliki keterbatasan teknis. Dalam rapat dengan Komisi I, terungkap Starlink tidak stabil saat digunakan secara bergerak di medan bencana.

    Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam menyampaikan laporan relawan lapangan soal kendala operasional Starlink.

    “Starlink itu kalau dia dalam keadaan diam dia bisa beroperasi, tapi kalau dia bergerak katanya dia hilang jaringannya,” ujar Maryam dalam rapat yang sama. Keterbatasan ini menambah kerumitan operasi penyelamatan yang menuntut mobilitas tinggi dari tim di lapangan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Polisi Tetapkan Tersangka Bos WO Ayu Puspita Cs Kasus Penggelapan dan Penipuan

    Polisi Tetapkan Tersangka Bos WO Ayu Puspita Cs Kasus Penggelapan dan Penipuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menetapkan Bos Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Ayu bersama terlapor lainnya menjadi tersangka dan telah ditahan dalam perkara ini.

    “Benar tersangka A [Ayu] dan D [Dimas] ditahan di Jakarta Utara,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan, tiga orang lainnya yakni Hendra Everyanto, Budi Daya Putra, dan Reifa Rostyalina diproses di Polda Metro Jaya.

    Adapun, Budi mengemukakan bahwa para tersangka dijerat dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan.

    “[Dijerat] 372 dan 378 KUHP,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, perkara ini teregister dalam LP/B/2334/XII/2025/Resju/PMJ tanggal 06 Desember 2025. 

    Total ada 87 laporan polisi yang diterima Polres Metro Jakarta Utara dalam perkara ini. Dari salah satu pelapor berinisial SO mengaku telah menggelontorkan uang Rp87 juta untuk membayar WO milik Ayu Puspita. 

    Hanya saja, ketika resepsi dimulai, pihak WO diduga tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, korban langsung melaporkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh WO Ayu Puspita ke kepolisian karena tidak ada itikad baik menyelesaikan persoalan ini.

  • 230 Organisasi Desak Penghentian Pembangunan Data Center Baru di AS

    230 Organisasi Desak Penghentian Pembangunan Data Center Baru di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 230 organisasi pemerhati lingkungan menyerukan moratorium atas persetujuan dan pembangunan fasilitas baru pusat data atau data center seiring dengan tingginya permintaan energi bagi industri tersebut, yang makin memperburuk kondisi lingkungan.

    Dilansir dari TechCrunch pada Selasa (9/12/2025), salah satu kelompok lingkungan yang ikut berpendapat mengatakan bahwa pembangunan pusat data baru dapat memperburuk dampak negatif dari perkembangan teknologi AI yang sudah menimbulkan banyak kekhawatiran. 

    Mereka juga memperingatkan potensi dampak buruk yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

    “Semua ini justru memperburuk dampak AI yang sudah cukup signifikan, seperti hilangnya lapangan kerja, ketidakstabilan sosial, dan konsentrasi ekonomi yang semakin tajam,” kata kelompok lingkungan tersebut.

    Lebih dari 230 organisasi lingkungan, termasuk Greenpeace, Food & Water Watch, dan Friends of the Earth, telah menandatangani surat terbuka yang mendesak anggota Kongres untuk mendukung moratorium nasional terhadap persetujuan dan pembangunan pusat data baru. Alasan utamanya adalah lonjakan konsumsi listrik dan air yang terus meningkat, yang berdampak langsung pada masyarakat.

    “Pertumbuhan pesat pusat data yang sebagian besar tidak diatur, yang dipicu oleh perkembangan AI dan kripto, telah mengganggu banyak komunitas dan mengancam keamanan ekonomi, lingkungan, serta ketahanan air bagi rakyat Amerika,” demikian bunyi surat terbuka tersebut.

    Pusat data baru ternyata turut berkontribusi pada kenaikan harga energi di berbagai daerah.

    Beberapa studi menunjukkan hubungan antara pembangunan pusat data dan kenaikan tarif listrik. Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh perusahaan instalasi surya Sunrun menemukan bahwa 8 dari 10 konsumen merasa khawatir bahwa keberadaan pusat data akan berdampak negatif pada tagihan listrik mereka.

    Harga listrik di AS telah meningkat sebesar 13% tahun ini, lonjakan terbesar dalam satu dekade terakhir. Kenaikan ini diperkirakan akan lebih terasa di negara bagian seperti Virginia, Pennsylvania, Ohio, Illinois, dan New Jersey, yang sedang menghadapi peningkatan kapasitas pusat data terbesar.

    Menurut perkiraan, permintaan energi untuk pusat data akan meningkat hampir tiga kali lipat dalam dekade mendatang, dari 40 gigawatt saat ini menjadi 106 gigawatt pada tahun 2035. Yang lebih mencolok adalah fakta bahwa sebagian besar peningkatan ini akan terjadi di daerah pedesaan, yang selama ini belum memiliki infrastruktur energi yang memadai.

    Aksi protes terhadap pembangunan pusat data juga semakin marak. Baru-baru ini, para demonstran berunjuk rasa di luar kantor pusat DTE Energy di Detroit, yang sedang mengajukan izin kepada Komisi Layanan Publik Michigan untuk memasok listrik bagi pusat data berkapasitas 1,4 gigawatt yang akan melayani perusahaan seperti OpenAI dan Oracle.

    Para demonstran mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa pusat data tersebut akan meningkatkan tagihan listrik, menggunakan air bersih dalam jumlah besar, dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah.

    Di Wisconsin, tiga orang bahkan ditangkap saat mengikuti rapat dewan umum mengenai pusat data 902 megawatt yang merupakan bagian dari proyek Stargate milik OpenAI dan Oracle. (Nur Amalina)

  • Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menyampaikan proses rehabilitasi akan memakan waktu 2-3 tahun untuk membenahi seluruh fasilitas yang terdampak, terutama adalah infrastruktur.

    Secara khusus dia menjelaskan proses rehabilitasi pasca Tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan waktu hingga 5 tahun. Menurutnya, meskipun saat itu bencana hanya terjadi di Aceh dan juga menelan korban jiwa yang banyak, saat ini pemerintah dihadapi dengan banyaknya wilayah yang terdampak.

    “Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” katanya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Selain pascabencana, JK mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan cepat karena masih enggan menerima bantuan dari luar negeri. 

    Dia membandingkan bencana Tsunami Aceh 2004 yang seluruh penanganan dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan bantuan dari internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” ucap JK.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

  • Langkah Jateng Menggalang Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertanian 9 jam yang lalu

    Langkah Jateng Menggalang Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertanian

    9 jam yang lalu

  • SoftBank dan NVIDIA Dikabarkan Investasi Rp16,65 triliun di Skild AI

    SoftBank dan NVIDIA Dikabarkan Investasi Rp16,65 triliun di Skild AI

    Bisnis.com, JAKARTA— SoftBank Group dan Nvidia dilaporkan tengah melakukan pembicaraan untuk memimpin pendanaan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16,65 triliun bagi Skild AI. 

    Skild AI merupakan perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan model dasar untuk robotika. Pendanaan ini akan menetapkan valuasi Skild AI di angka US$14 miliar atau sekitar Rp233,1 triliun, hampir tiga kali lipat dari valuasi sebelumnya.

    Menurut laporan Reuters, startup berusia hampir tiga tahun itu terakhir kali mengantongi pendanaan US$500 juta atau sekitar Rp8,325 triliun pada Mei lalu dengan valuasi US$4,7 miliar sekitar Rp78,255 triliun. 

    Pendanaan tersebut dipimpin oleh SoftBank bersama LG Technology Ventures, Samsung, Nvidia, dan investor lainnya. Pihak Skild belum memberikan komentar, sementara SoftBank dan Nvidia menolak menanggapi laporan tersebut.

    Berbeda dari sejumlah startup robotika yang mengembangkan perangkat keras sendiri, Skild AI memilih fokus pada pengembangan model fondasi robotik yang bersifat agnostik, sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis robot dan beragam kebutuhan industri. 

    Pada Juli lalu, perusahaan memperkenalkan Skild Brain, model robot serbaguna yang dipamerkan melalui video demonstrasi, memperlihatkan robot mampu mengambil piring hingga menaiki dan menuruni tangga.

    Skild juga telah menjalin kemitraan strategis dengan LG CNS dan Hewlett Packard Enterprise untuk memperluas ekosistem teknologinya.

    Minat investor terhadap segmen AI robotika terus meningkat. Perusahaan lain bernama Physical Intelligence, yang juga mengembangkan “otak” bagi berbagai jenis robot, disebut telah mengumpulkan US$600 juta atau sekitar Rp9,99 triliun dengan valuasi US$5,6 miliar atau sekitar Rp93,24 triliun dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh CapitalG. 

    Namun, salah satu investor yang menolak berpartisipasi menyebut model perusahaan tersebut masih dalam tahap awal pengembangan.

    Pada September lalu, Figure, perusahaan yang mengembangkan robot humanoid, berhasil menghimpun lebih dari US$1 miliar setidaknya Rp16,65 triliun dengan valuasi mencapai US$39 miliar atau sekitar Rp649,35 triliun. 

    Menurut laporan The Information beberapa bulan lalu, perusahaan humanoid lainnya, 1X, dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk memperoleh pendanaan hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,65 triliun dengan valuasi US$10 miliar atau sekitar Rp166,5 triliun.

  • Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

    Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

    “Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

    “Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” imbuhnya.

    Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

    Adapun, Irhamni mengemukakan bahwa penebangan hutan liar sepanjang Sungai Tamiang ini secara mayoritas diduga tidak berizin.

    “Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” pungkasnya.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial. 

    Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa “negara tidak hadir”.

    Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

    Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

    “Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

    Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

    Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai “kalah viral” dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

    Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai “The One Who Stole the Show”.

    Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik. 

    Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan “mencuri panggung”, secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

    DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

    Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang “sangat tidak baik” terkait kepentingan umum. Narasi “negara tidak hadir” yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

    Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • VP Sekretaris SKK Migas Hudi Meninggal Akibat Kecelakaan Sepeda di Sudirman

    VP Sekretaris SKK Migas Hudi Meninggal Akibat Kecelakaan Sepeda di Sudirman

    Bisnis.com, JAKARTA — Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro telah meninggal dunia dalam kecelakaan di Halte Transjakarta Karet-Sudirman, Jakarta.

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan Hudi diduga meninggal dunia usai sepeda yang digunakannya menabrak bus Transjakarta.

    Kala itu, bus listrik yang dikemudikan BS tengah berhenti di Halte Transjakarta Karet untuk melayani penumpang yang naik turun di lokasi. Kecelakaan ini terjadi sekitar 06.20 WIB.

    “Pesepeda Angin HS melaju dari arah selatan menuju ke arah utara di Jalan Jenderal Sudirman wilayah Jakarta Pusat sesampainya di TKP tepatnya depan Halte Transjakarta Karet Sudirman diduga menabrak bodi belakang Bus,” ujar Ojo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Ojo menambahkan, Hudi mengalami luka dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Jenazah Hudi langsung dilarikan ke RSCM untuk ditangani lebih lanjut.

    “Akibat dari laka lantas tersebut Pesepeda Angin HD mengalami luka dan meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSCM,” pungkasnya.