Category: Bisnis.com

  • Usai Tes DNA, Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil

    Usai Tes DNA, Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka di kasus dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil.

    Kasubdit I Ditresiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan langkah ini dilakukan agar bisa mengungkap kepastian hukum dalam perkara ini.

    “Langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah apa yang akan kita lakukan kemudian,” ujar Rizki di Bareskrim Polri, Rabu (20/8/2025).

    Dia menambahkan, hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana serta anaknya akan dijadikan alat bukti untuk gelar perkara nantinya.

    Adapun, dalam hasil tes DNA ini, Polri telah mengumumkan bahwa terhadap anak Lisa berinisial CA tidak ada hubungan biologis dengan Ridwan Kamil.

    “Tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, ini akan menjadi dasar kita untuk mengambil langkah-langkah berikutnya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

    Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atau LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim. 

  • Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

    Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan rotasi dan mutasi sebanyak 414 perwira tinggi alias Pati di lingkungan TNI.

    Kebijakan Panglima TNI itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SKEP) bernomor Kep/1102/VII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025. Surat ini juga telah diteken Kepala Setum TNI Brigjen Chandra Kurniawan.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan rotasi merupakan langkah untuk memperkuat organisasi dan menjaga profesionalisme prajurit.

    “Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” ujar Kristomei dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

    Dari ratusan Pati TNI itu, terdapat Letjen Saleh Mustafa yang diangkat sebagai Wakasad menggantikan Letjen Tandyo Budi Revita yang naik jadi Wakil Panglima TNI.

    Dalam mutasi yang sama, tiga Pangam memiliki jabatan baru seperti Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru ditunjuk sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.

    Selanjutnya, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo ditunjuk sebagai Pangdam Iskandar Muda; dan Mayjen TNI Amrin Ibrahim ditunjuk sebagai Pangdam XVII/Cendrawasih.

    Kirstomei juga merincikan, dari 414 Pati TNI ini ada 200 Pati TNI Angkatan Darat, 130 Pati TNI Angkatan Laut, dan 84 Pati TNI Angkatan Udara.

    “Rotasi jabatan tersebut merupakan komitmen  Panglima TNI untuk mendorong regenerasi sekaligus meningkatkan kinerja satuan di seluruh matra,” pungkas Kristomei.

  • KPK Dalami Sidang Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR

    KPK Dalami Sidang Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR

    Bisnis,com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendalami sidang-sidang Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 DPR RI terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Penyidik juga mendalami sidang-sidang yang dilakukan oleh Pansus DPR, dan tentu ini menjadi pengayaan informasi maupun pengayaan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara, Rabu (20/8/2025).

    Ketika ditanya peluang meminta keterangan anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI, Budi mengatakan KPK akan melihat perkembangan penyidikan.

    “Nanti kami akan lihat perkembangannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri yang salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • Bareskrim: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Tidak Identik dengan Anak Lisa Mariana

    Bareskrim: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Tidak Identik dengan Anak Lisa Mariana

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan anak selebgram Lisa Mariana berinisial CA bukan anak biologis Ridwan Kamil.

    Kasubdit I Ditresiber Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan dalam pemeriksaan DNA di labdokkes Polri diketahui bahwa anak Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan dengan DNA dari Ridwan Kamil.

    “Pada hari ini Pusdokkes Polri telah menyerahkan hasil tes DNA dengan hasil saudara RK dan anaknya LM berinisial CA tidak identik,” ujar Rizki di Bareskrim Polri, Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya, Ridwan Kamil serta Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA telah dilakukan pengambilan sampel tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8/2025).

    Proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA RK dan Lisa dilakukan di ruangan berbeda.

    Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

    Adapun, tes DNA ini merupakan proses pembuktian terkait orang tua biologis anak Lisa Mariana berinisial CA.

  • Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan TNI akan garap lahan sekitar 43 hektare di Bekasi untuk kegiatan ekonomi, yang merupakan langkah pemanfaatan aset negara. 

    Rencana tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (20/8/2025).

    “Lahan sebesar 43 hektare di Bekasi tadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi lain,” ujar Sri Mulyani.

    Selain itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan prototipe markas batalion yang akan dibangun dari nol sebanyak 100 unit pada 2025. Menurut Sri Mulyani, semua itu harus dilihat dari perspektif pemanfaatan aset negara.

    Bendahara negara meyakini pemanfaatan aset negara oleh TNI akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat terutama dari sisi perekonomian wilayah sekitarnya.

    “Dan tentu ini juga akan memberikan juga kesan disiplin dan persatuan antara tentara dan masyarakat untuk perekonomian Indonesia,” klaimnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ingin pertanian yang terintegrasi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

    Dia menyatakan Kementerian Pertanian siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mensejahterakan petani. “Kami sudah memohon kepada Pak Menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,” kata Amran pada kesempatan yang sama.

    Adapun untuk tahun depan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp185 triliun untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan dalam RAPBN 2026. Menurut paparannya, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis. Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

  • Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

    Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

    Bisnis.com, JAKARTA— Meta Platforms Inc. milik Mark Zuckerberg resmi merombak struktur divisi kecerdasan buatannya atau artificial intelligence/AI). 

    Melansir laman TechCrunch pada Rabu (20/8/2025), perusahaan membentuk empat kelompok baru di bawah payung organisasi bernama Meta Superintelligence Labs (MSL). Perubahan tersebut disampaikan melalui memo internal perusahaan. 

    Pengumuman dilakukan langsung oleh Alexandr Wang, pendiri Scale AI yang pada Juni lalu bergabung dengan Meta sebagai Chief AI Officer.

    Struktur baru tersebut menempatkan TBD Labs sebagai pusat utama pengembangan. Unit ini akan dipimpin oleh Wang dan difokuskan pada pengembangan foundation models, seperti seri Llama, yang versi terbarunya dirilis pada April lalu.

    Selain itu, tiga kelompok lain akan berfokus pada riset murni, integrasi produk, dan pengembangan infrastruktur. 

    Langkah perombakan ini dilakukan seiring kekhawatiran bahwa Meta mulai tertinggal dari para pesaing utamanya, seperti OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind. Bahkan, Zuckerberg disebut turun langsung dalam proses perekrutan talenta AI kelas dunia untuk memperkuat tim barunya tersebut.

    Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil membajak sejumlah peneliti dari OpenAI. Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters, empat peneliti yang sudah resmi bergabung adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

    Kesepakatan perekrutan mereka terjadi hanya beberapa hari setelah laporan The Wall Street Journal menyebut Meta juga sukses merekrut tiga peneliti AI dari kantor OpenAI di Zurich, yakni Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

  • Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

    Profil Inosentius Samsul Calon Tunggal Hakim MK Usulan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Inosentius Samsul menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tunggal yang dipilih DPR untuk menggantikan hakim Arief Hidayat.

    Diketahui, Arief Hidayat akan purna tugas pada bulan Februari 2026. Pergantian ini setelah DPR menerima surat Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI No.3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, terkait pergantian hakim MK.

    Profil Inosentius Samsul

    Inosentius Samsul merupakan alumnus S1 dari fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, menyabet magister ekonomi di Universitas Tarumanegara, dan berhasil menempuh program doktor hukum ekonomi di Universitas Indonesia.

    Pria kelahiran Manggarai Timur, NTT itu telah  berkiprah sekitar 35 tahun sebagai legislator DPR RI. Pada tahun 1990-1995 dia menjabat sebagai staf Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI.

    Setelahnya, selama 20 tahun dia menjadi pejabat fungsional peneliti bidang hukum di Setjen DPR RI. Di tahun 2015-2020, Inosentius menduduki jabatan sebagai kepala pusat perancangan Undang-undang badan keahlian DPR.

    Lalu pada 2020-2025, pria yang lahir pada 10 Juli 1965 itu menjabat sebagai kepala badan keahlian DPR (pimpinan tinggi madya eselon IA). Sebagaimana keputusan Presiden ke-7 Joko Widodo no.133/TPA 2020, 30 Juli 2020.

    Hingga saat ini, dia menjadi perancang peraturan perundang undangan ahli utama (Pembina/(IV/e). Sebagaimana putusan Prabowo Subianto No.8/M/2025, 24 Januari 2025.

    Tak hanya itu, dia juga merupakan dosen untuk program pasca sarjana (program magister hukum dan co-promotor program doktor) di fakultas hukum Universitas Indonesia.

    Sebagai informasi, Inosentius merupakan calon hakim MK usulan Komisi III DPR RI. Dia telah memenuhi syarat administrasi dan fit and proper test pada Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan fit and proper test, dia ingin membuat MK menjadi tempat yang terpercaya untuk empat kelompok; warga negara yang hak-hak konstitusinya dirugikan; lembaga negara yang bersengketa; penyelenggara dan peserta pemilu; dan partai politik dalam pembubaran partai politik.

    Adapun empat misi yang dia ajukan ketika menjadi hakim MK, yakni; menjaga integritas sebagai hakim MK melalui taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, memberikan sanksi apabila ada pelanggaran, dan menjadi contoh bagi hakim serta pegawai di lingkungan MK;

    Menguatkan kemandirian hakim MK; meningkatkan kualitas putusan yang mudah dipahami, dilaksanakan, menjadi solusi, dan tidak menimbulkan kontroversi; dan menciptakan peradilan yang transparan.

    “Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tulis kesimpulan Rapat Komisi III DPR terkait Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Masa Persidangan I tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/8/2025).

  • Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    Daftar Bansos Cair Agustus 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada bulan Agustus 2025.

    Sejumlah bansos yang akan diberikan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BLT Dana Desa.

    Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada bulan Agustus 2025.

    Daftar Bansos Cair Agustus 2025

    1. PKH

    Pemerintah hingga saat ini masih memberikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini merupakan program yang dikerahkan kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 

    Bansos PKH dikategorikan sebagai model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

    Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 1 tahun melalui bank/pos.

    Bansos PKH saat ini memasuki tahap 3 yang akan cair pada pertengahan Agustus 2025 untuk keluarga yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nominal sebagai berikut:

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000
    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
    Siswa SD: Rp225.000
    Siswa SMP: Rp375.000
    Siswa SMA: Rp500.000
    Lansia: Rp600.000
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

    2. BPNT

    Sama seperti PKH, saat ini Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga sudah memasuki tahap 3. Di mana bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan besaran Rp200.000 per bulan untuk Juli, Agustus, dan September 2025.

    Adapun bantuan ini akan dicairkan atau diberikan secara langsung oleh pemerintah dengan total Rp600.000.

    3. PIP

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelajar yang membutuhkan.

    Besaran PIP yang diberikan oleh pemerintah yakni:

    SD: Rp450.000 per tahun
    SMP: Rp750.000 per tahun
    SMA/SMK: Rp1.800.000 per tahun

    4. BLT

    BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan pada bulan Agustus 2025 adalah program Dana Desa yang disalurkan langsung untuk 3 bulan (Juli-September).

    Adapun total bantuan yang diberikan berbeda-beda tergantung kebijakan desa. Namun nominalnya berkisar pada angka Rp600-900 ribu.

    Cara cek penerima bansos bulan Agustus 2025…

  • Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

    “Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Deni, video itu merupakan hasil deepfake sekaligus potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Lantas apa itu deepfake?

    Apa Itu Deepfake?

    Deepfake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI).

    Deepfake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

    Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, namun sebenarnya artifisial. Ternyata Deepfake bukanlah sebuah teknologi yang benar-benar baru dibuat.

    Perkiraan kerugian global akibat deepfake akan mencapai $19 juta USD pada tahun 2033, dengan $12,3 juta USD di antaranya telah terjadi hanya dalam tahun 2023 akibat teknologi GenAI. Bahkan, pada tahun 2027, angka ini diproyeksikan melonjak hingga $40 juta USD per tahun.

    Meski belakangan marak dibicarakan, teknologi ini bukanlah hal baru. Konsep awal deepfake sudah mulai digunakan sejak dekade 1990-an, terutama di industri perfilman.

    VP of Strategy Verihubs, Jason Hartono menuturkan generative AI pada masa itu membantu memangkas biaya dan waktu produksi film hingga 90% dibandingkan metode tradisional.

    “Deepfake merupakan teknologi yang sudah berevolusi dari beberapa dekade lalu, bisa dilihat konsep awal teknologi deepfake sudah ada dari tahun 90an dimana teknologi ini digunakan untuk dunia perfilman,” kata Jason.

    Bahaya Deepfake

    Di sisi lain, kemajuan teknologi AI juga membuat deepfake semakin mudah diakses dan rawan disalahgunakan. Salah satu dampak serius adalah meningkatnya potensi kejahatan siber, khususnya dalam sektor keuangan.

    Rick Firnando dan Jason Hartono dari Verihubs mengungkapkan deepfake dapat menembus sistem keamanan berlapis perbankan melalui tiga metode utama.

    Pertama, penggunaan aplikasi kloning yang memungkinkan pelaku menggandakan aplikasi perbankan di ponsel untuk mengakses banyak akun sekaligus, sehingga menyulitkan deteksi penipuan secara real-time. Kedua, pemanfaatan virtual camera, yakni manipulasi umpan kamera langsung dengan video atau gambar yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, teknik face swap berbasis AI yang memungkinkan pelaku mengganti wajah asli dengan wajah orang lain, sehingga bisa menipu sistem verifikasi digital dengan mudah.

    Metode terakhir ini juga diperlihatkan dalam acara Faces of Fiction, yang menunjukkan betapa mudahnya teknologi deepfake dimanfaatkan untuk tindak penipuan.

    “Banyak orang mengira liveness detection sudah cukup untuk menghadapi deepfake, padahal kenyataannya tidak demikian,” tambah Jason.

    Ancaman deepfake diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan proyeksi global, kerugian akibat penyalahgunaan teknologi ini dapat mencapai US$19 juta pada 2033. Sementara pada 2023 saja, tercatat kerugian mencapai US$12,3 juta, dan angka ini diperkirakan melonjak hingga US$40 juta pada 2027.

    Dengan skala ancaman yang semakin besar, pemanfaatan teknologi canggih disebut menjadi salah satu langkah paling efektif untuk melawan penyalahgunaan deepfake. Tanpa upaya deteksi yang lebih adaptif, risiko kejahatan digital berbasis AI ini dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan.

  • Inosentius Samsul jadi Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat, Ini Visi Misinya!

    Inosentius Samsul jadi Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat, Ini Visi Misinya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Inosentius Samsul terpilih menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan hakim Arief Hidayat. Pergantian ini setelah DPR RI melakukan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 19 Agustus 2025, di mana Komisi III ditunjuk untuk membahas pergantian itu.

    Pembahasan pergantian setelah surat dari Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI No.3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, menjadi salah satu pembahasan di rapat badan musyawarah.

    Hari ini, Rabu (20/8/2025), Inosentius Samsul melakukan fit and proper test di Komisi III DPR RI. Dalam pemaparannya, Inosentius memiliki visi untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi menjadi akuntabel dan terpercaya.

    “Jadi harapan saya pimpinan dan anggota dewan, poinnya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka akuntabel dan terpercaya,” paparnya, Rabu (20/8/2025).

    Dia mengatakan merdeka yang dimaksud adalah MK tidak dipengaruhi oleh pemikiran Kelompok atau golongan tertentu, sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi konstitusionalnya serta berkeadilan bagi masyarakat.

    “Saya kira ini menjadi teori dasar dari keadilan atau pentingnya hukum,” jelasnya.

    Inosentius mengaku ingin membuat MK menjadi tempat yang terpercaya untuk empat kelompok; warga negara yang hak-hak konstitusinya dirugikan; lembaga negara yang bersengketa; penyelenggara dan peserta pemilu; dan partai politik dalam pembubaran partai politik.

    Adapun, empat misi yang dia ajukan ketika menjadi hakim MK, yakni; menjaga integritas sebagai hakim MK melalui taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, me.berkkan sanksi apabila ada pelanggaran, dan menjadi contoh bagi hakim serta pegawai di lingkungan MK;

    Menguatkan kemandirian hakim MK; meningkatkan kualitas putusan yang mudah dipahami, dilaksanakan, menjadi solusi, dan tidak menimbulkan kontroversi; dan menciptakan peradilan yang transparan.