Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

    Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia mencatatkan laba bersih senilai US$1,79 miliar atau sekitar Rp29,15 triliun (asumsi kurs jisdor Rp16.283 per US$) pada semester I/2025. Capaian laba periode tersebut turun 18,43% (year-on-year/yoy) dibandingkan semester I/2024 senilai US$2,20 miliar. 

    Dalam laporan keuangan unaudited Freeport Indonesia dan entitas anak usahanya, perseroan membukukan pendapatan senilai US$4,98 miliar atau sekitar Rp81,09 triliun dengan beban pokok penjualan US$2,26 miliar atau sekitar Rp36,79 triliun pada semester I/2025.

    Alhasil, laba kotor yang diperoleh perseroan sebesar US$2,71 miliar atau sekitar Rp44,13 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. 

    Perusahaan tambang mineral ini juga mencatat laba operasional senilai US$2,65 miliar setelah dikurangi beban umum dan administrasi US$60,7 juta dan beban pemasaran US$998.000. 

    Pendapatan yang berasal dari bunga tercatat sebesar US$32,8 juta dan keuntungan dari entitas asosiasi US$7,8 juta. Kendati demikian, terdapat beban bunga bersih US$25,6 juta dan rugi lainnya US$1,36 juta. 

    Secara keseluruhan, laba sebelum pajak tercatat US$2,67 miliar dengan beban pajak penghasilan US$672,2 juta.

    Freeport juga tercatat menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai US$79 juta atau sekitar Rp1,28 triliun dan pendapatan pemerintah daerah US$119 juta atau sekitar Rp1,94 triliun pada semester I/2025. 

    Dari segi aset, Freeport Indonesia memiliki total aset sebesar US$27,04 miliar hingga 30 Juni 2025. Dari total aset tersebut, aset lancar tercatat US$4,43 miliar dan aset tidak lancar US$22,61 miliar. 

    Adapun, kas dan setara kas perusahaan ini mencapai US$1,92 miliar atau naik dari periode semester I/2024 lalu yang tercatat US$1,46 miliar. 

    Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasi perusahaan memberikan kontribusi senilai US$2,166 miliar. Namun, Freeport juga mencatat belanja modal (capital expenditure/capex) hingga US$1,39 miliar. 

    Dari aktivitas pendanaan, perusahaan mengeluarkan US$1 miliar untuk pembayaran dividen dan secara total arus kas keluar US$1,04 miliar. Sepanjang Januari-Juni 2025, Freeport mencatat kenaikan bersih kas US$613 juta. 

    Lebih lanjut, dari sisi kewajiban, total liabilitas Freeport Indonesia sebesar US$9,49 miliar yang terdiri atas liabilitas jangka panjang US$7,62 miliar dan jangka pendek US$1,87 miliar. Adapun, ekuitas pemegang saham tercatat US$17,54 miliar. 

    Produksi dan Penjualan Freeport Turun

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, produksi tembaga dan emas Freeport Indonesia anjlok sepanjang semester I/2025. Penurunan produksi ini juga diikuti oleh turunnya penjualan.

    Berdasarkan laporan kinerja Freeport-McMoRan Inc (FCX) kuartal II/2025, PTFI memproduksi tembaga 655 juta pound pada Januari-Juni 2025. Angka tersebut turun 29,72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 932 juta pound.

    Dari sisi penjualan tembaga sepanjang semester pertama tahun ini, tercatat mencapai 733 juta pound atau turun 11,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 830 juta pound.

    Sementara itu, dari sisi rata-rata harga tembaga terealisasi yakni mencapai US$4,35 per pound atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu US$4,23 per pound.

    Lebih lanjut, produksi emas dari PTFI mencapai 595.000 ounce pada semester I/2025 atau anjlok 39,41% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 982.000 ounce. Penjualan juga turun 30,11% dari sebelumnya 920.000 ounce pada semester I/2024 menjadi 643.000 ounce tahun ini.

    Secara kuartalan, pada kuartal II/2025, PTFI memproduksi 359 juta pound tembaga dan 311.000 ounce emas. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 441 juta pound tembaga dan 437.000 ounce emas.

    Penurunan ini disebabkan oleh kadar bijih (ore grade) yang lebih rendah dan laju operasional yang menurun. Selama kuartal ini, PTFI tengah melakukan pemeliharaan terjadwal pada salah satu sirkuit penggilingan (mill), yang diperkirakan selesai pada kuartal III/2025.

    Meski produksi menurun, volume penjualan tembaga dan emas justru naik. Pada kuartal II/2025, PTFI menjual 443 juta pound tembaga dan 518.000 ounce emas, lebih tinggi dibandingkan kuartal II/2024 yang hanya 337 juta pound tembaga dan 356.000 ounce emas. Kenaikan ini disebabkan oleh waktu pengiriman yang lebih menguntungkan.

    Freeport pun mengoreksi target volume penjualan konsolidasi PTFI pada 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 1,54 miliar pound tembaga dan 1,3 juta ounce emas. Lebih rendah dibandingkan target sebelumnya sebesar 1,6 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.

  • Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

    Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan sejumlah catatan terkait risiko penerimaan pajak hingga efisiensi anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, naik Rp282,2 triliun dari target 2025, dengan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak sebesar Rp2.692 triliun.

    Banggar mendukung kenaikan itu. Hanya saja, Said mengingatkan bahwa kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja sehingga target pendapatan yang ambisius itu tidak boleh ditempuh dengan menaikkan tarif pajak.

    “Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang, dengan kata lain perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha, dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” kata Said dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Banggar turut mengkritisi pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026. Menurut DPR, pemotongan drastis ini bisa menghambat pelayanan publik.

    Bahkan, sambungnya, kebijakan itu bisa memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan kebijakan baru yang rentan menaikkan perpajakan daerah yang pada akhirnya membebani rakyat.

    “Selain itu, penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan bagian dari mandat otonomi daerah yang ada di konstitusi kita,” ujar Said mengingatkan.

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan agar program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ‘game changer’. Dengan anggaran besar, sambungnya, tata kelola program-program tersebut harus akuntabel, transparan, dan partisipatif 

    Di sektor pangan dan energi, Banggar mendesak strategi yang lebih agresif. Otoritas fiskal, katanya, tidak boleh terus bertahan dengan defisit anggaran.

    “India punya cadangan minyak strategis, kita apa?” ujarnya.

    Banggar turut meminta pemerintah memperbarui metode perhitungan standar kemiskinan, mengikuti standar Purchasing Power Parity (PPP) terbaru seperti yang dilakukan World Bank alias Bank Duni.

    Standar Kemiskinan 

    Sebagai informasi, Bank Dunia menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025, usai resmi mengadopsi perhitungan PPP 2021. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan internasional menjadi US$3.00 per orang per hari (dari sebelumnya US$2,15); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah menjadi US$4,20 per orang per hari (dari US$3,65); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas menjadi US$8,30 per orang per hari (dari US$6,85).

    “Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang,” ucap Said.

    Lebih lanjut, dia melihat perekonomian nasional tetap memiliki peluang untuk tumbuh inklusif meski di tengah tekanan eksternal yang belum usai, asalkan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif serta terintegrasi.

    Banggar menilai proyeksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 3% pada 2026, naik dari 2,8% pada 2025, seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia. Said mengajak pemerintah mengubah pola pikir krisis menjadi momentum lompatan ekonomi.

    Misalnya dari sisi ekspor yang tumbuh 6,6% pada kuartal I/2025, sehingga diharap terjaga di tengah kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump mengguncang perdagangan global. Diplomasi perdagangan, kata Said, harus lebih adaptif dan tidak hanya bertumpu pada AS dan China.

    Di sisi investasi, pertumbuhan yang hanya 2,12% pada kuartal I/2025 menjadi sinyal perlunya strategi komprehensif untuk meyakinkan investor agar menempatkan modal di sektor riil.

    “Kita perlu memberikan imbal hasil yang menarik agar investasi mampu mendorong permintaan dan menyerap tenaga kerja baru,” tegasnya.

    Banggar juga menyoroti depresiasi rupiah terhadap dolar AS, yang di satu sisi menguntungkan ekspor namun membebani biaya impor. Parlemeen mendesak strategi pembayaran internasional yang lebih luas menggunakan local currency bersama mitra strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.

    Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan strategi pendanaan baru agar dana pihak ketiga perbankan tidak tersedot ke Surat Berharga Negara (SBN) semata. “Perlu ada terobosan agar DPK [Dana Pihak Ketiga] lebih mengalir ke sektor riil,” ujar Said.

  • OTT Immanuel Ebenezer, KPK Sita Puluhan Mobil hingga Motor Ducati

    OTT Immanuel Ebenezer, KPK Sita Puluhan Mobil hingga Motor Ducati

    Bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pada Rabu (20/8/2025) malam.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dari hasil OTT tersebut, penyidik KPK telah menyita puluhan mobil, sejumlah uang, dan motor Ducati.

    “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” tulis Fitroh dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025)

    Fitroh menuturkan Wamenaker Immanuel, yang merupakan kader Partai Gerindra itu, diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelasnya

    Namun, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker. 

    Istana telah merespons terkait penangkapan Immanuel. Dilansir dari pemberitaan Bisnis, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

    Sebagai informasi, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya setelah melakukan OTT apabila ingin melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas OTT yang menjerat Immanuel Ebenezer. 

  • Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US Miliar

    Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2025 tercatat sebesar US$3 miliar atau melebar dari kuartal I/2025. Defisit itu mengakhiri tren penyusutan current account defisit atau CAD pada tiga kuartal sebelumnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, tren CAD sempat menyusut pada kuartal I/2025 yakni US$0,2 miliar. Itu melanjutkan tren penyusutan pada dua kuartal sebelumnya yakni kuartal IV/2024 sebesar US$1 miliar, dan kuartal III/2024 sebesar US$2 miliar.

    Dalam laporannya, BI menyebut defisit transaksi berjalan pada tiga bulan kedua 2025 itu masih terjaga rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan defisit US$0,2 miliar pada kuartal sebelumnya. 

    “Lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar AS (0,1% dari PDB) pada triwulan I 2025,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Kamis (21/8/2025). 

    Adapun neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus yakni US$14,8 miliar, meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$17,7 miliar. 

    Surplus itu sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. 

    Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut ke US$4,2 miliar pada kuartal II/2025, sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Pada kuartal I/2025, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat pada kuartal II/2025 menjadi US$9,8 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2025 sebesar 9,3 miliar. Kenaikan defisit itu seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan. 

    Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus US$1,7 miliar pada kuartal II/2025, atau lebih tinggi dari kuartal I/2025 sebesar US$1,6 miliar.

    “Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri,” tulis Junanto. 

    Adapun BI turut mencatat bahwa kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

    Investasi langsung membukukan peningkatan surplus pada kuartal II/2025 yakni arus masuk neto sebesar US$2,6 miliar, atau naik tipis dari US$2,5 miliar pada kuartal I/2025. BI memandang hal itu sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

    Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit hingga US$8 miliar pada kuartal II/2025 atau berbalik arah dari surplus pada kuartal I/2025 US$1,5 miliar. 

    “Terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS,” terang Junanto. 

    Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat neraca permbayaran Indonesia atau NPI pada kuartal II/2025 sebesar US$6,7 miliar, dengan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar US$152,6 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

    “Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” terang Junanto. 

    Ke depan, BI menyatakan bakal enantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. 

    Pada keseluruhan 2025, Kinerja NPI diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. 

    “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” pungkas Junanto. 

  • KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons tegas terkait usulan DPR RI yang meminta perseroan untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, saat ini perseroan menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh layanan kereta api yang dioperasikan, guna menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh pelanggan, termasuk melindungi perokok pasif selama perjalanan.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, KAI berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melarang aktivitas merokok di sarana angkutan umum, termasuk kereta api. 

    Selain itu, dasar hukum kebijakan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

    Sebagai implementasi, KAI telah memasang stiker larangan merokok di seluruh rangkaian kereta penumpang yang dioperasikan. Perusahaan juga tidak menyediakan tempat khusus merokok di dalam kereta dan awak kereta dilarang merokok selama bertugas. Area merokok hanya tersedia di sejumlah stasiun yang telah ditentukan.

    Anne menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama perjalanan berlangsung. Penumpang yang merokok di luar tempat khusus tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurutnya, kebijakan bebas asap rokok menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas perjalanan serta memenuhi kebutuhan seluruh penumpang. 

    “KAI bertujuan untuk terus memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh pelanggan. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik,” pungkas Anne.

    Usulan DPR

    Diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

  • Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

    Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan OpenAI, pengembang ChatGPT.

    Melalui kerja sama ini, Telkomsel akan mengeksplorasi penerapan solusi lintas industri yang memberikan dampak nyata, mulai dari optimalisasi layanan pelanggan hingga pengembangan inovasi berbasis data dengan dukungan teknologi OpenAI.

    Selain itu, Telkomsel berencana menghadirkan ChatGPT Enterprise untuk mendukung karyawan dalam meningkatkan literasi dan produktivitas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kolaborasi ini juga ditujukan untuk memperluas akses teknologi AI bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Telkomsel yang menjangkau hingga ke pelosok negeri.

    “Kami memiliki satu objektif untuk berpartner [dengan OpenAI], yakni membuat AI yang inklusif. Artinya, kami ingin agar di tangan seluruh masyarakat Indonesia, ChatGPT dan AI dapat membantu mereka meningkatkan apa saja yang dilakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, maupun belajar. Segala hal yang bisa mereka lakukan,” kata Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, dalam acara Solution Day 2025 di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Selain berkolaborasi dengan OpenAI, Telkomsel Enterprise juga memperkuat kerja sama lintas sektor melalui sejumlah penandatanganan perjanjian.

    Pertama, bersama SCSK, Telkomsel menghadirkan solusi jaringan yang memadukan perangkat andal dengan layanan konektivitas dan managed services, guna menyediakan infrastruktur yang efisien, andal, dan scalable bagi berbagai sektor di Indonesia.

    Kedua, dengan PERTAABI, Telkomsel memberdayakan asosiasi tersebut dalam mendorong transformasi digital ekosistem melalui solusi konektivitas dan layanan Telkomsel sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi seluruh anggotanya di Indonesia.

    Telkomsel turut memperkuat portofolio segmen business to business (B2B) dengan meluncurkan empat solusi digital baru yang mengadopsi 5G dan AI. 

    Empat solusi tersebut adalah Telkomsel QRIS Soundbox, SiteSense, Telkomsel LinkCar, dan Sovia. Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan, solusi digital ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ekosistem.

    Telkomsel QRIS Soundbox menawarkan pembayaran yang diklaim aman dengan konfirmasi suara secara real-time, konektivitas stabil Telkomsel, serta QR dinamis yang mendukung adopsi luas dan perkembangan pembayaran digital di Indonesia.

    Sementara itu, SiteSense merupakan platform location intelligence berbasis data besar mobilitas dan demografi Telkomsel yang diperkuat dengan analitik spasial. Platform ini memungkinkan evaluasi lokasi bisnis secara real-time untuk mendukung studi kelayakan, ekspansi distribusi, hingga pengembangan properti.

    Adapun, Telkomsel LinkCar adalah platform real-time untuk kendaraan berbasis jaringan Telkomsel. Solusi ini memungkinkan pemantauan, pelacakan, efisiensi operasional, hingga akses hiburan untuk mendukung ekosistem kendaraan yang lebih terintegrasi dan cerdas.

    Terakhir, Sovia merupakan solusi percakapan cerdas dari Telkomsel yang membantu bisnis menjangkau pelanggan secara aman dan efisien. Sovia memiliki kemampuan skalabilitas tinggi untuk menangani interaksi pelanggan dalam volume besar, sekaligus mendorong produktivitas dan hasil yang terukur di berbagai industri.

  • Riset BBC: TikTok Dominasi Konsumsi Berita di Indonesia, Risiko Disinformasi Mengintai?

    Riset BBC: TikTok Dominasi Konsumsi Berita di Indonesia, Risiko Disinformasi Mengintai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi, platform digital seperti TikTok menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat Indonesia. 

    Riset Integrity Initiative dari BBC Media Action, yang dipaparkan oleh Manajer Riset Rosiana Eko, mengungkap bahwa 69% responden mengakses media sosial setiap hari, dengan TikTok sebagai yang paling populer (55%), melampaui YouTube dan Facebook.

    Studi yang mencakup social listening dari Juni 2023 hingga Juni 2024, survei nasional, dan riset kualitatif ini menyoroti pergeseran perilaku audiens. 

    “Hanya 38% responden mengonsumsi berita harian, tapi hiburan mendominasi minat (61%), diikuti berita politik domestik (58%). Ini peluang bagi bisnis digital, tapi juga risiko karena literasi media rendah membuat audiens rentan terhadap konten palsu,” jelas Rosiana, di sela Bisnis Indonesia Forum bertajuk Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi, Kamis (21/8/2025). 

    Menurutnya, transisi televisi analog ke digital pada 2021 membuat banyak penonton beralih ke smartphone, terutama di daerah seperti Riau di mana akses TV sulit. Namun, hal ini memperburuk penyebaran disinformasi, seperti kampanye fitnah selama Pemilu 2024 di mana 42% responden percaya gangguan informasi pemilu.

    Riset membagi audiens menjadi segmen, di antaranya “Disconnected Observers” (kurang aktif online, rentan karena rendahnya literasi digital) dan “Diligent Checkers” (pemeriksa konten teliti, potensial sebagai influencer positif). 

    “Bisnis di sektor e-commerce dan fintech harus memanfaatkan segmen ini dengan konten verifikasi fakta, karena 85% pengguna internet harian menggunakan WhatsApp untuk berbagi informasi.” 

    Dia menyoroti kepercayaan tinggi terhadap sumber domestik seperti pemimpin agama (37%) dan ahli (30%), sementara pengaruh asing pada media dikhawatirkan oleh 41% responden. “Untuk bisnis, ini berarti kolaborasi dengan media lokal seperti Liputan6 (dipercaya 44%) untuk membangun kredibilitas dan melawan rumor yang bisa merusak reputasi perusahaan,” paparnya.

    Riset BBC Media Action menekankan rekomendasi untuk intervensi berbasis bukti, termasuk peningkatan literasi digital guna mendukung ekosistem informasi yang sehat di era digital.

    Adapun riset ini disampaikan sebagai pengantar sesi diskusi Bisnis Indonesia Forum yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group didukung oleh UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) bertempat di Auditorium RRI, Jakarta, Kamis (21/8/2025). 

    Bisnis Indonesia Forum kali ini bertujuan merekomendasikan intervensi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, termasuk kolaborasi antara donor, media, dan masyarakat sipil.

  • Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1×24 Jam

    Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1×24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menyatakan belum ada keputusan terkait penggantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah akan menunggu hasil proses hukum yang tengah berjalan.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).  

    “Belum, kan kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi kalau memang kemudian terbukti, ya kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang diistilahkan reshuffle? Belum tentu, tunggu dulu,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan mekanisme pergantian pejabat di kabinet tidak serta-merta otomatis dilakukan. Menurutnya, ada birokrasi yang perlu diikuti prosesnya secara cermat dan tepat

    “Tidak kemudian langsung otomatis diganti ketika salah satu pejabat, karena ini wakil. Kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri, mekanismenya juga tidak selalu otomatis langsung hari itu juga. Bisa misalnya penjabat sementara, penugasan khusus, atau ad interim,” jelasnya. 

    Terkait kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri usai peristiwa OTT tersebut, Prasetyo justru menepis hal tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa pejabat lain yang berada di dalam Kabinet Merah Putih tetap diminta untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Alasannya, agar kejadian saat ini menjadi rambu untuk seluruh kabinet.

    Tak hanya itu, dia menambahkan, laporan terkait OTT Wamenaker disampaikan langsung oleh jajaran Mensesneg kepada Presiden. Menurutnya, respons Presiden Prabowo lebih pada penyesalan karena peringatan soal integritas sudah berulang kali disampaikan. 

    “Bahwa, bapak [Presiden] ya menyayangkan. Menyayangkan, di tengah sudah berkali-kali diingatkan. Ya kalau terkejut wow-nya gitu ya, enggak. Oke, terima kasih ya,” ucap Prasetyo.

    Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK. 

    “Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

  • Bisnis Indonesia Forum: Riset BBC Ungkap Anak Muda Perkotaan Rentan Percaya Misinformasi

    Bisnis Indonesia Forum: Riset BBC Ungkap Anak Muda Perkotaan Rentan Percaya Misinformasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Riset BBC Media Action mengungkap fenomena negatif terkait banjir misinformasi ataupun berita palsu yang banjir di tengah digitalisasi informasi. Bahkan, hasil riset itu memperlihatkan adanya kerentanan bagi kaum muda perkotaan yang memiliki pendidikan tinggi.

    Riset tersebut dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif yang menyasar audiens dari lima pulau utama Indonesia. Sampel diambil dari Jawa sebanyak 45%, Sumatra 22%, Kalimantan, Bali Nusra, Sulawesi, dan Papua.

    Research Manager BBC Media Action Rosiana Eko mengungkapkan dengan lokus riset yang beragam itu, harapannya dapat memetakan persoalan penyebaran misinformasi maupun serbuan hoaks di tengah-tengah masyarakat.

    “Sebab, ternyata penduduk masing-masing pulau itu berbeda mengakses misinformasi. Misalkan saja di Papua dan Sulawesi, tidak banyak terpapar media sosial, melainkan masih mengandalkan media konvensional. Ini banyak perbedaan agar intervensi pun yang dilakukan tepat,” ungkap Rosiana dalam Bisnis Indonesia Forum yang bertajuk “Integritas Media Massa di Tengah Makarnya Mis/Disinformasi” yang digelar di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan sejauh ini masyarakat sebagian besar tidak sadar mengakses media sosial, termasuk mengonsumsi berita yang belum tentu benar.

    Berdasarkan hasil riset itu, sebanyak 69% audiens mengaku mengakses sosial media setiap hari. Dari jumlah audiens, sebanyak 56% masih mengakses televisi. Dengan perbandingan itu, lanjutnya, akses sosial media cukup signifikan dalam distribusi informasi, termasuk konten misinformasi bahkan hoaks.

    Fakta yang menarik diungkap dalam riset itu salah satunya adalah segmen audiens. Dia memaparkan riset menangkap terdapat fakta dari audien yang memiliki aktivitas digital tinggi, 26% di antaranya dikategorikan rentan sebagai konsumen misinformasi.

    “Mereka gampang dipersuasi, jadi gampang mengonsumsi konten misinformasi,” ungkap Rosiana.

    Paradoksnya, kelompok ini berasal dari anak muda perkotaan dengan tingkat literasi cukup bagus.

    “Mereka overconfidence dengan pengetahuan mereka. Walaupun mementingkan akurasi, tetapi jadi rentan,” ucapnya. 

    Di sisi lain, dia menyebutkan hanya sekitar 19% dari audiens yang aktif berselancar di dunia digital lebih kritis.

    “Mereka mayoritas lebih memilih membaca berita langsung dari situs media,” kata Rosiana.

  • Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

    Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

    Hal ini disampaikannya saat didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025). 

    “Akan tetapi, Bapak Presiden Orabowo sudah mendapatkan laporan [Immanuel Ebenezer kena OTT KPK] dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tutur Seskab.  

    Meski demikian, dia memberikan penilaian positif atas kinerja Immanuel Ebenezer selama hampir satu tahun terakhir di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Kalau kami monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan. Banyak hal yang sudah diselesaikan di tengah permasalahan yang harus dihadapi,” katanya.

    Dia mencontohkan salah satu isu besar yang berhasil ditangani, yakni kasus perselisihan di perusahaan tekstil PT Sritex yang sempat menjadi sorotan publik. 

    “Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya,” tandas Prasetyo.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

    “Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Adapun, OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh. 

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.