Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

    Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

    Bisnis.com, YOGYAKARTA — Produsen es krim, gelato, mozzarella, dan dairy product lainnya, Sweet Sundae, telah mengantongi omzet lebih dari Rp1 miliar sejak pertama kali menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 28 Februari 2025.

    Owner dan Co-Founder of Sweet Sundae Indonesia Yuki Rahmayanti mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah SPPG yang ada di Magelang, Mertoyudan, Pacitan, Purworejo, Cilacap, Kudus, dan Semarang sebagai pemasok susu segar atau susu plain untuk kebutuhan MBG. Hingga kini, Sweet Sundae telah membukukan omzet di atas Rp1 miliar.

    “Kalau nominalnya [omzet] sampai sekarang, ya, di atas Rp1 miliar,” kata Yuki saat ditemui di kantornya di Ngaglik, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

    Sweet Sundae yang berbasis di Yogyakarta itu dapat memasok hingga 12.000 pcs susu murni ukuran 100 mililiter (ml) per pekan bagi setiap SPPG yang ada, untuk selanjutnya disalurkan ke beberapa sekolah di masing-masing SPPG.

    Awalnya, Yuki menyebut bahwa menjadi mitra program MBG tidak masuk dalam perencanaan Sweet Sundae pada 2025. Pasalnya, pihaknya ingin memfokuskan bisnisnya untuk horeca dan persiapan ekspor.

    Lalu pada akhir 2024, Yuki mengaku banyak SPPG yang datang ke kantornya untuk menjadikan Sweet Sundae sebagai pemasok susu untuk program MBG. Apalagi, kata dia, produk susu yang disyaratkan untuk program ini adalah susu murni.

    “Mereka [SPPG] banyak yang cari [pemasok susu murni]. Memang sumbernya kan banyak, Boyolali, Yogya, kan juga ada. Terus ya sudah pada ke sini. Di sekitar Desember itu banyak banget tamu,” jelasnya.

    Namun, Yuki tak lantas menerima semua tawaran SPPG yang masuk ke Sweet Sundae. Dia menegaskan, Sweet Sundae tetap selektif untuk menjadi mitra SPPG, guna mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan.

    Apalagi, kata dia, kontrak perjanjian berlaku selama 5 tahun mendatang, alias selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Kepala Negara. Mengingat, MBG merupakan salah satu program unggulan Prabowo.

    “Kita ada perjanjian mereka harus ngirim LOI [Letter of Intent]. Ngirim LOI ke kita, nanti kita balas dengan surat penawaran. Begitu setuju kita MOU, kita kerjasamanya lima tahun,” ungkapnya. 

    Ke depan, Sweet Sundae berencana untuk memindahkan lokasi operasionalnya ke kawasan yang jauh lebih luas. Mengingat selama ini, bisnis dijalankan Yuki dan suaminya dari rumah, mulai dari pengolahan hingga distribusi.

    “Ini InsyaAllah kita mau pindah juga. Pabrik manufaktur yang besar. Karena memang dulu kan mulai dari sini, rumah,” pungkasnya.

  • Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

    Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah program makan bergizi gratis alias MBG menyedot 44,2% dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun.

    Sri Mulyani mengakui bahwa anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun pada tahun depan, seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026. Kendati demikian, alokasi anggaran itu tidak semuanya berasal dari dana pendidikan.

    “Yang dikategorikan anggaran pendidikan karena penerimanya adalah para siswa, itu adalah sebesar Rp223,6 triliun. Jadi tidak seluruh Rp335 triliun adalah anggaran pendidikan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

    Dengan demikian, program MBG menyedot 29,5% dari total anggaran pendidikan pada 2026—bukan 44,2%. Sementara itu, porsi anggaran MBG lainnya berasal dari anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun.

    Total anggaran kesehatan dalam RAPBN 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Artinya, program MBG menyedot 10,1% dari total anggaran kesehatan pada tahun depan.

    Kemudian, Rp19,7 triliun akan digunakan untuk fungsi ekonomi. Hanya saja, Sri Mulyani tidak menjelaskan fungsi ekonomi yang dimaksud.

    Sedangkan sisa Rp67 triliun akan masuk ke dana cadangan atau below the line. Menurut Sri Mulyani, dana cadangan yang mencapai 20% dari total anggaran MBG itu untuk memastikan azas kehati-hatian dan efektivitas apabila terjadi hal tak terduga.

    Adapun target sasaran penerima manfaat program MBG pada tahun depan mencapai 82,9 juta orang. 71,9 juta di antara merupakan siswa santri, dan sisanya adalah ibu hamil/menyusui serta balita.

  • Riset BBC: Penyebaran Berita Bohong Berdampak ke Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

    Riset BBC: Penyebaran Berita Bohong Berdampak ke Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyebaran disinformasi dan misinformasi dinilai dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Manajer Riset BBC Media Action, Rosiana Eko di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Rosiana mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan riset yang dikembangkan pada April 2024 hingga Maret 2025 dan melibatkan survei nasional terhadap 5.036 responden berusia 15 tahun ke atas, analisis media sosial menggunakan Brandwatch, serta wawancara mendalam. 

    Hasilnya, kata Rosiana menunjukkan bahwa 9% responden menganggap bahwa akses terhadap informasi kredibel sebagai salah satu kekhawatiran yang utama, di tengah rendahnya kepercayaan terhadap berita (hanya 39% pada 2023).

    “Informasi disorder dapat mendorong keputusan buruk yang memengaruhi keamanan ekonomi, seperti maraknya skema ‘buy now, pay later’ yang disertai penipuan, serta peningkatan judi online,” tuturnya.

    Dia juga menjelaskan sekitar dua pertiga responden mengkhawatirkan kenaikan biaya hidup dan inflasi di Indonesia. Hal itu juga diperburuk oleh penyebaran informasi palsu seperti penipuan keuangan dan judi online.

    Selain itu, menurut Rosiana, selama Pemilu 2024, disinformasi seperti deepfake berupa video Presiden Joko Widodo yang berbicara dalam bahasa Mandarin juga mengganggu investasi asing di Indonesia.

    Maka dari itu, Rosiana menekankan perlu ada literasi digital yang lebih baik, terutama di kalangan usia muda dan perkotaan yang mendominasi penggunaan TikTok sebesar 55% per hari.

    “Bisnis harus berinvestasi dalam konten kredibel untuk membangun kepercayaan, karena 44% responden memercayai sesama warga sebagai sumber informasi terpercaya,” ujarnya.

  • Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengharapkan insentif fiskal yang khusus menyasar pada industri-industri yang sedang sekarat. Pasalnya, sejumlah pabrikan diduga menghentikan produksi karena sejumlah tantangan di pasar domestik. 

    Apalagi, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun atau naik dari proyeksi realisasi tahun ini Rp137,2 triliun. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, insentif fiskal yang diguyur pemerintah selama ini hanya efektif mendorong angka realisasi investasi baru. Sementara itu, kinerja industri existing tertekan hingga banyak kapasitas idle atau berhenti produksi. 

    “Ini juga sudah cukup bagus [menarik investasi baru], tinggal selanjutnya pemerintah memberikan insentif untuk mengaktivasi kapasitas-kapasitas produksi yang berhenti,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Di sisi lain, Redma juga melihat investasi existing yang saat ini terhenti produksinya tidak dijadikan pertimbangan. Padahal, kapasitas produksi yang menganggur saat ini secara nilai investasi diperkirakan lebih besar dibandingkan investasi baru. 

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor industri tekstil yang masuk pada semester I/2025 mencapai Rp10,2 triliun dengan 5.406 proyek. Pada triwulan II/2025, angka investasinya mencapai Rp4,82 triliun. 

    “Jadi insentif yang diberikan harus langsung menjadi pengurang atau menurunkan biaya produksi di industri dan menurunkan modal kerja,” tuturnya. 

    Menurut dia, sejumlah insentif fiskal yang mesti diprioritaskan untuk mengaktivasi kapasitas produksi tekstil saat ini yaitu potongan PPN, diskon tarif listrik, harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan pasokan 100% andal, dan subsidi bunga untuk modal kerja. 

    “Tapi insentif ini semuanya harus dikaitkan untuk pembelian bahan baku lokal agar manfaatnya lebih merata dan memperkuat integrasi hulu hilir sekaligus melakukan substitusi impor,” terangnya. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut di 2025, meski skalanya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. 

    “Tambahan investasi yang masuk sebesar Rp10,2 triliun patut kita syukuri meski belum bisa menggantikan investasi yang setop, baik dari sisi produksi maupun sisi penyerapan tenaga kerja,” kata Farhan. 

  • Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

    Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan sebanyak satu juta pekerja di penggilingan padi berskala kecil berisiko kehilangan pekerjaan imbas tak mampu bersaing dengan penggilingan padi skala sedang dan besar.

    Merujuk data Kementan, terdapat 161.401 unit penggilingan padi berskala kecil dengan kapasitas mencapai 116,2 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi padi Indonesia mencapai 65 juta ton gabah kering panen (GKP) setiap tahun.

    Kementan mencatat hingga saat ini terdapat 7.332 unit penggilingan padi berskala sedang dengan kapasitas 21,1 juta ton per tahun, serta 1.056 unit penggilingan padi besar dengan kapasitas 30,4 juta ton per tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan jika pemerintah tidak segera mengintervensi penggilingan besar, maka penggilingan kecil akan semakin terpuruk.

    “Penggilingan kecil menunggu waktu habis, dan pada saatnya nanti yang [penggilingan] besar ini memonopoli,” ujar Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Amran memperkirakan, jika setiap penggilingan kecil mempekerjakan 10 orang, maka ada sekitar 1 juta orang yang akan kehilangan pekerjaan.

    “Dan pada saatnya nanti yang [penggilingan] besar ini memonopoli dan 161.000 [penggilingan kecil], katakanlah yang mempekerjakan 10 orang berarti 1 juta orang kehilangan pekerjaan [di penggilingan kecil],” ujarnya.

    Namun, Amran menyatakan bahwa fenomena tutupnya penggilingan padi berskala kecil sudah lama terjadi sejak 20 tahun silam.

    “Dan sekarang ada yang mem-framing bahwa banyak pabrik kecil tutup. Tutupnya bukan hari ini, itu sudah 15-20 tahun,” ujarnya.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika sebelumnya mengatakan sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia. Hal ini menyusul adanya temuan beras yang tidak sesuai mutu dan dijual menjadi beras premium alias beras oplosan.

    Hasil temuan ini diperoleh saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Ombudsman juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%. Padahal sebelumnya, Yeka menyebut rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton.

    Dia mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” tandasnya.

  • Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

    Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) asal Singapura, Dyna.Ai, memperluas layanan dan menyasar pasar Indonesia dengan menghadirkan Agentic AI. Perusahaan menyasar sektor keuangan, termasuk perbankan. 

    Managing Director sekaligus Head of Southeast Asia Dyna.Ai, Lawrence Lu, menyatakan perusahaannya memilih Indonesia karena dipandang memiliki banyak potensi dan ingin memastikan Indonesia memiliki strategi yang jelas terkait pengembangan AI.

    Dia juga menyebutkan, target pasar yang perusahaannya sasar adalah pelaku atau industri perbankan, asuransi, dan fintech. Itu dilakukan dalam rangka membantu Indonesia memimpin Asia dalam transformasi AI.

    “Kami pastikan solusi-solusi yang kami tawarkan bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan, akan ada inovasi AI selanjutnya di masa mendatang, tetapi kami belum bisa beritahu,” kata Lawrence, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dyna.AI membawa produk-produk seperti Agent Studio, Agent Store, TextGPT, VoiceGPT, serta AvatarGPT yang dirancang untuk mampu berintegrasi lintas platform secara mulus. 

    Solusi-solusi AI tersebut menawarkan kemampuan omnichannel serta dukungan multi bahasa bagi para pelanggan jasanya. 

    Salah satu penerapan dari Agentic AI yang dilakukan Dyna.Ai adalah Discriminative Ai yang digunakan untuk memverifikasi identitas dan keaslian pengguna sebelum melakukan peminjaman uang dengan dua langkah. 

    Pertama, pengguna akan diminta untuk memotret Kartu Tanda Penduduk dengan smartphone-nya, lalu dilanjutkan dengan liveness detection yang mendeteksi pergerakan pengguna lewat video, untuk memastikan yang ditangkap kamera benar-benar pengguna yang bersangkutan. 

    Apabila liveness detection tidak mendeteksi adanya pergerakan sesuai yang diperintahkan, maka verifikasi identitas diri akan otomatis dianulir.

    Head of Digital Asosiasi FinTech Indonesia, Saat Prihartono, Discriminative AI itu sangat membantu manusia untuk mempercepat waktu operasional, sebab verifikasi data diri yang dulunya memerlukan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat hanya dengan dua langkah sederhana bermodalkan smartphone.

    Selain itu, diperagakan pula pemanfaatan call center AI berbasis AI, yang dalam demo-nya ini, pihak Dyna.Ai menggambarkan seseorang yang sudah menumpuk tagihan utangnya, lalu diperingatkan lewat telepon. Suara AI yang berbicara nantinya mencoba merespon dengan baik dan relevan.

    Kantor Dyna.Ai sudah dibuka di Jakarta pada Juli lalu. Kini, mereka siap untuk berkolaborasi dengan klien lokal demi pengembangan solusi AI yang bertanggung jawab, kontekstual, dan sesuai dengan lanskap ekonomi, bahasa, serta budaya Indonesia (Muhamad Rafi Firmansyah Harun).

  • Dewan Pers: Pemerintah Jangan Alergi Kritikan Media Massa

    Dewan Pers: Pemerintah Jangan Alergi Kritikan Media Massa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR diminta tidak alergi lagi dengan kritikan dari masyarakat lewat media massa mengingat data yang disajikan bisa dipastikan sesuai dengan fakta bukan hoaks.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Kendati demikian, Komarudin mengingatkan bahwa media juga harus mengkritik secara proporsional dan profesional sesuai dengan data dan fakta, sehingga tidak dicap jadi media penyebar informasi palsu atau hoaks.

    “Pemerintah jangan curiga dan alergi pada kritik masyarakat lewat pers, tapi pers juga hendaknya ketika kritik itu proporsional, yang berdasarkan data dan fakta, jangan provokatif. Jadi yang proporsional lah,” tutur Komarudin.

    Dia menegaskan jika media ikut menyebar informasi hoaks, maka Komarudin meyakini usia media mainstream tersebut tidak akan lama atau ditinggalkan pembaca setianya, lalu masyarakat akan beralih ke media sosial yang kini lebih banyak beredar info hoaks.

    “Padahal media sosial ada yang bagus tapi banyak juga yang hoax-hoax dan kalau sampai media mainstream itu kemudian tinggalkan, pemerintah rugi juga,” katanya.

    Selain itu, Komarudin juga mengemukakan bahwa platform global Google seharusnya bisa ikut berkontribusi meminimalisir info hoaks yang beredar di dunia maya, jangan hanya meraup untung saja dari Indonesia.

    “Nah, dalam hal ini Google juga harus ikut berkontribusi. Kan saat ini terasa sekali ya yang namanya belanja iklan di Indonesia itu sekarang lewat platform global, kalau saja lewat platform nasional maka peredaran uang itu kan bisa lebih terkendali, terkontrol, terdistribusi dengan adil,” ujarnya.

    Sementara itu, Gov Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia, Isya Hanum Kresnadi menegaskan bahwa Google telah memiliki teknologi untuk menyaring semua informasi yang beredar di dunia maya agar relevan dan disesuaikan dengan warga Indonesia.

    “Soalnya kita tahu ada begitu banyak informasi di luar sana, sehingga kita harus menyajikan informasi yang relevan agar bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya

    Dia menegaskan bahwa Google sampai kini masih terus memerangi misinformasi dan disinformasi yang beredar di dunia maya agar tidak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat.

    “Jadi kami tidak hanya sekedar platform seperti Google dan Youtube saja, tetapi kita juga menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan inovasi dan mencegah disinformasi dan misinformasi,” katanya.

    Sementara itu, Manajer Riset BBC Media Action, Rosiana Eko menyampaikan bahwa maraknya misinformasi dan disinformasi di Indonesia saat ini tidak hanya mengganggu stabilitas demokrasi, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ekonomi dan bisnis.

    Dia membeberkan sekitar dua pertiga dari responden yang disurvei mengkhawatirkan kenaikan biaya hidup dan inflasi, hal ini juga diperburuk oleh penyebaran informasi palsu seperti penipuan keuangan dan judi online.

    Riset yang dikembangkan pada April 2024/Maret 2025 ini melibatkan survei nasional terhadap 5.036 responden berusia 15 tahun ke atas, analisis media sosial menggunakan Brandwatch, serta wawancara mendalam.

    Hasilnya, survei menunjukkan sekitar 9% responden menganggap akses terhadap informasi kredibel sebagai salah satu kekhawatiran utama, di tengah rendahnya kepercayaan terhadap berita (hanya 39% pada 2023).

    “Informasi disorder dapat mendorong keputusan buruk yang memengaruhi keamanan ekonomi, seperti maraknya skema ‘buy now, pay later’ yang disertai penipuan, serta peningkatan judi online,” ujar Rosiana dalam pemaparannya.

    Kemudian,Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini mengakui penyebaran informasi palsu atau hoaks sudah masuk tahap mengerikan di Indonesia.

    Dia membeberkan bahwa ada sebanyak 50% pengguna Internet yang kini terpapar informasi palsu atau hoaks. Sementara itu, hanya ada 20-30% pengguna Internet yang mampu membedakan informasi hoaks.

    “Itu angka tahun 2021, fenomena lama ini tapi sampai sekarang ini belum ada perubahan soal fenomena hoaks di Indonesia,” ujarnya.

    Dia pun menjelaskan bahwa penyebaran informasi hoaks kini tidak hanya berupa gambar tetapi juga video seperti deepfake yang menggunakan teknologi AI. Dia juga mengatakan bahwa penyebaran informasi hoaks kini lebih cepat dibandingkan proses verifikasi yang dilakukan Komdigi maupun media massa.

    “Ini menjadi massif karena jumlah konten manipulatif yang disebar semakin banyak dan penyebaran pun kini semakin cepat dibandingkan verifikasi kita atau media,” tuturnya.

    Maka dari itu, dia menegaskan pihaknya akan membuat roadmap AI yang dapat digunakan masyarakat agar tidak ada lagi yang terpapar informasi hoaks di Internet.

    “Ini sedang kami garap peta jalannya agar ada etika dan aturan yang diikuti masyarakat ketika menggunakan teknologi ini,” katanya.

  • Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

    Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjerat Riza Chalid sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tindak pidana awal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna mengatakan penerapan pasal TPPU dilakukan sejak 25 Juli 2025.

    “Sudah [jadi tersangka TPPU] sejak Juli 2025,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

    Adapun, korps Adhyaksa tengah melakukan penelusuran aset yang diduga merupakan hasil kejahatan Riza Chalid dalam perkara Pertamina ini.

    Tak hanya di dalam negeri, Kejagung juga melakukan penelusuran terhadap aset saudagar minyak tersohor itu di luar negeri.

    “Sementara belum, tapi sedang kita telusuri semua. Pokoknya, tidak hanya di dalam negeri dulu prioritas, nanti kalau ada informasi ya kami dikabarin, kita dalami,” pungkas Anang.

    Dalam catatan Bisnis, total Kejagung telah menyita sembilan mobil dari pihak yang terafiliasi dengan Riza Chalid seperti Irawan Prakoso. 

    Sembilan mobil itu mulai dari Mercedes-Benz, Mini Cooper, Alphard hingga BMW 528i. Selain mobil, penyidik Jampidsus Kejagung RI juga telah menyita uang tunai terkait Riza Chalid.

  • Pengusaha Antariksa Proyeksikan 2027 Indonesia Punya Satelit LEO

    Pengusaha Antariksa Proyeksikan 2027 Indonesia Punya Satelit LEO

    Bisnis.com, JAKARTA —  Asosiasi Antariksa Indonesia (Ariksa) berharap pada 2027 atau 2 tahun lagi Indonesia dapat meluncurkan satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) pertamanya. Sejumlah langkah disiapkan termasuk pengembangan space port atau tempat peluncuran roket untuk satelit LEO. 

    Satelit LEO adalah satelit yang mengorbit di ketinggian 500 kilometer – 2.000 kilometer di atas permukaan bumi. Karena ketinggiannya yang relatif dekat bumi, ongkos roket yang dipakai relatif lebih murah dibandingkan satelit GEO yang mengorbit di ketinggian 36.000 kilometer. 

    Namun harus diingat, satelit GEO cukup diluncurkan satu kali untuk memberi layanan di seluruh antero bumi. Sementara LEO harus beberapa kali konstelasi satelit karena untuk memberikan cakupan layanan di seluruh bumi, dibutuhkan ratusan satelit LEO.

    “Tahun 2027 kita paling lambat meluncurkan LEO atau roket dari Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (Ariksa) Adi Rahman Adiwoso di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dia mengatakan untuk mensukseskan langkah besar ini dibutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem. 

    Adi Rahman mengatakan industri antariksa memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai sektor di Indonesia mulai dari ekonomi hingga pertahanan. Saat ini fokus dalam pengembangan antariksa masih terpecah belah. Oleh sebab itu Ariksa dibentuk agar seluruh pemangku kepentingan memiliki misi bersama dalam membangun antariksa yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

    Ada tiga hal yang harus menjadi fokus dalam pengembangan antariksa dalam negeri. Pertama, kebijakan yang berpihak dan ramah investasi. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan industri.

    Terakhir, model bisnis.  “Bisnisnya supaya itu berputar semuanya,” kata Adi.

    Adi mengatakan industri antariksa telah berevolusi sebagai industri IT berubah. Pada era 90-an revolusi IT atau internet itu menuju kepada public service atau sharing of information. Perusahaan over the top seperti Facebook, Google hingga Microsoft yang menjadi perusahaan umum pada ’90-an dikenal sebagai startup. Saat ini mereka telah mengubah pandangan orang dan nilainya sudah triliunan dolar. 

    Kondisi yang sama akan terjadi di industri antariksa dunia. Salah satu indikasinya adalah anggaran besar yang dihabiskan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China dalam pengembangan industri luar angkasa. 

    Adi mengatakan dalam 5-6 tahun ini Amerika Serikat telah menghabiskan dalam sekitar US$200 miliar dengan perincian NASA sebesar US$20 miliar, Space Force sebesar US$80 miliar dan pemerintah AS sebesar US$100 miliar. 

    Kemudian Eropa menghabiskan sekitar US$50 miliar – US$56 miliar per tahun untuk pengembangan industri luar angkasa. 

    “Cina, ditambah dengan India dan lainnya, kami mengestimasi sekitar lebih dari US$200 miliar. Sehingga banyak perusahaan rintisan semuanya mencari jalan mendapatkan proyek-proyek dari US$200 miliar per tahun itu. Dan ini sudah konstan terjadi lebih daripada 5 tahun,” kata Adi. 

    Adi juga mengatakan investor dan perusahaan raksasa juga bermain di sektor antariksa. Mereka mengembangkan layanan antariksa dan berinvestasi di perusahaan startup. Rocket Lab, kata Adi, dahulu hanya memiliki valuasi US$2 miliar. Saat ini telah berkembang menjadi US$15 miliar. 

    “SpaceX dengan Starlink dan segala macamnya sekarang private valuation-nya itu mendekati US$400 miliar. Akan menjadi 1 triliun dolar,” kata Adi.

    Dia mengatakan perusahaan-perusahaan yang awalnya berukuran kecil itu kini telah menjadi perusahaan besar dan memberi dampak signifikan. Indonesia dapat meniru hal itu. 

    Melalui Ariksa, Adi berharap fokus pengembangan antariksa Indonesia yang saat ini masih tercecer di berbagai perusahaan swasta, lembaga hingga kementerian, ke depan dapat menyatu dan memiliki visi sama. 

  • Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

    Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendorong adanya regulasi yang adil antara penyelenggara layanan telekomunikasi dengan penyedia layanan over-the-top (OTT) seperti WhatsApp.

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, layanan OTT pada hakikatnya memang turut meningkatkan trafik data pada infrastruktur telekomunikasi.

    Namun, di sisi lain, lonjakan trafik data yang masif justru membebani operator telekomunikasi dari sisi investasi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang digunakan menampung trafik OTT tersebut. Selain itu, operator juga wajib menanggung berbagai beban regulasi.

    “Sementara itu, OTT sangat diuntungkan oleh banyaknya customer terkoneksi dan kapasitas infrastruktur telekomunikasi tersedia tanpa perlu investasi, serta sama sekali bebas dari beban-beban regulasi. Inilah bentuk ketidakadilan yang terjadi dan perlu disolusi,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (21/8/2025).

    Untuk itu, lanjut Sarwoto, Mastel mengusulkan agar operator telekomunikasi dan penyelenggara OTT seperti WhatsApp melakukan perundingan business to business (B2B) di bawah pengawasan pemerintah.

    Secara umum, Sarwoto menyebut, OTT sudah diatur dalam PP No. 46 Tahun 2021, yang menekankan prinsip kerja sama, adil, wajar, non-diskriminasi, dan jaminan kualitas. Namun, menurutnya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Sebagian prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021, tapi implementasinya belum dilaksanakan atau ditegakkan dengan benar. Diperlukan keberanian pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut agar efektif,” ungkapnya.

    Di sisi lain, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban melalui regulasi equal playing field antara operator telekomunikasi dengan penyedia layanan OTT.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan, pihaknya melihat layanan OTT seperti WhatsApp Business sebagai bagian dari perkembangan ekosistem digital yang memberi masyarakat lebih banyak pilihan komunikasi. Kehadiran fitur panggilan suara dan video di platform OTT, menurutnya, mencerminkan tren global menuju konvergensi layanan berbasis data.

    “Namun, kami menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban melalui regulasi equal playing field antara penyelenggara layanan telekomunikasi dengan penyedia layanan OTT,” kata Saki kepada Bisnis pada Kamis (21/8/2025).

    Sebagai operator telekomunikasi, lanjutnya, Telkomsel memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh dalam membangun serta mengoperasikan infrastruktur jaringan, memenuhi berbagai kewajiban regulasi termasuk pelayanan universal (USO), serta menjamin kualitas layanan sesuai standar.

    Sementara itu, penyedia layanan OTT menawarkan fungsi serupa dengan menumpang pada jaringan operator tanpa kewajiban sepadan terhadap ekosistem telekomunikasi nasional, serta belum memberi kontribusi yang adil kepada operator atas penggunaan jaringan.

    “Oleh karena itu, Telkomsel mendorong terciptanya kerangka regulasi yang berkeadilan di mana seluruh pemain industri, baik operator maupun penyedia OTT, dapat berkontribusi secara proporsional,” ujarnya.

    Hal serupa juga disampaikan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART). Perusahaan meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan OTT global, seperti WhatsApp, yang gencar memperluas bisnis di Indonesia tetapi dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi industri dan perekonomian nasional.

    Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan, dominasi OTT global saat ini sangat besar, termasuk di Indonesia, dan hal itu wajar dalam persaingan terbuka.

    “OTT global harus diakui saat ini sangat dominan, termasuk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kompetisi yang terbuka seperti saat ini wajar saja,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Meski begitu, dia menekankan pentingnya agar layanan OTT juga memberi manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, termasuk pelaku industri telekomunikasi. XLSMART pun berharap pemerintah memberi perlakuan adil bagi operator yang telah membangun jaringan internet.

    “Misalnya, dengan membuat regulasi yang bisa memberikan keadilan secara bisnis kepada operator pemilik jaringan internet, dengan tetap mengedepankan kepentingan pelanggan,” kata Henry.