Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menanggung beban utang jumbo.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin yang baru saja menjabat per 12 Agustus 2025 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan, termasuk proyek Kereta Cepat Whoosh yang disebutnya sebagai ‘bom waktu’.

    “Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

    Namun sayangnya, ucapan Bobby langsung disela oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang mengatakan bahwa KAI perlu berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut.

    “Sebentar Pak Bobby, kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja, nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director,” ujar Andre Rosiade.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto menambahkan agar restrukturisasi utang segera dipercepat, sebab menurutnya beban keuangan Proyek Whoosh dapat menggerus keuangan KAI jika tak segera dicarikan skema penyelesaian.

    “Waktu kami melakukan FGD dengan Danantara sudah disampaikan salah satu opsi adalah untuk mengeluarkan aset [Whoosh] ini menjadi aset negara. Opsinya memang dua-duanya tidak enak, kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban,” ujar Adisatrya.

    Beban Proyek KCIC

    Diberitakan sebelumnya, Danantara Indonesia berencana menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

    Beban proyek Kereta Cepat Whoosh juga tecermin dari laporan keuangan PT KAI, selaku pemegang 58,53% saham konsorsium PSBI hingga akhir 2024. 

    Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, PT KAI mencatat beban keuangan Rp2,56 triliun atau meningkat 70,30% year-on-year (YoY) dari posisi Rp1,5 triliun. 

    Mayoritas beban keuangan berasal dari kredit investasi senilai Rp1,53 triliun pada 2024 atau meningkat dari posisi Rp755,16 miliar tahun sebelumnya. 

  • Dasco Tunjuk Ariel dan Piyu Masuk Dalam Tim Perumus Revisi UU Hak Cipta

    Dasco Tunjuk Ariel dan Piyu Masuk Dalam Tim Perumus Revisi UU Hak Cipta

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyanyi Nazril Irham atau Ariel dan musisi Satriyo Yudi Wahono atau Piyu ditunjuk untuk tergabung dalam tim perumus Revisi Undang-Undang Hak Cipta.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penunjukkan tersebut telah disepakati dalam rapat yang digelar pada Kamis (21/8/2025).  

    “Semua yang ada hadir diundang pada hari ini baik artis, pencipta lagu, maupun penyanyi, maupun LMKN, kita akan masukkan sebagai tim perumus dalam merumuskan UU Hak Cipta yang khusus berkaitan dengan masalah royalti,” ujarnya.

    Dasco menargetkan Revisi UU Hak Cipta dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan ke depan untuk menyelesaikan dinamika penarikan royalti antara pencipta lagu dan penyanyi.

    Dasco menyebut menegaskan bahwa DPR bersama seluruh pemangku kepentingan sepakat menjaga iklim dunia musik tetap kondusif sekaligus mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Hak Cipta. 

    “Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparasi kegiatan-kegiatan penarikan royalty yang ada selama ini,” jelasnya.

    Rapat konsultasi tersebut mempertemukan DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Dirjen Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Komisioner LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta perwakilan organisasi profesi dan pelaku musik seperti Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

    Turut hadir Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir serta Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa revisi UU Hak Cipta sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun sempat terkendala tarik-menarik kepentingan. Namun dengan niat baik dari semua pihak yang telah duduk bersama, Dasco menyakini dalam waktu sekitar dua bulan revisi UU Hak Cipta bisa selesai dengan baik.

    “Revisi Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun yang lalu sudah direncanakan di Badan Legislasi dan di Badan Keahlian DPR memang gak kunjung selesai karena tarik-menarik dari kepentingan-kepentingan yang ada. Tapi saya yakin bahwa dengan pertemuan pada hari ini dengan niat baik dari semua dan semua akan masuk ke dalam tim perumus Insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya pikir bisa selesai dengan baik,” pungkas Dasco.

  • Proyeksi BI: Defisit Transaksi Berjalan 0,5% – 1% PDB Tahun Ini

    Proyeksi BI: Defisit Transaksi Berjalan 0,5% – 1% PDB Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 akan tetap sehat dengan perkiraan defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,5% sampai dengan 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

    Untuk diketahui, defisit transit atau transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia pada kuartal II/2025 melebar ke US$3,0 miliar atau 0,8% terhadap PDB. 

    Sebelumnya, CAD pada kuartal I/2025 tercatat sebesar US$0,2 miliar atau 0,1% dari PDB. Pada saat itu, CAD mengalami tren penyusutan sejak kuartal IV/2024 sebesar US$1 miliar dari sebelumnya kuartal III/2024 US$2 miliar. 

    Meski demikian, BI menyatakan bakal tetap mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI. Bank sentral juga akan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah serta otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. 

    “Kinerja NPI 2025 diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Kamis (21/8/2025). 

    Proyeksi NPI 2025 itu ditopang oleh kinerja surplus transaksi modal dan finansial, berkat aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Sebelumnya, pada kuartal II/2025, defisit transaksi berjalan atau CAD tercatat melebar ke US$3,0 miliar dari defisit kuartal I/2025 yakni US$0,2 miliar.

    Secara terperinci, neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus yakni US$14,8 miliar, meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$17,7 miliar. 

    Surplus itu sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. 

    Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut ke US$4,2 miliar pada kuartal II/2025, sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Pada kuartal I/2025, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat pada kuartal II/2025 menjadi US$9,8 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2025 sebesar 9,3 miliar. Kenaikan defisit itu seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan. 

    Adapun neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus US$1,7 miliar pada kuartal II/2025, atau lebih tinggi dari kuartal I/2025 sebesar US$1,6 miliar.

    “Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri,” tulis Junanto. 

    BI turut mencatat bahwa kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

    Investasi langsung membukukan peningkatan surplus pada kuartal II/2025 yakni arus masuk neto sebesar US$2,6 miliar, atau naik tipis dari US$2,5 miliar pada kuartal I/2025. BI memandang hal itu sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

    Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit hingga US$8 miliar pada kuartal II/2025 atau berbalik arah dari surplus pada kuartal I/2025 US$1,5 miliar. 

    “Terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS,” terang Junanto. 

    Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat NPI pada kuartal II/2025 sebesar US$6,7 miliar, dengan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar US$152,6 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

    “Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” terang Junanto.

  • KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

    KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa bos tambang asal Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra. 

    Diketahui, Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) karena memberikan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur pada 2013-2018.

    “Hari ini Penyidik melakukan jemput paksa terhadap Sdr. ROC terkait perkara TPK pengurusan izin pertambangan di wilayah Kaltim periode 2013 – 2018,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025)

    Tindakan jemput paksa lantaran Rudy kerap absen dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Setibanya di Jakarta, Rudy akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK

    Rudy merupakan pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Sebagai informasi, perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

    Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menengahi polemik penarikan royalti musik antara pencipta lagu dan penyanyi.

    Dasco bersama dengan Komisi XIII DPR menggelar pertemuan antara penyanyi dan pencipta lagu untuk menyelesaikan polemik royalti lagu pada Kamis (21/8/2025). Pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa polemik tersebut untuk diakhiri.

    “Untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang dan kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, menyanyi tanpa takut karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri,” ujar Dasco.

    Dasco menuturkan, seluruh pihak telah setuju untuk mengakhir polemik tersebut dan menunjuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai delegasi penarik royalti.

    Selain itu, seluruh pihak juga menyepakati untuk dapat menyelesaikan Revisi Undang-Undang Hak Cipta yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan ke depan.

    “Hasil pertemuan tadi sudah disepakati, bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya tetap damai, semua pihak sepakat dalam dua bulan ini untuk menyelesaikan UU Hak Cipta,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dasco juga menerangkan bahwa revisi UU Hak Cipta sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun sempat terkendala tarik-menarik kepentingan.

    “Tapi saya yakin bahwa dengan pertemuan pada hari ini dengan niat baik dari semua dan semua akan masuk ke dalam tim perumus Insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya pikir bisa selesai dengan baik,” tandas politisi Partai Gerindra tersebut. 

  • Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

    Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers sebut ada ketidakadilan distribusi iklan yang kini hanya dikuasai oleh platform media sosial dan Google.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Komarudin mengemukakan dampak dari ketidakadilan tersebut membuat media massa saat ini tidak bisa berkembang dan kehabisan darah sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak.

    “Sekarang ini ada ketidakadilan distribusi iklan, sehingga media konvensional itu kan darahnya berkurang. Makanya terjadi PHK di beberapa media, banyak sekali itu PHK,” tuturnya.

    Selain ke media sosial dan Google, menurut Komarudin, iklan digital juga seringkali lari ke sejumlah konten kreator di media sosial yang memiliki banyak pengikut.

    “Kemudian, iklan juga akan mengejar siapa yang paling banyak memiliki follower,” kata Komarudin.

    Komarudin mengemukakan pihaknya bakal berkomunikasi dengan para pejabat negara, Danantara dan BUMN untuk pasang iklan di media konvensional agar bisa tumbuh dan memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat, tidak seperti informasi yang beredar di media sosial.

    “Padahal media sosial ini bagus juga, tapi kan banyak sekali hoaks di sana. Kalau sampai media konvensional ditinggalkan, maka pemerintah yang akan rugi,” ujarnya

  • Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

    Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap peran dari empat pelaku yang ditangkap terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat, MIP (35).

    Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan empat pelaku itu berinisial AT, RS, RAH dan RW. Keempatnya berperan melakukan penculikan.

    “Empat pelaku yang sudah diamankan ini yang menculik, bukan yang membunuh korban,” ujar Resa kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan, AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III no. 42, Jakarta Pusat. Sementara, RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri.

    Adapun, Resa mengemukakan bahwa pihaknya masih mencari keterlibatan tersangka lain dalam peristiwa penculikan. “Ke empatnya merupakan pelaku penculikan, sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2024) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

  • Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

    Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Boeing 737 milik maskapai Delta Air Lines dikabarkan patah sesaat sebelum melakukan pendaratan di Texas pada Selasa (19/8/2025). 

    Melansir Straits Times, dijelaskan bahwa pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Orlando itu berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Austin-Bergstrom. 

    Pada saat yang sama, Straits Time memastikan Pesawat tersebut saat ini tidak dioperasikan sementara dan tengah dalam tahap pemeliharaan.

    “Tidak ada laporan cedera dan pesawat tersebut telah dikeluarkan dari layanan untuk pemeliharaan,” tulis laporan Straits Times, dikutip Kamis (21/8/2025).

    Untuk diketahui, insiden patahnya sayap bagian kiri pesawat Boeing 737 itu terjadi pada ketinggian sekitar 12.000 kaki. 

    Dalam unggahan yang terlampir, kerusakan pada sayap kiri pesawat itu terekam saat pesawat melakukan maneuver sebelum melakukan pendaratan. Setelah mendarat, kerusakan tampak semakin parah.

    Setidaknya terdapat 62 penumpang dan 6 awak yang berada di pesawat tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui pasti apa penyebab patahnya sayap bagian kiri pesawat itu, pihak maskapai juga menekankan proses penyelidikan masih terus berlangsung. 

    Pihak Maskapai juga menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Delta juga memastikan tidak ada satupun dari 62 penumpang dan 6 awak yang terluka dalam insiden tersebut.

  • Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

    Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Youth Council for Tactical Changed (IYCTC) mengkritisi usulan anggota DPR, Nasim Khan terkait gerbong khusus merokok. 

    Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra mengatakan pemerintah seharusnya memperkuat ruang bebas merokok, khususnya di area publik.

    “Merokok di ruang publik melanggar hak dasar atas udara bersih. Alih-alih memberi ruang untuk merokok, pemerintah seharusnya memperkuat layanan berhenti merokok dan melindungi transportasi publik sebagai kawasan tanpa rokok,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan KAI harus menjadi pelopor transportasi yang sehat bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam PP No.28/2024 dan UU Kesehatan No.17/2023, yang menyebut transportasi umum sebagai Kawasan Tanpa Rokok (TPR).

    Manik berkaca dari kejadian jatuhnya pesawat Varig 820, pada 1973 akibat puntung rokok. Dia mengatakan masih kerap menemui pihak yang merokok di area peron kereta.

    “Membiarkan rokok di ruang transportasi umum adalah bom waktu. Sejarah sudah membuktikan bahwa tragedi bisa terjadi hanya karena puntung rokok. DPR seharusnya belajar dari sejarah, bukan mengulang kebodohan,” ujarnya.

    Senada, Daniel Beltsazar Jacob selaku Advocacy Officer IYCTC mengatakan jika penambahan gerbong khusus rokok diakomodir KAI, maka hanya membuang anggaran.

    “Dari sisi operasional, kalau gerbong rokok itu sampai diakomodir, justru akan menambah cost bagi KAI,” jelasnya.

    Belum lagi, katanya, residu dari asap rokok yang akan menempel di interior gerbong. Belum lagi perawatan gerbong melonjak untuk membersihkan residu tersebut.

    Adapun usulan lain disampaikan oleh Nalsali Ginting, pengurus harian IYCTC bahwa sebaiknya KAI menambahkan gerbong khusus petani dan pedagang karena berpeluang menumbuhkan ekonomi nasional.

    “Jika KAI dapat merancang kereta untuk pedagang dan petani demi mendukung ekonomi masyarakat, maka menciptakan gerbong khusu rokok jelas tidak memiliki urgensi sosial,” pungkasnya.

  • Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pihaknya tidak memusuhi pengusaha penggilingan padi besar. Hal tersebut disampaikan menanggapi mahalnya harga beras hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa hukum pasar yang terjadi di pasar saat ini tidak berlaku, lantaran harga gabah di penggilingan turun, tapi harga di konsumen naik.

    Amran menuturkan bahwa kondisi yang terjadi di pasar adalah di saat produksi beras melimpah dan harga gabah di tingkat petani turun. Namun, justru harga beras di konsumen melambung dan melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Sehingga kami cek kenapa [harga beras di konsumen] naik, yang kami di sini jelasin adalah bukan persoalan kita musuh [penggilingan] yang besar. Kita butuh investor. Ini kalau investor lari, kita kesulitan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Kendati begitu, Amran menyatakan pemerintah tidak menentang keberadaan penggilingan padi berskala besar.

    “Kami ingin jelaskan di sini, bukan kami anti pengusaha. Bukan kami anti penggilingan besar. [Penggilingan padi] yang tidak bermasalah, tidak boleh diganggu. Yang kami selesaikan di sini karena ada anomali,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amran menyampaikan bahwa ada segelintir penggilingan padi besar telah merugikan konsumen hingga Rp10 triliun. “Rp10 triliun korbannya petani, yang di-bully adalah pemerintah. Padahal yang melakukan hanya 10-20 orang. Apakah kita harus biarkan? Jadi, kami bukan anti ya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan membesarkan penggilingan padi kecil. Hal ini sejalan dengan rapat yang telah dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau dari rapat-rapat bersama Pak Presiden, kemudian Rakortas, kita semua sepakat memang mau membesarkan penggilingan padi kecil,” kata Arief.

    Adapun, Arief menyampaikan Perum Bulog akan menggandeng penggilingan padi kecil ke depan untuk menggiling gabah petani. “Jadi nanti ke depan, sebaiknya Bulog itu memang dengan penggiling padi yang kecil, jangan yang besar. Ini seiring sama berjalannya waktu,” pungkasnya.