Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa

    Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pelaku UMKM dapat meningkatkan ekspor ke negara-negara Eropa melalui kesepakatan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Menurut Airlangga, kesepakatan tersebut mencakup 27 negara anggota Uni Eropa yang mana produk ekspor Indonesia dikenakan tarif 0%.

    “Tentu ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mendorong orientasi ekspor juga,” kata Airlangga dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa pangsa pasar Eropa memiliki nilai ekonomi berkisar US$20 triliun, sedangkan pangsa pasar dalam negeri bernilai sekitar US$1,4 triliun.

    Oleh karena itu, dia meyakini bahwa upaya menjaga resiliensi ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan sektor produksi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global seperti perang tarif.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis kinerja ekspor Indonesia ke Eropa akan meningkat dengan adanya perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memperkirakan ekspor Indonesia ke Eropa akan melambung jika perjanjian IEU—CEPA ini berlaku ke depan. 

    Adapun, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    “Nanti harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik bahwa sebelum diberlakukan IEU—CEPA pun ekspor kita terus mengalami peningkatan,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

  • Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

    Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman membuka peluang target alokasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor produksi naik dari 60% menjadi 65% dari keseluruhan pembiayaan.

    Maman menjelaskan bahwa proses distribusi KUR seharusnya tak hanya dilihat dari aspek kuantitas, melainkan juga kualitas. Menurutnya, hal ini tercermin dari seberapa besar pembiayaan tersebut dialokasikan untuk sektor produksi.

    “Sampai hari ini, alokasi dana KUR yang [ditargetkan] kurang lebih Rp300 triliun tersebut 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi,” kata Maman dalam sambutan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, apabila hingga akhir tahun nanti alokasi KUR untuk sektor produksi konsisten pada level 60%, maka dia akan mengusulkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menaikkan target.

    Maman lantas menyebutkan rentang 63% hingga 65%. Dia tak menampik bahwa angka itu terbilang menantang, tetapi meyakini bahwa efek penggandanya akan lebih besar.

    “Karena kalau kita alokasikan dana KUR itu 60% ke sektor produksi, multiplier effect-nya juga banyak, baik penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, dan lain sebagainya,” ujar Politikus Partai Golkar ini.

    Oleh karena itu, dia menyebut akan memantau realisasi penyaluran KUR hingga akhir 2025, sehingga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk menambah porsi sektor produksi pada tahun depan.

    Adapun, Kemenko Perekonomian mencatat bahwa penyaluran KUR hingga semester I/2025 telah mencapai Rp131,84 triliun atau setara dengan 45,86% dari target keseluruhan.

    Airlangga menyampaikan bahwa realisasi tersebut telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,38%.

    “Capaian KUR semester I/2025 cukup positif, yang lebih penting 60% penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025) lalu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran KUR pada 2026 mencapai Rp320 triliun, lebih tinggi dibandingkan plafon Rp300 triliun pada tahun ini.

    Subsidi bunga KUR dialokasikan senilai Rp36,5 triliun, sedangkan anggaran untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM tahun depan mencapai Rp181,8 triliun.

    “Untuk KUR tahun depan Rp320 triliun dengan subsidi bunga Rp36,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

  • Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kasus kematian anak bernama Siti Rayya di Sukabumi menjadi peringatan keras atau “alarm nasional” bagi pemerintah. 

    Dia menyebut peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Kasus kematian ananda Siti Rayya ini adalah bagi kami menjadi alarm nasional. Alarm nasional yang mengingatkan kita semua untuk bersama-sama mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, serta terus meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia di mana pun berada,” ujar Pratikno saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, di Jiexpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Pratikno menjelaskan, sejak Kamis sore (21/8/2025), Kemenko PMK telah menggelar rapat internal, dan pagi harinya dilanjutkan dengan rapat tingkat menteri yang menghadirkan Menteri Kesehatan beserta jajarannya, Kepala BKKBN Wihaji, Dirut BPJS Kesehatan, serta perwakilan Kementerian PUPR. Tim gabungan juga langsung diturunkan ke lapangan untuk meninjau kondisi keluarga korban.

    Hasil temuan awal, kata Pratikno, menunjukkan sejumlah persoalan mendasar di lingkungan tempat tinggal korban, mulai dari sanitasi yang buruk, ketiadaan jamban keluarga, hingga anggota keluarga lain yang menderita penyakit kronis.

    Dia menegaskan pemerintah akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kualitas hunian, penyediaan MCK, hingga pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) layanan kesehatan.

    Pratikno menyebut ada kelemahan dalam mekanisme pemberian obat serta rujukan pasien ke rumah sakit.

    “Obat cacing yang seharusnya diberikan langsung kepada anak malah dibawa pulang. Puskesmas pun selama ini hanya memberi surat rujukan, tanpa memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit. SOP ini akan diperbaiki,” jelasnya.

    Soal keanggotaan BPJS, Pratikno mengungkap keluarga korban ternyata tidak terdaftar sebagai peserta. Dia menegaskan, mulai sekarang petugas lapangan harus memastikan seluruh warga masuk dalam kepesertaan BPJS, baik melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial maupun dengan dukungan dana desa dan APBD. 

    “Dana desa sesuai Permendes bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, termasuk membayar iuran BPJS, memperbaiki sanitasi, hingga mendukung pencegahan stunting,” katanya.

    Menurut Pratikno, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku di Sukabumi, melainkan bersifat nasional. 

    Dia menegaskan pentingnya penguatan peran posyandu, puskesmas, kader keluarga berencana, dan pendamping desa agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan anak.

    “Sekali lagi, ini bukan hanya kasus di Sukabumi, tapi peringatan untuk seluruh Indonesia. SOP kita perbaiki, program yang ada diaktifkan lebih kuat, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang meninggal karena masalah kesehatan dasar,” pungkas Pratikno.

  • Komdigi Diminta Atur Wilayah Layanan Satelit demi Pemerataan Internet

    Komdigi Diminta Atur Wilayah Layanan Satelit demi Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi meminta pemerintah untuk mengatur layanan satelit yang saat ini masih banyak ditemui di wilayah yang terjangkau serat optik dan seluler. 

    Pemerataan layanan sulit terwujud jika satelit, infrastruktur internet di langit, tidak memanfaatkan keunggulannya melayani wilayah-wilayah tak tersentuh serat optik. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan idealnya ada kebijakan yang mengatur pembagian peran antara satelit, seluler, dan serat optik, agar ekosistem telekomunikasi dapat berjalan secara sehat.

    “Memang diharapkan ada pengaturan antara mana menggunakan satelit, mana wilayah dengan serat optik dan mana seluler. Agar kompetisi sehat dan antar teknologi saling mengisi atau komplementer,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Jumat (22/8/2025). 

    Heru menjelaskan satelit memiliki cakupan yang luas sehingga dapat memberikan layanan ke seluruh Indonesia, mulai dari kota hingga pelosok. 

    Hal inilah yang membuat layanan satelit tetap digunakan di daerah perkotaan, meskipun masing-masing teknologi baik satelit, seluler, maupun serat optik memiliki kelebihan dan kekurangannya.

    Dia menambahkan, perkembangan teknologi satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) juga meningkatkan kapasitas dan kecepatan layanan internet.

    “Dengan perkembangan LEO, kapasitas dan kecepatan untuk digunakan layanan internet juga meningkat. Kalaupun kota banyak makai karena memang ada kebutuhan kecepatan internet yang tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap satelit broadband tidak sepenuhnya digunakan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sekretaris Jenderal APJII, Zulfadly Syam, mengatakan masih terdapat wilayah perkotaan yang menggunakan internet satelit. Meskipun mayoritas pemasangan satelit memang masih terjadi di perdesaan. 

    “Kami berpikir satelit broadband itu harusnya di tempat 3T. Nah apa yang terjadi sekarang? 61,11% ada di daerah perdesaan. Ada pula yang memasang satelit broadband di daerah perkotaan,” kata Zulfady dalam Media Diskusi usai Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (6/8/2025). 

    Dia menuturkan temuan ini cukup mengundang diskusi internal APJII, sebab idealnya pemanfaatan satelit broadband terfokus pada kawasan rural yang sulit dijangkau layanan kabel atau seluler.  

    Namun, data menunjukkan sekitar 21,07% penggunaan satelit broadband justru berada di daerah perkotaan, sementara daerah pinggiran kota tercatat sebesar 8,40%.  Adapun penggunaan di kawasan pantai dan pesisir mencapai 7,50%, dan hanya 1,93% yang benar-benar berada di tengah hutan.

    “Satelit broadband gimana sih? Ini kan harusnya ke daerah-daerah rural. Kok masuk ke kota? Di kota sebenarnya kalau dipakai FO aja sudah kalah tuh satelit broadband. Tapi kenyataannya seperti ini,” katanya.

    Menurut Zulfadly, APJII bersama para penyelenggara jasa internet sebenarnya berharap penggunaan satelit broadband lebih banyak terkonsentrasi pada area yang memang minim infrastruktur, bukan di kota yang relatif sudah memiliki banyak pilihan konektivitas.

    “Nah kalau yang kami harapkan sebagai ISP under APJII nih ya, kami ingin di tengah hutan ini yang paling banyak digunakan satelit broadband dan di daerah perdesaan,” ucapnya.

    Survei APJII  mencatat berbagai alasan masyarakat memilih satelit broadband. Mayoritas responden atau sebesar 59,26% menyebutkan karena kecepatan internet yang ditawarkan cukup memadai atau tinggi untuk kebutuhan mereka.

    Sebanyak 14,80% mengaku koneksi kabel atau seluler tidak stabil, 11,82% menyebutkan tidak ada alternatif koneksi lain yang menjangkau rumah mereka, 7,53% menggunakan layanan ini untuk kebutuhan profesional atau bisnis di wilayah terpencil, dan 6,58% menyatakan alasan lain.

    Dari sisi kecepatan, sekitar 30,86% pelanggan satelit broadband menikmati bandwidth antara 10 hingga kurang dari 25 Mbps. Selain itu, 13,72% responden menggunakan kecepatan kurang dari 10 Mbps, 11,73% berada di kisaran 25 hingga kurang dari 50 Mbps, sementara 12,80% menikmati kecepatan 100 Mbps atau lebih, sedangkan 13,81% pengguna tidak mengetahui pasti kapasitas bandwidth yang digunakan.

    “Nah besarnya bandwidth satelit broadband yang dirasakan oleh atau per langganannya individu-individu  yang paling besar adalah di angka 10 sampai 25 Mbps. Ini cukup besar juga sebenarnya, 30,8%, lalu 13,7% kurang dari 10 Mbps. 12,8% 100 Mbps atau lebih,” kata Zulfadly.

    Dia menekankan permintaan satelit broadband berkualitas tinggi pun cukup besar, terlihat dari adanya pelanggan yang mengakses hingga 100 Mbps atau lebih. Meski demikian, distribusi penggunaan yang cukup tinggi di wilayah perkotaan tetap menjadi hal yang mengejutkan.

    “Cuma dari daerah kontribusinya atau apa namanya distribusinya, kami agak sedikit kaget ketika satelit broadband ini masuk ke daerah perkotaan,” tutup Zulfadly.

  • Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

    Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

    Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer sempat menangis ketika ke luar dari ruang pemeriksaan KPK.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, pria yang akrab disapa Noel tersebut pertama kali muncul ke publik setelah ditangkap oleh penyidik KPK terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi bersama belasan tersangka lain.

    Noel bersama belasan orang lain langsung menggunakan rompi oranye khas tersangka KPK dengan tangan terborgol dan menangis sembari berjalan ke arah ruang konferensi pers.

    Setelah KPK menampilkan para tersangka termasuk Noel, Noel pun tersenyum lebar dan melambaikan tangan ke arah pewarta, kemudian Noel dibawa kembali ke ruangan penyidik.

    Diketahui, Noel ditangkap bersama dengan belasan orang lainnya pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Para tersangka juga telah menjalani pemeriksaan sebelum KPK menentukan status hukum mereka dalam kasus ini.

    Ketika operasi tangkap tangan, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor.

  • Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

    Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global bisa melemah dari perkiraan, usai Amerika Serikat (AS) memperluas kebijakan tarif resiprokal dari semula 44 negara menjadi 70 negara.

    Otoritas moneter sebelumnya memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di level 3% tahun ini. Terbaru, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juli Budi Winantya menyampaikan bahwa bank sentral merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.

    “Perkembangan tarif ini menimbulkan risiko bahwa ekonomi dunia ini akan lebih lemah dari yang kita perkirakan,” kata Juli dalam dalam agenda Pelatihan Wartawan Media Nasional di Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

    Juli menuturkan, besaran tarif yang diterapkan AS berbeda-beda di tiap negara. Ada yang mendapatkan tarif lebih tinggi dan ada pula yang dikenakan tarif lebih rendah dari yang diumumkan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Misalnya, kata Juli, AS menerapkan tarif lebih tinggi terhadap India dan Swiss. Sebelumnya, Trump mengenakan tarif impor terhadap India sebesar 25% tetapi direvisi menjadi 50% dan Swiss dari 31% menjadi 39%.

    Sementara itu, beberapa negara termasuk Indonesia mendapat tarif yang lebih rendah. Juli mengatakan, Indonesia yang semula mendapat tarif 32% turun menjadi 19%. Demikian pula Uni Eropa dari semula 30% menjadi 15% dan China dari semula 125% menjadi 41%.

    Selain merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, Juli mengungkap bahwa bank sentral juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara.

    Dia mengatakan, BI telah merevisi pertumbuhan ekonomi AS dari 2,1% menjadi 2% pada 2025. Kemudian, India yang dikenakan tarif hingga 50% diperkirakan tumbuh 6,5% tahun ini dari 6,6%.

    Sementara, negara-negara yang mendapat tarif lebih rendah diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari proyeksi BI sebelumnya. Misalnya, Eropa direvisi naik dari 0,9% menjadi 1%, China 4,6% dari semula 4,3%, dan Jepang dari semula 0,8% menjadi 1%.

    “Dengan perkembangan terkini, ekonomi dunia berpotensi lebih lemah dari yang kita perkirakan sebelumnya di angka 3%,” pungkasnya. 

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait isu nasional yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

    Menjawab pertanyaan wartawan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan peninjauan antisipasi bencana di Poso, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa dirinya selaku pembantu Presiden tetap mendukung penuh komitmen Kepala Negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” pungkas Gibran.

    KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kejadian tersebut membuat geger masyarakat, termasuk pihak Istana Kepresidenan. 

    OTT terhadap Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan pertama kali terjadi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kejelasan konstruksi perkara, status hukum, hingga pihak yang diduga terlibat dalam OTT Immanuel Ebenezer akan disampaikan hari ini, Jumat (22/8/2025).

    “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Dia diduga melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di beberapa perusahaan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan. 

    Dalam perkara ini, petugas hukum KPK telah mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Selain itu penyidik juga mengamankan 14 orang yang terdiri dari instansi negeri dan swasta. Salah satunya tentu saja Immanuel Ebenezer.

  • Tersangka Riza Chalid Resmi Masuk DPO

    Tersangka Riza Chalid Resmi Masuk DPO

    Bisnis.com, JAKARTA —  Tersangka juragan minyak M. Riza Chalid akhirnya resmi masuk ke dalam DPO terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi minyak mentah dan produk kilang.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa DPO atas nama Muhammad Riza Chalid sudah diterbitkan sejak Selasa 19 Agustus 2025 kemarin.

    Tidak hanya itu, tersangka Riza Chalid juga sudah dijadikan tersangka pencucian uang terkait perkara korupsi minyak mentah dan produk kilang.

    “Benar MRC sudah ditetapkan tersangka pencucian uang dan menjadi DPO sejak 19 Agustus 2025 kemarin,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (22/8).

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan penyidik belum berencana melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka Riza Chalid, tetapi dipanggil secara patut terlebih dulu. 

    “Ada tahapannya nanti, kami berharap sih dia kooperatif ya,” kata Anang, dikutip Kamis (17/7/2025). 

    Anang menuturkan tim penyidik Kejagung sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan perdana sebagai tersangka ke kediaman pribadinya. 

    Dia juga meminta tersangka Riza Chalid agar kooperatif dan memenuhi panggilan tim penyidik Kejagung untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi di PT Pertamina pada pekan depan.  

    Menurut Anang, tersangka Riza Chalid saat ini tengah berada dan tinggal di luar negeri. Namun Anang masih belum mengetahui secara persis di negara mana tersangka itu tinggal.

    “Dari informasi yang kami terima, memang ada di negara lain. Tapi nanti kami coba pastikan lagi ke negara-negara tetangga,” ungkapnya. 

  • Perusahaan Dialis Ginjal AS Davita Terkena Ransomware, 2,7 Juta Orang Terdampak

    Perusahaan Dialis Ginjal AS Davita Terkena Ransomware, 2,7 Juta Orang Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA— Departemen Kesehatan Amerika Serikat mencatat serangan ransomware yang mengenkripsi sejumlah sistem milik perusahaan layanan dialisis DaVita Inc. berdampak pada sekitar 2,7 juta orang. 

    DaVita Inc. adalah penyedia layanan dialisis ginjal terbesar di Amerika Serikat dan salah satu yang terbesar di dunia, yang mengoperasikan jaringan klinik untuk merawat pasien penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal.

    Perusahaan ini berfokus pada perawatan pasien melalui model bisnis penyediaan layanan dialisis berkualitas tinggi dan hemat biaya, mendapatkan pendapatan dari pembayaran pemerintah dan asuransi swasta.  

    Melansir laman Reuters pada Jumat (22/8/2025), DaVita sebelumnya telah mengungkapkan pada April lalu mereka menjadi target serangan siber. 

    Saat itu, perusahaan menyatakan tetap memberikan layanan pasien sambil berupaya memulihkan fungsi sistem tertentu, meskipun belum dapat memperkirakan durasi maupun tingkat gangguan yang terjadi.

    Melalui jaringannya yang terdiri dari hampir 3.000 klinik rawat jalan dan layanan dialisis di rumah, DaVita menyediakan perawatan bagi pasien dengan gagal ginjal, di mana darah mereka harus dibersihkan secara mekanis.

    Dalam pernyataan terbaru, DaVita mengonfirmasi pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses basis data laboratorium perusahaan yang berisi sejumlah informasi pribadi sensitif milik pasien.

    “Kami tengah memberitahukan pasien saat ini maupun mantan pasien, serta menyediakan berbagai sumber daya, termasuk layanan pemantauan kredit gratis, untuk membantu melindungi data mereka,” kata perusahaan. 

    Kendati serangan ini sempat menyebabkan gangguan sementara pada operasi, DaVita menegaskan timnya tetap mampu memberikan layanan kesehatan penting tanpa henti.

    Perusahaan mencatat, pada kuartal II/2025, serangan siber tersebut menimbulkan biaya sekitar US$13,5 juta atau setara Rp220,7 miliar. 

    Dari jumlah itu, sekitar US$1 juta (Rp16,3 miliar) dialokasikan untuk peningkatan biaya perawatan pasien, sedangkan US$12,5 juta (Rp204,3 miliar) tercatat sebagai kenaikan beban umum dan administrasi untuk pemulihan sistem dengan bantuan pihak ketiga profesional.

  • DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Usai rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misbakhun menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta untuk setiap anggota DPR itu adalah sebagai ganti karena mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

    “Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

    “Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pertanyaan mengenai tunjangan rumah maupun isu kenaikan tunjangan kepada anggota DPR turut ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    Saat ditanyai mengenai hal tersebut usai rapat, Sri Mulyani enggan menjawab sambil bergegas ke mobilnya untuk bertolak ke lokasi lain. Sementara itu, Suahasil enggan menjawab pertanyaan yang sama dengan melambaikan tangan saat sudah berada di dalam mobilnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pengaturan pemberian fasilitas dan kenaikan tunjangan anggota DPR diatur oleh Kemenkeu selaku Bendahara Negara.

    Tunjangan untuk rumah sebesar Rp50 juta diberikan karena tidak ada lagi fasilitas rumah dinas anggota dewan yang berada di Kalibata.

    “Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa bekas rumah-rumah dinas DPR adalah aset negara yang dikelola Kemenkeu dan Kemensetneg. Namun, dia menyebut paling besar dimiliki oleh Kemenkeu.

    “Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, sebagian kecil. Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan,” tutur Prasetyo.