Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Siap-siap, Garuda Indonesia (GIAA) Tawarkan Tiket Murah untuk Umrah Akhir Tahun

    Siap-siap, Garuda Indonesia (GIAA) Tawarkan Tiket Murah untuk Umrah Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) kembali menawarkan tarif tiket murah untuk menangkap peluang lonjakan permintaan umrah pada akhir tahun ini.

    Mengacu pada data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah hingga periode April tahun ini mencapai sebanyak 650.000 orang atau meningkat sekitar 11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menuturkan bahwa lazimnya peningkatan signifikan jumlah penumpang umrah terjadi pada akhir tahun atau sekitar November hingga Desember, berbarengan dengan libur penghujung akhir tahun.

    “Kami akan manfaatkan momentum ini dengan memulai persiapan pada Agustus ini supaya calon jemaah juga dapat melakukan persiapan dengan lebih baik,” kata Reza, Jumat (22/8/2025).

    Adapun, maskapai penerbangan berkode saham GIAA tersebut menargetkan peningkatan penjualan tiket sebesar 20% dibandingkan dengan periode sebelumnya atau secara total sebanyak 50.000 tiket.

    Reza memaparkan, Kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar masih menjadi pangsa pasar besar, teratas bagi jemaah umrah.

    Seturut dengan itu, GIAA pun telah mempersiapkan Garuda Indonesia Umrah Festival pada 29 Agustus 2025 di 16 kota besar di Indonesia.

    Selama Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 berlangsung, perseroan menawarkan harga tiket penerbangan umrah untuk grup booking dengan harga mulai dari Rp13,9 jutaan pulang-pergi (pp) untuk rute Jakarta-Jeddah, dan mulai Rp15 jutaan untuk rute Jakarta-Madinah-Jeddah-Jakarta.

    Harga tiket Garuda Indonesia spesial juga tersedia dari Surabaya dan Makassar mulai dari Rp14,9 jutaan. Perseroan berkolaborasi dengan Bank Mandiri sebagai bank partner. “Periode perjalanan mulai September 2025 hingga Agustus 2026.”

    Sebagai gambaran, Garuda Indonesia Umrah Festival akan dimulai di Jakarta (Mall Atrium Kota Kasablanka) yang diselenggarakan pada 29—31 Agustus 2025. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara serentak di Surabaya (Royal Plaza), Makassar (Mall Ratu Indah), dan juga di Kantor Penjualan Garuda Indonesia (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Balikpapan, Banjarmasin, Lombok) pada 5—7 September 2025.

    Perseroan menjamin optimalisasi layanan penerbangan langsung tanpa transit dengan harga terbaik.

    Senior Vice President Bank Mandiri Agus Hendra Purnama menilai, kerja sama Bank Mandiri dengan Garuda Indonesia pada event Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) ini mencerminkan sinergi strategis antara sektor perbankan dan penerbangan.

    Hal ini untuk memudahkan jasa perjalanan religius sekaligus memperkaya pengalaman nasabah, menjawab permintaan tinggi pasar umrah, serta mendorong transaksi non tunai.

    “Melalui GUTF 2025, Bank Mandiri mempertegas komitmen dalam mengakselerasi layanan finansial syariah dan menjawab tingginya kebutuhan perjalanan religius,” katanya.

  • Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR

    Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa pengenaan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sudah disepakati dengan pemerintah.

    Sebagai informasi, wacana penerapan cukai MBDK sudah sejak 2020. Kendati demikian, penerapannya terus diundur. Dalam APBN 2025, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan dari cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun namun belum kunjung diimplementasikan.

    Kini dalam RAPBN 2026, pemerintah menyatakan akan kembali menerapkan cukai MBDK, sebagai bagian dari ekstensifikasi barang kena cukai. 

    “Tadi kan sudah disimpulkan, pemerintah sudah sepakat. Terus apa lagi?,” ujar Misbakhun usai dimintai konfirmasi lagi oleh wartawan usai Rapat Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar RAPBN 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Politisi Partai Golkar itu mengakui bahwa dalam implementasinya pemerintah pasti akan membuat pertimbangan, khususnya mengenai besaran tarif cukai.

    “Jangan sampai memberikan tekanan terhadap sektor industri, sektor riilnya,” kata Misbakhun.

    Adapun besaran tarif akan dibahas bersama-sama juga dengan DPR. Salah satu konsultasi yang dilakukan adalah terkait dengan ambang batas atau threshold persentase kadar gula dalam MBDK yang akan dikenakan cukai.

    “Misalnya dalam kandungan per miligram itu 0,5 atau 0,3. Kita sepakat di threshold-nya. Jangan sampai kemudian dinol-kan, kan enggak,” kata Misbakhun.

    Ke depan, rapat untuk membahas tindak lanjut rencana pengenaan cukai MBDK akan mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti industri maupun kesehatan.

    Sementara itu, untuk pengenaan cukai pada barang lain seperti plastik dipastikan belum masuk ke dalam pembahasan RAPBN 2026.

    “Belum. APBN aja baru saja kita bahas,” kata Misbakhun.

    Misbakhun selalu Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya.

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani.

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.

  • DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

    DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR menjelaskan bahwa tunjangan rumah bagi setiap anggota dewan sebesar Rp50 juta yang menuai polemik sebenarnya sudah berlaku sejak Oktober 2024. Anggarannya pun ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan bahwa sebelumnya seluruh anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata, Jakarta. Namun, pemerintah memutuskan fasilitas itu dialihkan menjadi tunjangan bulanan sebesar Rp50 juta.

    Rumah dinas yang awalnya ditujukan bagi dinas anggota DPR itu adalah aset milik negara yang dikelola pemerintah.

    “Itu keputusannya pemerintah. DPR tidak mendapatkan perumahan, itu keputusannya pemerintah karena itu fasilitas yang dimiliki oleh negara,” jelas Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Politisi Partai Golkar itu kemudian menyebut bahwa anggota DPR berasal dari Aceh sampai dengan Papua, dan tidak banyak yang memiliki rumah di Jakarta.

    “Tentunya kan negara harus memfasilitasi karena mereka adalah pejabat negara. Ketika negara harus memfasilitasi, kemudian perumahannya ditarik, terus gimana? Disediakan fasilitas perumahan, tapi melalui tunjangan. Diminta mereka menyediakan sendiri,” tuturnya.

    Menurut Misbakhun, tunjangan yang diberikan ke DPR selaku pejabat negara ditentukan dengan standar harga oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu. Hal itu termasuk dengan biaya perjalanan dinas.

    “Itu kan satuan harga DPR naik pesawat apa, itu kan semuanya [yang] menentukan pemerintah. Kunjungan kerja tiga hari, berapa ribu ke Surabaya, ke Medan, ongkosnya kan beda. Itu semuanya, harganya, pemerintah yang menentukan, bukan kami,” ujarnya.

    Perihal polemik besarnya tunjangan perumahan untuk anggota legislatif, Misbakhun menilai seharusnya pertanyaan itu disampaikan kepada pemerintah.

    “Tanyakan sama pemerintah, kenapa satuan harganya begitu. Itu satuan harga yang membuat pemerintah,” tuturnya.

  • Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

    Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengingatkan kepada anggota Kabinet Merah Putih dan jajaran pemerintahan untuk menjadikan kasus dugaan pidana pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dijadikan pembelajaran agar upaya pemberantasan korupsi terus dijalankan.

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih dan jajaran pemerintahannya untuk senantiasa bekerja keras melakukan segala upaya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

    “Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga langsung menindaklanjuti kasus yang menimpa Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wamenaker.

    Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden pemberhentian Noel hanya beberapa saat setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh [hukum] untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo.

    Untuk diketahui, Immanuel Ebenezer resmi menjadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh KPK. Lembaga antirasuah menyebut bahwa Noel telah melakukan mark up tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa jika uang Rp6 juta tidak diberikan, maka tersangka Noel akan mempersulit, memperlambat, dan bahkan tidak memproses sertifikasi K3 yang diajukan oleh pihak perorangan tersebut.

    Sementara itu, Noel dalam pernyataannya di KPK menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, dan rakyat Indonesia. Dia juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    Selain itu, Noel membantah bahwa kasus yang menjeratnya bukan terkait pemerasan. “Intinya kasus saya ini bukanlah kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak jadi narasi yang kotor dan memberatkan saya,” ujar Noel.

  • Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

    Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

    Bisnis.com, JAKARTA — Rachmat Hidajat resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina EP, menggantikan Wisnu Hindadari pada pucuk pimpinan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut.

    Penetapan itu dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PHE Subholding Upstream Awang Lazuardi, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Pengangkatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan strategis guna mendukung pencapaian target produksi di industri hulu migas nasional,” tulis Pertamina EP melalui keterangan resmi.

    Di sisi lain, pihak manajemen menyampaikan apresiasi kepada Muhamad Arifin atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama mengisi jabatan Plt. Direktur Utama PT Pertamina EP.

    Menurut perusahaan, Rachmat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas. Terlebih dia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang energi.

    “Rachmat Hidajat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas yang semakin dinamis serta mendukung visi Pertamina EP sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia,” tulis Perusahaan.

    Profil Rachmat Hidajat

    Adapun, Rachmat Hidajat merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia kemudian melanjutkan pendidikan dengan meraih Magister Manajemen Bisnis dari kampus yang sama.

    Rachmat diketahui telah malang melintang selama puluhan tahun di sektor energi, khususnya migas. Sejumlah jabatan strategis pun pernah dia emban.

    Rachmat pernah menjalani karier di PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. sebagai direktur eksplorasi dan pengembangan selama 3 tahun ke belakang.

    Rachmat juga pernah menduduki jabatan VP Upstream Business Development & Portfolio Dit SPPU di PT Pertamina (Persero) periode 2020–2022.

    Selain itu, Rachmat pernah menjabat sebagai Director of Strategic Planning & Business Development PT Pertamina Hulu Energi.

    Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai VP Upstream Business Growth PT Pertamina (Persero), sebelum menjadi VP Technical Support PT Pertamina EP Cepu.

    Tak hanya itu, Rachmat juga pernah menjabat sebagai Manager Domestic, South East Asia & Australia Ventures PT Pertamina (Persero).

    Kini, Rachmat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina EP berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina EP tanggal 21 Agustus 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

  • Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama menyebut pemerintah akan merapatkan lebih lanjut soal kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam RAPBN 2026.

    Adapun, pemerintah dan DPR telah menyepakati pemberlakuan cukai MBDK tahun depan sejalan dengan kenaikan target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai RAPBN 2026 sebesar Rp334,3 triliun.

    “Udah, entar aja, belum,” ujar Djaka sambil bergegas menuju kendaraannya usai rapat bersama Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Kemudian, purnawirawan TNI berpangkat terakhir Letnan Jenderal itu lalu menyebut pihak pemerintah masih akan merapatkan lagi soal kesepakatan dengan DPR pada RAPBN 2026 itu.

    “Ah nanti bakalan rapat-rapat lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain Bea Cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian, Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya.

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani.

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.

  • PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

    PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mengonfirmasi telah mendapat pasokan gas sebesar 27 billion British thermal units per day (BBtud) dari West Natuna Gas Supply Group. Pengaliran gas itu dilakukan oleh Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd. 

    Adapun, pengaliran gas kepada PGN itu menyusul kelangkaan pasokan yang dialami oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. Imbasnya, gas untuk industri pun seret.

    Keterbatasan pasokan gas untuk industri itu pun banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Menurut para pengusaha, pembatasan gas mengganggu produktivitas kinerja produksi pengolahan.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, pasokan gas dari West Natuna Gas Supply Group sudah mulai diterima pada Jumat (22/8/2025) ini.

    “Tambahan pasokan gas yang diterima PGN dialirkan untuk pelanggan existing PGN terutama di wilayah Batam, Dumai, dan Jawa bagian barat,” ujar Fajriyah kepada Bisnis.

    Pemenuhan gas itu dilakukan dengan mekanisme swap gas multi-pihak. Mekanisme swap gas multi-pihak merupakan perjanjian kolaboratif antara SKK Migas, kontraktor hulu migas, pembeli gas seperti PGN, dan perusahaan gas internasional untuk menjaga stabilitas pasokan gas domestik.

    Dalam mekanisme ini, volume gas dari satu sumber dialirkan melalui pihak lain kepada pembeli gas (PGN) untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, memastikan ketersediaan pasokan sambil tetap menghormati komitmen kontraktual lainnya.

    “Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan stakeholder terkait atas tambahan alokasi gas untuk kebutuhan penyaluran melalui PGN,” ucap Fajriyah.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, perjanjian swap gas multi-pihak tersebut melibatkan berbagai kontraktor hulu migas dan pembeli gas, antara lain West Natuna Supply Group (Medco E&P Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., dan Star Energy (Kakap) Ltd.).

    Lalu, South Sumatra Sellers (Medco E&P Grissik Ltd., PetroChina International Jabung Ltd.), PT Pertamina (Persero), PGN, Sembcorp Gas Pte Ltd., dan Gas Supply Pte Ltd.

    Menurut Djoko, perjanjian ini disusun melalui koordinasi erat antar semua pihak untuk memastikan kepentingan seluruh pihak tetap terjaga. Dia menyebut, pengaliran swap gas multi-pihak ini memastikan tambahan pasokan untuk kebutuhan industri dalam negeri dapat terjaga dengan baik.

    “Skema ini hanya mungkin terlaksana melalui kerja sama erat antara kontraktor hulu, pembeli gas, dan pemerintah. Dengan langkah ini, stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana,” jelas Djoko melalui keterangan resmi.

    Dia menjelaskan, tambahan gas ini bukan berarti semua industri atau industri baru akan mendapat gas. Menurutnya, pasokan ini untuk menjaga industri existing tetap mendapatkan gas.

    Dia meminta semua harus memahami bahwa minyak dan gas bumi adalah energi tak terbarukan, yang akan habis jika tidak ada penemuan baru. Meskipun tingkat penemuan eksplorasi di Indonesia telah meningkat dari 10:1, menjadi 10:3, tetapi risiko tidak ditemukan migas masih 70%.

    “Apalagi, pada umumnya, temuan eksplorasi, khususnya gas, berada di remote area terutama offshore. “Biaya eksplorasi sangat mahal, dengan risiko dry hole 70%,” ucapnya.

  • PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

    PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) menegaskan komitmennya dalam pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di berbagai wilayah Indonesia.

    Komitmen Subholding Gas Pertamina berkode saham PGAS tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama bersama anak usahanya, PT PGAS Solution, sebagai mitra pembangunan jargas, Selasa (19/8/2025).

    Pth. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Rosa Permata Sari menyebut, penandatanganan tersebut menjadi langkah nyata PGN dalam penyediaan energi rendah emisi yang lebih merata ke masyarakat, sebagai bagian tahapan RPJMN 2025–2029 dengan target tambahan 100.000 sambungan rumah (SR) pada tahun ini.

    Adapun, area pengembangan jargas yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup wilayah Surabaya, Jawa Timur dan Batam, Kepulauan Riau.

    Rosa berharap agar proyek jargas tersebut dapat dijalankan dengan kinerja optimal, sehingga mampu memberikan hasil berkualitas sekaligus memastikan kepuasan pelanggan dan stakeholder terkait.

    “Kami berharap, utilisasi infrastruktur tidak hanya terbatas pada sektor kelistrikan, pupuk, dan industri, tetapi juga dapat menjangkau pelanggan akhir, termasuk UMKM dan segmen rumah tangga,” kata Rosa dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Dia menegaskan bahwa PGN selalu menggaungkan aspirasi untuk menjadi agregator gas bumi Indonesia, tidak semata-mata demi pertumbuhan perusahaan tetapi juga untuk mendukung keselarasan dengan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dengan peran PGN tersebut, imbuhnya, pemenuhan pasokan hingga pemanfaatan infrastruktur dapat dioptimalkan secara lebih efisien.

    Adapun, acara penandatanganan kerja sama PGN bersama PT PGAS Solution turut dihadiri oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan jargas di masa transisi energi, mengingat energi gas bumi memiliki karakteristik yang lebih bersih dibandingkan dengan energi fosil lainnya.

    “Penandatanganan ini menjadi satu tonggak penting. Harapannya, pembangunan tidak hanya berlangsung di Surabaya dan Batam, tetapi juga berlanjut ke lokasi lainnya. Selain itu, fokusnya bukan hanya pada pembangunan, tetapi juga pada utilisasi dan pemanfaatannya bagi masyarakat,” ujar Erika.

    Erika meyakini hal ini dapat mendorong implementasi komitmen pengembangan infrastruktur, khususnya di Batam, di mana PGN menjadi pemenang lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).

    Dengan begitu, pembangunan bisa berlangsung lebih cepat dari target yang ditetapkan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

  • BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan atau melakukan pemecatan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dari jabatannya.

    Keputusan ini diambil segera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses sertifikasi ketenagakerjaan, Jumat (22/8/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer pada sore hari ini.

    “Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baru saja, untuk menindaklanjuti berita tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK.

    “Selanjutnya kami melanjutkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan,” tuturnya.

    Dia juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat negara menjauhi praktik-praktik korupsi. Presiden disebut ingin memberi contoh bahwa pemerintah serius dalam menegakkan integritas.

    “Bapak Presiden benar-benar ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo.

  • Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Bisnis.com, Jakarta — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut mengalirkan uang kepada Selebgram Lisa Mariana.

    Hal tersebut disampaikan Lisa Mariana usai diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Gedung KPK Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025

    Sayangnya, Lisa tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil tersebut berasal dari mana, apakah dari hasil korupsi atau uang pribadi. Lisa hanya menegaskan bahwa dirinya terima uang tersebut untuk kebutuhan anaknya.

    “Iya benar ada aliran dana, tapi kan buat anak saya. Saya belum mau sebut berapa nominalnya,” tuturnya.

    Lisa membeberkan pemeriksaan yang telah berlangsung selama 2 jam tersebut hanya mengklarifikasi aliran dana perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Saya gak hitung berapa pertanyaannya, tapi fokus soal aliran dana,” katanya.

    Lisa pun mengaku sudah siap beberkan bukti aliran dana kepada dirinya dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Lisa meminta penyidik KPK agar memeriksa dirinya kembali sebagai saksi.

    “Kita tunggu saja dari KPK kapan mau kirim surat pemanggilan lagi,” ujarnya.