Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

    Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan empat aktor intelektual kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta Pusat, MIP (35) sebagai tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan keempat pelaku yang diduga sebagai otak dari kasus ini adalah C, DH, YJ, dan AA.

    “Benar, 4 orang otak penculikan telah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ade saat dikonfirmasi, Senin (25/8/2025).

    Sebelumnya, keempat aktor intelektual ini ditangkap di dua tempat yang berbeda. Misalnya, DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (23/8/2025).

    Sementara satu orang lainnya yakni C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara pada Minggu (24/8/2025). Keempat orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa secara intensif oleh kepolisian.

    Diberitakan sebelumnya, kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, tampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2024) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

     

  • Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

    Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform penyedia lowongan pekerjaan, Pintarnya meraih pendanaan Seri A senilai US$16,7 juta atau setara dengan Rp273 miliar. 

    Melansir laman TechCrunch pada Senin (25/8/2025), pendanaan tersebut dipimpin oleh Square Peg dengan partisipasi dari investor sebelumnya, Vertex Venture Southeast Asia & India dan East Ventures.

    Dengan dana segar ini, Co-Founder Pintarnya Henry Hendrawan mengatakan, Pintarnya akan memperkuat teknologi platform sekaligus memperluas layanan keuangan melalui kemitraan. Perusahaan juga terbuka untuk ekspansi regional di Asia Tenggara jika momentum yang tepat tiba.

    “Dalam 5 tahun ke depan, kami ingin Pintarnya menjadi super app pilihan pekerja Indonesia, tempat pertama yang dituju saat mencari pekerjaan, mengasah keterampilan, hingga membuat keputusan keuangan,” kata Hendrawan.

    Sejak berdiri pada 2022, Pintarnya berupaya menjawab dua persoalan utama pekerja Indonesia, yakni penghasilan yang layak dan akses pembiayaan yang lebih sehat. Hendrawan menjelaskan, selama ini sebagian besar pekerja di Indonesia masih mencari pekerjaan secara offline melalui bursa kerja atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Perusahaan kerap kebanjiran lamaran berbentuk kertas, sementara para pelamar jarang mendapat kabar balasan. 

    Untuk kebutuhan pinjaman, pilihan mereka pun terbatas pada keluarga, teman, atau bahkan rentenir dengan praktik penagihan yang keras. Menurutnya, Pintarnya hadir untuk mendigitalkan proses pencocokan kerja dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sehingga perekrutan lebih cepat. 

    “Selain itu, platform juga memberikan akses pinjaman yang lebih aman dan sehat, dengan skema pembayaran yang sesuai kemampuan pekerja, bukan yang justru menjerumuskan ke dalam jerat utang,” kata Hendrawan. 

    Data menunjukkan sekitar 59% dari 150 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses layanan keuangan formal karena tidak memiliki bukti penghasilan maupun dokumen pekerjaan resmi. 

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Pintarnya bekerja sama dengan lembaga pembiayaan berbasis aset dengan menggunakan jaminan seperti emas, barang elektronik, atau kendaraan.

    Sejak memperoleh pendanaan awal pada 2022, Pintarnya kini telah melayani lebih dari 10 juta pencari kerja dan 40.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Pendapatannya meningkat hampir lima kali lipat secara tahunan, dan startup ini menargetkan dapat mencapai titik impas pada akhir 2025. 

    Mayoritas penggunanya berusia 21–40 tahun, dengan latar pendidikan SMA atau diploma non-universitas, yang merefleksikan segmen pekerja kerah biru dan informal yang menjadi fokus utama perusahaan.

    Jika platform lain seperti JobStreet, Kalibrr, dan Glints lebih banyak menyasar pekerja kantoran (white-collar), Pintarnya dirancang khusus untuk pekerja kerah biru dengan berbagai fitur, mulai dari fitur ‘quick apply’ untuk wawancara langsung, e-learning keterampilan terjangkau, peluang penghasilan tambahan dalam aplikasi, hingga akses ke layanan keuangan seperti pinjaman.

    Tren serupa juga terjadi di sektor fintech Indonesia, yang umumnya masih berfokus pada konsumen menengah ke atas. Model penilaian kredit konvensional, yang bergantung pada penghasilan bulanan tetap dan riwayat transaksi bank, membuat pekerja informal sulit dilayani oleh penyedia fintech yang ada.

    Hingga kini, layanan pinjaman menjadi yang paling banyak diminati pengguna Pintarnya. Namun, perusahaan berencana menghadirkan layanan tabungan mikro hingga investasi secara bertahap lewat produk inovatif bersama mitra strategisnya.

    “Dalam perjalanan membangun layanan ketenagakerjaan, kami menemukan pengguna membutuhkan lebih dari sekadar pekerjaan. Mereka juga membutuhkan layanan keuangan yang selama ini tidak bisa diberikan bank tradisional,” kata Hendrawan.

  • Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

    Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

    Bisnis.com, JAKARTA – Aksi kriminal terhadap pegawai bank kembali terjadi dan menewaskan Kacab BRI. Setahun sebelumnya, menyerang karyawan BCA. 

    Dalam catatan Bisnis, pada 2024, telah terjadi juga pembunuhan terhadap karyawati BCA Semarang. Sebelumnya, pada 2011, terjadi kasus penculikan dan pembunuhan teller BRI Syariah.

    Kasus penculikan dan pembunuhan Kacab BRI menemukan titik titik terang. Kini polisi sudah meringkus 4 aktor intelektual dibalik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta Pusat, MIP (35).

    AKBP Abdul Rahim Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya membenarkan informasi tersebut. “Benar [sudah ditangkap],” ujarnya kepada awak media, Minggu (24/8/2025).

    Polisi meringkus 4 pelaku penculikan dan pembunuhan berinisial C, DH, YJ, dan AA. Perinciannya, DH, YJ dan AA ditangkap pada 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB, di daerah Solo, Jateng.

    Sementara itu, C ditangkap pada di daerah PIK, Jakut pukul 15.30 WIB pada 24 Agustus 2025. “Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif,” ujar Abdul.

    Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap peran dari empat pelaku yang ditangkap terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat, MIP (35).

    Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan empat pelaku itu berinisial AT, RS, RAH dan RW. Keempatnya berperan melakukan penculikan. “Empat pelaku yang sudah diamankan ini yang menculik, bukan yang membunuh korban,” ujar Resa kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan, AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III no. 42, Jakarta Pusat. Sementara, RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri.

    Adapun, Resa mengemukakan bahwa pihaknya masih mencari keterlibatan tersangka lain dalam peristiwa penculikan.

    Fakta-fakta Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI:

    1. Motif masih misteri

    Polisi masih mencari tahu motif dari aksi kejahatan yang menewaskan Kacab BRI. Ada beberapa motif yang sering terjadi seperti dendam pribadi hingga perampokan barang-barang berharga.

    2. Diculik dari parkiran

    Kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025). Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, tetapi MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    3. Berakhir mengenaskan

    Aksi kejahatan ini menewaskan Kacab BRI. Polisi menemukan mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2025) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban.

    4. Polisi cari otak kriminal

    Meskipun polisi sudah menangkap 4 orang pelaku pembunuhan Kacab BRI, polisi masih mendalami dan dalang utama dari kasus ini. 

    “Keempatnya merupakan pelaku penculikan, sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain,” ungkap Resa.

  • Harapan Mensesneg Usai DPR Ketok RUU BP Haji jadi Kementerian Haji

    Harapan Mensesneg Usai DPR Ketok RUU BP Haji jadi Kementerian Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan ‘naik kelas’ menjadi kementerian. Transformasi ini setelah Komisi VIII bersama pemerintah membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perubahan BP Haji tengah dimatangkan di DPR dan direncanakan dibahas dalam rapat paripurna pada hari Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya, perubahan itu diharapkan membawa dampak positif bagi pelaksanaan haji Indonesia ke depannya.

    “Harapannya jelas hanya satu pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” katanya kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

    Ketika ditanya mengenai apakah akan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru, Prasetyo menegaskan presiden akan mengeluarkan aturan tersebut.

    “Pasti,” tegas Prasetyo.

    Adapun, alasan pembentukan kementerian baru ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun lalu yang masih memiliki banyak permasalahan.

    Diketahui, pada Jumat (25/8/2025), Komisi VIII DPR menggelar rapat yang salah satu poin pembahasan adalah perubahan BP Haji menjadi kementerian. 

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan perubahan telah sesuai keinginan DPR RI dan disepakati Panitia Kerja (Panja) RUU Haji.

    Dia mengatakan pembahasan RUU akan terus dipercepat agar bisa diselesaikan. Meski begitu, panja masih belum membahas bab mengenai kelembagaan dan strukturnya.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekali pun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” jelasnya seperti dilansir Bisnis.com.

    Nantinya, kata dia, berbagai usulan DPR terhadap RUU ini masih perlu ditinjau dan menunggu tanggapan dari pemerintah lebih lanjut. 

  • Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir, gaji DPR yang naik atau mendapatkan tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan sebagai menjadi viral di media social dan menjadi perbincangan dunia maya.

    Polemik gaji DPR ini menjadi pembahasan panjang di media social Indonesia, sebab netizen membandingkan dengan gaji-gaji pimpinan di negara-negara lain. Sebab, beberapa negara menggaji pejabat negara tidak lebih dari 5x UMR di negara tersebut.

    Adapun gaji DPR di Indonesia mencapai Rp154 juta atau 28 kali UMR Kota Jakarta. Rinciannya ada tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta dan gaji pokok plus tunjangan lainnya sebesar Rp104 juta.

    Jika dibagi 30 hari, setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari—jumlah yang sangat jauh dari keberuntungan buruh dan pekerja informal. Mereka harus berjuang mati-matian untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara anggota DPR menikmati kemewahan dari uang rakyat.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali mengingatkan tentang kenyataan pahit soal ketimpangan pendapatan yang terus menganga di Indonesia. Menurutnya, saat rakyat berjuang keras mencari nafkah, anggota legislatif justru menikmati penghasilan yang fantastis setiap bulan.

    Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, dia menyoroti betapa jauh berbeda pendapatan anggota DPR RI dari para buruh, pekerja informal, dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

    Contoh nyata dari ketimpangan pendapatan ini adalah buruh outsourcing di Jakarta yang hanya menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan, atau sekitar Rp170 ribu per hari. Sangat menyedihkan. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, maupun sektor jasa lainnya hanya mampu menelan Rp1,5 juta per bulan—setara Rp50 ribu per hari.

    Bahkan, pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab, yang saat ini semakin banyak jumlahnya, hanya bisa mengantongi rata-rata Rp600 ribu per bulan—sekitar Rp20 ribu per hari.

    “Ibarat bayi mendapatkan susu, anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih setiap hari, sementara buruh di jalanan cuma mendapatkan Rp20 ribu. Mereka inilah yang benar-benar menopang roda ekonomi nasional, tetapi belum mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak,” tegas Iqbal dalam pernyataannya pada Sabtu (23/8/2025).

    Selain soal ketimpangan pendapatan, Said Iqbal juga mengkritik sistem ketenagakerjaan yang dinilai sangat timpang. Banyak buruh yang bekerja dalam sistem outsourcing dan tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sehingga rentan di-PHK kapan saja tanpa kepastian keamanan ekonomi.

    Dia menambahkan, sistem pensiun anggota DPR pun dinilai tidak adil, karena mereka yang hanya bekerja selama lima tahun bisa mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara nasib pekerja puluhan tahun masih dalam ketidakpastian.

    Salah satu tuntutannya adalah reformasi sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi pekerja di seluruh negeri. “Pekerja di garis terdepan dalam pembangunan bangsa harus dihormati dan dilindungi, bukan justru dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian,” tegas Iqbal.

    Kata-kata Said Iqbal ini menjadi pengingat penting bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kesejahteraan pekerja adalah indikator keberhasilan pembangunan nasional, dan harus ada reformasi nyata agar keadilan sosial bisa benar-benar tercapai.

    Polemik Tunjangan Rumah DPR

    Anggota DPR 2024-2029 di Indonesia memperoleh tambahan tunjangan senilai Rp50 juta sebagai kompensasi dari dihapusnya fasilitas rumah pejabat. Tambahan tunjangan itu terjadi ketika pemerintah sedang menggenjot efisiensi anggaran dan wacana menyesuaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu soal adanya kenaikan gaji anggota DPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas terkait rumah jabatan.

    Menurutnya, skema kompensasi tersebut diberikan semata-mata karena anggota DPR tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Dengan begitu, kompensasi dianggap sebagai pengganti fasilitas, bukan penambahan penghasilan baru.

    “Engggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah, itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, isu seputar gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp3 juta per hari viral di media sosial. Apalagi, jika dikalkulasi, besar gaji DPR per bulan bisa mencapai Rp90 juta.

    Ini Gaji DPR

    DPR RI mendapat pendapatan per bulan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

    Gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pemimpin Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

    Diketahui, gaji pokok anggota DPR dibagi menjadi tiga kategori utama yakni gaji anggota, gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua.

    Sedangkan tunjangan DPR RI diatur dalam Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

    Berikut ini rincian gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI per bulannya.

    Gaji dan Tunjangan DPR RI

    Gaji Ketua DPR
    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menyebutkan bahwa gaji ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sedangkan untuk gaji Wakil ketua DPR sebesar Rp4.620.000 per bulan.

    Gaji Anggota DPR
    Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan gaji anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000 per bulan.

    Tunjangan Ketua dan Anggota DPR
    Selain gaji, ketua dan anggota DPR juga menerima beberapa tunjangan dan fasilitas. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.

    Tunjangan yang Diterima Ketua dan Anggota DPR seperti:

    Tunjangan anak 2% dari gaji pokok.
    Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR
    Tunjangan jabatan. Ketua DPR menerima Rp18.900.000, wakil ketua DPR Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000.
    Uang sidang/paket Rp2.000.000
    Tunjangan komunikasi intensif ketua DPR menerima Rp16.468.000, wakil Rp16.009.000, dan anggota Rp15.554.000.
    Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ketua DPR sebesar Rp5.250.000, diikuti wakil ketua menerima Rp4.500.000, sedangkan anggota DPR Rp3.750.000
    Tunjangan kehormatan Rp6.690.000 untuk ketua DPR, Rp6.450.000 untuk wakil ketua dan anggota DPR menerima Rp.5.580.000.
    Tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813.
    Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan.

  • Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia siap mengundurkan diri jika gagal menorehkan prestasi di Pemilu 2029. Prestasi yang dimaksud adalah penambahan kursi bagi kader Golkar di DPR RI.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

    Bahlil menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi.

    Sementara itu, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” kata Bahlil.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

  • Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

    Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi dikabarkan berhasil meringkus 4 aktor intelektual di balik kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta Pusat, MIP (35).

    AKBP Abdul Rahim Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya membenarkan informasi tersebut.

    “Benar [sudah ditangkap],” ujarnya kepada awak media, Minggu (24/8/2025).

    Adapun, 4 pelaku yang diringkus tersebut berinisial C, DH, YJ, dan AA. Perinciannya, DH, YJ dan AA ditangkap pada 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB, di daerah Solo, Jateng.

    Sementara itu, C ditangkap pada di daerah PIK, Jakut pukul 15.30 WIB pada 24 Agustus 2025.

    “Saat ini para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif,” ujar Abdul.

    Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap peran dari empat pelaku yang ditangkap terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat, MIP (35).

    Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan empat pelaku itu berinisial AT, RS, RAH dan RW. Keempatnya berperan melakukan penculikan.

    “Empat pelaku yang sudah diamankan ini yang menculik, bukan yang membunuh korban,” ujar Resa kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan, AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III no. 42, Jakarta Pusat. Sementara, RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri.

    Adapun, Resa mengemukakan bahwa pihaknya masih mencari keterlibatan tersangka lain dalam peristiwa penculikan.

    “Keempatnya merupakan pelaku penculikan, sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2025) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

  • Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

    Kapal Perbaikan Kabel SMPCS 2 Telah Sampai di Laut Arafuru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyampaikan kapal perbaikan kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) 2 telah sampai di Laut Arafuru. Percepatan pemulihan layanan Telkom dan Telkomsel terus dilakukan.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan putusnya SKKL SMPCS 2 berdampak pada penurunan kualitas layanan data di sejumlah wilayah di Papua.

    SKKL SMPCS 2 mengalami double shunt fault di dua titik, yaitu ruas Fakfak–Sorong di KM 66–81 dari Beach Manhole (BMH) Sorong arah Fakfak, dan ruas Timika–Merauke terjadi di KM 293 dari STO Merauke arah Timika.

    Kemungkinan terjadinya shunt fault, kata Reza, disebabkan oleh faktor non-teknis seperti kondisi alam yang berada di luar kendali operasional.

    Perkembangan terbaru, kapal perbaikan SKKL telah tiba di Laut Arafuru untuk melacak titik kerusakan. 

    “Sore tadi kapal perbaikan posisi terakhir di Laut Arafuru dengan kecepatan rata-rata 8 knot karena melawan arus,” kata Reza kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025). 

    Untuk diketahui, dalam melakukan perbaikan SKKL dibutuhkan kapal khusus yang jumlahnya terbatas di Indonesia. Selain keterbatasan kapal, cepat-lambat proses perbaikan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan panjang kabel yang rusak. 

    Saat kapal perbaikan telah menemui kabel yang putus, kabel akan diangkat ke kapal untuk kemudian diperbaiki. Selama proses perbaikan tersebut, layanan internet akan sedikit berkurang. 

    Reza mengatakan sebagai kompensasi, TelkomGroup telah menyiapkan mekanisme  khusus bagi pelanggan terdampak.

    Bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa, serta bantuan komunikasi paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan hanya Rp 1,- (Satu Rupiah) melalui UMB *888*20#. 

    Paket SMS ini dapat di klaim setiap hari satu kali selama masa gangguan. Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian.

    Sementara itu, bagi pelanggan IndiHome, diberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “TelkomGroup secara intensif melakukan pemantauan terhadap kondisi kabel laut dan kualitas layanan, serta menyiapkan backup dan jalur komunikasi cadangan,” kata Reza.

    Dia juga mengatakan dalam jangka panjang, Telkom sedang melakukan ekspansi jalur kabel laut PASELA (Papua Selatan) untuk semakin meningkatkan keandalan jaringan telekomunikasi digital di wilayah Papua.

    SKKL tersebut menjadi jalur alternatif sehingga ketika terjadi gangguan di SKKL, ada sistem cadangan yang siap menangkap perpindahan trafik. 

  • DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

    DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons usulan salah satu anggota DPR RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kembali mengadakan gerbong khusus bagi perokok.

    Menurut Gibran, diperlukan skala prioritas dalam merumuskan sebuah kebijakan, termasuk kembali mengadakan gerbong khusus perokok.

    “Jika ada ruang fiskal, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman,” ujarnya seperti diunggah di akun Instagram @gibran_rakabuming, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Gibran juga mengatakan bahwa sebagai pembantu presiden, ingin memastikan bahwa program-program prioritas berjalan dengan baik, termasuk sektor kesehatan di transportasi umum.

    Regulasi terkait larangan merokok di moda transportasi umum, sambungnya, telah ada yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

    “Saya ingin menekankan bahwa kebijakan di sektor transportasi harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan,” ujarnya.

    Namun demikian, Gibran tetap mengapresiasi masukan tersebut, yang akan tetap dipertimbangkan untuk peningkatan pelayanan KAI.

    Diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

  • Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

    Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta agar posyandu dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia proaktif dalam menangani masalah kesehatan menyusul kasus bocah di Sukabumi yang meninggal akibat infeksi cacing gelang. 

    Puan menjelaskan hal itu bisa dilaksanakan mulai dari tingkat RT dan RW untuk meninjau warganya yang membutuhkan layanan kesehatan.

    “Harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Apalagi bagi warga yang memiliki kesulitan ekonomi, dia meminta agar pengurus RT/RW membantu membuatkan BPJS atau melaporkan ke pemerintah daerah.

    “Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal ini terulang kembali,” katanya.

    Begitupun mengenai masih minimnya pemerataan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan tidak tepat sasaran, Puan mendorong berbagai pihak terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Menurutnya program bantuan sosial harus didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

    “Nah ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang seharusnya didasarkan rakyat yang membutuhkan kemudian belum mendapatkan,” ujarnya.