Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok dilaporkan kembali memangkas ratusan karyawan di tim moderasi konten seiring dengan pergeseran perusahaan ke teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Melansir laman PC Mag pada Senin (25/8/205) langkah tersebut mengikuti tren sejumlah raksasa media sosial lain, seperti Meta yang mengurangi jumlah karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan sistem moderasi berbasis komunitas.

    Tak hanya itu, X milik Elon Musk juga kini hanya memiliki tim moderasi konten jauh lebih kecil dibandingkan era Twitter. Menurut laporan The Wall Street Journal, kebijakan TikTok kali ini terutama berdampak pada anggota tim moderasi konten berjumlah 2.500 orang yang berbasis di Inggris. 

    Namun, sejumlah karyawan moderasi konten dari Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diperkirakan ikut terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. TikTok mengklaim lebih dari 85% konten yang dihapus karena melanggar pedoman komunitas sudah diidentifikasi dan diturunkan oleh AI. 

    Ini bukan kali pertama ByteDance, induk usaha TikTok, memangkas tim moderasinya demi otomatisasi. Pada akhir 2024, perusahaan mem-PHK sekitar 500 karyawan di Malaysia. Sementara pada Juli lalu, serikat pekerja ver.di menyebut sekitar 150 pegawai di kantor TikTok Berlin, Jerman juga akan digantikan AI.

    Belum jelas alasan TikTok memilih saat ini untuk mengurangi tim moderasi konten di Inggris. Namun, keputusan itu muncul tepat setelah Online Safety Act mulai berlaku bulan lalu. 

    Regulasi tersebut mengatur platform daring yang beroperasi di Inggris dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global, atau sebesar £18 juta (sekitar Rp294,3 miliar). 

    Di sisi lain, Financial Times (FT) mencatat PHK dilakukan hanya sepekan sebelum para pegawai di London menggelar pemungutan suara terkait rencana pembentukan serikat pekerja, yang menurut sumber internal perusahaan kerap mendapat penolakan dari manajemen.

    Juru bicara resmi TikTok kepada FT, mengatakan pihaknya melanjutkan reorganisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu untuk memperkuat model operasional global Trust and Safety. 

    “Termasuk dengan memusatkan operasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya. 

    Namun, John Chadfield, pengurus nasional di Communication Workers Union, menilai langkah TikTok menunjukkan perusahaan sebenarnya ingin menghapus peran moderator manusia.

    “Mereka ingin semuanya ditangani AI. AI membuat mereka terlihat pintar dan mutakhir, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri,” katanya.

  • Pakar Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi Badan Industri Mineral

    Pakar Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi Badan Industri Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) menilai pembentukan Badan Industri Mineral oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berpotensi tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berbagai lembaga yang juga berperan dalam sektor tersebut. 

    Di satu sisi, Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan, kehadiran Badan Industri Mineral dapat dilihat sebagai wujud komitmen serius pemerintah untuk membangun industri hilirisasi. 

    Artinya, dengan dibentuknya lembaga ini maka pemangku kepentingan dapat lebih fokus membangun ekosistem industri hilirisasi, peningkatan tata kelola dan nilai tambah, serta tentunya inovasi yang jauh lebih maju. 

    “Namun, lembaga ini juga potensi tumpang tindih dengan berbagai lembaga yang sudah ada, misalnya hal ini juga sudah dikerjakan oleh MIND ID,” kata Bisman kepada Bisnis, Senin (25/8/2025). 

    Pasalnya, holding BUMN industri pertambangan itu juga berperan untuk mengelola sumber daya mineral strategis hingga mendukung percepatan hilirisasi industri. Bahkan, perusahaan-perusahaan tambang tergabung dalam MIND ID. 

    “Selain itu juga potensi menciptakan birokrasi baru, lebih-lebih jika ternyata tidak punya kewenangan yang signifikan, maka hanya akan jadi lembaga yang tidak efektif,” tuturnya. 

    Untuk itu, pakar sektor energi dan pertambangan ini juga berharap agar lembaga ini fokus pada penguatan tata kelola dan regulasi, serta mempercepat membangun ekosistem industri hilir berbasis mineral. 

    “Tak kalah penting juga mengonsolidasikan BUMN dan badan usaha untuk sinergi, serta mampu melakukan inovasi yang jauh lebih baik,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto menjadi Kepala Badan Industri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

    Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional. 

    Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) itu resmi mendapat amanat atau jabatan baru seusai pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. 

    “Presiden RI memutuskan menetapkan Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral terhitung pengucapan sumpah janji,” demikian isi Keppres tersebut.

  • idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan Tokopedia-TikTok Shop.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan setiap keputusan efisiensi biasanya melalui pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi setelah adanya dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Lebih jauh, Budi menekankan tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce sangat dinamis sehingga perusahaan harus terus menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang kerap memengaruhi keputusan efisiensi antara lain penyesuaian strategi bisnis pasca konsolidasi, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” katanya.

    Meski demikian, Budi menilai selama potensi pasar Indonesia masih besar, sektor e-commerce tetap menjadi daya tarik utama bagi investor.

    Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan  Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. 

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.  

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024.

    Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.  

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Ironinya, di tengah pertumbuhan pendapatan, ByteDance justru melakukan perampingan.  Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO, Aprobi Tetap Waspadai Langkah Eropa

    RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO, Aprobi Tetap Waspadai Langkah Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengimbau pemangku kepentingan tetap mewaspadai langkah Uni Eropa setelah putusan World Trade Organization (WTO) memenangkan Indonesia dalam kasus sengketa bea masuk imbalan/countervailing duties terhadap impor produk biodiesel asal Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Aprobi Catra de Thouars menilai putusan WTO tersebut sebagai angin segar untuk akses perdagangan yang adil, khususnya terhadap produk biodiesel Indonesia ke luar negeri. 

    ”Tentu, kami senang adanya market baru bagi ekspor biodiesel Indonesia sebagai upaya menopang devisa ekspor Indonesia,” kata Catra dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025). 

    Di satu sisi, Catra menilai putusan WTO tersebut dapat membuka akses pasar ekspor bagi sawit dan turunannya seperti biodiesel.

    Namun, dia menegaskan bahwa pelaku industri biodiesel masih fokus untuk menyukseskan program mandatory campuran bahan bakar biodiesel B40 dan mendukung persiapan B50 mendatang.

    Aprobi menyambut baik atas putusan tersebut dan berterima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, pelaku industri, dan pakar hukum yang bekerjasama dengan baik dalam sidang WTO. 

    Apalagi, menurut dia, industri sawit menghadapi banyak tekanan dalam bentuk isu negatif dan kampanye hitam di luar negeri. Oleh karena itu, putusan panel WTO ini menjadi momentum baik bagi industri sawit termasuk biodiesel untuk melakukan kampanye positif. 

    “Tanpa kerja sama dan kolaborasi yang baik, maka tidak mudah bagi Indonesia untuk menghadapi Uni Eropa terkait sengketa biodiesel. Tentu saja putusan ini juga memberikan napas baru dan semangat bagi stakeholder karena masih ada tantangan lain seperti EUDR,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, dalam catatan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) pada periode tahun 2009-2022, volume ekspor biodiesel Indonesia meningkat dari 70.000 kiloliter menjadi 419.000 kiloliter.

    Adapun, Uni Eropa menyerap porsi pasar terbesar yakni 40%, disusul China 29%, Amerika Serikat 11%, Malaysia 9%, dan Singapura 6%. 

    Pada Jumat (22/5/2025), WTO mengumumkan bahwa UE telah bertindak inkonsisten terhadap ketentuan WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (WTO ASCM)/Perjanjian Subsidi dan Anti Subsidi WTO pada sejumlah aspek kunci. 

    Panel WTO juga menyatakan bahwa kebijakan pengenaan bea imbalan oleh Komisi UE melanggar perjanjian tersebut. Sebelumnya, Komisi UE menerapkan kebijakan pengenaan bea imbalan berdasarkan penilaian bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi kepada produsen biodiesel.

    Panel WTO merekomendasikan agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban yang berlaku berdasarkan WTO ASCM.

    Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia mendesak UE untuk segera mencabut bea masuk imbalan/countervailing duties terhadap impor produk biodiesel dari Indonesia.

    “Kemenangan ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan perdagangan yang distortif bagi perdagangan internasional, sebagaimana dituduhkan oleh UE. Kami mendesak UE untuk segera mencabut bea masuk imbalan yang tidak sesuai dengan aturan WTO ini,” tegas Busan melalui siaran pers, Senin (25/8/2025).

  • Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

    Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Perum Bulog mempercepat distribusi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga ke tingkat desa.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan percepatan itu diperlukan mengingat jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, ungkap dia, penanggung jawab Bulog yang tersebar di setiap daerah sangat terbatas.

    “Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC [person in charge] dari Bulog itu jumlahnya enggak banyak. Sementara pasar kita banyak,,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (25/8/2025).

    Alhasil, Tomsi meminta agar Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke tingkat desa. 

    “Kenapa? Teman-teman Bulog jumlahnya sedikit dan tidak tersebar sampai ke ujung-ujung desa tadi,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut dia, setiap Pemda untuk segera melakukan jemput bola dalam penyaluran program SPHP. Menurutnya, sejumlah langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, sehingga penyaluran bisa berjalan optimal.

    Dalam kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan bahwa para pedagang di pasar tradisional sulit mengakses aplikasi Klik SPHP sebagai syarat wajib membeli SPHP. Namun, jaringan internet, keterbatasan perangkat, hingga tidak tidak terbiasa mengoperasikan sistem Klik SPHP menjadi kendala bagi pedagang.

    Tomsi mengusulkan agar Bulog mengambil kebijakan dengan membuat pernyataan manual agar pedagang bisa membeli beras SPHP dan mengimbau agar Bulog segera melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis (juknis).

    “Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.

    Data Bulog menunjukkan, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir Desember 2025.

    Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan penanggung jawab Bulog di setiap daerah telah ditugasi untuk membantu pedagang pasar dalam membeli beras SPHP.

    “Jadi PIC tersebut akan membantu pedagang secara offline, dan kemudian dikembalikan akunnya kepada pedagang, dan membuat surat pernyataan bahwa dia adalah PIC yang ditunjuk,” ujar Rini.

    beras bulog

    Rini memastikan, kegiatan yang dilakukan penanggung jawab Bulog ini tetap mematuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan juknis.

    Sementara itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengakui penyaluran program beras SPHP belum berjalan optimal.

    “Kalau berdasarkan Juli—Desember penyalurannya dari Bulog sekitar 70.519 atau 5,33%. Jadi memang per hari penyaluran SPHP ini masih sangat rendah,” kata Andriko.

    Namun, Bapanas menargetkan penyaluran SPHP dapat mencapai di kisaran 7.000–9.000 ton per hari agar harga beras segera di pasar terkendali.

    Untuk meningkatkan penyaluran beras SPHP, Bapanas mengimbau agar Perum Bulog untuk memperbanyak outlet saluran, mulai dari jumlah pasar dan pedagang pasar di seluruh Indonesia, jumlah ritel modern, dan jangkauan semua wilayah.

    Selain itu, sambung dia, Bulog juga diminta untuk memasifkan gerakan pangan murah (GPM) setiap minggu atau setiap hari oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, TNI dan Polri, serta instansi pemerintah lainnya.

    Berikutnya, tambah Andriko, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP yang dapat dibantu dinas pangan atau perdagangan dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Pak Sekjen menggarisbawahi PIC kita [Bulog] terbatas, tetapi ini harus dilaksanakan agar yang sulit untuk melakukan aplikasi dapat didampingi oleh mitra,” ujarnya.

    Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan pendampingan dan sosialisasi kepada mitra penyalur beras SPHP, terutama terkait aplikasi klik SPHP.

    “Mengingat keterbatasan sarana-prasarana kendaraan dan SDM, Bulog dapat bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk pendistribusian beras SPHP ke mitra penyalur beras SPHP,” lanjutnya.

    Lalu, sambung dia, melakukan publikasi penyaluran SPHP beras secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui publik. Serta, segera menyusun juknis terkait pembelian SPHP oleh pedagang pasar secara manual.

    “Ini mungkin juknisnya nanti akan kita susun Pak Sekjen dan kita akan bawa ke rakortas karena juknisnya harus disetujui dalam rakortas [rapat koordinasi terbatas],” pungkasnya.

  • Kabar Baik! Jalur Kereta Api Madiun-Ponorogo Akan Diaktifkan Lagi

    Kabar Baik! Jalur Kereta Api Madiun-Ponorogo Akan Diaktifkan Lagi

    Bisnis.com, MADIUN—Pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, akan mengaktifkan kembali jalur kereta Madiun-Ponorogo setelah tidak berfungsi selama 41 tahun.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan pengkajian untuk pengaktifan kembali jalur kereta api Madiun-Ponorogo sudah dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian pada 2022.

    “Nah ini reaktifasi jalur kereta api ini memang sudah dikaji oleh Ditjen Perkeretaapian pada 2022. Harapannya reaktifasi ini bisa dilakukan KA Madiun-Ponorogo yang berakhir di Slahung,” ujarnya dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8).

    Menurutnya, destinasi terakhir di Slahung, Ponorogo, sudah mendekati Pacitan. Namun, sambungnya, kontur menuju ke Pacitan tidak mudah, apabila diperpanjang hingga Kota Seribu Goa itu, membutuhkan biaya tidak sedikit.

    Jika reaktivasi ini dilakukan, Emil berharap dapat meningkatkan destinasi wisata ke Ponorogo. Terlebih lagi saat ini ada Monumen Reog yang sedang dibangun dengan ketinggian melebihi Garuda Wisnu Kencana, Bali.

    “Jadi kalau keretaapi ini bisa direaktifasi mudah-mudahan akan semakin meningkatkan minat travelling di dalam kawasan Pawitandirogo [Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo],” tuturnya.

    Lebih lanjut, Emil melihat potensi yang diperoleh dari reaktifasi jalur kereta api Madiun-Ponorogo. Pertama, di Ponorogo terdapat pusat pendidikan terkemuka, yakni Pondok Modern Gontor.

    Kedua, terdapat lahan yang dapat digunakan pengembangan jalur alternatif kereta api. Ketiga, jalur kereta api eksisting masih ada, tetapi tertimbun tanah maupun bangunan. Keempat, terdapat banyak destinasi wisata.

    Akan tetapi, Wagub Jatim itu juga melihat ada permasalahan yang dihadapi dalam melakukan aktifasi jalur kereta Madiun-Ponorogo. “Jalur eksisting dalam perkotaan [Madiun-Ponorogo] sudah dipergunakan untuk perumahan, pertokoan, perkantoran.”

    Dia menambahkan beberapa stasiun yang akan disingahi jalur kereta api Madiun-Ponorogo tidak beda jauh dengan sebelumnya.

    Foto situasi stasiun kereta api jalur Madiun-Ponorogo pada saat masih aktif pada 1949./Arsip Nasional-Kellenbach, F.C./DLC

    Berikut ini stasiun yang akan dilewati jalur kereta api Madiun-Ponorogo:

    –       Stasiun Kanigoro

    –       Stasiun Pagotan

    –       Stasiun Ponorogo

    –       Stasiun Jetis

    –       Stasiun Balong

    –       Stasiun Slahung

    Jalur kereta api Madiun-Ponorogo dinonaktifkan pada 1984 setelah beroperasi lebih dari 77 tahun atau beroperasi sejak 1907. Jalur ini ditutup karena dinilai kalah bersaing dengan kendaraan bermotor.

    Jalur kereta api ini  digunakan untuk mengangkut hasil bumi, pedagang hingga penumpang era penjajahan Belanda. Hasil bumi yang diangkut dari Ponorogo dibawa ke sejumlah daerah hingga ekspor ke mancanegara.

  • Prabowo Beri Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama ke Gubernur BI Perry Warjiyo

    Prabowo Beri Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama ke Gubernur BI Perry Warjiyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

    Perry menjadi salah satu dari ratusan tokoh pejabat negara, maupun negarawan hingga seniman yang menerima penghargaan tersebut pada Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (TKRI) itu siang ini. 

    “Penganugerahan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan pengabdian beliau dalam bidang ekonomi dan moneter melalui kepemimpinan Bank Indonesia, inovasi kebijakan makroprudensial, serta penguatan sistem pembayaran digital,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Senin (25/8/2025). 

    Sekadar informasi, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera merupakan bintang kehormatan tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia atau UU No.20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, syarat khusus untuk menerima Bintang Mahaputera, antara lain berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. 

    Selain itu, penerima penghargaan tersebut dinilai karena pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnnya bagi bangsa dan negara. 

    Selanjutnya, darmabakti dan jasanya juga diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

    Perry adalah gubernur bank sentral yang menjabat dua periode. Dia sebelumnya telah menyelesaikan masa jabatan periode pertama pada 2018-2023, dan kembali diusulkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal pada 2023 lalu. 

    Pada Mei 2023, Perry resmi kembali menjabat sebagai Gubernur BI periode 2023-2028. Dia mencetak sejarah sebagai orang pertama yang menjabat sebagai Gubernur BI selama dua periode pascareformasi. 

    Selain Perry, beberapa pejabat negara yang turut menerima Tanda Kehormatan dari Presiden yakni Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan masih banyak lagi. 

  • Bahlil Ungkap Perbedaan Tugas Badan Industri Mineral dengan ESDM

    Bahlil Ungkap Perbedaan Tugas Badan Industri Mineral dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambut positif pembentukan Badan Industri Mineral yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, badan tersebut akan menjadi motor pengembangan riset dan penciptaan nilai tambah dari mineral strategis, termasuk logam tanah jarang.

    “Badan Industri Mineral ini kan akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah. Seperti misalnya logam tanah jarang kita kan harganya cukup tinggi,” ujar Bahlil usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menegaskan, ke depan pengelolaan logam tanah jarang tidak akan dibuka untuk pihak swasta secara umum, melainkan dikendalikan langsung oleh negara.

    “Ke depan kebijakan kami di hulunya, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara. Nanti ada tata kelola sendiri dan kita tunggu saja aturannya,” jelasnya.

    Menurut Bahlil, Badan Industri Mineral nantinya akan memetakan rantai nilai dan arah industri mineral strategis di Indonesia.

    Sementara itu, Kementerian ESDM tetap akan berfokus pada penyediaan bahan baku dari sektor hulu.

    Apalagi, Bahlil menilai pembentukan Badan Industri Mineral sejalan dengan strategi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan mineral strategis, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan pertahanan dan teknologi masa depan.

    “Ya kita siapkan bahan bakunya aja, produk akhirnya nanti di badan industri mineral ini yang akan tentukan,” pungkas Bahlil.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto menjadi Kepala Badan Industri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

    Brian resmi mendapat amanat atau jabatan barunya seusai pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. 

  • Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

    Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 5 negara asing telah menyampaikan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. 

    “Beberapa negara sudah kita identifikasi, ada sekitar 4 atau 5 negara yang berminat mengembangkan tenaga nuklir di Indonesia. Sekarang proposalnya sedang dipelajari,” katanya usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menyebutkan, dua negara yang sudah terkonfirmasi menjajaki kerja sama adalah Kanada dan Rusia.

    “Salah satunya Kanada, ya Rusia juga. Sudah ketemu,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Bahlil, masih menelaah setiap proposal yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional, aspek keselamatan, dan kepatuhan pada regulasi internasional. 

    “Semua masih dipelajari,” tandas Bahlil.

    Sekadar informasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyebut rencana pembangunan PLTN sudah dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

    Dia menyebut bahwa sesuai dokumen tersebut, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 MW akan dibangun. Namun, Jisman menegaskan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan terburu-buru.

    Penyebabnya, pemerintah perlu mematangkan regulasi, termasuk membentuk organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir dan BUMN harus dilibatkan agar pengelolaan tetap dalam kendali negara. 

  • Bareskrim Tangkap Operator Terkait Kasus Viral Pemain Judi Online di Polda DIY

    Bareskrim Tangkap Operator Terkait Kasus Viral Pemain Judi Online di Polda DIY

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap tiga tersangka dalam kasus tindak pidana judi online (judol) jaringan internasional.

    Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan ketiganya ditangkap di wilayah Jakarta Utara pada (20/8/2025) sekitar 04.00 WIB.

    “Penangkapan ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi online yang saat ini telah menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat,” ujar Rizki dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

    Rizki menambahkan ketiganya berperan sebagai admin customer service (CS) serta leader operator/CS marketing dari situs judi online Slotbola88, Inibet77, dan Rajaspin.

    Di samping itu, Rizki menyampaikan penangkapan ini merupakan hasil tindak lanjut dari peristiwa penangkapan pemain judi online oleh Polda DIY pada Juli lalu.

    “Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan lima tersangka pemain judi online oleh Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta pada 10 Juli 2025 lalu,” imbuh Rizki.

    Adapun, kini tiga tersangka itu telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU ITE, Pasal 82 dan Pasal 85 UU Transfer Dana, Pasal 303 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU (TPPU). 

    “Ancaman hukuman maksimal yang menanti mereka adalah 20 tahun penjara,” pungkas Rizki.