Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Bisnis.com, BANDUNG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pendirian perumahan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur baru-baru ini. 

    Hal ini dinilai tidak komprehensif serta merugikan banyak pihak di tengah program Pemerintah Pusat yang mengakselerasi serapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

    Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman menyebutkan kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap masalah bencana alam dan alih fungsi lahan.

    Namun REI menilai langkah tersebut sebagai tindakan panik yang tidak komprehensif. Dia khawatir kebijakan ini akan menghambat target nasional 3 Juta Rumah dan berpotensi melumpuhkan 187 industri ikutan lainnya. 

    “Kami REI mendesak Gubernur untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan melakukan dialog lintas sektor,” kata dia saat dihubungi, Selasa (9/12/2025). 

    Dia menjelaskan kebijakan penghentian izin secara serta-merta tersebut dinilai tidak adil, sebab diterapkan secara menyeluruh di banyak wilayah yang memiliki kontur alam berbeda. 

    Wilayah seperti Garut, Bogor, dan Sukabumi, yang kondisinya mirip dengan Bandung Raya, turut terdampak. 

    “Jangan gara-gara bencana alam, terus serta-merta semua perizinan dihentikan. Ini kan kayak apa ya? Panik, gitu loh,” ujar Norman.

    REI menyoroti bahwa kebijakan ini menambah beban sektor properti yang sebelumnya sudah terhambat oleh kebijakan moraturium izin tambang yang telah berlangsung empat bulan terakhir. 

    Moratorium tambang tersebut menyebabkan pasokan material alam seperti tanah urugan, pasir, dan batu menjadi sulit dan mahal, bahkan harganya bisa mencapai dua kali lipat. 

    Kelangkaan bahan baku ini tidak hanya dirasakan oleh developer di Jawa Barat, tetapi juga provinsi tetangga seperti Banten, khususnya Tangerang Selatan, yang materialnya banyak disuplai dari daerah seperti Parung Panjang, Bogor.

    Dampak pelarangan izin ini menurutnya sangat meluas dan merugikan. Pengembang yang sudah berinvestasi besar, mengajukan perizinan, dan mendapat kredit dari bank kini terpaksa menghentikan pembangunan. 

    Mereka terancam gagal bayar karena cicilan pokok dan bunga bank tetap berjalan, sedangkan pemasukan dari penjualan rumah terhenti total. 

    “Ini kan dampaknya kan kalau industri perumahan ini kan punya 187 multiplier effect-nya kan ke 187 industri lain, dari mulai tadi batu bata, genteng, kusen, bahan-bahan bangunan, sampai mebel, elektronik, semua itu. Ini harus dipikirin dong,” tegasnya.

    Selain kerugian pada tingkat developer, kebijakan ini juga dinilai menghambat upaya percepatan penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) pada bulan Desember ini untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

    Menanggapi narasi Pemerintah Provinsi Jabar mengenai bencana alam yang disebabkan alih fungsi lahan untuk menjadi perumahan di area resapan air, REI membantah bahwa pengembang besar yang tergabung dalam asosiasi masih memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU), meskipun perdanya tidak lagi berlaku. 

    Menurutnya, pembangunan perumahan komersial dan rumah subsidi justru didominasi di dataran rendah, bukan di lereng atau kontur curam, karena biaya cut and fill serta retaining wall (kirmir) di area miring jauh lebih mahal. 

    Justru, pengembang rumah subsidi menghadapi masalah dengan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena mereka lebih memilih membangun di area sawah yang datar.

    Oleh karena itu, REI Jawa Barat berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. 

    “Solusi yang disarankan adalah duduk bersama dengan lintas pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PKP, Gubernur, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” jelasnya. 

    REI menyarankan agar Pemprov fokus pada pembenahan prosedur keselamatan kerja (K3) dan memperketat pengawasan dan pengendalian (wasdal), bukan dengan menghentikan izin, karena dampaknya akan meluas ke seluruh rantai ekonomi. 

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada komunikasi atau diskusi terlebih dahulu antara pemerintah provinsi dengan pengembang sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan.

  • Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dalam waktu dekat untuk membahas rencana pembentukan entitas baru yang disebut InfraCo.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komdigi, khususnya dalam hal konektivitas digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan InfraCo masih berupa rencana yang akan diputuskan dalam grup Telkom.

    “Ini rencana Telkom yang akan nanti diputuskan dalam grup mereka. Jadi, masih berupa rencana dan dalam waktu dekat kami akan panggil,” ujarnya dalam forum ruang diskusi bersama Komisi I DPR RI dikutip Selasa (09/12/2025).

    Meutya menambahkan bahwa pemanggilan tersebut guna melihat kesesuaian InfraCo dengan Komdigi yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas-tugas utama terkait dengan konektivitas.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, Telkom InfraCo berpotensi memberikan kontribusi terhadap program infrastruktur digital pemerintah.

    “Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut membantu pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur,” katanya dalam forum yang sama.

    Sebelumnya melansir dari Bisnis, Infranexia merupakan brand PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi lewat skema network sharing. Aset Telkom yang belum optimal penggunaannya akan dibuka untuk operator telekomunikasi lain.

    Langkah pemindahan aset infrastruktur Telkom ke anak usaha Infranexia kini sudah mencapai 60% untuk fase pertama. Sisanya ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji menyebut Infranexia berpotensi menjadi “The Next Telkomsel” berkat nilai aset yang tinggi. Dengan gross asset lebih dari Rp130 triliun, Infranexia diproyeksi menjadi mesin pendapatan baru Telkom.

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Seno dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Setelah proses pemisahan selesai, Telkom akan menentukan langkah berikutnya. Opsi yang ada adalah initial public offering (IPO) di bursa atau menggandeng mitra strategis.

    Persiapan mencakup pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, hingga tata kelola yang atraktif bagi investor jangka panjang. Transformasi ini menegaskan visi Telkom menjadikan Infranexia sebagai platform pertumbuhan dan inovasi, bukan sekadar wadah aset pasif. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum dapat memastikan pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dipensiunkan usai PLTU Cirebon-1 batal disuntik mati. Sejumlah pengganti proyek pembangkit listrik berbasis batu bara yang akan dipensiunkan masih dalam kajian. 

    Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah kini tengah mendalami sejumlah opsi pembangkit lain yang berpotensi masuk skema pensiun dini untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

    “Itu masih didalami. Penggantinya, oh kita punya banyak list-nya, contoh Labuhan Angin misalnya di Sumatra Utara, PLTU Ombilin itu juga sudah ada kajiannya dengan World Bank,” ujar Elen kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

    Dia menegaskan, seluruh opsi pembangkit pengganti tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum ada yang diputuskan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan untuk fase penghentian operasi.

    “Semuanya masih kita kaji, belum ada yang diputusin,” tegasnya.

    Selain itu, Elen mengungkapkan bahwa pendanaan untuk skema phase out PLTU Cirebon-1 hingga kini juga belum tersalurkan. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya proses perhitungan yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta perhitungan internal PLN.

    “Pendanaan phase out Cirebon belum ada yang tersalurkan, kan mesti ada hitungannya BPKP, kemudian hitungannya PLN sendiri, aspek strategisnya masih banyak jadi masih kita diskusikan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Elen menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan hasil kajian dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Asian Development Bank (ADB), serta kerangka kerja yang ditawarkan beberapa negara. 

    Seluruh kajian tersebut masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta PLN, mengingat adanya potensi beban keuangan dan risiko bunga yang harus ditanggung.

    Untuk diketahui, sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

    “[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

    “Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan],” tambahnya.

  • Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman optimistis prospek sektor hulu migas tetap cerah pada 2026.

    Dia bahkan percaya diri target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada tahun depan bisa tercapai. Adapun, target tersebut lebih tinggi dibanding 2025, yakni 605.000 bph.

    “Saya cuma bisa komen satu, tahun depan 610.000 barel per hari. Jadi kita semuanya mengarah ke situ bagaimana kita upayakan. Bila perlu kita bisa lebih bagus,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2026).

    Dia memaparkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya memiliki sejumlah strategi. Menurutnya, strategi itu masih sama dengan yang diterapkan tahun ini.

    Laode mengatakan, strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya menjadi produksi melalui penerapan full scale enhanced oil recovery (EOR) dan teknologi waterflood (WF).

    Di samping itu, Indonesia memiliki potensi 44.000 sumur migas. Namun, sumur yang berfungsi sebanyak 16.000 sumur tua dan sumur idle 16.000-18.000 sumur.

    Pemerintah, kata dia, juga tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, pemerintah juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi, tetapi belum menerbitkan rencana pengembangan atau plan of development (PoD).

    “Strateginya kan kita sudah berhasil tahun ini, kan [lifting] sudah naik nih. Berarti strategi ini kita pertahankan,” tutur Laode.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target di lifting pada tahun depan. 

    Apalagi, dia mengklaim realisasi lifting minyak pada November 2025 saja sudah berada di level 610.000 bph. Realisasi itu lebih tinggi dibanding target 2025, yakni 605.000 bph.

    “Kami melihat apa yang diupayakan berdasarkan konsolidasi pada 2024 yang lalu menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun 2024 tingkat produksi kita sekitar 580.000 barel per hari. Jadi dengan ada peningkatan sekitar 25.000 bph pada tahun 2025. Ini merupakan bagian capaian dalam rangka ketahanan energi,” tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Kendati demikian, dia menuturkan untuk mencapai target lifting pada 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pihaknya bersama SKK Migas bakal mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, penyempurnaan regulasi dalam rangka pemenuhan perizinan yang ada di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Yuliot mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada KKKS terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi.

    Permasalahan itu baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga ekosistem yang ada di dalam negeri.

    “Nanti akan dibahas satu persatu. Dari hasil rakor ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan,” imbuh Yuliot.

    Kedua, pihaknya bakal menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk produksi maupun eksplorasi minyak. Ketiga, pihaknya bakal meningkatkan ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menjelaskan, TKDN di sektor migas baru mencapai 40%. Dia ingin capaian tersebut meningkat sekaligus memudahkan investor mengakses peralatan di dalam negeri.

  • KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

    KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp108 triliun hingga kuartal III/2025 ini. Capaian tersebut hampir menyentuh target 5 tahunan. 

    Pencapaian investasi tersebut ditorehkan sejak KEK Gresik yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera itu resmi ditetapkan pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021. 

    External Relation & SEZ Director KEK Gresik Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti mengatakan, realisasi investasi tersebut mencerminkan kuatnya minat investor di kawasan industri berbasis hilirisasi tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan investasi dinilai konsisten seiring pengembangan klaster industri strategis yang terintegrasi.

    “Kami menjadi KEK dari tahun 2021 berdasarkan PP 71 Tahun 2021 sampai dengan kuartal III/2025, akumulasi investasi kami mencapai Rp108 triliun, kami ada 32 pelaku usaha, dan penciptaan tenaga kerja langsung secara akumulasi mencapai 41.000,” kata Roro saat ditemui Bisnis, Senin (8/12/2025). 

    Capaian tersebut membuat KEK Gresik hanya terpaut tipis dari target investasi pada fase awal pengembangan kawasan. Berdasarkan studi kelayakan (feasibility study/FS), target investasi 5 tahun pertama ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp111 triliun hingga 2026.

    Roro menyebut, capaian saat ini menempatkan KEK Gresik pada jalur yang tepat untuk memenuhi target tersebut. Dari sisi sektor, KEK Gresik mengembangkan lima klaster industri strategis, yakni industri metal, energi, elektronik, kimia, dan logistik. 

    Pendekatan ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri yang saling terhubung, terutama dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.

    Menurut Roro, hilirisasi industri metal saat ini menjadi tulang punggung utama investasi di kawasan tersebut, dengan hadirnya industri pengolahan tembaga berskala besar. 

    “Sekarang sudah ada hilirisasi industri metal seperti PT Freeport Indonesia yang memproduksi katoda tembaga, serta PT Hailiang Nova Material Indonesia yang mengolahnya menjadi foil tembaga. Ke depan, kami ingin menarik industri hulu di klaster lain agar downstreaming ini terus berlanjut,” tuturnya.

    Model pengembangan tersebut, lanjut dia, memastikan aktivitas industri di KEK Gresik berjalan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Integrasi ini diharapkan memperkuat daya saing kawasan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nasional.

    Fokus pada hilirisasi juga disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, yang menempatkan penguatan industri berbasis sumber daya dalam negeri sebagai agenda utama pembangunan ekonomi. KEK Gresik menargetkan pengembangan klaster industri lanjutan untuk menopang keberlanjutan investasi jangka panjang.

    Atas kinerja tersebut, KEK Gresik meraih penghargaan BIG Conference Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dalam kategori Excellence in Investment Dominance and Strategic Downstreaming, sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mendorong arus investasi dan hilirisasi industri.

    “Atas nama manajemen KEK Gresik dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bisnis Indonesia atas apresiasi ini,” katanya.

    Dia menambahkan, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi KEK Gresik untuk terus memperluas perannya dalam pembangunan ekonomi. 

    “Penghargaan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus menarik investasi sebesar-besarnya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kawasan ekonomi khusus,” pungkasnya.

  • Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Indonesia Sumber Serangan DDoS Terbesar di Dunia Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan sumber serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terbesar pada kuartal III/2025.

    Laporan terbaru Cloudflare menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh sumber serangan terbesar berasal dari Asia, dengan Indonesia masih memimpin daftar tersebut.

    Menurut data Cloudflare, dikutip Selasa (9/12/2025), Indonesia telah bertahan di posisi pertama selama satu tahun penuh, terhitung sejak kuartal III 2024. Bahkan pada kuartal II 2024, Indonesia sempat naik ke posisi kedua setelah sebelumnya berada jauh di bawah pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam lima tahun terakhir, sejak kuartal III/2021, persentase permintaan serangan HTTP DDoS yang berasal dari Indonesia melonjak hingga 31.900%, sebuah peningkatan yang dinilai sangat mengejutkan.

    Sumber serangan DDoS dunia

    Daftar negara yang masuk peringkat 10 besar sumber serangan DDoS antara lain:

    1. Indonesia

    2. Thailand

    3. Bangladesh

    4. Ekuador

    5. Rusia

    6. Vietnam

    7. India

    8. Hong Kong

    9. Singapura

    10. Ukraina

    Para penyerang DDoS banyak mengincar sektor mineral bumi langka, pertambangan, serta industri mineral dan logam. Serangan terhadap sektor ini meningkat signifikan pada kuartal III 2025, seiring memanasnya isu tarif kendaraan listrik (EV), ekspor logam tanah jarang, hingga keamanan siber menjelang KTT perdagangan Uni Eropa–Tiongkok ke-25.

    Industri otomotif juga menjadi sasaran empuk para pelaku serangan. Sektor ini mencatat lonjakan terbesar, naik 62 peringkat hanya dalam satu kuartal, menjadikannya industri ke-6 yang paling sering diserang di dunia. 

    Selain itu, perusahaan keamanan siber pun tak luput dari serangan. Ironisnya, industri yang bertugas menjaga keamanan digital ini justru mengalami peningkatan serangan DDoS yang signifikan, naik 17 peringkat menjadi industri ke-13 yang paling sering diserang di dunia.

    Lebih lengkapnya ini dia urutan industri teratas yang mengalami serangan tertinggi pada kuartal III 2025, sektor Teknologi Informasi & Layanan berada di posisi teratas industri paling banyak diserang, disusul Telekomunikasi serta Perjudian & Kasino. 

    Sementara itu, industri otomotif mencatat lonjakan drastis secara kuartalan, diikuti peningkatan serangan terhadap sektor Media, Produksi & Penerbitan. Adapun industri Perbankan & Jasa Keuangan, Ritel, dan Elektronik Konsumen juga masuk dalam daftar yang mengalami peningkatan signifikan.

    Serangan DDoS terhadap perusahaan AI melonjak 347%

    Pada September 2025, survei Tony Blair Institute menunjukkan bahwa masyarakat Inggris melihat AI lebih sebagai risiko ekonomi daripada peluang. Situasi ini memicu diskusi besar mengenai otomatisasi dan kepercayaan publik. 

    Pada waktu yang sama, Komisi Hukum Inggris meluncurkan tinjauan terkait penggunaan AI dalam pemerintahan. Cloudflare mencatat kenaikan sebesar 347% dalam lalu lintas serangan HTTP DDoS terhadap perusahaan AI generatif, berdasarkan sampel beberapa layanan AI terbesar di dunia. (Nur Amalina)

  • UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tak kunjung mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026.

    Hal ini terjadi seiring penerapan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula UMP 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui terlibat menyusun KHL dalam penentuan UMP 2026 dengan menggunakan metode Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

    Namun demikian, terdapat silang pendapat mengenai pengaruh KHL terhadap panjangnya penyusunan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, misalnya, tak memandang pembahasan KHL yang juga melibatkan elemen pengusaha dan buruh berpengaruh terhadap lama pengumuman UMP.

    “Saya tidak melihat soal perbedaan KHL jadi sebab terhambatnya pengumuman soal aturan upah minimum yang baru. Infonya kan tinggal diteken Presiden,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/11/2025).

    Menurutnya, apabila Dewan Pengupahan di daerah turut melaksanakan survei KHL, maka serikat buruh juga akan dilibatkan. Dengan demikian, formulasi upah minimum di setiap daerah diharapkan dapat lebih adil.

    Terkait rancangan PP tentang pengupahan yang belum diterbitkan, Ristadi tak berkomentar banyak. Menurutnya, situasi bencana hingga serangkaian agenda Presiden dapat menjadi penyebab beleid tersebut urung diteken.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa BPS melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL.

    Namun demikian, dia mengungkapkan bahwa proses tersebut tidak melibatkan buruh. Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

    “Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Survei KHL Rampung

    Adapun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei KHL minimal di setiap provinsi pada pekan lalu.

    Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli juga pernah menyampaikan bahwa survei KHL dilakukan berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Hal ini menjadi aspek pembeda dari penentuan UMP 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

  • Galang Dana untuk Banjir Sumatra, Gibran Apresiasi Ferry Irwandi hingga Praz Teguh

    Galang Dana untuk Banjir Sumatra, Gibran Apresiasi Ferry Irwandi hingga Praz Teguh

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu penanganan bencana di Sumatra.

    Gibran mengatakan bahwa saat ini aksi gotong royong sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Dia menyinggung sejumlah nama yang telah membantu penanganan bencana ini mulai dari Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim hingga kelompok masyarakat lain yang memberikan bantuan.

    Menurutnya, gerakan warga bantu warga ini sudah menjadi identitas Indonesia. Sebab, semangat gotong royong merupakan ciri khas dari kekuatan bangsa.

    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti Saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosia,” imbuhnya.

    Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini berharap agar bantuan dari pihak manapun bakal memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Sumatra.

    “Semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat besar dan menjadi dukungan moral bagi saudara-saudara kita di Sumatra,” pungkasnya.

  • DPR Nilai Sanksi PP Tunas Terlalu Lembek, Bandingkan Denda Rp500 Miliar Australia

    DPR Nilai Sanksi PP Tunas Terlalu Lembek, Bandingkan Denda Rp500 Miliar Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi I DPR RI. 

    Aturan yang diteken pada Maret 2025 ini dinilai masih lunak karena minim sanksi tegas terhadap raksasa teknologi global, sangat kontras dengan denda Rp500 miliar yang diterapkan Australia.

    Anggota Komisi I  DPR RI Nico Siahaan menilai PP Tunas masih terlalu halus, terlalu lunak, dan pembatasannya tidak jelas jika dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan di negara lain. 

    Kritik ini mencuat lantaran regulasi tersebut dianggap belum memberikan efek gentar bagi perusahaan teknologi multinasional. Sebagai pembanding, aturan serupa di Australia diklaim menerapkan sanksi finansial yang jauh lebih berat.

    “Australia itu sanksinya 49,9 juta dolar atau setara sekitar Rp500 miliar untuk aplikasi yang gagal menerapkan kepatuhan pengawasan usia, jadi enggak main-main,” ungkap Siahaan dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Komunikasi dan Digital, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Diketahui, inti dari regulasi ini adalah mengatur mekanisme penundaan akses bagi anak untuk membuat akun media sosial berdasarkan batasan usia, yakni 13, 16, dan 18 tahun.

    Pemerintah menegaskan bahwa sanksi ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) jika sistem mereka “kebobolan” meloloskan pengguna di bawah umur. Dengan demikian, beban kepatuhan tidak diletakkan pada orang tua atau anak, melainkan pada penyedia platform.

    Sementara itu, PP Tunas dinilai masih berbentuk himbauan dengan sanksi administratif yang belum terinci. Anggota DPR menyoroti bahwa ketidakjelasan mengenai bentuk dan besaran sanksi administratif membuat posisi tawar Indonesia lemah di hadapan platform global.

    Merespons kritik tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid berdalih bahwa pemilihan narasi regulasi disesuaikan dengan “budaya timur”. Komdigi menggunakan istilah “penundaan kesiapan anak” alih-alih “larangan” agar lebih dapat diterima publik.

    Adapun tantangan implementasi masih membayangi karena aturan turunan belum rampung. Rincian mengenai sanksi administratif dan kategori profil risiko PSE (kategori risiko tinggi atau rendah) akan ditentukan dalam Peraturan Menteri (Permen) yang saat ini masih dalam proses perumusan.

    Menteri Komdigi menyebutkan belum dapat mengumumkan platform mana yang masuk kategori risiko tinggi karena masih melakukan uji petik dan survei masukan. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum, mengingat masa transisi PP Tunas ditetapkan maksimal 2 tahun hingga Maret 2027. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Bandara Abdulrachman Saleh Malang Buka Rute Penerbangan Malang-Lombok

    Bandara Abdulrachman Saleh Malang Buka Rute Penerbangan Malang-Lombok

    Bisnis.com, JAKARTA – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur membuka rute baru penerbangan tujuan Malang-Lombok dan akan mulai beroperasi pada Senin (15/12).

    “Pembukaan rute baru ada yang dari Malang ke Lombok, untuk rencananya penerbangan dimulai pada 15 Desember 2025,” kata Kepala UPT Bandara Abdulrachman Saleh Purwo Cahyo Widhiatmoko di Malang, Selasa.

    Jadwal penerbangan untuk rute Malang- Lombok hanya dibuka empat kali dalam satu minggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

    Purwo menjelaskan, penambahan rute baru penerbangan ini dikarenakan beberapa faktor yang telah membentuk permintaan pasar, pertama secara filosofi untuk memenuhi kebutuhan akomodasi perjalanan wisata dari Malang ke Pulau Lombok maupun sebaliknya.

    Kemudian yang kedua, memberikan akses langsung ke Malang bagi para mahasiswa yang berasal dari setiap daerah di Pulau Lombok.

    Selanjutnya yang ketiga, juga mempermudah perjalanan untuk kebutuhan dinas instansi.

    Lebih lanjut, kata Purwo, dibukanya rute baru secara otomatis akan menambah jadwal penerbangan di Bandara Abdulrachman Saleh dari yang sebelumnya enam penerbangan menjadi tujuh penerbangan per hari.

    “Menggunakan pesawat ATR 72. Rute perjalanan sekarang ini ada Jakarta – Malang – Jakarta,” ucapnya.

    Menurutnya dengan pembukaan rute baru ini mampu memberikan dampak terhadap peningkatan sebesar lima persen terhadap trafik penumpang di Bandara Abdulrachman Saleh.

    “Untuk sekarang trafik penumpang bagus sekitar 1.200 penumpang sampai 1.600 penumpang dalam satu hari. Landing pertama yang pagi itu sekitar jam 08.35 WIB dan terakhir take off 15.05 WIB,” ujar dia.

    Pihak Bandara Abdulrachman Saleh menambahkan bahwa pembukaan rute penerbangan baru ini sekaligus sebagai upaya mempersiapkan layanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalan liburan pada periode libur akhir tahun, yaitu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.