Category: Bisnis.com

  • Polisi Terjunkan 4.531 Personel untuk Kawal Demo di DPR, 28 Agustus 2025

    Polisi Terjunkan 4.531 Personel untuk Kawal Demo di DPR, 28 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menerjunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025) besok.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ribuan personel itu bakal disebar di sejumlah titik di sekitar kompleks Parlemen.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Hata sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel.

    Di samping itu, Ade mengimbau agar pendemo bisa melakukan unjuk rasa dengan tidak anarkis hingga merusak fasilitas umum.

    “Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” imbuhnya.

    Bicara soal rekayasa lalu lintas, Ade menyatakan bahwa hal tersebut bakal diberlakukan secara situasional bergantung pada eskalasi kendaraan di lapangan.

    “Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” pungkasnya.

  • Agate Berencana Rilis Game Ramah Anak di Tengah Marak Kasus Roblox

    Agate Berencana Rilis Game Ramah Anak di Tengah Marak Kasus Roblox

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengembang game lokal asal Bandung, Agate International, mengungkapkan keinginannya untuk membuat game yang ramah anak. 

    CEO Agate International, Shieny Aprilia mengakui saat ini Agate memang belum banyak menggarap gim untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun. Namun, rencana itu sudah masuk dalam pipeline pengembangan.

    “Cuman di bawah 13 sih memang kami belum terlalu ada. Saat ini sekarang lagi digodok juga sih game yang memang khusus untuk anak-anak gitu,” kata Shieny ditemui usai acara Digital Transformation Summit 2025 (DTS) di Jakarta pada Selasa (26/8/2025).

    Shieny mengungkapkan pentingnya sistem rating gim yang sesuai agar anak tidak terpapar konten di luar batas usianya. Dia mengatakan pihaknya selalu mematuhi sistem rating gim di negara tempat gim dirilis.

    Saat ini, game buatan Agate sebagian besar ditujukan untuk pemain berusia 13 tahun ke atas. Shieny menekankan, perhatian terhadap isu gim ramah anak bukan semata urusan bisnis, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral.

    “Tapi sangat concern juga sih ke situ [isu game tidak ramah anak]. Karena kan itu tanggung jawab moral juga ya. Saya juga orang tua gitu kan. Saya juga engga mau anak saya main game yang enggak sesuai umur sih gitu,” katanya.

    Agate mengungkap rencana pengembangan game ramah anak setelah ramai pemberitaan soal Roblox.  Game Roblox sempat menjadi sorotan lantaran dinilai berbahaya bagi anak. Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sempat mengimbau agar anak-anak menghindari permainan yang dinilai tidak mendidik, termasuk yang mengandung unsur kekerasan, termasuk Roblox. 

    Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga meminta pengembang game Roblox untuk memperbaiki sistem dalam platform-nya agar sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

  • Bebas Bersyarat, Setya Novanto Dipastikan Masih Kader Golkar

    Bebas Bersyarat, Setya Novanto Dipastikan Masih Kader Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, hingga kini masih tercatat sebagai kader partai. 

    Dia menepis anggapan bahwa Setnov sudah keluar atau dikeluarkan dari tubuh partai berlogo pohon beringin tersebut.

    “Pak Novanto itu tidak pernah menyatakan keluar dari Partai Golkar dan Golkar juga tidak pernah memberikan sanksi atau mengeluarkan beliau. Jadi beliau masih kader Golkar,” katanya usai menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Terkait kemungkinan Setya Novanto kembali masuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Doli menilai hal itu terbuka selama ada kebutuhan dari partai dan kesediaan dari yang bersangkutan. Namun, dia menekankan faktor generasi dan kultur organisasi akan berpengaruh.

    “Pak Novanto sudah pernah sampai di puncak kepemimpinan sebagai ketua umum. Sekarang generasi yang memimpin, seperti Pak Bahlil, kan satu atau dua generasi di bawahnya. Jadi mungkin kalaupun beliau bersedia, posisinya bukan di eksekutif. Lebih cocok di dewan-dewan, karena beliau senior,” ujarnya

    Doli juga menjelaskan bahwa komunikasi personal dengan Setya Novanto maupun tokoh-tokoh senior Golkar lainnya tetap berjalan, meski belum ada pertemuan resmi dengan DPP.

    “Kalau komunikasi pribadi-pribadi ya ada. Tapi kalau resmi DPP bertemu, belum ada. Sama saja seperti dengan Pak Ical, Pak Akbar, atau yang lain, kadang ada diskusi, silaturahmi, itu wajar. Komunikasi tidak pernah terputus,” katanya.

    Dia menegaskan, mekanisme penyusunan kepengurusan selalu bermula dari forum Musyawarah Nasional (Munas), bukan dari penunjukan personal di luar mekanisme organisasi.

    “Kenapa pertanyaannya harus ke Pak Novanto? Kenapa enggak ke Pak JK, misalnya? Penyusunan pengurus itu dimulai dari Munas, semua diakomodir sesuai kesediaan. Di tengah jalan, urgensinya apa kalau kita datang ke satu orang lalu menawari jadi pengurus? Mekanismenya jelas, tidak seperti itu,” jelasnya.

    Menurut Doli, Golkar selalu menempatkan para mantan ketua umum dan tokoh senior pada posisi terhormat sebagai panutan.

    “Pak Novanto kami tempatkan sama dengan Pak Jusuf Kalla, Pak Akbar Tandjung, Pak Airlangga, Pak Aburizal Bakrie. Semua kami hormati dan kami minta bimbingan serta nasihatnya. Pandangan dari mereka penting bagi Golkar,” pungkas Doli.

  • XLSMART Layani 82,6 Juta Pelanggan Semester I/2025, BTS Tumbuh jadi 209.820 Unit

    XLSMART Layani 82,6 Juta Pelanggan Semester I/2025, BTS Tumbuh jadi 209.820 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) mencatat lompatan jumlah pelanggan pada kuartal II/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

    Dalam presentasi korporasi, dikutip Rabu (27/8/2025), jumlah pelanggan seluler perseroan mencapai sebanyak 82,6 juta pada periode tersebut. 

    Angka tersebut meningkat sekitar 41% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 58,5 juta pelanggan.

    Pertumbuhan terbesar datang dari pelanggan prabayar yang naik 41,8% menjadi 80,7 juta, sedangkan pelanggan pascabayar mencapai 1,9 juta pelanggan atau naik dari 1,6 juta pada kuartal II/2024. 

    Peningkatan jumlah pelanggan ini juga diikuti lonjakan trafik data sebesar 34% menjadi 3.817 petabyte (PB) pada kuartal II/2025, dan naik lagi 26% menjadi 6.665 PB pada semester pertama 2025.

    Selain itu, jumlah pelanggan fixed broadband (FBB)  tumbuh signifikan, dari hanya 0,27 juta pada kuartal II 2024 menjadi 1,02 juta pelanggan di kuartal I/2025, atau melonjak 268%. Namun sedikit turun menjadi 0,98 juta pada kuartal II/2025). 

    Dari sisi infrastruktur, XLSMART memiliki total BTS mencapai 209.820 unit pada kuartal II/2025. Angka tersebut naik 28% apabila dibandingkan tahun sebelumnya yakni 163.884 unit. 

    Jumlah BTS 4G tercatat tumbuh menjadi 160.341 unit, sementara BTS 2G sebanyak 49.471 unit. XL SMART juga mencatat 156 kota baru kini dapat mengakses layanan dengan dukungan lebih dari 11.000 site tambahan.

    Sebelumnya, XLSMART membukukan total pendapatan sebesar Rp10,50 triliun pada semester I/2025. Nilai tersebut meningkat 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). 

    Perusahaan juga mencatat EBITDA yang dinormalisasi (Normalized EBITDA) sebesar Rp4,97 triliun dengan normalized EBITDA margin 47%, dan laba bersih yang dinormalisasi (Normalized PAT) sebesar Rp313 miliar. Sedangkan kontribusi pendapatan layanan data dan digital pada total pendapatan mencapai lebih dari 91%. 

    Adapun secara keseluruhan pendapatan XLSMART pada semester I/2025 mencapai Rp19,10 trlliun.

    Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan kuartal II/2025 menjadi tonggak penting bagi XLSMART. Dua setengah bulan setelah proses merger dilakukan, perusahaan menghadapi tantangan eksternal maupun internal. 

    “Secara eksternal, industri masih diwarnai kompetisi yang ketat, sementara secara internal, kami perlu memastikan operasional perusahaan tetap solid sehingga layanan kepada pelanggan tetap optimal,” kata Rajeev dikutip Rabu (27/8/2025)

    Rajeev mengatakan XLSMART juga terus fokus melakukan konsolidasi dan integrasi di berbagai lini agar kinerja perusahaan tetap berada di jalur yang tepat (on track).

    Menurut Rajeev, sejumlah pencapaian penting telah terwujud pada kuartal kedua pasca merger, di antaranya terciptanya skala bisnis yang makin besar, integrasi jaringan yang terus berlangsung sesuai rencana, serta meningkatnya pengalaman pelanggan. 

  • Freeport Bakal Suntik Mati PLTU Penopang Tambang, Beralih ke LNG

    Freeport Bakal Suntik Mati PLTU Penopang Tambang, Beralih ke LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal meninggalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 200 megawatt (MW) dan beralih ke liquefied natural gas (LNG) mulai 2027. Langkah ini demi mendukung transisi energi yang lebih bersih.

    Presiden Direktur Freeport Tony Wenas mengatakan, PLTU itu khususnya yang berada di tambang di Mimika, Papua Tengah.

    “Kami dalam proses untuk mengganti PLTU batu bara kami dengan LNG. Karena LNG jauh lebih bersih,” ucap Tony di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, dengan konversi ke energi bersih ini, maka nantinya pihaknya bisa menambah dekarbonisasi sekitar 30%.

    “Dengan combined cycle LNG yang ini tentu saja emisinya akan turun lebih banyak lagi sehingga bisa mencapai 60%, begitu itu on line 2027 bisa mencapai reduction emission by 60% dibanding 2018,” kata Tony.

    Lebih lanjut, Tony menuturkan, saat ini tambang PTFI sudah mulai bertahap menggunakan energi bersih. Dia mencontohkan, untuk mengangkut produksi bijih hingga 200.000 ton per hari, Freeport sudah menggunakan kereta listrik. Sebelumnya, pengangkutan bijih dilakukan menggunakan truk raksasa berbahan bakar fosil.

    “Bayangkan kalau 200.000 ton bijih diangkut, itu berapa banyak emisi yang diciptakan. Nah, sekarang di tambang bawah tanah kami menggunakan kereta listrik, zero emission,” tutur Tony.

    Dia menyebut, kereta listrik memang belum bisa sepenuhnya menggantikan truk pengangkut. Kendati demikian, setidaknya pengangkutan bijih di tambang Freeport sudah lebih dari 50% menggunakan energi bersih.

    “Itu kereta listriknya bisa ngangkut 150.000 ton per hari. Jadi dengan itu sudah reduce the carbon emission by 28%,” pungkasnya.

  • Buruh Soroti Maraknya PHK di RI Jelang Demo 28 Agustus Besok

    Buruh Soroti Maraknya PHK di RI Jelang Demo 28 Agustus Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang aksi demo besar-besaran yang akan digelar di sejumlah titik lokasi pada Kamis (27/8/2025) besok.

    Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK menjadi salah satu tuntutan demo buruh yang akan diikuti 10.000 peserta.

    Dia turut menyoroti urgensi perlindungan pekerja platform digital seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia dan lain-lain yang masih menerapkan skema kemitraan, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja.

    “Konferensi ILO [Organisasi Perburuhan Internasional] pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform [online],” kata Said kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Lebih lanjut, pihaknya juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.

    Mengenai regulasi, buruh juga berharap terdapat mekanisme dan prosedur PHK yang adil dan pesangon yang layak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

    Seluruh aspirasi tersebut terangkum dalam tuntutan yang dinamai HOSTUM alias Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah. Said menegaskan bahwa buruh menuntut kenaikan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    “Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas [satgas] PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kabar PHK yang belakangan menuai sorotan terjadi pada platfom digital TikTok-Tokopedia. Perseroan dikabarkan melakukan PHK terhadap 420 pegawai hingga Agustus 2025.

    TikTok pun buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai Tokopedia. Dalam keterangannya, TikTok menyampaikan bahwa hal itu dilakukan setelah melakukan evaluasi yang mengukur jumlah tim dan kebutuhan bisnis. 

    “Kami secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi kami serta memberikan layanan yang lebih baik kepada para pengguna,” kata juru bicara TikTok kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Kelola Interaksi Pelanggan Pakai AI, Braze Pastikan Data Pengguna Aman

    Kelola Interaksi Pelanggan Pakai AI, Braze Pastikan Data Pengguna Aman

    Bisnis.com, JAKARTA— Braze, platform yang fokus pada pengelolaan interaksi pengguna, menerapkan sistem zero copy data untuk menjaga kerahasiaan pelanggan korporasi. 

    Braze adalah perusahaan dengan model business to business (B2B). Perusahaan ini memiliki fokus membantu korporasi dalam berinteraksi dengan para pelanggan sehingga hubungan klien dengan penggunanya lebih erat dan terpersonalisasi. 

    Country Director Braze Indonesia Franz Sihaloho menjelaskan dalam memberikan layanan, keamanan data pelanggan menjadi perhatian utama perusahaan. Braze memastikan data pengguna tidak tersimpan di sistem perusahaan.

    “Mengenai data security-nya. Jadi, we allow zero copy data. Artinya datanya tidak di-copy. Itu makanya kayak BCA Digital, itu sudah menggunakan Braze sejak 3,5 tahun yang lalu,” kata Franz dalam Media Briefing and Small Group Media Interview-Grow with Braze di Jakarta pada Rabu (27/8/2025). 

    Dia menambahkan sebagai perusahaan yang melayani sektor krusial seperti perbankan,  Braze telah memiliki data center di dalam negeri.

    Perusahaan baru mengoperasikan pusat datanya di Indonesia pada awal Juni 2025. Braze memastikan data pelanggan klien hanya melewati proses analisis tanpa tersimpan. 

    “Jadi, datanya tidak disimpan, hanya lewat diproses saja. Datanya kan besar sekali, kemudian ada insights-nya, lakukan segmentasi dan personalisasi tadi. Tidak ada datanya disimpan sama sekali,” ungkapnya.

    Selain perbankan, Braze juga mendukung beberapa sektor antara lain telekomunikasi, fintech, makanan dan minuman, hingga agen perjalanan online. Lebih jauh, Franz mengatakan kecerdasan buatan (AI) menjadi pilar utama untuk mendukung personalisasi pada platform Braze. 

    “Nah teknologi AI itu digunakan untuk apa? Pertama, untuk personalisasi. Personalisasi artinya, message-nya yang diterima pelanggan itu bisa berbeda tergantung segmennya,” katanya.

    Sementara itu, Shahid Nizami, Wakil Presiden APAC & GCC Braze, menyebutkan, Indonesia merupakan pasar penting sehingga perusahaan terus menambah investasi dan memperluas tim lokal yang juga melayani klien di kawasan Asia Pasifik.

    Braze baru-baru ini memperkenalkan teknologi AI Decisioning yang disebut mampu menghadirkan segmentasi hingga ke level individu (segment of one). Menurutnya, teknologi ini dapat membantu brand menghadirkan kampanye hyper-personalized. 

    “Jadi, ini adalah motor kekuatan yang sangat tinggi, yang akan membantu membuat kampanye yang sangat personal bagi pelanggan. Jadi, kita ingin membawa teknologi ini ke Indonesia,” katanya.

    Shahid menegaskan, Braze berkomitmen untuk terus meluncurkan teknologi baru. 

    “Kedepannya, Braze juga berkomitmen untuk terus meluncurkan teknologi-teknologi terbaru,” kata Nizami.

    Investasi di Indonesia

    Braze memperkenalkan layanan teknologi customer engagement berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan membantu bisnis semakin kompetitif.

    Nizami mengatakan Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital paling dinamis di kawasan Asia Tenggara, dan menjadi pasar yang penting bagi Braze. 

    “Seiring dengan misi transformasi digital di Indonesia, kami melihat peluang besar untuk memanfaatkan AI dalam memperkuat hubungan antara bisnis dan pelanggan,” kata Nizami. 

    Nizami menekankan Braze berkomitmen untuk berinvestasi dalam perjalanan pengembangan digital Indonesia tetap kuat. Salah satunya diwujudkan lewat pembangunan data center pada Juni lalu.

    “Menyusul peluncuran data center lokal kami sebelumnya, kami juga menghadirkan best practice global dan solusi inovatif yang membantu perusahaan serta UMKM di Indonesia,” kata Nizami. 

  • Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

    Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 24 tokoh antikorupsi menyampaikan pandangannya sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) soal uji materi (judicial review) Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Permohonan uji materi atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 beleid tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia), Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Hotashi Nababan (mantan Direktur Utama Merpati Airlines).

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, yang tergabung dalam Gerakan Pemberantasan Korupsi Berkeadilan mengatakan para tokoh secara prinsip setuju dengan permohonan yang diajukan.

    Menurutnya, korupsi tidak lagi dilihat sebagai perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah, namun sebatas pada semua perbuatan yang dipandang merugikan keuangan negara.

    “Orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap, bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi lebih fokus pada unsur kerugian keuangan negara yang perhitungannya kerap tidak nyata dan tidak pasti, bahkan menggunakan asumsi atau prediksi,” kata Erry dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

    Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

    Dia berpendapat dalam praktiknya, penanganan perkara korupsi di Indonesia cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum. Padahal potensi rugi atau untung merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan, misalnya dalam konteks bisnis BUMN.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menambahkan, salah fokus dalam pemberantasan korupsi berdampak buruk pada kualitas penegakan hukum, menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang bekerja di sektor publik, dan menjadikan upaya pencegahan bukan sebagai prioritas.

    “Dengan banyaknya contoh kasus yang ada, para pejabat termasuk direksi BUMN menjadi takut untuk membuat keputusan strategis yang dapat membawa risiko keuangan, meskipun keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik,” ujarnya.

    Pakar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, definisi korupsi dalam UU Tipikor yang menekankan kerugian negara sebagai indikasi korupsi tidak diakui negara lain.

    Mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum.

    “Kelemahan ini membuat proses mutual legal assistance [MLA] sulit dijalankan karena syaratnya adalah perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang bekerja sama,” ujarnya.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

  • WIFI Masih Kaji Dokumen Tender

    WIFI Masih Kaji Dokumen Tender

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) masih mempelajari dokumen lelang frekuensi 1,4 GHz. Nilai dasar lelang hingga persyaratan per regional tertulis di dalam dokumen. 

    WIFI melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama, mengambil akun e-Auction dan dokumen sebagai salah satu syarat untuk ikut lelang frekuensi.

    Sejumlah persyaratan dan harga dasar lelang spektrum 1,4 GHz tertera pada dokumen tersebut. Setelah mendapat akun dan menggenggam dokumen, peserta dapat memilih untuk terlibat aktif dalam lelang atau mundur.

    Mengenai keikutsertaan  pada lelang 1,4 GHz setelah mengambil e-Auction dan mengetahui nilai dasar lelang yang disyaratkan, Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo mengatakan perusahaan masih mendalami dan mempelajari dokumen tersebut. Yune belum memberi kepastian apakah WIFI akan lanjut hingga tahap penawaran. 

    Perusahaan mempelajari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan untuk mendapatkan izin penggunaan frekuensi pada masing-masing regional. 

    “Kami masih mengkaji dokumen lelang 1,4 GHz beserta ketentuan di setiap regional,” kata Yune. 

    Mengenai rencana penggelaran layanan internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 100 Mbps, kata Yune, keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan pemerintah, dan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang terjangkau bagi warga Indonesia. 

    “Tentu saja keputusan yang akan diambil mengikuti aturan pemerintah, serta fokus pada komitmen kami untuk menghadirkan internet berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Yune. 

    Sebelumnya Komdigi melalui Tim Seleksi Pengguna Frekuensi 1,4 GHz mengumumkan daftar penyelenggara telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Terdapat tujuh perusahaan yang mengikuti lelang, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Daftar ini tercantum dalam Pengumuman Pengambilan Akun e-Auction pada Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) Tahun 2025 yang dipublikasikan di laman resmi Komdigi pada Kamis (14/8/2025).

    Selain itu para peserta juga telah mengantongi keterangan harga dan persyaratan untuk ikut lelang 1,4 GHz. Informasi yang beredar nilai dasar lelang untuk regional I dibuka dengan harga Rp230 miliar. Wilayah layanan regional I meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.